Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disrupsi teknologi telah mempengaruhi sektor ketenagakerjaan pada lingkup global maupun Indonesia. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat turut berperan dalam mengubah sistem perekrutan pekerja yang konvensional menjadi terotomatisasi. Keberadaan Automated Employment Decision Tools (AEDT) saat ini sebagai teknologi mutakhir dalam sistem perekrutan pekerja yang mampu menghasilkan keputusan sendiri menimbulkan kekhawatiran dari calon pekerja. Perwujudan Prinsip Non-Diskriminasi sebagai pilar dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan internasional maupun nasional menghadapi tantangan dan ancaman atas penggunaan AEDT. Hal ini disebabkan oleh adanya bias algoritmik pada AEDT mengakibatkan diskriminasi terhadap calon pekerja dari kelompok-kelompok non-preferensi yang tidak didesain oleh pengembang AEDT. Dengan adanya permasalahan tersebut, New York City telah menerbitkan Local Law 144 of 2021 yang mengatur secara khusus penggunaan AEDT. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AEDT di Indonesia. Padahal penggunaan AEDT telah mulai dikembangkan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Atas permasalahan tersebut, diperlukan penelitian dengan metode doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia perlu mengatur penggunaan AEDT yang mewajibkan pemberi kerja untuk melakukan audit bias secara berkala dan memberikan hasil perekrutan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan penggunaan AEDT di Indonesia nantinya tidak menimbulkan tindakan diskriminatif dan memberikan keadilan bagi calon pekerja.

---

The disruption of technology has affected the employment sector globally, including in Indonesia. The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has played a role in transforming conventional hiring systems into automated processes. The existence of Automated Employment Decision Tools (AEDT) as the latest technology in the recruitment system, capable of making independent decisions, raises concerns among prospective employees. The realization of the Non-Discrimination Principle as a pillar in international and national labor law faces challenges and threats due to the use of AEDT. This is caused by algorithmic bias in AEDT, leading to discrimination against job candidates from non-preferred groups not designed by AEDT developers. In response to these issues, New York City has enacted Local Law 144 of 2021, specifically regulating the use of AEDT. As of now, Indonesia does not have specific regulations governing the use of AEDT, despite its development by several companies in the country. To address these problems, doctrinal research is needed. Based on the findings of this research, the Indonesian government needs to regulate the use of AEDT, requiring employers to conduct periodic bias audits and provide recruitment results transparently and accountably. With such regulations, it is hoped that the use of AEDT in Indonesia will not lead to discriminatory actions and will ensure fairness for job candidates."

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"Indonesia dan Uni Eropa telah mengambil langkah unilateral untuk menerapkanpajak layanan digital. Skripsi ini mengkaji (i) pengaturan pajak layanan digital diIndonesia dan Uni Eropa serta (ii) apakah pengaturan pajak layanan digital tersebutmelanggar kewajiban nondiskriminasi negara anggota WTO dalam GATS. Melaluipenelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan,komparatif, dan kasus, dapat disimpulkan bahwa pertama, pajak layanan digitaldikenal di Indonesia sebagai pajak transaksi elektronik dan diatur dalam peraturanperundang-undangan yang menerapkan kriteria kehadiran ekonomi signifikan. DiUni Eropa, pajak layanan digital diatur melalui Council Directives, di manapengaturan pengenaan pajak tersebut menggunakan metode ring-fencing dankriteria significant economic presence. Kedua, kewajiban nondiskriminasi dalamGATS terdapat dalam Pasal II tentang Most-Favoured Nation dan Pasal XVIItentang National Treatment serta yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO.Pengaturan pajak layanan digital Indonesia dan Uni Eropa tidak bersifatdiskriminatif, sebab berdasarkan indikator-indikator yang ada, tidak terbuktiadanya diskriminasi de jure maupun de facto. Saran berdasarkan kesimpulantersebut yaitu bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk mempersiapkan bukti yangmenunjukkan tidak adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap negaraanggota WTO tertentu dalam praktik pengenaan pajak layanan digital olehIndonesia dan Uni Eropa apabila terdapat negara anggota yang mengajukan gugatandiskriminasi ke WTO. Selanjutnya, apabila terdapat negara anggota yangmengambil tindakan retaliasi, Indonesia dan Uni Eropa disarankan untukmengajukan gugatan diskriminasi ke WTO atas tindakan retaliasi tersebut.

---

Indonesia and the European Union (EU) have taken unilateral actions to implement

digital services tax. This thesis examines (ii) digital services tax regulation in

Indonesia and the EU and (ii) whether the digital services tax regulation violates

the non-discrimination obligation of WTO members according to the GATS.

Through conducting a judicial normative legal research whilst applying a statutory,

comparative and case-study approach, it can be concluded that firstly, digital

services tax in Indonesia is known as an electronic transaction tax and is regulated

by law, which implements significant economic presence criteria. In the European

Union, digital services tax is regulated through the Council Directives, in which the

regulation implements ring-fencing method as well as significant economic

presence criteria. Secondly, the non-discrimination obligations in GATS are

promulgated in Article II concerning Most-Favored Nation Treatment and Article

XVII concerning National Treatment as well as relevant jurisprudence of WTO

case laws. Indonesia and the EU's digital services tax regulation are not

discriminatory, because based on existing indicators, the existence of both de jure

and de facto discrimination is not proven. The suggestion would be for Indonesia

and the EU to provide evidence that shows the absence of unfavorable treatment of

certain WTO member states in digital services tax practices by Indonesia and the

EU, in the event that there are member states who decides to challenge the measures

to the WTO. Subsequently, in the event that certain member states decide to take

retaliation measures, it is suggested that Indonesia and the EU challenge said

measure to the WTO."

"

Revolusi industri memiliki dampak yang luar biasa terhadap ekonomi global dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali sektor industri asuransi. Munculnya disrupsi teknologi dan era digital berdampak pula pada terjadinya substitusi tenaga kerja, terutama pada bidang pekerjaan yang melibatkan tenaga manual dan dikerjakan secara repetitif, yang mana dalam hal ini adalah profesi underwriter asuransi yang menjadi terotomatisasi. Di samping asuransi digital yang tengah tumbuh dan menjamur dengan pesat, saat ini telah berkembang pula sistem underwriting otomatis di Indonesia. Automated Underwriting System merupakan proses underwriting yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membantu proses pengkajian risiko dengan mengandalkan penggunaan sistem analisis komputer dan pemrosesan oleh teknologi yang diharapkan dapat menjadi lebih akurat, efisien dan mempersingkat waktu. Melalui metode yuridis-normatif, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan pengaturan terkait automated underwriting system ditinjau dari hukum perasuransian di Indonesia, sekaligus mengetahui kesesuaian implementasi automated underwriting system terhadap pemenuhan aspek kehati-hatian dalam proses seleksi risiko dan praktik perasuransian yang berlaku umum di Indonesia, serta mengetahui bagaimana peran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi penyelenggara automated underwriting system di Indonesia.

---

The industrial revolution has a tremendous impact on the global economy and affects various aspects of life, including the insurance industry sector. The emergence of technological disruption and the digital era also has an impact on labor substitution, especially in areas of work involving manual labor and repetitive work, which in this case is the insurance underwriter profession that becomes automated. In addition to digital insurance that is growing and develop rapidly, an automatic underwriting system has also developed in Indonesia. Automated Underwriting System is an underwriting process that is integrated with artificial intelligence to help the risk assessment process by relying on the use of computer analysis systems and processing by technology which is expected to be more accurate, efficient and shorten time. Through the juridical-normative method, this thesis aims to analyze the legal and regulatory aspects related to automated underwriting system in terms of insurance laws in Indonesia, as well as to determine the suitability of the implementation of an automated underwriting system to fulfill the prudential aspects in the process of risk selection and insurance practices that are generally applicable in Indonesia. Indonesia, as well as knowing how the roles or actions that can be carried out by the Financial Services Authority (OJK) against Insurance Companies organizing automated underwriting system in Indonesia.

"

"Indonesia memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur tatanan negara, termasuk terhadap hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu sesuai dengan Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Penegakan hak ini relevan dengan perkembangan teknologi yang kian masif hingga mencapai Revolusi Industri 5.0, yang mana hampir seluruh aktivitas digital menggunakan data pribadi sehingga membuat data pribadi menjadi rentan untuk disalahgunakan. Salah satu produk dari revolusi industri yang juga menyinggung data pribadi adalah automated decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis. Oleh sebab itu, terhadap aktivitas tersebut, data pribadi dilindungi oleh General Data Protection Regulation (“GDPR”) maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”). Perumusan dari penulisan ini akan membahas pertanyaan terkait perbandingan pengaturan pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis serta hak pengajuan keberatannya antara Hukum Uni Eropa hingga hal yang dapat Indonesia pelajari dari pengaturan perlindungan data pribadi terhadap pengambilan keputusan berdasarkan pemrosesan secara otomatis. Penulisan dari penelitian ini dikaji dengan penelitian hukum doktrinal, yang mana disusun berdasarkan analisis yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwasanya meskipun kedua undang-undang tersebut melindungi data pribadi dari automated decision making dengan hak pengajuan keberatan, namun ketiadaan mengenai penjelasan maupun mekanisme hak pengajuan keberatan dan penilaian dampak perlindungan data pribadi yang mengurangi tingkat proteksi dari pengaturan data pribadi di Indonesia. Berbeda halnya dengan pengaturan penilaian kredit, Uni Eropa mengaturnya dengan Guidelines’ European Bank Authority namun tidak mengaturnya secara khusus, sedangkan Indonesia sendiri mengaturnya dengan Peraturan OJK 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Maka dengan penulisan ini, penulis berharap pemerintah dapat menyusun pengaturan hak pengajuan keberatan atas automated decision making lebih lengkap dan diselaraskan dengan peraturan terkait, yang mana dalam penulisan ini adalah peraturan tentang penilaian kredit.

---

Indonesia has the highest authority to regulate the state order, including the rights to life, freedom, and safety of individuals by Article 28G Paragraph 1 of the NRI Constitution of 1945. The enforcement of this right is relevant to the increasingly massive technological developments to reach the Industrial Revolution 5.0, where almost all digital activities use personal data, making personal data vulnerable to misuse. One of the products of the industrial revolution that also alludes to personal data is  automated decision making or decision making based on automated processing. Therefore, for such activities, personal data is protected by the General Data Protection Regulation ("GDPR") and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection ("PDP Law"). The formulation of this paper will discuss questions related to the comparison of decision-making arrangements based on automated processing and the right to object between EU Law to what Indonesia can learn from personal data protection arrangements against decision-making based on automated processing. The writing of this study is reviewed with doctrinal legal research, which is compiled based on normative juridical analysis. From this research, it can be understood that although the two laws protect personal data from automated decision making with the right to object, there is no explanation or mechanism for the right to object and assess the impact of personal data protection that reduces the level of protection of personal data regulation in Indonesia. Unlike the credit scoring arrangement, the European Union regulates it with the European Bank Authority Guidelines but does not regulate it specifically, while Indonesia itself regulates it with OJK Regulation 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Formulate and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks. So with this writing, the author hopes that the government can compile a regulation on the right to file objections to automated decision making more completely and be aligned."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya untuk memastikan keterlibatan anggota MPR yang melaksanakan fungsi representasi secara kewilayahan (regional/territorial representation) dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden Indonesia sebagaimana diatur saat ini cenderung mengadopsi pendekatan congressional model. Pendekatan ini mengilhami bahwa anggota parlemen dari seluruh kamar parlemen wajib diikutsertakan dalam proses pemberhentian tersebut. Namun, proses penelitian dalam skripsi ini justru menemukan kecenderungan bahwa pengambilan keputusan terkait pemberhentian pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dapat dilakukan oleh anggota MPR yang berasal dari kamar parlemen dengan karakteristik fungsi representasi ideologi politik (political representation) semata. Hal ini berpotensi menimbulkan suatu akibat bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dapat dilakukan tanpa keterlibatan anggota MPR dari fungsi keterwakilan secara kewilayahan sama sekali. Untuk mencegah timbulnya dominasi dari anggota MPR yang menjalankan fungsi keterwakilan ideologi politik terhadap proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia, diperlukan suatu mekanisme untuk melembagakan kehadiran anggota MPR yang menjalankan fungsi keterwakilan wilayah dalam proses pemberhentian tersebut. Upaya ini dapat dikontekstualisasikan dengan penerapan prinsip double majority vote, yaitu mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dimana indikator tercapainya mayoritas suara harus memenuhi aspek kualitatif maupun kuantitatif. Secara komparatif, konstitusi Kazakhstan yang merumuskan konsep ketatanegaraan layaknya Indonesia telah memuat penerapan prinsip ini secara implisit dalam pengaturan proses pemberhentian presidennya. Dalam rangka merumuskan ide guna menyelesaikan serangkaian permasalahan sebagaimana diuraikan sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan berbasis pada pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa prinsip ini dapat diterapkan sebagai syarat pengambilan keputusan dalam konteks penyelenggaraan sidang rapat paripurna MPR yang membahas usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

---

This undergraduate thesis discusses efforts to ensure the involvement of MPR members, who perform the function of regional/territorial representation, in the process of removing the President and/or Vice-President in Indonesia. The process of removing the President and/or Vice-President of Indonesia, as currently regulated, tends to adopt the congressional model. This approach implies that members of parliament from all houses of parliament must be involved in the impeachment process. However, the research process in this undergraduate thesis found a tendency that the decision making in relation to the removal of the President and/or Vice-President in Indonesia can be made by members of the MPR who come from parliamentary chambers characterized by the function of political ideological representation alone. This could potentially mean that the impeachment of the President and/or Vice-President in Indonesia could be carried out without the involvement of MPR members from the territorial representation function. In order to prevent the dominance of MPR members who function as political ideological representatives in the process of dismissing the President and/or Vice-President in Indonesia, a mechanism is needed to institutionalise the presence of MPR members who function as regional representatives in the impeachment process. This effort can be contextualised through the application of the double majority vote principle, which is a decision-making mechanism through voting in which the indicators for achieving a majority of votes must meet both qualitative and quantitative aspects. By comparison, the constitution of Kazakhstan, which formulates a constitutional concept similar to that of Indonesia, already implicitly includes the application of this principle in the regulation of the process of dismissing the president. In order to formulate ideas for solving the problems described above, the author conducted research based on a normative legal approach and a comparative approach. The results of the research in this undergraduate thesis conclude that this principle can be applied as a decision-making requirement in the context of holding a plenary session of the MPR to discuss the proposal to dismiss the President and/or Vice-President."

"ABSTRAKNama:Kunto WibisonoNPM:1506780475Program Studi:Magister HukumJudul:Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kedutaan/Konsulat Asing di Wilayah Indonesia Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 673 K/PDT.SUS/2012 Tesis ini membahas perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Kedutaan/Konsulat asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini dunia peradilan di Indonesia sudah mulai bersentuhan terhadap kekebalan diplomatik dari perwakilan diplomatik khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja termasuk didalamnya adalah Putusan MA No. 673 K/PDT.SUS/2012. Timbul sebuah pertanyaan besar ketika menghadapi permasalahan tersebut, yurisdiksi negara manakah yang akan dipakai?. Terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yurisdiksi kedutaan/konsulat asing lah yang berlaku dengan berlandaskan paham imunitas yang bersumber dari asas extrateritorialitas kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yurisdiksi Indonesialah yang berlaku karena permasalahan ketenagakerjaan tidak termasuk hal ndash; hal yang dilindugi dalam imunitas perwakilan diplomatik asing. Pertanyaan lain yang kemudian timbul adalah apakah Pengadilan hubungan Industrial memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat explanatoris dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pekerja Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat asing, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Tesis ini nantinya akan menguraikan dasar ndash; dasar hukum yang menyebabkan yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini kemudian juga akan meguraikan bahwa terdapat sebuah celah dimana sebenarnya pengadilan hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Kata Kunci :PHK, Kedutaan/Konsulat Asing, Yurisdiksi

---

ABSTRACTName Kunto WibisonoStudent Number 1506780475Program Magister of LawTittle Legal Protection for Indonesia Worker who Experiencing the Termination of Employment at the Foreign Embassy or Consulat in the territory of Indonesia Case Studies Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 673 K PDT.SUS 2012 This thesis discusses the protection of Indonesian workers who experiencing the termination of employment at the Embassy Consulate of foreigners residing in the territory of Indonesia. In recent years the court in Indonesia has begun to contact the diplomatic immunity of the diplomatic representation, especially in the case of termination of employment including the Supreme Court Decision No. 673 K PDT.SUS 2012. Arises a big question when faced with these problems, the jurisdiction of which country will be used . There is a difference of opinion in answering these questions. Some argue that the jurisdiction of the embassy consulate of foreigners who applies to understand the basis of the principle of immunity sourced extrateritorialitas theory. then there is another opinion that jurisdiction of Indonesia applicable because of employment issues are not included in the immunity of foreign diplomatic representatives. Another question which then arises is whether the Court of Industrial relations has the authority to prosecute cases involving foreign diplomatic missions. This thesis research method normative explanatoris with the intent to test the hypothesis that the jurisdiction of Indonesia can be used to resolve the case of termination of employment involving Indonesian workers who work at embassies consulates of foreign, this thesis uses data that is secondary legal materials that are primary , secondary and tertiary. This thesis will outline the basic basic legal cause Indonesian jurisdiction can be used to resolve the case of termination of employment between the worker Indonesia with foreign diplomatic representatives. This thesis then also be outline that there is a gap where the actual labor court has no authority to adjudicate disputes between the termination of employment of Indonesian workers with foreign diplomatic missions Keywords Termination of Employnment, Embassy Consulat, Yurisdiction "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems."

"Permainan video telah menjadi temuan yang mempengaruhi kultur kekinian dan tak bisa diabaikan. Perkembangan permainan video yang semakin realistis dalam menggambarkan realitas dan interaktif menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan seperti terhambatnya perkembangan anak-anak dan paparan terhadap konten dewasa sebelum waktunya mempengaruhi anak-anak, yang di mana banyak permainan-permainan video tersebut sejatinya dipasarkan untuk kaum dewasa, ketimbang anak-anak. Untuk melindungi anak-anak dari dampaknya permainan video game yang memiliki konten dewasa, pemerintah melakukan pelbagai cara, terutama cara yang koersif seperti mengundangkan produk hukum tertentu, yang di mana tidak jarang tidak tepat sasaran dan mempengaruhi para pelaku industri permainan video, di mana ruangan untuk kebebasan berekpresi melalui permainan yang mereka buat dibatasi.Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan negara dalam melindungi anak di bawah umur dari dampak negatif permainan video tidak harus selalu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, namun dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dikelola oleh organisasi otonom yang didekasikan khusus dalam ranah ini, yang di mana akan diikuti oleh para pelaku usaha. Metode ini juga merupakan metode yang mungkin digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan pelaku usaha tanpa perlu menciptakan rintangan yang dapat dieliminasi.

---

Video game has become an invention that shapes modern culture that cannot be ignored. As video game becoming more realistic in depicting elements that are close to its real-life counterpart and real-time interactivity come a great cost. These costs follow such as disruption of minor’s development and early exposures of materials that are only befitting for adults, as in fact many of video games that are available commercially meant to be sold to mature audience, instead of minor. In protecting minors from negative effect of mature-rated video game, there are attempts taken by the State, especially coercive measure via enactment of laws, which many of them are inaccurate and harm the interest of video game companies, especially their right of express themselves freely through their works, which important to create variation of video game that is available in the market. Attempts to serve the state interest is not always limited to enactment of legal instrument, such as rating system, operated by autonomous institution that will be complied by video game companies, as this is one of the feasible method to be pursued to regulate video game industry that serve interest of most stakeholders, namely government and video game industry as a whole without putting any parties at unnecessary obstacles."

"ABSTRAKPerkembangan industri otomotif Indonesia terus berkembang, diperlukanteknologi yang mumpuni untuk dapat menghasilkan produk secara masal. Namunhal ini yang menjadi hambatan bagi perusahaan pemilik modal dalam negeriIndonesia untuk dapat bersaing. Dimana perusahaan-perusahaan ini memilikiketerbatasan keuangan dalam memenuhi teknologi yang canggih. Untukmenghasilkan produk secara masal dibutuhkan tool pendukung. Umumnya prosespembuatan tools ini dilakukan secara inhouse atau outsourceKunci dalam mengatasi permasalah pada perusahaan-perusahaan ini adalahmemanfaatkan supply chain yang tepat dalam pengadaan atau pembuatan tools.Supply chain yang diambil adalah proses gabungan antara inhouse dan outsource.Gabungan teknik inhouse dan outsource ini menjadi andalan, dimana kekurangandan kelebihan perusahaan dapat teratasi. Pada pembuatan tools terdapat 3 proses,yaitu proses design, machining dan uji coba. Penelitian ini menggunakan metodeanalytical hierarchy process dalam pembobotan kriteria, sub kriteria dan alternatifproses pada pemilihan proses pembuatan tools. Hasil menujukan bahwa prioritaspertama adalah hanya proses design yang dilakukan secara outsource dan prosesyang lainnya dilakukan secara inhouse.

---

ABSTRACTAutomotive industrial in Indonesia develops day by day. It needs good technologyto get good and massive production. However, it would be an obstacle fordomestic investor with their financial limitation to compete with tthe foreignerwith their technology. They need supported tools to produce massive products.Generally, the produce tools by inhouse or outsourceThe key to solve this issue for those companies is utilizing a proper supply chainsfor procurement or tool making. Selected supply chain is a combination processbetween inhouse and outsource. This tecnique would be a pledge the companies.In toool making, there are three process, designing, machining, and trial. Thisreserach uses analyticial hierarchy process method in criteria measurement, subcriteria and alternative process in selection of tool making. The result shows thatthe first priority is oly designing process by outsourcig and in house"