Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha pada usaha penambangan batubara di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan menurut metode yuridis normatif dan menelusuri Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunan lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menguraikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ketentuan sebelum diubah untuk mengakomodasi ketentuan pertambangan nasional agar selaras dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan keterbukaan investor, serta pelestarian ekosistem ekologi. Investasi di bidang pertambangan terbuka untuk investor dengan ketentuan pemenuhan minimum 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh investor dalam negeri melalui Bursa Efek Indonesia. Pembenahan peraturan persaingan usaha di bidang pertambangan mineral batubara mempunyai objektif untuk mencegah pertentangan ketentuan terkait perizinan berusaha dengan penanaman modal dalam sektor jasa pertambangan. Pemerintah hadir dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dan tidak melawan hukum. PT X mempunyai potensi melakukan praktik oligopoli, pembuatan perjanjian seperti perjanjian tender, dan/atau pendominasian pasar melalui posisi dominan. Dengan ini, PT X mempunyai kemampuan untuk menentukan besaran produksi, klasifikasi jenis, pendistribusian, dan pertumbuhan per kapita batubara yang selaras dengan ketentuan persaingan usaha.

---

Economic transformation in Indonesia is inseparable from the support of coal mining activities as one of the excavation objects which is optimized both by individuals and legal entities such as limited liability companies as business actors. The implementation of coal mining can only be carried out by complying with the provisions of laws and regulations that have been updated to suit the needs of the dynamic community and government. The issue of the research is the regulation of the mining business and the investment review of the classification of excavated objects in Indonesia. This research also explores the practice of granting business licenses to coal mining businesses in Jambi Province. The research was carried out according to normative juridical methods and traced the Law related to Mineral and Coal Mining along with other related derivative regulations. The results of this study describe the explanation regarding Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 4 of 2009. Provisions before being amended to accommodate national mining regulations so that they are aligned with national interests, legal certainty, and investor transparency, as well as the preservation of ecological ecosystems. Investments in the mining sector are open to be purchased by investors through the Indonesia Stock Exchange with the condition that a minimum fulfillment of 51% (fifty one percent) is owned by domestic investors. The objective of reforming business competition regulations in the coal mineral mining sector is to prevent conflicting provisions related to business licensing and investment in the mining services sector. The government is present in creating a business competition climate that is fair and not against the law. PT X has the potential to practice oligopoly, drafting cartel agreements, and/or dominating the market. With this, PT X has the ability to determine the amount of production, type classification, distribution, and growth per capita of coal in line with the provisions of business competition."

"Tesis ini hendak mengkaji terkait dengan Putusan KPPU No. 31/KPPU-1/2019. Terdapat dua pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni hakim membenarkan perjanjian tertutup (tying agreement). Kemudian hakim memilih rule of reason daripada per se illegal. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus hanya pada kajian mengenai tying agreement. Perjanjian antara PT. AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT. AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rule of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.

---

This thesis intends to examine the KPPU's Decision No. 31/KPPU-1/2019. There are two interesting judges' considerations for further study, namely the judge justifying a closed agreement, tying agreement. Then the judge chose the rule of reason rather than per se illegal. However, this research will focus only on the study of tying agreement. Agreement between PT. AHM with Main dealers and Dealers who have a requirement that parties who want to have an AHASS workshop must be willing to accept and buy other goods and services from PT. In addition to that, AHM has a clause on the spare parts discount agreement which is obtained by the AHASS workshop owner. The formulation of the problem that the researcher discusses is whether the action of PT AHM in entering into closed agreements with Main Dealers and Dealers in Indonesia is categorized as a violation of Article 15 paragraphs 2 and 3 based on the Business Competition Law and whether the Rule of Reason approach used in KPPU's decision No: 31/KPPU- I/2019 has been right in deciding violations of Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Business Competition Law. The research method used is normative, the nature of the research used is descriptive-analytical, the types of data used are primary and secondary data, data analysis is carried out descriptively-qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic."

"Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia. 

---

According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia"

"Dugaan ini timbul dikarenakan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk dengan PT Kimia Farma Trading and Distribution serta PT Kimia Farma Apotek, dimana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan distribusi dan perusahaan ritel farmasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan produksi memilih untuk melakukan kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut untuk mendukung usaha yang dilakukan. Namun kerjasama yang dilakukan diantara para perusahaan tersebut bukan berarti merupakan hal yang pasti dilarang dalam persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, serta PT Kimia Farma Apotek tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan hasil analisis serta bukti-bukti lainnya yang mendukung. Saran yang dapat disampaikan kepada pelaku usaha yaitu memperhatikan pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 apabila ingin mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya serta menjunjung prinsip good corporate governance untuk menghargai masing-masing subjek hukum.

---

This allegation arose because the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk along with PT Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) and also with PT Kimia Farma Apotek (KFA), where both companies are distribution company and pharmaceutical retail company. PT Kimia Farma Tbk as production company chose to conduct the cooperation with both companies to support the business. However, the cooperation happened between these companies does not mean that it is definitely prohibited in business competition. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, and PT Kimia Farma Apotek was not proven to have violated Article 14 of Law No. 5 of 1999, based on the analysis results and other supporting evidence. Suggestion that can be conveyed to the business actors are paying attention to article 14 of Law No. 5 of 1999 if you want to collaborate with other business actors and uphold the principles of good corporate governance to respect each legal subject.

"

"Pada awal September 2019, Grab dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk menggabungkan perusahaan pembayaran digital OVO dengan DANA. OVO dan DANA dinilai berpotensi mendominasi pasar pembayaran digital Tanah Air dan mengalahkan dominasi Go-Pay yang dimiliki Gojek,  sehingga penggabungan tersebut akan akan memberikan dampak yang besar bagi para pihak terkait serta dicemaskan akan mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Sebelumnya, dalam menentukan dampak penggabungan perusahaan, perlu dianalisis terlebih dahulu terkait pasar bersangkutannya. Hasil penelitian menunjukkan rencana penggabungan OVO dengan DANA dengan menganalisis cara menentukan pasar bersangkutan dalam industri dompet elektronik mengacu kepada Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdsasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam menangani tindak penggabungan perusahaan.Kata kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penggabungan, OVO, DANA, Gopay, Dompet Elektronik, Pasar BersangkutanIn early September 2019, Grab is rumored to be in talks to merge digital payments company OVO with DANA. OVO and DANA are considered to be able to dominate the homeland digital payments parket and defeat Gopay, so the merger will have a significant impact on related parties (stakeholders) and is likely to lead to unfair business competition. Previously, in determining the impact of corporate mergers, first of all, it was necessary to analyze the relevant market. The analysis of the case has concluded the plan of merging OVO with DANA by analyzing how the relevant market in the electronic wallet industry is in accordance with Regulation of the Commission No. 3 of 2009 on the Application of Article 1 Number 10 of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, up to the authority of the KPPU in handling corporate mergers."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa produk regulasi yang memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan berupa aturan yang limitatif bahkan menjadi entry barrier terhadap peritel modern. Pada tesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, juga membahas adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil pada sektor ritel di wilayah DKI Jakarta pada khususnya menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu fasilitatif dan protektif. Untuk pengeculaian terhadap usaha kecil dari penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil sebagai salah satu pilar pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sesuai dengan amanat Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sedangkan terkait penerapan perlindungan hukum, permasalahan persaingan usaha pada sektor ritel di DKI Jakarta adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap regulasi pada sektor ritel khususnya pengaturan zonasi terkait pendirian ritel modern dan jam operasional ritel modern. Masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi yang ada berimplikasi terhadap persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional di wilayah DKI Jakarta. Selain hal tersebut masih terdapat celah dalam pengaturan perpasaran swasta di wilayah DKI Jakarta dimana belum up date terkait munculnya jenis Toko Modern dengan format yang baru.

---

Legal protection for small business was commanded by UUD 1945 Article. 33, 4th amendment which sentence that The national economy is provided based on on economic democracy with the principles of community, efficiency with the fairness, sustainability, environmental view, reliant also keep the balances of national progress and national economic unity.Retail take a big portion on national economics. Legal protection for the sector held by regulation which give protection to the small business and limitate modern retail. The other side this kind of regulation not proper with the principle of fair competition which promote efficiency and open maket. This thesis resume how the legal protection was deployed to the small business in Indonesia. The exemption of Law No.5/1999 for small business also analyze in the thesis. Last this thesis take a review about the deployment of legal protection for small business on retail sector in Jakarta from the competition law framework. The methods of the research using yuridis normative with the statute and conceptual approach. The result says that legal protection for small business can be categorized into facilitative and protective form. About the exemption, it was kind of the state alignments for the small businesses as one of the national economics pillars which should have priority, support, and development as mandate by Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 about politics of economy for economics democracy. There?s still vioation on the application of the protection especially about zoning and time operating of modern market which has implications to the competition between traditional retail and modern retail."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Globalisasi membawa perubahan pada sektor teknologi dan ekonomi, membuat hubungan antar negara menjadi saling terintegrasi, serta memungkinkan adanya pasar bebas yang menjadikan arus transaksi jual-beli antar negara menembus batas negara. Hal tersebut memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk dari luar wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dapat juga berlangsung melalui e-commerce. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha produk impor pada salah satu e-commerce yang beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Namun keberadaan produk impor yang dijual oleh pelaku usaha pada Shopee memunculkan keresahan pelaku usaha produk lokal karena harga jual yang relatif lebih murah. Hasil survei menunjukkan bahwasanya salah satu alasan yang membuat produk impor terjual laris di kalangan konsumen e-commerce adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Dalam hal ini, penetapan harga produk impor oleh pelaku usaha pada e-commerce yang sangat rendah dan tidak wajar menimbulkan dugaan adanya praktik jual rugi. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi adanya praktik jual rugi oleh pelaku usaha produk impor di Shopee yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Dalam menganalisis dugaan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, di mana penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan yang terjadi pada penetapan harga yang sangat rendah dan tidak wajar oleh pelaku usaha produk impor di Shopee, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Hasil dari penelitian adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Penulis juga memberikan saran agar dibuatnya pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai masuk dan penjualan produk impor, serta penetapan harga pada penjualan produk impor di dalam negeri, khususnya pada e-commerce.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

Globalization brings changes to the technology and economic sectors, that makes relations between countries integrated with each other, and allows a free market that makes transactions between countries across national borders possible. This expands various products from outside Indonesia to enter the territory of Indonesia, which can also take place through e-commerce. Currently, there are still many imported product business actors in one of the e-commerce operating in Indonesia, namely Shopee. However, the existence of imported products sold by business actors at Shopee raises concerns among local product business actors, because, as what the survey shows, the reason imported products sell well among e-commerce consumers is because their prices are relatively cheaper compared to local product prices. In this case, the very low and unreasonable price of imported products by business actors in Shopee raises suspicions that there is a practice of predatory pricing. Therefore, the author discusses this phenomenon to increase knowledge and insight to the public regarding the potential of a practice of predatory pricing by business actors of imported products at Shopee which are prohibited by the Anti-Monopoly Law. In analyzing these allegations, the author uses a form of normative juridical research with an analytical descriptive research type, where the author will describe and provide an overview of the allegations, then analyze them based on the provisions of business competition law through the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The result of the research is that it is not proven that there is a practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The author also provides suggestions for making special and further arrangements regarding the entry, the sale, and the pricing of imported products, especially in e-commerce."

"Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.

---

Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation."