Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis bagaimana keabsahan dan eksekusi invoice sebagai jaminan pembiayaan pada produk digital lending yang ditawarkan oleh PT Pegadaian apabila terjadi wanprestasi maupun adanya invoice fiktif berdasarkan metode penelitian doktrinal dan didukung dengan hasil wawancara dengan PT Pegadaian. Pada tahun 2020 lalu, PT Pegadaian meluncurkan produk Pinjaman Modal Produktif berbasis digital lending dengan jaminan invoice. Melalui produk ini, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha, dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jaminan surat penagihan utang (invoice), yang kemudian dibebankan dengan jaminan fidusia. Invoice pada dasarnya merupakan dokumen yang membuktikan adanya hak tagih, sehingga invoice adalah piutang yang dapat dibebankan dengan jaminan gadai maupun jaminan fidusia. Dalam praktiknya, produk Pinjaman Modal Produktif berbasis digital lending, mengacu pada POJK Pembiayaan, UU Perbankan, dan UU JF. Kedudukan invoice sebagai piutang, artinya terdapat transaksi yang belum diselesaikan antara debitur dengan pihak ketiga, sebelum adanya perikatan antara debitur dengan PT Pegadaian. Apabila terdapat wanprestasi antara debitur dengan pihak ketiga, maka menjadi pertanyaan mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelunasan utang kepada PT Pegadaian, karena pada dasarnya sumber pembayaran jaminan berasal dari pihak ketiga. Selain itu, terdapat juga risiko apabila wanprestasi dikarenakan adanya invoice fiktif, yang tentunya akan menimbulkan permasalahan pada saat eksekusi.

---

This thesis analyzes the validity and execution of invoices as collateral for financing digital lending products offered by PT Pegadaian in the event of default or fictitious invoices based on doctrinal research methods and supported by the results of interviews with PT Pegadaian. In 2020, PT Pegadaian launched a digital lending-based Productive Capital Loan product with invoice guarantees. Through this product, MSME players who want to get business capital loans can apply for loans ranging from IDR 10,000,000 (ten million rupiah) to IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) with the guarantee of a debt collection letter (invoice), which is then charged with a fiduciary guarantee. An invoice is basically a document that proves the right to collect, so an invoice is a receivable that can be charged with a pledge or fiduciary guarantee. In practice, Productive Capital Loan products are digital lending based, referring to the POJK on Financing, the Banking Law and the Fiduciary Guarantee Law. The position of the invoice as a receivable means that there is a transaction that has not been completed between the debtor and a third party, before there is an agreement between the debtor and PT Pegadaian. If there is a default between the debtor and a third party, then the question arises regarding the party responsible for repayment of the debt to PT Pegadaian, because basically the source of the guarantee payment comes from a third party. Apart from that, there is also a risk if the default is due to a fictitious invoice, which of course will cause problems during execution."

"Penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat Jalan Rumah Saldt Pusat Pertamina berlatar belakang Bari lamanya proses yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian berkas tagihan, sehingga sering tidak dapat ditagihkan karena melewati masa penagihan yang telah disepakati oleh perusahaan dan RSPP. Pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi pihak RSPP karena piutangyang tidak terbayar, padahal RSPP harus membayar pajak dan piutang tsb dan membayar biaya pelayanan yang telah diterima pasien.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sistim billing pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP belum dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Untuk itu dilihat proses billing di setiap bagian yang terkait dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.Penehtian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. PeneIitian dilakukan dengan pengamatan terhadap proses dan wawancara mendalam. Proses yang diamati adalah pelaksanaan sistim bi1lling pasien dengan jaminan di instalasi rawat jalan RSPP mulai dari bagian pendaflaran dan rekam medis, bagian poliklinik dan penunjang medis, bagian verifiaksi administrasi medis, bagian akuntansi keuangan, bagian teknologi dan informasi dan bagian penagihan. Sedangkan wawancara ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem billing pasien dengan jaminan pihak ketiga di instalasi rawat jalan.Hasil penelitian yang didapatkan melalui pendekatan sistem, dimana sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan prosedur sebagai input, pendaftaran, rekam medik, administrasi poliklinik, verifikasi administrasi medis, teknologi informasi, akuntansi keuangan dan penagihan sebagai variabel proses, dan dokumen penagihan piutang yang lengkap dan tepat waktu sebagai output.Untuk memperbaiki sistim billing pasien jaminan di instalasi rawat jalan RSPP perlu diperhatikan lagi kebutuhan jumlah petugas yang hares disesuaikan dengan beban kerja, pemberian uang lembur bagi pegawai yang bekerja melebihi jam kerja, perbaikan sarana yang menunjang tugas-tugas proses billing dan prosedur kerja yang lebih baik dan disosialisasikan ke petugas agar lebih dipahami.

---

Research on the analysis of the billing system execution for guaranteed patients in the out patient ward of Rumah Sakit Pusat Pertamina is based on the length of time required for processing which results in the delay of issuing medical invoices, such that at times, an invoice will not be paid as it has exceeded the payment period agreed by the company and RSPP. This would result as a loss on the part of RSPP as invoices cannot be paid, whereas RSPP would have to pay taxes imposed on said invoices and also pay for services which have been rendered to patient.

Aim of this research is to study the different factors causing the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward to not proceed smoothly and on time. For this purpose, billing procedure in every department involved is examined to identify the factors causing delay.

The research conducted is an analytical descriptive research with qualitative approach. This research is conducted with a study toward the process and intensive interviews. Process observed is the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP starting from the registration desk and medical records, clinic and medical infrastructure, medical administration verification section, accounting section, information and technology information section, and invoicing section. Whereas interviews was conducted to all parties involved in the billing system execution for patients with third party guarantee in the outpatient ward of RSPP. Results obtained by approach system, where manpower, finance, logistics and procedure are input, registration, medical records, clinic administration, medical administration verification, guaranteed patients information technology, accounting and invoicing as variable process, and complete and timely invoicing documents as output.

To improve the billing system for guaranteed patients in the outpatient ward of RSPP, it is necessary to consider the manpower requirements which has to be balanced with the volume of work, overtime for employees working outside the normal working hours, improve infrastructure to support the billing process and upgrade/improve the work procedure, and to socialize this information to the workers so that is it understood."

"ABSTRACTMetode penghitungan PPN di Indonesia menggunakan metode kredit/invoice method dengan instrumen faktur pajak sebagai bukti pungutan dan pengkreditan PPN. Karena belum tersistem dan menggunakan kertas, faktur pajak rentan untuk dipalsukan untuk mengurangi beban pajak. Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Faktur Pajak Elektronik sebagai respon penyalahgunaan faktur pajak dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP dan fiskus. Setelah diimplementasikan lebih kurang empat tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Faktur Pajak Elektronik belum efektif karena masih ditemui faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pembaruan sistem adminstrasi pajak secara komprehensif sehingga masih memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbarui sistem secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menutup peluang kecurangan tersebut.

---

ABSTRACTThe method of calculating VAT in Indonesia using credit method invoice method with tax invoice as the evidence of levies and crediting of VAT. Because it has not been systemized and using paper, tax invoices are often misused to reduce the tax burden. In 2014, the Directorate General of Taxation issued an Electronic Tax Invoice policy in response to the misuse of tax invoices and aims to provide ease of administration for corporate taxpayes and tax authority. After being implemented for approximately four years, the Directorate General of Taxation still encounters the case of fictitious tax invoice in the e Tax Invoice system. This research uses qualitative research approach with descriptive research purposes. Data was collected by in depth interview and literature study. The results showed that, Electronic Tax Invoice policy has not been effective because it is still encountered fictitious tax invoice in e Invoice system. Directorate General of Taxation. The Directorate General of Taxation does not update the tax administration system comprehensively, so it still provides an opportunity to commit fraud. The Directorate General of Tax should update the system comprehensively and integrall,y so as to close the opportunity for such fraud."

"Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang umumnya diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Guna menunjang aktivitas tersebut, dibutuhkan lembaga jaminan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat, seperti halnya Jaminan Fidusia.Jaminan fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu lembaga jaminan yang sexing digunakan disamping hak tanggungan, hipotek dan gadai. Berbeda dengan hak jaminan lain yang telah memiliki dasar hukum tersendiri, awalnya jaminan fidusia hanya berdasarkan pada yurisprudensi, dan hanya tertuju pada objek jaminan berupa benda bergerak.Yang menjadi persoalan berkaitan dengan jaminan fidusia adalah dasar hukum dan juga kepastian hukum bagi para pihak dalam menggunakan lembaga tersebut, antara lain mengenai proses lahir dan hapusnya jaminan fidusia, juga menyangkut objek jaminan fidusia itu sendiri, dalam hal ini apakah kepentingan masyarakat telah terakomodasi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.Untuk menelusuri hal tersebut di atas, tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan perbandingan terhadap pendapat dari beberapa pakar hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan ini telah memiliki dasar hukum tertulis. Dalam undang-undang tersebut terdapat penegasan adanya sifat hak kebendaan yakni adanya asas droll de suite yang berarti bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, juga asas droit de preference, yang berarti kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam pasal-pasalnya telah mengatur secara sistematis masalah proses lahir hingga hapusnya jaminan fidusia, disamping itu, telah memberikan batasan tentang objek dari jaminan fidusia itu sendiri, yang lebih luas daripada yang selama ini dikenal lewat yurisprudensi, yakni tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja, melainkan juga mencakup benda tetap."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas proses bisnis pengadaan barang dan jasa khususnya mulai dari penerimaan tagihan sampai dengan pembayaran pada PT XY Pembahasan meliputi pemahaman proses bisnis dan praktek pengendalian internal yang diterapkan PT XY dalam proses pengadaan barang dan jasa Dari evaluasi yang dilakukan penulis PT XY telah menjalankan pengendalian internal dengan baik namun masih terdapat beberpa kelemahan seperti tagihan dari pemasok yang terlambat diberikan dokumen kurang lengkap dan double Kelemahan ini dapat menghambat proses pembayaran PT XY kepada pemasok.

---

The purpose of this report is to evaluate internal control system of procurement business process especially start from receiving the invoice until payment in PT XY This report explains the understanding of business process and internal control practices applied by PT XY in the process of procurement Of the evaluation by author PT XY has well run the internal controls but there are some weaknesses such as overdue bills from vendors granted less complete the documents and double entry in system Z This weaknesses can inhibit the process of payment to vendors."

"Perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan berperan sebagai sarana memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam memberikan pinjaman tersebut mempunyai resiko yang besar bagi bank apabila debitur cidera janji. Untuk menghindari risiko tersebut dalam pemberian kredit, bank meminta jaminan dari debitur untuk pelunasan piutang berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan dapat berupa kebendaan atau jaminan perorangan, dalam hal ini biasanya bank memilih jaminan kebendaan untuk pelunasan hutang debitur. Objek jaminan tambahan yang banyak digunakan oleh bank adalah piutang karena bernilai ekonomis dan bisa dialihkan. Piutang ini dapat dibebankan dengan jaminan gadai, cessie dan jaminan fidusia. Piutang yang dapat dibebankan jaminan fidusia serta kedudukan pemilik piutang pada jaminan fidusia berkaitan dengan penyerahan secara constitutum possessorium.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisis bahan-bahan pustaka bidang hukum dan perundang-undangan. Pada dasarnya semua jenis piutang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, namun piutang atas nama yang sering dibebankan dengan jaminan fidusia yang timbul dalam kegiatan perdagangan karena penyerahannya dilaksanakan dengan constitutum possesorium. Kedudukan pemilik piutang pada jaminan fidusia adalah sebagai penerima kuasa dari bank untuk melakukan penagihan pada pihak ketiga dan menyerahkannya pada bank tersebut."

"Teknologi informasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan Inovasi Kepatuhan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat membangun mutual trust dalam era baru hubungan Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam rangka peningkatan tax ratio di Indonesia. Di tengah tingginya sengketa dan penyalahgunaan Faktur Pajak dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), reformasi pajak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan administrasi pajak bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Di sisi lain, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak otoritas pajak, termasuk integrasi data perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Integrasi Data Perpajakan dengan menggunakan e-Faktur Host-to-Host dalam upaya menciptakan hubungan kepatuhan kolaboratif dalam rangka penerapan konsep inovasi kepatuhan pajak antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan melalui studi pada PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program integrasi data perpajakan di PT X berjalan cukup baik, dilihat berdasarkan dimensi yang digunakan yaitu penegakan hukum, pemberian fasilitas, dan kepercayaan. Dalam hal ini kegiatan penegakan hukum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dilakukan dengan lebih baik dan efisien karena telah didukung oleh peningkatan kompetensi otoritas pajak dalam melaksanakan tugasnya. Penyediaan fasilitas perpajakan dengan memberikan kemudahan berpengaruh kepada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini juga berpengaruh pada dimensi kepercayaan dimana fakta menunjukkan bahwa kondisi kepercayaan menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan program ini menciptakan mutual trust dan mutual understanding antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di PT X. Implikasi terhadap penerapan program ini juga dirasakan dari sisi cost of taxation yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

---

Information technology has an important role in efforts to improve tax compliance in Indonesia. The collaborative compliance approach by utilizing information technology is expected to build mutual trust in a new era of relations between taxpayers and tax authorities in the context of increasing tax ratio in Indonesia. In the midst of high disputes and misuse of tax invoices, tax reform is carried out by utilizing information technology to provide convenience in the implementation of taxpayer's rights and obligations. On the other hand, it is expected to improve the quality of tax authority services. This research was conducted to analyze the application of Tax Data Integration using Host-to-Host (H2H) e-Invoice to implementing collaborative compliance. This research was conducted using a post-positivist approach with qualitative methods with innovation in tax compliance and cost of taxation concept. Data collection were carried out through in-depth interviews conducted through studies at PT X. The results showed that the application of the tax data integration program at PT X went quite well, viewed based on the dimensions of law enforcement, provision of facilities, and trust. In this case, law enforcement activities related to taxpayer supervision are carried out better and more efficiently because they have been supported by the increased competence of tax authorities in carrying out their duties. Provision of taxation facilities by providing convenience influences increasing taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. This also affects the dimension of trust where trust between actors leads to a better direction. The implementation of this program creates mutual trust and mutual understanding between PT X and tax authorities. The implications for the implementation of this program are also felt in terms of the cost of taxation issued by both parties.

"

"Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang disebut juga undang-undang fidusia, dalam praktik; masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain adanya perbedaan dalanl menafsirkan ketentuan undang-undang fidusia. Permasalahan sebagaimana yang dialami oleh Notaris X yaitu dalam menentukan jenis akta jaminan fidusia yang harus dibuat guna menjamin piutang baru dengan adanya penerima fidusia baru. Apabila dibuat akta jaminan fidusia baru, hal inig menimbulkan keberatan dari para kreditur yang telah menjadi penerima fidusia karena menyebabkan kekosongan jaminan. Sedangkan, Notaris X ragu-ragu mengenai dapat atau tidaknya dibuat akta perubahan jaminan fidusia menimbang akta pengakuan hutangnya dibuat beberapa waktu setelah dibuatnya akta jaminan fidusia pertama kali. Selain itu, di antara para pihak juga muncul perbedaan penafsiran mengenai keberadaan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan Cara Studi dokumen dan wawancara. Yang menjadi perjanjian pokok dan diikuti dengan jaminan fidusia adalah perjanjian awal di mana telah disepakati adanya pencairan dana di kemudian hari, dan bukan akta pengakuan hutangnya. Jadi, akta perubahan jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir dapat dibuat dalam rangka menjamin hutanq yang baru ada di kemudian hari tersebut. Akta perubahan jaminan fidusia tersebut selain ditandatangani oleh penerima fidusia baru, sebaiknya juga ditandatangani oleh penerima fidusia awal guna memberi kepastian bahwa penerima fidusia awal mengetahui dan menyetujui adanya kreditur yang turut menjadi penerima fidusia yang dijamin pelunasan piutangnya dengan jaminan fidusia yang sama. Hal ini penting karena Notaris selain bertugas untuk membuat akta sesuai kesepakatan para pihak, harus tetap berdasar pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan jaminan fidusia seperti yang dialami Notaris X maka perlu adanya pengaturan yang lebih jelas agar mampu memberi kepastian dan tidak memunqkinkan perbedaan penafsiran."

"Latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini bermula dari fakta yang ada bahwa sebelum undang-undang fidusia dinyatakan berlaku, cara pembebanan/pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bahwa undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF) telah menetapkan secara imperatif mengenai cara dan bentuk pembebanan/pengikatannya, yaitu akta jaminan fidusia harus dibuat dengan "akta notaris" dan dalam "bahasa Indonesia" serta di daftarkan di "Kantor Pendaftaran Fidusia". Fungsi akta notaris dalam jaminan fidusia bukan semata-mata sebagai alat bukti, melainkan merupakan "syarat esensial" untuk "sah" nya jaminan fidusia.Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu disamping menelaah data sekunder berupa bahan pustaka yang mencakup bahan primer, juga didukung data primer hasil wawancara penulis dengan nara sumber terkait yaitu 3 (tiga) Notaris/PPAT masing-masing di Jakarta, Bekasi dan Bandung, serta 1 (satu) Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di Bandung dan beberapa pegawai P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Divisi terkait.Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Fidusia bertentangan dengan asas hukum kebendaan, sedangkan bila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, suatu pembebanan/pengikatan jaminan fidusia yang aktanya dibuat di bawah tangan maupun berupa akta notaris tetapi tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka atas kedua jenis perjanjian seperti itu hanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang membuat perjanjian, namun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga dan tidak memiliki daya perlindungan hukum dalam upaya eksekusinya, karena cara pembebanan/pengikatan seperti itu bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang fidusia (UUF)."

"Laporan magang ini menganalisis pengendalian internal atas fungsi penagihan pada sebuah perusahaan penyedia alat dan jasa untuk industri migas. Analisis dibatasi pada pengendalian umum dan aplikasi. Selain itu, pembahasan difokuskan pada proses pembuatan tagihan untuk penjualan jasa. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik penagihan yang berjalan dengan SOP yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian pada setiap tahap dalam proses pembuatan tagihan. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan usulan perbaikan SOP penagihan dalam bentuk narasi dan bagan alir untuk mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi.

---

This internship report analyses internal control over the billing function of a company supplying equipments and services for oil and gas industry. The analysis is limited to general and application controls. Moreover, the discussion is focused on the invoicing process for sales of services. Analysis is done by comparing the ongoing invoicing practice with the determined SOP and identifying control weaknesses in each step of the invoicing process. Based on the analysis, the writer gave an invoicing SOP recommendation in the form of narrative description and flowchart to correct the weaknesses identified."