Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya.

---

This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi anteseden dynamic capabilities dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan konteks transformasi di Sub-Holding Pembangkitan Listrik PT PLN (Persero) menuju net-zero emission. Terdapat enam anteseden dynamic capabilities yaitu resource, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure yang diuji pengaruhnya terhadap dynamic capabilities dan kinerja perusahaan. Dynamic capabilities juga diteliti sebagai mediator antara hubungan anteseden dengan kinerja perusahaan. Terdapat sejumlah 13 hipotesis yang diuji menggunakan partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei dan berhasil terkumpul sampel sejumlah 250 responden. Model struktural dibangun berdasarkan kerangka teoritis kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian dan hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa resource tidak berpengaruh positif terhadap dynamic capbilities serta dynamic capbilities tidak dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Walaupun demikian, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure berpengaruh positif terhadap dynamic capabilities serta dynamic capabilities dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh paling besar terhadap dynamic capabilities ditunjukkan oleh entrepreneurial orientation dimana membuktikan perusahaan dalam rangka untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal mereka memerlukan entrepreneurial orientation yang kuat untuk mendukung keberhasilan proses dynamic capabilities. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dynamic capabilities pengaruh positif kinerja perusahaan.

---

This research aims to investigate the antecedents of dynamic capabilities and their influence on company performance in the context of transformation in the Sub-Holding Generation Company of PT PLN (Persero) towards net-zero emissions. There are six antecedents of dynamic capabilities, namely resources, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure, which are tested for their influence on dynamic capabilities and company performance. Dynamic capabilities tested as a mediator between the antecedents of dynamic capabilities and company performance. There were 13 hypotheses tested using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with data collection techniques using surveys and a sample of 250 respondents was successfully collected. The structural model is built based on a theoretical framework and then adapted to the research context and with the results of validity and reliability tests. The results of the analysis show that resources do not have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities cannot mediate their relationship with company performance. However, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities can mediate their relationship to company performance. The greatest influence on dynamic capabilities is shown by entrepreneurial orientation, which proves that PT PLN (Persero) in order to integrate, build and reconfigure their internal and external competencies requires a strong entrepreneurial orientation to support the success of the dynamic capabilities process. The analysis results also show that dynamic capabilities have a positive impact on company performance."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana status hukum pendirian perusahaan startup di Indonesia, apakah startup dikenal oleh hukum positif Indonesia. Dewasa ini banyak bermunculan perusahaan startup yang memberikan pelayanan kepada konsumen melalui aplikasi di telepon genggam. Salah satu yang paling fenomenal adalah GO-JEK. Bentuk perusahaan dari aplikasi GO-JEK adalah Perseroan Terbatas, dengan nama PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA. Jasa yang disediakan GO-JEK adalah transportasi yang merupakan sektor yang penting dalam kehidupan berbangsa, oleh karenanya izin penyelenggaraan transportasi diatur ketat oleh negara. Pada praktiknya meski GO-JEK memberikan layanan transportasi, perusahaanstartup ini hanya memenuhi perizinan sebagai perseroan terbatas biasa dengan kegiatan usaha jasa melalui aplikasi. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis meneliti bagaimanakah pengaturan kegiatan usaha jasa melalui aplikasi menurut Anggaran Dasar PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kegiatan usaha jasa transportasi multilayanan melalui teknologi aplikasi. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat, menurut anggaran dasarnya, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang piranti lunak, aplikasi telepon genggam. Karenanya GO-JEK tidak perlu memenuhi perizinan khusus perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Sebagai perusahaan teknologi aplikasi, maka bentuk perlindungan hukum GO-JEK kepada konsumennya hanya sebatas kebenaran data elektronik dan penggunaan data pribadi konsumen melalui media elektronik, yang tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu penulis menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang terbatas tidak merugikan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi yang didapatkan melalui aplikasi tersebut.

---

This thesis analyzes the legal status of startup incorporation in Indonesia Does it cover by the positive law of Indonesia Recently, we observe the presence of startups that serve their customers through the use of mobile application software. One of the most visible startups is GO JEK. It is a limited liability Perseroan Terbatas company registered as PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. It provides transportation services which are considered as an important business sector. Hence, the transportation business is thoroughly administered. In practice, even though it provides transportation services, it is registered as a limited liability for services using mobile apps. With this background, I examine the administration of businesses using mobile apps from the view points of company bylaws and legal regulations. Finally, I examine the legal protection of transportation businesses using mobile apps. The method used is normative law. The data used are secondary. Qualitative method is used to analyze the data. I found that the business purpose of GO JEK, as stated in its bylaws, is mobile apps. Thus, the firm is exempt from the administration of a transportation business. As a mobile apps company, the responsibility of GO JEK to its customers are limited to the reliability and use of customers rsquo personal data as governed by Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Thus, the government must ensure that mobile application businesses fully comply with the law and protect their customers who use their services."

"Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, energi baru dan terbarukan di Indonesia, melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan pembentukan holding dan membagi menjadi enam subholding dengan stream bisnis yang berbeda pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan holding sub holding Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait motif restrukturisasi, strategi Perusahaan dan dampak restrukturisasi Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan explanatory case study. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari restrkturisasi Perusahaan telah menjawab keseluruhan motif atau ekspektasi dari Manajemen dan pemegang saham Perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi Perusahaan dapat menciptakan Perusahaan lebih fokus, agile, lean, streamlining decision making dan operational excellence. Penelitian ini mengurai proses end to end restrukturisasi Perusahaan mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan, sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan di masa yang akan datang baik untuk Perusahaan maupun Pemerintah. Selain itu, penelitian ini menguatkan teori pada studi sebelumnya bahwa salah satu motif restrukturisasi Perusahaan adalah untuk meningkatkan fokus dan transparansi Perusahaan. Penelitian mengenai restrukturisasi perusahaan tidak banyak dilakukan karena keterbatasan informasi yang komprehensif.

---

In 2021, one of the oil, gas, and new and renewable energy companies in Indonesia restructured by establishing a holding and dividing it into six sub holdings with distinct business segments. This study seeks to provide an overview of the motivations, strategies, and consequences of corporate reorganisation through the formation of a holding sub holding. This study aims to explore the related motives of restructuring, corporate strategy and the impact of corporate restructuring. To be able to address research questions, the researchers employed a qualitative methodology involving an explanatory case study. According to the findings of the study, the impact of the Company's restructuring reached all the motives or expectations of Management and Company shareholders. The restructuring of the company can make it more focused, agile, and lean, while also streamlining decision-making and enhancing operational excellence. This study explores the complete process of corporate restructuring, including the motives, strategies, and implications of corporate restructuring, in order to formulate future corporate and government policy strategies. In addition, this study reinforces the theory in previous studies that one of the motives for corporate restructuring is to increase corporate focus and transparency. Due to a lack of comprehensive data, research on corporate restructuring is not extensively conducted."

"Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting di Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum yang dipilih oleh para investor PMDN maupun PMA karena memiliki landasan hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT tersebut harus memperhatikan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris termasuk Perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundangundangan yang terkait. Tesis ini membahas kasus pembatalan Akta Pendirian PT PMDN yaitu PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris.Berdasarkan hasil analisa Penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait (i) Pasal 37 ayat (2) dan (4) UUPM mengenai persetujuan dan izin pelaksanaan PT sebelum UUPM; (ii) Pasal 146 ayat 1 huruf (c) UUPT; (iii) legal standing Pemohon dan (iv) tidak terpenuhinya kasus ini sebagai gugatan voluntair. Untuk mencegah terjadinya cacat hukum dalam Akta Notaris yang dapat mengakibatkan pembubaran perseroan, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN sebagai pembuat Akta Pendirian dan Perubahan AD PT wajib bertindak saksama dan teliti dalam melihat, memperhatikan dan menyusun pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar PT agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Domestic Capital Investment - DCI (PMDN) and Foreign Direct Investment - FDI (PMA) to be one important source of financing in Indonesia as it is implemented based on Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment (UUPM). Limited Liability Company (PT) become the legal entity chosen by the DCI and FDI investor as it has a clear legal basis based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company (UUPT). In forming the Deed of Incorporation and the Amendment of AoA of a PT, Notary should carefully note and comply with Law Number 30 Year 2004 on Notary duty, including its Amendment Number 2 Year 2014 (UUJN), the Notary?s Code of Ethics and its related applicable regulations. This thesis will analyze the case of the Annulment of the Deed of Incorporation of PT PMDN, i.e. PT SINTAI INDUSTRY SHIPYARD, based on the Supreme Court Affirmation No. 3042 K/Pdt/2013. This thesis is a normative legal research and a descriptive and explanatory analytical study.From the study of this case, the Author conclude that the Judge has wrongfully-applied the law by no carefully considered the applicable laws and regulations, in particular related to (i) Article 37 paragraph (2) and (4) of UUPM regarding the approvals and operational permits of PT prior to the validity of UUPM; (ii) Article 146 paragraph 1 (c) of UUPT; (iii) the legal standing of the Applicant and (iv) non-fulfillment of this case as the voluntarily lawsuit. To prevent any legal defects in the Notarial Deed that could lead to the dissolution of the Company, the Notary as the drafter of the Deed of Incorporation and Amendment of AoA of PT under Article 16 paragraph (1) point (a) of UUJN is obliged to act carefully and thoroughly in reviewing and preparing the AoA of PT in order to comply with the applicable laws and regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab holding company terhadap perbuatan sub-holding company dan subsidiary company. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan holding company di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai pertanggungjawaban holding company terhadap anak perusahaannya. Dan ketiga, pembahasan mengenai pandangan pengadilan Indonesia terhadap corporate group. Ketiga pembahasan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus mengenai corporate group khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/N/1998, Putusan Mahkamah Agung No.1038 K/Pdt.Sus/2010, dan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penilitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai corporate group di Indonesia masih kurang lengkap dan jelas sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan mengenai perspektif yang harus diterapkan terhadap corporate group.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the liability of a holding company towards the actions done by its sub-holding and subsidiary companies. This thesis will mainly focus on three issues. First, the Indonesian regulation on holding companies. Second, holding company's liability towards the actions done by its sub-holdings and subsidiaries. And third, the perspective which Indonesian court adopt towards corporate group. These discussions are done based on the considerance of the judges in corporate group cases mainly in the Supreme Court Verdict No. 01/K/N/1998, Supreme Court Verdict No.1038 K/Pdt.Sus/2010, and Supreme Court Verdict No. 496 K/Pdt.Sus/2008. This research is a normative juridical research using legislation and case approach. This research concludes that the Indonesian regulation on corporate group is still incomplete and inapprehensive which leads to confusion on the perspective that should be adopted towards corporate group."