Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji dampak dari Transjakarta, sebuah sistem Bus Rapid Transit (BRT), terhadap transportasi umum dan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Indonesia. Sebelum adanya Transjakarta, pertumbuhan Jakarta yang cepat melampaui perkembangan transportasi publik yang andal dan efisien. Moda transportasi yang ada tidak memadai, bahkan sering digambarkan sebagai "sekadar ada". Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pemerintah pada sektor ini. Masalah kemacetan turut memperburuk masalah transportasi di kota Jakarta. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Sutiyoso memperkenalkan Transjakarta sebagai solusi permasalahan transportasi di Jakarta. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan skeptisisme, Transjakarta menjadi sistem BRT pertama di Asia Tenggara serta pelopor transportasi publik berbasis massal pertama di Jakarta. Tetapi, pengaruh Transjakarta terhadap pengurangan kemacetan masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat kabar Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh secara daring maupun luring. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai dampak hadirnya Transjakarta dalam dinamika transportasi di DKI Jakarta.

---

This research examines the impact of Transjakarta, a Bus Rapid Transit (BRT) system, on public transportation and traffic congestion in Jakarta, Indonesia. Prior to Transjakarta, Jakarta's rapid growth outpaced the development of reliable and efficient public transport. Existing modes were inadequate, often described as merely “just existing.” This stemmed from a lack of government focus on the sector. Congestion problem is worsening the problem of the transportation sector in Jakarta. In response, Jakarta Governor Sutiyoso introduced Transjakarta as a solution for transportation problems in Jakarta. Despite facing challenges like budget constraints and scepticism, Transjakarta became the first BRT system in Southeast Asia and pioneer of the first mass-based public transportation in Jakarta. While successful in its initial implementation, its effect on congestion reduction was limited. This research employed a historical method consisting of four stages involving heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data was collected from newspapers (Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, The Jakarta Post), books, magazines, and online/offline research journals. The study aims to give clarity of the impact of Transjakarta on Jakarta's transportation dynamics. "

"Skripsi ini membahas tentang lika-liku dan perkembangan lalu lintas jalan raya dan transportasi umum di Jakarta pada tahun 1989-2007. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam kurun waktu tersebut, keadaan arus lalu lintas di Jakarta seiring berjalannya waktu terjadi kemacetan yang semakin parah. Selain itu transportasi umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai yang membuat masyarakat kebanyakan beralih menggunakan kendaraan pribadi. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menanggulangi permasalahan jalan raya, namun hasilnya dirasa tidak memuaskan. Hingga akhirnya dioperasikan moda transportasi Transjakarta yang memberi secercah harapan untuk pelayanan transportasi umum yang lebih baik di Jakarta.

---

This undergraduate thesis expalains about twist and development of the traffic and public transportation in Jakarta in 1989-2007. This thesis use historical methods. In this undergraduate thesis finds fact that in 1989-2007, the traffic condition in Jakarta starts getting worse as the time goes by. Meanwhile, the existing public transportation couldnt keep up  with public demand, so a lot of people use their private vehicle. A lot of policy has been applied to reduce the traffic problem, albeit not satisfying. Finally, the government operate Transjakarta to better serve the public transportation demand in Jakarta."

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"Skripsi ini membahas mengenai Evaluasi Program Transjakarta Dalam Upaya Perbaikan Transportasi Publik di Jakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dari segi efektivitas transjakarta selaku salah satu program transportasi makro dari pemerintah DKI Jakarta untuk menggantikan alat transportasi umum. Mendeskripsikan bagaimana transjakarta dikatakan efektif atau tidak efektif dalam menggantikan alat transportasi umum, dikaitkan dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai apa sudah terpenuhi serta mencari opini publik untuk menilai efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta memenuhi 3 hal untuk mengefektifkan transjakarta yaitu dengan sterilisasi lajur, penambahan armada bus transjakarta dan penambahan SPBBG.

---

This research discusses Evaluation of Transjakarta Program In An Effort To Improve Public Transportation In Jakarta. The purpose of this research is to determine the effectiveness in terms of Transjakarta transportation program as one of the macro from the Jakarta administration to replace public transport. The research is to describe how effective or not effective of this mode of transport in replacing the previous public transport, associated with the vision, mission and objectives are met as well as finding what public opinion to assess its effectiveness. This study uses qualitative methods. The results suggest that the Government of Jakarta to fullfill the 3 things that is a sterilization streamline Transjakarta lanes, the addition of Transjakarta bus fleet and the addition of SPBBG."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Permasalahan kemacetan di DKI Jakarta kerap terjadi karena ketidakseimbangan antara mobilisasi penduduk dan jumlah penggunaan transportasi publik. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Pemerintah mengeluarkan rencana strategis yang mengarah pada jenis transportasi Bus Rapid Transit (BRT) untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jenis transportasi BRT di Jakarta dikenal sebagai Transjakarta yang menjadi transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Salah satu komponen penting dari jenis transportasi ini adalah halte, sebab komponen ini merupakan lokasi penumpang melakukan eksekusi dari rencana perjalanannya. Namun, pada alur layanan Halte Transit Transjakarta saat ini masih ditemukan titik-titik ketidakpuasan yang dialami oleh penumpang sehingga peningkatan kualitas layanan BRT dapat dimulai dari perbaikan alur layanan halte itu sendiri. Penelitian ini memberikan rekomendasi rancangan perbaikan layanan dalam bentuk service blueprint menggunakan metode service quality, TRIZ, dan QFD yang menghasilkan 13 solusi inovatif dari 18 atribut prioritas dan 29 prinsip inventif untuk dipetakan ke dalam service blueprint sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penumpang terhadap layanan Halte Transit Transjakarta.

---

Traffic congestion in DKI Jakarta often occurs because of the imbalance between citizens' mobilization and the amount of public transportation passenger. In order to overcome this problem, the Government issued a strategic plan that leads to Bus Rapid Transit (BRT) transportation to improve the quality of its services. Bus Rapid Transit in Jakarta known as Transjakarta which is a mass transportation that supports the capital city's very dense activities. One important component of this type of transportation is the station, because this component plays role as the location where passenger carries out their travel plans. However, at the moment, there are still points of dissatisfaction experienced by passengers or known as pain points in Transjakarta BRT Station's service flow, so that the improvement of BRT service quality can be started from improving its station services. This research provides recommendation of service improvement in the form of service blueprint using service quality, TRIZ, and QFD methods that obtain 13 innovative solutions from 18 priority attributes and 29 inventive principles to be mapped into service blueprint as an effort to fulfill passenger's needs and satisfaction towards BRT Transjakarta station services."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan transjakarta busway dan melihat apakah ada kesenjangan antara persepsi dan harapan penumpang. Penelitian dilakukan dengan metode SERVQUAL yang didasarkan atas kesenjangan antara persepsi dan ekspektasi kualitas pelayanan yang diterima penumpang. Fokus penelitian ini ialah pada lima dimensi utama dalam SERVQUAL yaitu; Tangible, Assurance, Responsiveness, Empathy dan reliability. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan melibatkan 140 responden sebagai sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada halte transjakarta koridor enam (ragunan-kuningan) Jakarta. Hasilnya nilai ekspektasi penumpang transjakarta sebesar 3,548. Nilai persepsi sebesar 2,498. SERVQUAL Score nya ialah -1,462. Weighted SERVQUAL Score sebesar -2,794 dan nilai Actual SERVQUAL Scorenya sebesar 70.16%.

---

This study aims to identify the service quality of Transjakarta Busway and verify if there is any gap between perception and expectation of customers. The study is performed using SERVQUAL method based on the gap between perception and expectation of service quality. It focuses on five main dimensions in SERVQUAL which are: Tangible, Assurance, Responsiveness, Empathy and Reliability. It uses questionnaire with 140 respondents as sample. It takes place at shelters of Transjakarta koridor VI. The findings of the study is as following: value of customers' expetation is 3,548; value of customers' perception is 2,498; SERVQUAL score is -1,462; weighted SERVQUAL score is -2,974; Actual SERVQUAL score is 70.16%."

"Tindak kejahatan pencopetan masih saja terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta. Hal ini terjadi karena masih lemahnya sistem pencegahan kejahatan yang ada dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana suasana tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang aman. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencopetan yang terjadi didalam transportasi umum, salah satu faktornya adalah tingginya pertemuan antar pelaku dan korban disuatu tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan diperlukannya pencegahan kejahatan yang bersifat situasional. Dalam karya tulis ini akan membahas bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Transjakarta berdasarkan 16 teknik pencegahan kejahatan milik Clarke. Selain itu tindakan pencopetan akan dibahas menggunakan Rational Choice Theory dan Routine Activity Theory. Hasilnya PT. Transjakarta belum menjalankan sepenuhnya ke 16 teknik yang ada sehingga tidak efektif dalam mencegah tindak kejahatan pencopetan.

---

The pickpocketing still happened in the bus and the shelter belonging to PT. Transjakarta. This is due to the weakness of the existing crime prevention system and has not fully functioned properly. Where the atmosphere can cause discomfort and less safe. There are various factors that influence the occurrence of pickpocketing crimes occurring within public transport, one of the factors being the high number of meetings between perpetrators and victims in a particular place and time that leads to the need for situational crime prevention. In this paper will discuss how the crime prevention of PT. Transjakarta based on 16 crime prevention techniques owned by Clarke. Also pickpocketing will be discussed using rational choice theory and routine activity theory. The result is PT. Transjakarta has not yet fully implemented all 16 existing techniques so that it is ineffective in preventing the crime of pickpocketing."

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."