Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapal merupakan salah satu objek dari benda yang dapat dijaminkan untuk kepentingan hak Kreditur. Konsep jaminan kebendaan atas kapal laut di setiap negara dapat berbeda, karena pada dasarnya mekanisme pembebanan hingga eksekusi tergantung dari klasifikasi benda tersebut. Di Indonesia, kapal laut dibebankan dengan hipotek sebagai benda tidak bergerak, sedangkan di Amerika Serikat kapal laut diklasifikasikan sebagai personal property yang dibebankan dengan security interest. Kapal laut yang dibebankan tentunya harus terdaftar sebagai kapal laut berkebangsaan negara tersebut dan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas mengenai kapal laut yang merupakan objek dari jaminan utang-piutang di Indonesia dan Amerika Serikat yang tentunya memiliki proses penjaminan yang berbeda. Bentuk penelitian ini ialah doktrinal dengan mengkaji norma hukum positif diantaranya perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi dan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan membandingkan proses penjaminan dari tahap pembebanan dengan membentuk perjanjian utang-piutang, pendaftaran jaminan, penyerahan objek jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang diatur dalam masing-masing negara.

---

Ship is one of the objects that can be pledged for the benefit of Creditor rights. The concept of property security over ships in each country can be different, because basically the mechanism of encumbrance to execution depends on the classification of the object. In Indonesia, ships are charged with mortgages as immovable objects, while in the United States ships are classified as personal property charged with security interest. An encumbered vessel must be registered as a vessel of that country's nationality and have certain criteria that must be met. This thesis discusses marine vessels which are the object of debt collateral in Indonesia and the United States which of course have different guarantee processes. The form of this research is doctrinal by examining positive legal norms including legislation, implementing regulations, and jurisprudence and comparative and descriptive research typology. The results of this study will compare the guarantee process from the encumbrance stage by forming a debt agreement, guarantee registration, delivery of the guarantee object, to the execution mechanism regulated in each country."

"Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan guna menjamin pelunasan suatu utang. Lembaga jaminan atas kapal laut adalah hipotik. Namun hanya kapal yang terdaftar dalam suatu register umum sajalah yang dapat dijadikan jaminan utang. Hipotik kapal laut juga dikenal di negara yang menganut sistem hukum common law, salah satu diantaranya adalah Singapura. Tesis ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut menurut hukum Indonesia dan Singapura serta persamaan dan perbedaan ketentuan kapal laut sebagai objek jaminan utang di Indonesia dan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian ini membahas mengenai proses penjaminan kapal laut di Indonesia dan di Singapura yang samasama terdiri dari 3 tahap yaitu tahap perjanjian kredit, tahap perjanjian pembebanan hipotik kapal laut dan tahap pendaftaran hipotik kapal laut. Selain itu terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura. Persamaan ketentuan hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura antara lain baik di Indonesia maupun di Singapura belum Undang-Undang Hipotik Kapal, hipotik kapal laut di Indonesia dan Singapura hanya dapat dibebankan atas kapal yang terdaftar, hipotik kapal laut harus didaftarkan dalam suatu register umum, kapal laut dapat dibebani lebih dari satu hipotik dan lain-lain. Sedangkan perbedaannya antara lain di singapura vessel mortgage terdiri dari 2 bentuk yaitu securing principle sum and interest dan securing current account, syarat pembebanan vessel mortgage di Singapura adalah kapal tersebut harus berusia kurang dari 17 tahun dan kapal tersebut harus berukuran minimal 1,600 Gross Tonnage dan Singapura memiliki pengadilan khusus di bidang admiral yaitu High Court (Admiral Jurisdiction).

---

A vessel may be made as a collateral security for loan and the instrument creating the security over the vessel is a mortgage. Only registered vessel that can be made as an object of a mortgage. Vessel mortgage also known in common law legal system countries, such as Singapore. This research is discuss about the procedural of vessel mortgage in Indonesia and Singapore and also find out the similarities and differences among two of them. This research is using a juridicalnormative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach.The result of this research showed that both in Indonesia and Singapore, the process of vessel mortgage are consist of 3 steps which are the loan agreement, the collateral agreement and the registration of the vessel mortgage. Moreover, there are similarities between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore which are both in Indonesia and Singapore, there is no regulation that specifically regulates vessel mortgage, only registered vessel that can be made as an object of a mortgage under Indonesia and Singapore regulation, vessel mortgage shall be recorded by the Registrar in the register and the rest will be discussed in this reseach. Whereas the differences between the provision regarding vessel mortgage in Indonesia and Singapore among others are as follow, in Singapore vessel mortgage is divided by 2 forms which are Securing Principle Sum and Interest form and Securing Current Account form, in Singapore there are requirements regarding the vessel that can be made as an object of the mortgage, such as, the vessels should be less than 17 years old and the vessel must be a minimum size of 1,600 Gross Tonnage, furthermore, Singapore has a special court in the admiral field which is High Court (Admiral Jurisdiction)."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

---

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"

"HKI pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Dengan perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit pertama kali diperkenalkan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, dan/atau inventor karena negara sudah mulai menghargai karya mereka dengan adanya pengakuan dan pelindungan. Bahwa kehadiran PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif disinyalir dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM, perseorangan, maupun badan hukum, dengan merek sebagai agunan. Sampai saat ini, belum ada penerapan merek sebagai jaminan utama di Indonesia karena dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tidak mengakui merek sebagai aset/jaminan yang diakomodir. Di negara maju seperti Amerika Serikat, merek telah digunakan sebagai agunan utama dalam kredit perbankan. Maka dari itu, penelitian ini akan membandingkan pengaturan serta penerapan jaminan berbasis KI khususnya merek untuk mendapatkan jawaban bagaimana Amerika Serikat dapat menerapkan merek sebagai jaminan utama kredit perbankan. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini akan berupa sebuah laporan yang mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat melewati proses analisis dan pengambilan kesimpulan. Dari temuan dan perbandingan hukum yang akan disampaikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berbagai solusi untuk mengatasi kendala penerapan merek sebagai jaminan utama kredit perbankan di Indonesia.

---

Intellectual Property Rights (IPR) essentially hold economic value that can be utilized by their holders. With the development of global society, IPR can be used as collateral to obtain bank loan. New regulations regarding IPR as a loan security were first introduced through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 13 of 2016 concerning Patents, which indirectly became a source of motivation for creators, inventors, and/or inventors because the state has begun to appreciate their works by providing recognition and protection. The presence of Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy is expected to facilitate creative economy players, including MSMEs, individuals, and legal entities, with trademarks as collateral. Until now, there has been no implementation of trademarks as primary collateral in Indonesia because, in Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 concerning the Assessment of the Quality of Commercial Bank Assets, trademarks are not recognized as accommodated assets/collateral. In developed countries such as the United States, trademarks have been used as primary collateral in bank loan. Therefore, this research will compare the regulations and implementation of IPR-based collateral, particularly trademarks, to find out how the United States can implement trademarks as primary collateral for bank loan. The research methodology in this thesis writing is juridical-normative and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research will be a report that identifies and clarifies the existing problems so that they can undergo the process of analysis and conclusion drawing. From the findings and legal comparisons that will be presented in this study, various solutions can be formulated to overcome the obstacles to implementing trademarks as primary collateral for bank loan in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Penelitian ini membandingkan kerangka hukum earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman di Indonesia terhadap Peraturan Senat Nevada No. 290. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis perbandingan kerangka kepatuhan hukum earned wage access antara Indonesia dan Nevada, dan wawancara dengan penyedia layanan earned wage access di Indonesia. Earned wage access adalah sebuah layanan Fintech non-pinjaman untuk menarik gaji yang telah menjadi hak karyawan namun belum dibayarkan. Earned wage access di Indonesia belum diatur dengan peraturannya sendiri. Atas hal ini, layanan earned wage access di Indonesia hanya diberikan melalui model business-to-business. Kerangka hukum earned wage access di Indonesia bergantung pada kepatuhan hukumnya sebagai bisnis yang melakukan aktivitas sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, aktivitas pemrosesan data, dan pemberian jasa kepada penggunanya. Sebagai perbandingan, kerangka hukum earned wage access di Nevada bergantung pada aspek kepatuhan hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Senat Nevada No. 290. Earned wage access merupakan layanan Fintech non-pinjaman sebagaimana penarikan gaji di muka dibatasi kurang dari gaji bulanan karyawan dan tidak adanya pengenaan bunga. Peraturan Nevada No. 290 mengatur definisi, subjek, model, struktur biaya, dan dasar earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman yang dapat diperhatikan oleh regulator di Indonesia dalam mengatur earned wage access. Untuk memastikan pelayanan yang adil dan aman, layanan earned wage access di Indonesia perlu dianalisis terhadap mekanisme regulatory sandbox Inovasi Keuangan Digital dan/atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan diatur sebagai layanan Fintech non-pinjamannya sendiri sesuai dengan elemen-elemen yang unik terhadap layanan earned wage access.

---

This research compared the regulatory framework of earned wage access as a non-lending Fintech service in Indonesia to Nevada Senate Bill No. 290. This research was done with the doctrinal research approach to analyze the comparison of the regulatory compliance aspects of earned wage access between Indonesia and Nevada, and interviews with earned wage access providers in Indonesia. Earned wage access is a non-lending Fintech service to deliver earned yet unpaid income to employees. Earned wage access is currently unregulated as its own non-lending Fintech service in Indonesia despite the emergence of earned wage access providers. Due to this, provision of earned wage access in Indonesia is limited to the business-to-business model. The regulatory framework of earned wage access in Indonesia relies on its regulatory compliance as a business conducting electronic transaction and systems activity, electronic system operator in the private sector, data processing activity, and provision of services to its users. In comparison, the regulatory framework of earned wage access in Nevada relies on the regulatory compliance aspects stipulated in Nevada Senate Bill No. 290. Earned wage access shall be deemed as a non-lending Fintech service as it restricts the amount of advance wages employees may withdraw to less than their monthly wages and incur no interest. The Nevada Senate Bill No. 290 provides defining elements of earned wage access including its definition, subjects, models, fee structures, and grounds for its status as a non-lending Fintech service which Indonesian regulators may refer to in regulating earned wage access. To ensure a fair and safe provision, earned wage access in Indonesia needs to be analyze to the regulatory sandbox mechanism provided through the Inovasi Keuangan Digital and/or Inovasi Teknologi Sektor Keuangan and be regulated as its own non-lending Fintech service in accordance to its unique elements."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta internet telah memudahkan manusia untuk melakukan segala sesuatu secara daring, termasuk membeli suatu barang atua jasa. Salah satu dari banyak jenis perkembangan teknologi dan informasi adalah e-commerce. E-Commerce adalah segala bentuk transaksi bisnis atau pertukuran informasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Di dalam perjanjian jual-beli baik secara konvensional maupun elektronik, perlindungan terhadap hak-hak konsumen seyogianya menjadi perhatian utama pelaku usaha. Hal ini disebabkan meskipun sudah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hingga saat ini masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, terutama dalam transaksi e-commerce. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan tentang hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce antara Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Melalui studi komparasi dan analisis menggunakan sumber data dari kepustakaan, penelitian ini menemukan jawaban atas bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan perihal perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dengan India dan Amerika Serikat berdasarkan United Nations Guidelines for Consumer Protection. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan preskripsi tentang kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia yang seharusnya, apabila ditinjau dari perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di India dan Amerika Serikat.

---

The development of technology and information and the internet has made it easier for humans to do many things, including purchasing goods and services. One of many developments in technology and information is e-commerce. E-Commerce is all kinds of business transactions or information exchange carried out through the internet, including trading of goods and services electronically. In the matter of buying and selling, both conventionally and electronically, the protection of consumer rights should be the main concern of business actors. This is because despite the provisions of laws and regulations governing consumer protection, until now there are still frequent violations of consumer rights, especially in e-commerce transactions. This thesis is a piece of juridical-normative research that compares the laws and regulations concerning consumer protection law in e-commerce transactions between Indonesia, India, and the United States. Through comparative studies and analysis using literature study, this thesis explores on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia is being achieved. In addition, this research also describes about the comparison regarding legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia between India and the United States based on the United Nations Guidelines for Consumer Protection. Furthermore, this study provides a prescription on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia should be, when viewed from a comparison of consumer protection laws in e-commerce transactions in India and the United States."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlakuan hukum jaminan atas benda virtual yang dewasa ini telah diberikan status hukum sebagai objek dari hukum benda pada umumnya. Sebagai objek dari hukum benda, maka seharusnya benda virtual juga dapat digunakan sebagai objek dari perjanjian penjaminan utang. Penelitian ini berusaha memahami apakah benda virtual dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia, memahami pengaturan virtual property di Amerika Serikat berdasarkan kasus digunakannya nama domain dan storefront dalam dunia virtual sebagai objek jaminan oleh perusahaan penjual peralatan musim dingin bernama eSnowshoes, mengetahui lembaga jaminan apakah yang tepat untuk dibebankan pada benda virtual dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda virtual yang menjadi jaminan apabila debitur berada dalam keadaan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda virtual memiliki peluang untuk menjadi objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia tetapi terdapat tantangan seperti metode valuasi yang belum jelas dan status kepemilikan benda virtual yang tidak melindungi hak pengguna dunia virtual atas benda virtual yang diciptakannya. Sementara pengaturan mengenai benda virtual di Amerika Serikat belum jelas karena inkonsistensi putusan pengadilan. Kemudian lembaga yang paling tepat untuk dibebankan atas benda virtual di Indonesia adalah fidusia karena benda virtual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian, proses eksekusinya juga dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the application of Guarantee Law on virtual property which has been a legal status as an object of Property Law in general. As an object of the Property Law, virtual property should be used as object of a loan guarantee agreement. This study seeks to understand whether virtual property can be used as collateral in Indonesian legal system, to understand virtual property arrangements in the United States based on the case of domain name and storefront in virtual world used as collateral by winter equipment sales company called eSnowshoes, to find out which security rights in Indonesian legal system to be imposed on virtual property, as well as how creditors can execute virtual property that is used as collateral if the debtor is in the event of default. The method used in this study is juridical-normative with statute approach, comparative approach, and case approach. The results showed that there is an opportunity for virtual property to be used as collateral in Indonesian legal system but there are challenges such as unclear valuation methods and the ownership status of virtual property that do not protect the rights of virtual world users over the virtual property they have created. Meanwhile, the regulation of virtual property in the United States is unclear because of inconsistencies in court decisions. The most appropriate security right to be imposed on virtual property in Indonesia is fiduciary because virtual property can be categorized as intangible movable property. Thus, the execution process can also be carried out as regulated in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. "