Meningkatnya usaha pengangkutan sejalan dengan meningkatnya hubungan diantara para pihak. Hubungan tersebut biasanya dilandasi dengan sebuah perjanjian. Di Indonesia perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Dalam hal usaha pengangkutan, biasanya di antara para pihak melakukan hubungan sewa menyewa yang dilandasi dengan perjanjian nominaat, yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam implementasi perjanjian sewa menyewa biasanya terdapat permasalahan, seperti pembatalan perjanjian secara sepihak. Salah satunya terdapat peristiwa tersebut dalam hubungan sewa menyewa antara PT ASJ dengan PT BSS. Hadirnya permasalahan hubungan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa di Indonesia, mengkaji mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, dan mencoba menganalisa mengenai peristiwa antara PT ASJ dan BSS. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut mengetahui mengenai perlindungan bagi pihak yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian, terutama perjanjian sewa menyewa terhadap pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak. Bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang didasari dengan asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Dengan adanya penelitian tersebut diketahui bahwa pembatalan perjanjian, baik perjanjian sewa menyewa secara sepihak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian secara menimbulkan perlindungan bagi pihak beritikad baik, yaitu dengan diberikannya hak untuk menggugat dibarengi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kepada keadaan semula.

---

The growth of transportation businesses aligns with the increasing relationships among the parties involved. These relationships are generally based on agreements. In Indonesia, agreements are regulated under the Civil Code (KUHPerdata). The Civil Code recognizes two types of agreements: nominate agreements and innominate agreements. In transportation business dealings, parties typically engage in lease agreements, which fall under the category of nominate agreements. However, the implementation of lease agreements often encounters issues, such as unilateral termination of the agreement. One such instance occurred in the lease relationship between PT ASJ and PT BSS. Given the emergence of such issues, this research examines the legal provisions governing lease agreements in Indonesia, explores the unilateral termination of agreements as an unlawful act, and analyzes the case involving PT ASJ and PT BSS. This research aims to shed light on the legal protection available to parties acting in good faith within an agreement, particularly in lease agreements, against unilateral termination. The research employs a doctrinal research method, grounded in legal principles and written legal sources. The findings indicate that the unilateral termination of agreements, including lease agreements, constitutes an unlawful act. The legal consequences of such terminations provide protection to the party acting in good faith, including the right to file a lawsuit accompanied by compensation. The compensation aims to restore the affected party to their original condition.