Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang berisi perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri, Notaris perlu memperhatikan terlebih dahulu mengenai pendaftaran atau pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia terhadap kedudukan dan hak waris anak ditinjau berdasarkan Pasal 16 Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) dan keabsahan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh masing-masing Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyatakan akibat hukum dari perkawinan campur yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia terhadap kedudukan dan hak waris anak berdasarkan Pasal 16 AB adalah anak yang bersangkutan kedudukannya disamakan dengan anak luar kawin dan dirinya hanya dapat mewaris terhadap ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam hal ini, hak mewaris terhadap ayahnya dapat diperoleh jika ayah yang bersangkutan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut atau dilakukan pembuktian menggunakan tes DNA mengenai kebenaran hubungan darah antara ayah dan anak luar kawin tersebut sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kemudian, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris RF adalah sah, sedangkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris VR adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan Surat Keterangan Waris Notaris RF telah mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Putusan MPW terkait, Surat Keterangan Waris Notaris VR adalah tidak sah karena Tuan TL selaku satu-satunya ahli waris yang berhak dalam keterangan waris tersebut merupakan anak luar kawin yang tidak diakui berdasarkan hukum waris Indonesia. Sebagai anak luar kawin yang tidak diakui, Tuan TL tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memperoleh harta peninggalan ayahnya selaku pewaris.

---

In making a Certificate of Inheritance containing a mixed marriage that took place abroad, the Notary needs to first pay attention to the registration or recording of the marriage in Indonesia. The main problem in this research is the legal consequences of mixed marriages that take place abroad and are not registered in Indonesia have on the position and inheritance rights of children reviewed based on Article 16 of the Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) and the validity of the Certificate of Inheritance made by each Notary in the Decision of the Regional Notary Supervisory Council of DKI Jakarta Province Number 16/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022. This research is using doctrinal legal research methods. The results of this research are that the legal consequences of mixed marriages that take place abroad and are not registered in Indonesia on the position and inheritance rights of children based on Article 16 AB are that the child in question has the same position as illegitimate children and he can only inherit from the mother and the mother’s family. In this case, the right to inherit from the father can be obtained if the father concerned acknowledges the illegitimate child or provides proof using a DNA test regarding the truth of the blood relationship between the father and the illegitimate child as stated in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Then, the Inheritance Certificate made by the Notary RF is valid, while the Inheritance Certificate made by the Notary VR is invalid. This is because the Notary RF Certificate of Inheritance includes all entitled heirs and is made in accordance with applicable legal provisions. Notary VR Inheritance Certificate is invalid because Mr. TL, as the only heir entitled to the inheritance statement, is an illegitimate child who is not recognized under Indonesian law. As an unrecognized illegitimate child, Mr. TL has no legal right to obtain the property inherited from his father as heir. This is different from the related MPW Decision which states that the VR Notary has carried out his position in accordance with applicable legal provisions."

"Pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang dipilih oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan dituangkan dalam Akta Wasiat, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal tersebut tentu diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Hukum Adat yang menghendaki pembagian harta waris mereka didasarkan pada norma Hukum Adat setempat. Dalam kenyataannya, sengketa pembagian harta waris diputuskan hakim dengan mempertimbangkan norma di luar Hukum Adat Batak Toba sehingga Akta Wasiat dibatalkan, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris menurut Hukum Adat Batak Toba dan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap untuk membagi waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung dengan wawancara terhadap beberapa informan dan narasumber. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Akta Wasiat dinyatakan sebagai cacat dan batal demi hukum. Selain itu dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam pembagian harta waris pada sebagian Masyarakat Adat Batak Toba yang semula memegang teguh norma hukum yang patrilineal menjadi mulai mengakomodasi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dikemukakan bahwa penyuluhan hukum tentang pembagian harta waris harus disampaikan sebelum pembuatan akta agar penghadap memahami ketentuan hukum yang dipilihnya untuk dijadikan dasar dalam pembagian waris. Kemudian, notaris dapat meminta Berita Acara dari penghadap mengenai pewarisan secara Hukum Adat dan membuat klausula dalam Akta Wasiat untuk mengklarifikasi maksud yang terkandung dalam akta, terutama dalam konteks pembagian harta waris berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

---

The distribution of inheritance based on the Toba Batak Customary Inheritance Law, which was chosen by the testator before he or she died and stated in the Deed of Will, should be considered by the judge when deciding on the resolution of disputes over the distribution of inheritance. This is certainly necessary to fulfill the sense of justice of the Customary Law community who wants the distribution of their inheritance to be based on local Customary Law norms. In reality, disputes over the division of inheritance were decided by judges taking into account norms outside the Toba Batak Customary Law so that the Deed of Will was cancelled, as found in Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2019. The aim of this research is to analyze the legal consequences of the a quo decision on the distribution of inheritance according to Toba Batak Customary Law and the role of the notary in making a Deed of Will which contains the wishes of the party to divide inheritance based on Toba Batak Customary Law. This doctrinal research uses secondary data in the form of legal materials that are relevant to the research objectives. This data was collected through document study, and supported by interviews with several informants and sources. Next, a qualitative analysis was carried out. From the results of the analysis it can be explained that the legal consequence of the a quo decision regarding the distribution of inheritance based on Toba Batak Customary Law is that the Deed of Will is declared defective and null and void. Apart from that, it can be stated that there has been a shift in the distribution of inheritance among some of the Toba Batak Indigenous Peoples who previously adhered to patrilineal legal norms and have begun to accommodate equal rights between men and women. In relation to the role of a notary in making a Deed of Will based on Toba Batak Customary Law, it can be stated that legal counseling regarding the distribution of inheritance must be provided before making the deed so that the person who submits it understands the legal provisions he or she has chosen to use as a basis for the distribution of inheritance. Then, the notary can request an official report from the applicant regarding the distribution of inheritance according to customary law and make clauses in the Deed of Will to clarify the meaning contained in the deed, especially in the context of the distribution of inheritance based on the last will of the testator."

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas bagian multak atau legitieme portie terhadap segala pemberian warisan. Undang-undang memberikan waktu selama tiga puluh tahun kepada para ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan sejak warisan terbuka. Akan tetapi, jika pengurusan warisan tidak dilakukan sesegera mungkin sejak warisan terbuka, maka akan dimungkinkan terjadi perselisihan mengenai warisan tersebut sebab akan terjadinya pergantian ahli waris dan objek warisan mungkin sudah berpindah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak bagian anak-anak dari perkawinan pertama dan akibat hukum dari pembatalan sertipikat tanah yang telah dihibah yang mana tanah tersebut masih merupakan objek warisan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian adalah untuk melindungi anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, maka istri atau suami yang kedua hanya mendapatkan maksimal 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak-anak tersebut juga tidak boleh dirugikan sekalipun dengan menggunakan wasiat. Dengan dibatalkannya sertipikat tanah akibat hibah, maka perbuatan hukum yang dilakukan setelah hibah tersebut dianggap tidak pernah dan akan kembali pada keadaan semula sebelum hibah tersebut dilaksanakan. Masyarakat terutama para ahli waris diharapkan sesegera mungkin mengurus hal mengenai warisan sejak warisan terbuka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

---

This research discusses the distribution of inheritance to children from the first marriage in the event that the assets have not been divided but was bequeathed to spouse and children from second marriage. The law basically protects the heirs. The law gives the heirs the right to bring legal charges in order to fight for their inheritance rights and protects the heirs by giving the right to claim their portion of all inheritance. Furthermore, the law gives the heirs thirty years to administer the inheritance after the death. However, if the management of the inheritance is not carried out promptly after the death, a dispute regarding the inheritance is most likely to occur because there is a possibility to a change of heirs and objects of inheritance may have been transferred. The issues that will be raised in this research are the legal protection of the rights of children from the first marriage and the legal consequences of the cancellation of the certificate of land that has been granted where the land is still an object of inheritance. To answer this problem, a normative legal research method is used that uses secondary data as the main data. The results of the research are to protect children from the first marriage of the heir, according to the law, the second wife or husband will only get a maximum of 1/4 (one-quarter) of the inheritance's estate. Children from the first marriage also may not be aggrieved even by means of a will. With the cancellation of the land certificate as a result of the grant, the legal action taken after the grant is considered never happened and will return to its original state before the grant was implemented. Heirs are expected to manage the deceased’s inheritance as soon as possible to avoid disputes in the future."

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly yang sudah dicatatkan, kemudian Tergugat adalah anak sah yang lahir sebelum perkawinan antara Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly dicatatkan, namun setelah para Tergugat lahir, Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly sudah mencatatkan kelahiran para Tergugat di Catatan Sipil karena mereka sudah menikah sesuai dengan hukum adat Tionghoa. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ingin mendapatkan hak waris mereka, karena mereka semua adalah anak sah dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Penggugat menggugat para Tergugat karena telah membuat Akta Keterangan Hak Mewaris tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat membuat akta tersebut untuk kepentingan anak-anak yang menjadi ahli waris dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Maka, pada penelitian ini ingin mengetahui apakah para tergugat adalah anak sah dan kedudukan hak waris mereka. Penelitian ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

---

Plaintiffs and Co-defendant is a legitimate child of the marriage Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly has been recorded, then the Defendant is a legitimate child born before the marriage of Mr.. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly listed, but after the Defendants birth, Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly has recorded births in the Civil Defendants because they were married according to Chinese customary law. Plaintiff, Defendant and Co-defendant wants to get their inheritance, because they are all legitimate son of Mr. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly. Plaintiff sued the Defendants for having made ​​the right heir Information Act unbeknownst to Plaintiff, but Defendant makes the act for the benefit of children who become heirs of Tn. Suchrisna Chandra and Ny. Nelly. Thus, in this study wanted to determine whether the defendant is a legitimate child and seat of their inheritance. The research was based on the laws and regulations in Indonesia, the Civil Code and the Law. 1/1974 on Marriage."

"Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk. Terdapat satu kasus yang bertentangan dengan kewenangan ini yakni, Balai Harta Peninggalan mengeluarkan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, yang seharusnya adalah kewenangan Notaris, adapun Keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai Harta Peninggalan tersebut, dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkannya telah dikeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tetntang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan yang mengeluarkannya adalah Pejabat tata Usaha Negara. juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor . W9. Ca.HT. 05.14_679/III tanggal 17 September 2003 jo Surat keterangan No. W9.Ca.HT. 05.14-1602/III tanggal 9 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM cq. Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Putusan Nomor. 98 PK/Pdt/2011. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan kesalahan seperti ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, serta mengemban kewenangannya sebagai tanggung jawab moral ibunya.

---

This thesis was discussing specification of Inheritance Rights certificate, whether made by Notary, as well as authorize by the other public officials. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article 111 (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrcription Inheritance Right certificate based on group population. There is one case that is contrary to this authority, Heritage hall issued specification inheritance for the Chinese group, which is supposed to Notary authority, while the Inheritance rights certificate issued by Heritage hall, declared force the law, and on that basis have been issued Certificate of Land.

The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are monodisciplianary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was not authorized to and issuing administrative officials, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other.

From the results of the study author, concluded that there is a discrepancy between the regulation and mplementation of the inheritance right certificate number W9. Ca.HT.05.14- 679/III on September 17, 2003 juncto Number W9.Ca.HT.05.14-1602/III on May 9, 2006 issued by The Heritage Hall Semarang in decision number 98PK/Pdt/2011, and the efforts should be made to exclude such errors are by running precautionary principle and carry out it’s authority as a moral responsibility."

"Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina dan anak luar kawin, di mana yang terjadi yaitu anak pewaris yang sebenarnya menurut Undang-Undang statusnya merupakan anak zina, namun dalam pertimbangan Hakim menafsirkan bahwa anak dari pewaris tersebut seperti anak luar kawin yang bisa mendapatkan harta waris dari pewaris dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut bermasalah kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan terjadi kekeliruan dalam penafsiran anak luar kawin dan anak zina, bahwa kedudukan anak dalam kasus ini adalah anak zina berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris selama Notaris sudah memenuhi semua persyaratan dari pengumpulan data, pembuatan Surat Keterangan Waris dengan ketentuan yang sudah diatur, membacakan dan menandatangani, dan semua sudah dilakukan dan tidak dilanggar seharusnya hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menitikberatkan kepada Notaris telah bekerja sama dengan penghadap sehingga terjadinya kekeliruan dalam isi Surat Keterangan Waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut Notaris harus lebih teliti terhadap ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dan untuk menghindari terjadinya gugatan di waktu mendatang Notaris harus teliti dalam pegecekan dokumen sampai kebenaran formil.

---

Inheritance Certificate is a letter issued by an authorized official, the information written in the Inheritance Certificate is made with the aim of providing clarity on who is entitled to become an Heir. The problem discussed is regarding the validity of the Inheritance Certificate, it can be explained briefly that in the case of a mistake regarding the definition of an adulterous child and an illegitimate child, where what happens is that the actual heir child according to the law is an adulterous child, but in consideration of the Judge interprets that the child of the heir is like an illegitimate child who can get inheritance from the heir and the responsibility of a Notary in making a Certificate of Inheritance if in making the Certificate of Inheritance there are problems in the future. This research uses normative juridical research methods and qualitative analysis. The results showed that there was an error in the interpretation of illegitimate children and adulterous children, that the position of the child in this case was an adulterous child based on applicable law and was not entitled to inherit property from the heir. In making a certificate of inheritance as long as the Notary has met all the requirements of data collection, making a Certificate of Inheritance with the provisions that have been regulated, read and signed, and everything has been done and has not been violated, it should not be blamed or the emphasis is on the Notary has cooperated with the court so that there is an error in the contents of the Inheritance Certificate. Based on this, the Notary must be more careful with the heirs in making the Certificate of Inheritance, and to avoid lawsuits in the future, the Notary must be careful in checking the documents until they are formally correct."

"Asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya beraneka ragam perjanjian, salah satunya perjanjian nominee. Terdapat 2 (dua) pihak berdasarkan perjanjian nominee yaitu nominee dan beneficiary sehingga memunculkan suatu pertanyaan mengenai status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee dan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perjanjian nominee tidak diperkenankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh yaitu, pertama status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee yaitu milik pihak yang tercatat secara legal (nominee) sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Kedua, yaitu Notaris bertanggungjawab terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana, oleh karena itu peneliti menyarankan notaris memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJNP) dan apabila client memaksa obyek perjanjian nominee dimasukan dalam akta wasiat, maka notaris menolak dengan didasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP.

---

Principle of contract freedom caused many kind of contract such as nominee agreement. There are 2 (two) parties based on nominee agreement, there are nominee and beneficiary, so come a question about ownership status of the object which tied by nominee agreement and about notary authorithy and responsibility to the object which write down into testament deed because based on the rules nominee agreement is not permitted. Research method that used is juridishe normative method with descriptive analitis type. Based on this research conclusion are, first, ownership status for the object which tied by nominee agreement is own by the party who write as legal owner (nominee) as long as there`s not decision by the court that declare nominee agreement is null and void. Second, notary be responsible for the object which write down into testament deed, so, notary can be ask for resposibility by administrative, civil or criminal. If  client wants to write down object of nominee agreement into testament deed, researcher give advise for notary to give legal advice based on article 15 paragaph (2) letter e Law Number 2 Year 2014 (UUJNP) and if client force then notary refuse to write down object of nominee agreement into testament deed based on  article 16 paragraph (1) letter e UUJNP."

"Surat Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang telah dewasa, yang berlaku mengenai apa yang dapat dilaksanakan setelah dirinya meninggal, dalam kaitannya untuk mewariskan kekayaan yang ia miliki semasa hidup, sebelum dirinya meninggal. Retidaktahuan seseorang mengenai ketentuan hukum dalam pewarisan melalui surat wasiat, dapat menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, terlebih apabila dibuat oleh warga negara asing yang menetap di Indonesia, dalam hal ini surat wasiat yang dibuat di Indonesia dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris, oleh warga negara Australia yang menetap dan meninggal di Indonesia, meskipun telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan di Indonesia, nantun surat wasiat tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan dan pelaksanan surat wasiat, yang mana berdasarkan prinsip Nasionalitas yang dianut oleh Indonesia, harus berdasarkan hukum kewarganegaraan si pembuat wasiat (berdasarkan Wills, Probate and Adimnistration Act. 1898), sedangkan menuxut prinsip Domisili yang dianut oleh Australia, harus berdasarkan hukum di negara tempat tinggal pembuat wasiat berada (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukun Perdata Indonesia). Akibat perbedaan prinsip tersebut timbul pennasalahan, bagaimanakah keabsahan surat wasiat yang dibuat sendiri oleh seorang warga negara Australia di Indonesia, dalam hal surat wasiat tersebut tidak diserahkan kepada Notaris? Selain itu bagairnanakah pelaksanaan surat wasiat ini di Indonesia? Untuk menjelaskannya, dilakukan suatu penelitian melalui metcde penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan hukum kewarisan pada unurCnya maupun kewarisan berdasarkan surat wasiat, hukum kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, dan kompetensi lembaga peradilan, yang didukung dengan wawancara kepada para nara sumber. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif analitis melalui care berpikir deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa surat wasiat dimaksud secara substansial adalah sah, namun demikian untuk mendapatkan sifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum, perlu pengesahan dari Pengadilan di Indonesia. Hal ini penting mengingat, Keputusan maupun Penetapan Pengadilan merupakan suatu Produk Hukum, sehingga tidak ada dasar bagi pihak lain menolak maupun tidak rnenghonmati Keputusan maupun Penetapan Pengadilan tersebut. Apabila terdapat pihak terkait yang enggan melaksanakan surat wasiat tersebut, rnaka dapat dilakukan gugatan melalui Pengadilan.

---

A probate is defined as a statement of an adult person's last will, containing the things to be conducted after he/she pass away, particularly regarding to the inheritance of the wealth he/she possessed during the lifetime. A person's unawareness about the legal procedure on inheritance process through a probate is to bring about a delicate problem, furthermore when it was made by a foreigner domiciled in Indonesia, in this case refers to the probate written in Indonesia and never been handed to a notary, by an Australian citizen domiciled and passed away in Indonesia. Despite it had been approved by the court in Indonesia, yet the probate still cannot be carried out, due to the rule of legality and - execution of a probate, which is based on the Principles of Nationality applied in Indonesia, that stated that it should be based on the law of the person's citizenship (in this case, it refers to the Wills, Probate and Administration Act, 1898). On the other hand, based on the Principles of Domicile applied in Australia, it should be carried out based on the law of the country where the person domiciles (that is, the Indonesian Civil Law). The difference between these principles has brought a problem, manifested in the questions like how is the legal status/validity of the self-written probate made by this Australian citizen in Indonesia, and in condition of which it was not handed over to a notary. How should the probate be executed in Indonesia? In order to explain such questions, this research is conducted by utilizing the literature study method, the legal-normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary as well as tertiary legal materials relevant to the inheritance law in general and inheritance which is based on the probate, the inheritance law within the International Civil Law (Conflict of Laws), as well as the competence of court institution, supported with in-depth interview to the references. The data collected then analyzed descriptive-analytically through a deductive thinking framework, which has managed to bring a conclusion that the mentioned probate is substantially legal, but in order to attain a further authenticity and legal power, it should be approved by Indonesian Court. This is important since the Court Decision and Verdict is a Legal Product, which means there should be no reason for any other party to refuse nor pay no respect to them. In case the concerned party is negligent to execute the probate's content as it is stated, an appeal to sue could be conducted through the court."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."