Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai  kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri.

---

This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2 paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal consequences of bankruptcy itself."

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pembatasan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, dikaitkan dengan Three Keywords Theory, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap potensi kerugian yang dianggap sebagai risiko keuangan negara atau risiko fiskal dalam suatu kepailitan BUMN Persero. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan terhadap kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara (BUMN Persero), maka segala bentuk penguasaan, risiko, dan tata kelola beralih kepada BUMN Persero. Konsekuensi hukumnya, terhadap risiko bisnis yang bakal muncul dalam pengelolaan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis, dan bukan risiko keuangan negara.Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan tanggung jawab Negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero, apabila ditinjau berdasarkan Three Keywords Theory dan teori pendukung lainnya, hanya sebatas pada jumlah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN dan disetor sebagai modal BUMN Persero. Sebagai langkah antisipasi adanya potensi kerugian terhadap risiko bisnis, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Negara dapat mengawasi dan turut serta berpartisipasi dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam BUMN Persero. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan, berdasarkan pengelolaan prinsip perusahaan yang sehat, maka Negara dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada Direksi atau bahkan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan.

---

ABSTRACTThis thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.;This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts., This thesis survey is aimed to understand the limitation of responsibility of a State as public legal entity as well as private legal entity in running it’s activities. Whenever a State conduct equity capital in a BUMN Persero in the form of shares ownership, either partially or entirely ownwership, therefore in this case the country functions as share holder. Matters analyzed in this research is how is the responsibility limitation of a country State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case related to Three Keywords Theory. And what efforts can be conducted over loss potential which is recognized as state financial risks or fiscal risks in BUMN Persero bankruptcy. The methode of this research is juridical normative with qualitative analysis.The result of this research shows than the assets separated from State-Owned Enterprise (BUMN Persero), every occuring responsibility, risks and management shifted to BUMN Persero. And the legal consequencies againts business risks principly a private risks, and will not be state financial risks.Overviewed from the above mentioned Three Keywords Theory and other supporting theories, the responsibility of a country in State-Owned Enterprise (BUMN Persero) bankruptcy case, only on the side of the sum of state assets that is already separated from National APBN (National Budget) and being cashed as BUMN Persero capital. In anticipating the posibility of beeing lost by the private risks, the government will also watch and evaluate and involves in implementing good corporate government in BUMN Persero. As legal responsibility, the State can request the boards of directors the report of responsibility. And furthermore, the State (Government) can imply Court legal efforts.]"

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"ABSTRAKKapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi."

"Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan.

---

This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN yang dilakukan melalui kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS dan wakil negara dalam kekayan negara yang dipisahkan. Ketentuan dasar mengenai BUMN pada dasarnya diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa perbedaan interpretasi terhadap kewenangan Menteri BUMN dalam mengelola BUMN yang termasuk dalam koridor ranah hukum privat sering kali dipandang sebagai ranah hukum publik dan dikaitkan dengan keuangan negara. Peraturan yang sudah ada sebelumnya kerap dipahami dengan interpretasi yang berbeda sehingga menghambat kemajuan BUMN dalam berkembang secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh Penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa pengelolaan BUMN sudah seharusnya dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai RUPS dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penulis berpendapat bahwa Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan seperti layaknya perusahaan swasta. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara eksplisit, norma tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk lebih bertindak profesional yang mampu meningkatkan daya saing dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN.

---

This thesis discusses the implementation of good corporate governance in BUMN which is carried out through the authority of the Minister of BUMN as the General Meeting of Shareholders and Representatives in State Assets Seperated. The basic provisions regarding BUMN are basically regulated in Law no. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several different interpretations of the authority of the Minister of BUMN in managing BUMN which are included in the corridor of the realm of private law which is often seen as the realm of public law and is associated with state finances. Pre-existing regulations are often understood with different interpretations, thus hampering the progress of BUMN in developing professionally. This research is a normative juridical research by means of library research which is conducted on primary and secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through this research are knowing that the management of BUMN should be carried out by the Minister of BUMN as a GMS by applying the principles of good corporate governance. The author argues that the Minister of BUMN has the authority to manage BUMN as separated state assets like private companies. Based on Law No. 19 of 2003, the development and management of BUMN is no longer based on the APBN system, but is based on the principles of a healthy company. Explicitly, this norm encourages the government through the Ministry of BUMN to act more professionally."

"Penelitian skripsi ini secara keseluruhan membahas instrumen utang berbentuk Medium Term Notes pada Badan Usaha Milik Negara Perum Perumnas. Sebelumnya, Medium Term Notes tidak memiliki pengaturan khusus dalam mekanisme penerbitannya. Sejak tahun 2019, Medium Term Notes diatur khusus dengan diterbitkannya POJK 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Secara umum, Medium Term Notes lazimnya diterbitkan oleh Perseroan Terbatas sebagai salah satu instrumen utang. Dengan masifnya penerbitan Medium Term Notes, Badan Usaha Milik Negara juga mulai menerbitkan Medium Term Notes sebagai salah satu sumber pendanaan eksternal. Skripsi ini juga meneliti mengenai penerbitan Medium Term Notes pada BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana diketahui, seluruh modal Perum dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas mengenai sejauh mana peran Negara dalam membantu mencegah maupun mengatasi risiko penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes oleh Perum Perumnas. Pembahasan tersebut dimulai dengan menjelaskan dasar hukum penerbitan Medium Term Notes oleh Perum Perumnas, mekanisme penerbitan Medium Term Notes Perum Perumnas, riwayat penerbitan Medium Term Notes, para pihak dalam penerbitan Medium Term Notes, peristiwa penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes Perum Perumnas, peristiwa restrukturisasi Medium Term Notes Perum Perumnas, jaminan pelunasan Medium Term Notes Perum Perumnas, sampai peran Negara dalam peristiwa gagal bayar Medium Term Notes Perum Perumnas

---

This thesis research comprehensively discusses the Medium Term Notes debt instrument in the State-Owned Enterprise (SOE) Perum Perumnas. Previously, Medium Term Notes did not have specific regulations governing their issuance mechanism. Since 2019, Medium Term Notes have been specifically regulated with the issuance of POJK 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering. Generally, Medium Term Notes are commonly issued by Limited Liability Companies as one of the debt instruments. With the massive issuance of Medium Term Notes, State-Owned Enterprises have also started issuing Medium Term Notes as one of the external funding sources. This thesis also examines the issuance of Medium Term Notes by State-Owned Enterprises in the form of Public Companies (Perum). As known, the entire capital of Perum is owned by the State. Therefore, it is crucial to discuss the extent to which the State plays a role in preventing and addressing the risk of payment delays of Medium Term Notes obligations by Perum Perumnas. The discussion begins by explaining the legal basis for the issuance of Medium Term Notes by Perum Perumnas, the mechanism for issuing Medium Term Notes by Perum Perumnas, the history of Medium Term Notes issuance, the parties involved in Medium Term Notes issuance, events of delayed payment obligations of Medium Term Notes by Perum Perumnas, events of restructuring Medium Term Notes by Perum Perumnas, guarantees for the settlement of Medium Term Notes by Perum Perumnas, and the role of the State in the event of default on Medium Term Notes by Perum Perumnas."

"[Penelitian ini membahas mengenai peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Peran BUMN tersebut dikategorikan ke dalam penyedia barang atau jasa publik. Selain itu, di dalampenelitian ini juga dibahas mengenai peran hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan publik BUMN melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Skripsi yang dibuat menggunakan metode yuridis normatif ini menganalisa mengenai komponen-komponen yang ada di dalam standar pelayanan publik badan usaha milik negara.

---

The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legal normative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s., The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in

Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is

categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained

how the implementation of law in public service based on Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legalnormative

approachment analyzes the components of service standard applied by

SOE’s.]"