Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera Barat dan memiliki hak tradisional penguasaan tanah yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat tersebut tidak terdaftar dan merupakan milik bersama sehingga tidak boleh dialihkan atau ditransaksikan. Karena perkembangan ekonomi, terdapat Investor yang berkeinginan untuk menyewa tanah ulayat dalam jangka waktu yang panjang untuk usaha tambak udang. Namun, konsep ini merupakan hal baru dalam hukum adat minangkabau yang digunakan dalam pengikatan perjanjian sewa menyewa yang mana tanah ulayat tidak termasuk dalam kategori hak berdasarkan pasal 16 UUPA. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum dari perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat minangkabau untuk usaha tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian penentuan status tanah ulayat hanya ditentukan secara lisan berupa pengakuan dari batas sepadan kaum yang bersebelahan tanahnya atau berupa batas alami seperti sungai dan sebagainya. Meski demikian, keabsahan perjanjian sewa menyewa atas tanah ulayat minangkabau tersebut tetap sah meskipun objek tanah ulayat tersebut tidak terdaftar. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor atau penyewa maka pemerintah Sumatera barat perlu melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan aturan yang jelas terkait tata cara dan pelaksanaan dan sanksi atas pengikatan sewa menyewa tanah ulayat tersebut.

---

The Minangkabau are one of the tribes in Indonesia who inhabit the West Sumatra region and have traditional land tenure rights known as ulayat rights. These Indigeneous rights are not registered and are joint property, so they cannot be transferred or transacted. Due to economic developments, there are investors who wish to rent communal land for a long period of time for shrimp farming. However, this concept is new in Minangkabau customary law, which is used in binding land lease agreements where customary land is not included in the category of rights based on article 16 of the UUPA. Therefore, this research aims to find out more about the legal aspects of lease agreements on Minangkabau indigeneous land for shrimp farming businesses in Padang Pariaman Regency. This research is a normativeempirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, determining the status of customary land is only determined verbally in the form of recognition of the commensurate boundaries of the people adjoining the land or in the form of natural boundaries such as rivers and so on. However, the validity of the lease agreement on Minangkabau Indigeneous land remains valid even if the object of the Indigeneous land is not registered. As an effort to provide legal certainty to investors or tenants, the West Sumatra government needs to make preventive efforts by issuing clear regulations regarding the procedures and implementation and sanctions for binding leases on indigeneous land."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Meningkatnya usaha pengangkutan sejalan dengan meningkatnya hubungan diantara para pihak. Hubungan tersebut biasanya dilandasi dengan sebuah perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Dalam hal usaha pengangkutan, biasanya di antara para pihak melakukan hubungan sewa menyewa yang dilandasi dengan perjanjian nominaat, yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam implementasi perjanjian sewa menyewa biasanya terdapat permasalahan, seperti pembatalan perjanjian secara sepihak. Salah satunya terdapat peristiwa tersebut dalam hubungan sewa menyewa antara PT ASJ dengan PT BSS. Hadirnya permasalahan hubungan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa di Indonesia, mengkaji mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, dan mencoba menganalisa mengenai peristiwa antara PT ASJ dan BSS. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut mengetahui mengenai perlindungan bagi pihak yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian, terutama perjanjian sewa menyewa terhadap pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang didasari dengan asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Dengan adanya penelitian tersebut diketahui bahwa pembatalan perjanjian, baik perjanjian sewa menyewa secara sepihak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian secara menimbulkan perlindungan bagi pihak beritikad baik, yaitu dengan diberikannya hak untuk menggugat dibarengi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kepada keadaan semula.

---

The growth of transportation businesses aligns with the increasing relationships among the parties involved. These relationships are generally based on agreements. In Indonesia, agreements are regulated under the Civil Code (KUHPerdata). The Civil Code recognizes two types of agreements: nominate agreements and innominate agreements. In transportation business dealings, parties typically engage in lease agreements, which fall under the category of nominate agreements. However, the implementation of lease agreements often encounters issues, such as unilateral termination of the agreement. One such instance occurred in the lease relationship between PT ASJ and PT BSS. Given the emergence of such issues, this research examines the legal provisions governing lease agreements in Indonesia, explores the unilateral termination of agreements as an unlawful act, and analyzes the case involving PT ASJ and PT BSS. This research aims to shed light on the legal protection available to parties acting in good faith within an agreement, particularly in lease agreements, against unilateral termination. The research employs a doctrinal research method, grounded in legal principles and written legal sources. The findings indicate that the unilateral termination of agreements, including lease agreements, constitutes an unlawful act. The legal consequences of such terminations provide protection to the party acting in good faith, including the right to file a lawsuit accompanied by compensation. The compensation aims to restore the affected party to their original condition."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan nominee dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Objek penelitian dalam penulisan ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/PDT/2018. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa tanah di indonesia sebagaimana dala Pasal 1548 KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan kedudukan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ketentuan nominee merupakan ketentuan yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung melarang adanya ketentuan nominee, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nominee merupakan pihak yang secara hukum sah memiliki suatu kepemilikan atas barang yang kemudian sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut berada di tangan orang lain. Penyelundupan hukum seringkali terjadi dalam hal adanya penggunaan nominee ini. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara bahwa adanya penggunaan nominee dalam perjanjian sewa menyewa atas tanah. Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim terkait dengan penggunaan nominee dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah belum secara tepat dijelaskan. Dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut terkait dengan kesesuaian larangan mnegenai nominee yang diatur dalam UU PA dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

This thesis addresses the legal standing of nominees in land lease agreements in Indonesia. The focus of this research is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 1616 K/PDT/2018. Additionally, this study examines the provisions of land lease agreements in Indonesia as stipulated in Article 1548 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, it explores the position of nominees in such agreements. The research employs a doctrinal methodology. The concept of nominees is not explicitly regulated by Indonesian legislation. However, several laws, particularly the Agrarian Law, implicitly prohibit the use of nominees. A nominee is a party who legally holds ownership of an asset, while the actual use and benefit of the asset are controlled by another party. Legal subterfuge often occurs in the use of nominees. The judicial considerations in the mentioned decision indicate that the use of nominees in land lease agreements was a factor in the judgment. However, this study finds that the judicial rationale regarding the use of nominees in such agreements is not adequately explained. Therefore, further exploration is needed to assess the consistency between the prohibition of nominees as outlined in the Agrarian Law and the judicial considerations in rendering decisions."

"Perjanjian sewa menyewa atas tanah pada umumnya dibuat secara tertulis yang mencakup keinginan dan kepentingan para pihak. Namun, dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, perjanjian sewa menyewa atas tanah dilakukan secara lisan dan dijadikan dasar pembuatan Akta sewa menyewa. Kedua bentuk perjanjian tersebut diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Dengan putusan pengadilan yang menyatakan Akta sewa menyewa atas tanah batal demi hukum akibat adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan sah menurut hukum, maka muncul pertanyaan tentang kekuatan pembuktian dari suatu Akta notaris yang seharusnya merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan dan Akta sewa menyewa atas tanah terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta sewa menyewa yang mengandung perbuatan melawan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sehingga memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian dari Akta sewa menyewa. Untuk Akta sewa menyewa yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta, maka Notaris dapat melakukan tanggung jawab secara perdata dan administratif.

---

Land lease agreements are generally made in writing which includes the wishes and interests of the parties. However, in the case of Supreme Court Decision No. 1644/K/Pdt/2022, the land lease agreement was made orally and used as the basis for making a lease deed. Both forms of agreement were submitted as evidence in court, although they have different evidentiary powers. With the court's decision stating that the land lease deed is null and void due to unlawful acts, while the oral land lease agreement is valid according to the law, the question arises about the evidentiary power of a notarial deed which should be an evidence tool that has perfect evidentiary power compared to an oral agreement. The legal issues to be discussed in this research are the evidentiary power of oral land lease agreements and land lease deeds related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022, as well as the responsibility of notaries in making lease deeds containing unlawful acts related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022. This research uses doctrinal research methods. The results of the analysis show that the strength of proof of an oral land lease agreement needs to be proven by other evidence, so that it has weaker strength than the strength of proof."

"Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan di Atas Tanah Negara yang Belum Bersertifikat di Pantai Padang Melalui Akta di Bawah Tangan. Lapau Panjang Cimpago (LPC) adalah kios-kios yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang guna merelokasi pedagang yang berjualan di bibir pantai. Pedagang akan menerima hak pakai setelah mengajukan permohonan hak kepada Dinas Pariwisata Kota Padang. Setelah diberikan hak pakai, penerima hak dilarang mengalihkan dan atau memindah tangankan hak tersebut kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perwako Padang Nomor 53 Tahun 2017. Dalam kasus ini Nyonya D adalah penerima hak pakai atas kios LPC Nomor XX yang mengalihkan hak tersebut kepada Tuan A melalui akta jual beli yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian tersebut seyogyanya batal demi hukum karena tidak memenuhi salah syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Namun Tindakan hukum tersebut tidak dikenakan sanksi karena tidak ditegakkannya hukum yang berlaku. Kemudian Tuan A menyewakan hak pakai yang ia peroleh dari akta jual beli di bawah tangan tersebut kepada Tuan P atas dasar surat sewa di bawah tangan. Perjanjian sewa-menyewa hak pakai atas tanah negara yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah batal demi hukum karena pihak penyewa bukan orang yang berwenang memberikan hak sewa kepada Tuan P. Tuan P sebagai pihak penyewa dilindungi oleh klausul pada perjanjian sewa-menyewa tersebut karena disebutkan bahwa Pihak Pertama wajib mengembalikan uang sisa sewa kepada Pihak Kedua apabila sewaktu-waktu pada masa sewa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

---

This study discusses the Lease contract on Buildings on State Land that has not been Certified at Pantai Padang through the Private Deed. Lapau Panjang Cimpago (LPC) are stalls created by the Padang City Government to relocate cadgers who sell along the Pantai Padang’s coastwise. The cadgers will receive usufructuary rights after submitting an application for rights to the Government Tourism Office of Padang City. After being granted the right of use, the recipient of the right is prohibited from transferring and or transferring the right to another person as regulated in Article 10 of Perwako Padang Number 53 of 2017. In this case, Mrs. A through a deed of sale made under the hand. The agreement should be null and void because it does not fulfill one of the objective requirements for the validity of the contract, which is a lawful cause. However, the legal action is not subject to sanctions because the applicable law is not enforced. Then Mr. A rents out the usufructuary rights he obtained from the private sale and purchase deed to Mr. P on the basis of an underhand lease. The rent contract for the right to use state land made under the Private Deed is null and void because the lessee is not the person authorized to grant the lease rights to Mr. P. Mr. P as the lessee is protected by a clause in the lease agreement because it is stated that The First Party is obliged to return the remaining rental money to the Second Party if at any time during the rental period unwanted things happen to the object of the lease."

"Tesis ini membahas sengketa tanah ulayat kaum antara Asril (penggugat) dan Rosna (tergugat), terhadap 2 (dua) sertipikat Hak Milik No. 39/1991 gambar situasi tanggal 28 Maret 1991 No. 70/1991 seluas 4500 m2 dan sertipikat hak milik No. 100/1993 gambar situasi tanggal 1 Desember 1992 No. 851/1992 seluas 5250 m2 atas nama Rosna yang terletak di Pulai Sei Talang Bukik Lurah Kenagarian Gadut, dimana majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian hak milik di atas tanah ulayat kaum seperti kasus di atas serta dikuatkan dengan keputusan Pengadilan maka dapat mengerus nilai kekerabatan di Minangkabau khususnya tentang tanah Pusako Tinggi, sehingga dapat menghilang fungsi dari tanah Pusako Tinggi di Minangkabau yang melahirkan masyarakat Individualis, sehingga sistem kekeluargaan materilineal yang kental sebagaimana tersirat dalam falsafah dasar, tujuan dan cara adalah satu yang memakai prinsip sehina-semalu dan azas kebersamaan tidak terpenuhi lagi.

---

This thesis discusses the communal land dispute between Asril (plaintiff) and Rosna (defendant), to 2 (two) certificate of Right of Ownership Number 39/1991 dated March 28, 1991 situation No. 70/1991 covering an area of 4500 m2 and a certificate of Right of Ownership Number 100/1993 dated December 1, 1992 situation No. 851/1992 covering an area of 5250 m2 owned by Rosna located in Pulai Sei Bukik Lurah Kenagarian Gadut, where a panel refused the plaintiff's lawsuit entirely. This study uses normative juridical using secondary data and explanatory typology. The research concludes that the granting of property rights over the communal land as the above case and upheld by the Court's decision, it can destroy Minangkabau kinship Pusako Tinggi especially on land, so as to dissipate the function of Pusako Tinggi land at Minangkabau who gave birth Individualist society, so that the system materilineal familial thick as implied in the basic philosophy, objectives and the way is one who wears contemptible principle and the principle of solidarity not fulfilled anymore."

"Penelitian ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan serangkaian perbuatan hukum lain atas suatu tanah Hak Milik yang dituangkan ke dalam akta notariil yang dibuat sebagai kedok dari praktik Nominee di Indonesia yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal tersebut dilakukan karena Hak Sewa merupakan salah satu hak atas tanah yang Warga Negara Asing diperbolehkan menjadi pemegang haknya, sehingga Hak Sewa dimanfaatkan untuk menyembunyikan perbuatan mengalihkan Hak Milik secara tidak langsung kepada Warga Negara Asing agar seolah-olah perbuatan hukum yang dilakukan dipandang sah di muka hukum. Pada praktiknya di Indonesia, masih sering ditemukan keterlibatan seorang Notaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodir keinginan para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta-akta terkait Nominee. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedok Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang dibuat untuk menutupi praktik Nominee tersebut melanggar aturan dan prinsip hukum perjanjian yakni poin 4 syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa Praktik Nominee tersebut menyalahi syarat “kausa yang halal” karena dibuat untuk menyelundupkan hukum, serta Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan hukum yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik kepada orang asing. Bukan hanya para pihak yang terlibat, Notaris yang terbukti terlibat dalam praktik Nominee pun terkena dampak hukum dan dapat dijatuhi sanksi berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study is a juridical review of the Land Lease Agreement and a series of other legal actions on a land certified with Rights of Ownership which are contained notarial deeds made as a cover for Nominee practices in Indonesia carried out by Indonesian citizens and foreigners. This is done because Lease Rights are one of the land rights that foreigners are allowed to hold, so the Lease Rights are used to hide the act of transferring Rights of Ownership indirectly to foreigners so that it seems as if the legal action taken is seen as juridically legal. In practice in Indonesia, it is still often found the involvement of a Notary who abuses their position to accommodate the wishes of the parties who appear before them to make deeds related to Nominee. From the results of the legal research conducted, it can be concluded that the guise of the Land Lease Agreement which was made to cover up the practice of the Nominee violates the rules and principles of contract law, namely the 4th point of the legal requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of KUHPerdata that the Nominee practices violate the "lawful cause" requirement because it was made to smuggle the law, as well as Article 26 paragraph (2) of UUPA that the Land Lease Agreement is classified as an act which indirectly aims to transfer Rights of Ownership to foreigners. Not only the parties involved, Notaries who are proven to be involved in Nominee practices are also affected by the law and can be subject to sanctions based on the UUJN and Kode Etik Notaris."