Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai organisasi politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meskipun definisi Mahkamah Partai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan permasalahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Penyelesaiannya terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengarah pada ketetapan yang diatur dalam AD/ART partai politik terkait. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Partai itu sendiri agar penyelesaian sengketa perselisihan internal partai menjadi efektif bagi tiap anggota partai yang sedang bersengketa. Tetapi, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Partai belum mampu secara efektif membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Independensi merupakan suatu permasalahan yang jadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dari mahkamah partai. Mahkamah Partai seharusnya menjamin independensinya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan tidak diintervensi oleh pihak lain, agar mahkamah partai menjadi lembaga yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan juga pihak yang bersengketa di mahkamah partai politik juga dapat mencari keadilan didalam mahkamah partai politik. Peneliti berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan mahkamah partai politik terhadap upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa internal partai politik dan bagaimana independensi mahkamah partai politik terhadap penyelesaian sengketa internal partai politik. Selanjutnya dalam dimensi normatif tersebut peneliti akan bentukan dalam konteks hukum yang terjadi di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia untuk dapat dinilai apakah proses hukum perselisihan internal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan melihat independensitas mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

---

As a political organization, internal disputes within a political party are inevitable. Political parties establish internal dispute resolution bodies known as Party Courts to address conflicts among their members. The Party Court is an organ within a political party mandated by the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. While the law does not explicitly define the Party Court, it grants authority to the Party Court to resolve issues within the party, as specified in Article 32 paragraph (1), which refers to provisions in the party's constitution and bylaws. The purpose of establishing the Party Court is to ensure effective resolution of internal party disputes for the members involved. However, the decisions rendered by the Party Court have not effectively aided political parties in resolving disputes. Independence is a crucial issue in guaranteeing the effectiveness of the Party Court. The Party Court should ensure its independence in resolving internal political party disputes and should not be influenced by external parties. This independence is crucial for the Party Court to be an effective institution in resolving internal party conflicts, allowing the disputing parties to seek justice within the Party Court. The researcher undertakes this study to address legal questions concerning the legal binding force of Party Court decisions and the legal remedies available in cases of internal political party disputes. The research also investigates the independence of the Party Court in resolving internal political party disputes. In the normative dimension, the researcher will analyze the legal context of dispute resolution practices within the field, particularly in the resolution of internal political party disputes in Indonesia. The aim is to assess whether the legal process for internal disputes aligns with the procedures outlined in the law and to evaluate the independence of the Party Court in resolving internal political party conflicts."

"ABSTRAKTesis ini menelaah penerapan strategi pemasaran politik dan sebab-sebabkekalahan Partai SIRA. Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama pasca damai diAceh dengan keikutsertaan 6 (enam) partai lokal sebagai kontestan. Lahirnyapartai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI danGAM, 15 Agustus 2005 di Helnsiki, Findlandia.Partai SIRA lahir dari gerakan sosial SIRA (Sentral InformasiReferendum Aceh) yang mentransformasikan diri menjadi partai politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Mengingat Partai Lokal di Indonesia hanya ada di Aceh dan menjadi instrumenpolitik resmi para pihak untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur politik.Strategi-strategi pemasaran sudah diterapkan SIRA dalam pemenanganpemilu. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah berubah dankemajuan tehnologi informasi dan komunikasi. Tapi hal itu berlangsung alamiahdan masih belum cukup.Sebagai Partai Politik Lokal, SIRA tidak mampu membangunposisioning, ideologi, dan diferensiasi dengan partai lain untuk menunjukkanidentitasnya. SIRA menerapkan model Market Oriented Party (MOP) ala LessMarshment (2001) sebagai karakter partai, dimana untuk menang dalam pemilu,harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan(wants), dan tuntutan (demands) pemilih.Sukses stori SIRA sebagai gerakan sosial tidak diikuti saat menjadipartai. Kegagalan Partai SIRA juga dipengaruhi oleh fakta khusus sebagai daerahpost konflik. Perdamaian Aceh dianggap berhasil dan berkontribusi positifterhadap perkembangan demokrasi, tapi Aceh masih menjadi pasar yangterdistorsi (defective democracy). Penerapan strategi pemasaran politik padamasyarakat post conflict yang pilihan kekerasan dan teror masih kebiasaantidaklah efektif. Karena domain kekerasan menjadi lebih dominan danmempengaruhi psikologi dalam menentukan preferensi pilihan politik.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the strategic implementation of politicalmarketing and the cause of failure of SIRA (the central information for Acehreferendum) as a local political party in Aceh in the legislative election in 2009.The 2009 election was the first election in the era of peace in Aceh which wasparticipated by 6 local parties. The establishment of those parties was supportedby the peace talks between the government of Indonesia and the free AcehMovement on 15th August 2005 in Helsinki, Finland.The party of SIRA was transformed from the social movement. Thestudy was conducted by using a qualitative method through a study case approach.The study case would be interesting since the emerging of local parties onlyoccurred in Aceh province. Later those parties are functioned as a legal instrumentto vote the people aspiration.The SIRA had implemented several marketing strategies to win theelection by taking into account the society condition and the changes ininformation and technology. However, the process run as natural and was notsufficient to win the election.As a local political party, SIRA cannot perform its own identity,ideology, and therefore it cannot differentiate with other parties. The SIRA hadused the Market Oriented Party (MOP) from Less Marshment (2001) as the partycarácter which was believed to win the election. The party should design politicalproducts based on needs, wants and demands of the people.It can be said that the successfullness of SIRA as social movementwas not followed by the same condition in the era of political party. The defeat ofSIRA was influenced by the facts post conflict. The peace in Aceh is success andcontributes positively to the developmnet of democracy. However, Aceh alsodevelopes as a defective market for democracy. There were violance and pressurethat forced the people to vote a certain party. Thus, the implementation of politicalmarketing was not effective in such condition."

"Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai macam putusan pengadilan telah dikeluarkan, namun bukan menyelesaikan justru menimbulkan kekacauan baru dalam dunia hukum ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini melihat bagaimana mekanisme penyelesaian partai politik yang saat ini terjadi berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitannya.

---

This thesis discusses the dynamics of internal strife post-reform political party. Overlapping authority of the judiciary, which in turn creates legal uncertainty on the status of political parties. The legal entity that initially serves to restore sovereignty to the political parties itself became a new political tool for the government. Various kinds of court rulings have been issued, but not yet resolved, instead of would lead to new turmoil in the Indonesia constitutional law .This reserach see how the mechanism for resolution of political parties that currently occurs based on to Law No. 2 of 2011 on Political Parties and how to overcome its difficulties"

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi political marketing Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru dengan tujuan partai yang cukup fantastis yaitu memenangkan Pemilu 2019 dan mengajukan ketua umumnya maju sebagai calon presiden, serta bagaimana peran kepemilikan media oleh ketua umum dalam strategi partai tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001), kemudian strategi kampanye partai politik Nursal (2004) serta penerapan 4Ps bauran marketing Firmanzah (2008). Kesimpulan utama dari penelitian adalah Partai Perindo lebih dekat dengan penerapan sales oriented party dan lebih banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan-pesan politik partainya. Namun demikian dalam perkembangan politik di Indonesia, Partai Perindo ternyata tidak dominan dan signifikan pull political marketing, karena proses perekrutan dan pesan partainya juga mengedepankan push dan pass political marketing. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai Perindo yang ada saat ini

---

This study aims to determine political marketing strategy Perindo Party as a political party that is relatively new to the party just fantastic goal that

won the 2019 general election and submitted its chairperson forward as a presidential candidate, as well as the role of media ownership by the general chairman of the party's strategy. This qualitative study using the framework of the concept of political marketing Lees-Marshment (2001), then the political party's campaign strategy Nursal (2004) and the implementation of 4Ps marketing mix Firmanzah (2008). The main conclusion of the study is Perindo Party closer to the implementation of a sales oriented party and more use political pull marketing to convey messages of political parties. However, in the political developments in Indonesia, Perindo Party was not dominant and significant political pull marketing, because the recruitment process and also promote the party's message using pass and push political marketing. So this study can complement the political marketing strategy Perindo Party that exists today."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"ABSTRAKReformasi tahun 1998 telah melahirkan banyak harapan. Gejala awal adalah munculnya tuntutan akan liberalisasi politik. Konsekuensi liberalisasi politik itu ditandai oleh terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran elite politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Partai-partai politik dengan beragam Tatar belakang dan aliran. Salah satu di antaranya adalah Partai Bulan Bintang. Di sisi lain, Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang batasan minimum (electoral threshold) perolehan kursi partai politik pada pemilu 2004 untuk dapat kembali mengikuti Pemilu tahun 2009. Partai Bulan Bintang, sesuai basil pemilu 2004 ternyata tak mampu melampaui batas minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Karenanya, pimpinan partai memutuskan melakukan perubahan, membentuk partai baru.Tesis ini akan meneliti bagaimana pendapat pimpinan partai bulan bintang tentang perubahan partai, motivasi berprestasi dalam politik dan kinerja pimpinan partai, Metode yang digunakan adalah jajak pendapat (polling) melalui kuisioner dengan responsen 71 orang yang terdiri atas pimpinan partai di tingkat nasional, propinsi dan kabupatenikota, margin of error penelitian ini sebesar 11,63% pada tingkat kepercayaan, a = 95%.Hasil dari penelitian di atas, penulis menemukan bahwa sebanyak 81,83% pimpinan partai setuju atas keputusan perubahan Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan sementara 13,64% berpendapat ragu dan sebesar 4,54% tidak setuju pada variasi sebesar 2,46% dengan simpangan baku 15,68%.Terkait motivasi berprestasi daiam politik, sebanyak 87,64% pimpinan partai menyatakan setuju bahwa perubahan partai akan memicu dan memacu hai itu. Sementara itu 7,90% pimpinan partai ragu dan sisanya 4,47% tidak setuju dengan variasi sebesar 0.32% dan simpangan baku 5,68 %.Dengan metode yang sama ditunjukkan pula bahwa sebanyak 87,12% responden berpendapat setuju perubahan partai akan meningkatkan kinerja pimpinan partai. Sementara itu sebanyak 9,59% responden ragu dan 3,28% tidak setuju dengan variasi 0,23% dan simpangan baku 4,75%.

---

ABSTRAK

1998's reform achieved plenty of hope. First symptom is the rise of political liberalisation sues. The consecuences marked by political partisipation boom in many shapes. At the elites, political liberalisation sues signed by a huge sum of new-born party. Political parties with many backgrounds and ideas. One of them is Partai Bulan Bintang. At the other side, Act no. I2 about Election for Regional Board of Representative and Senate of Parliament rules minimum votes (electoral threshold) each political party should has at the 2004 election, so they effort to re-elected by the election in 2009. Partai Bulan Bintang as its achieving votes at 2004 election isn't allowed to follow next election by the Act: And so, leaders of the party decided to make some changing, to build a new party.

This thesis is about leaders of Partai Bulan Bintang opinion for the new-build party, performance and motivation to serve at their best. It use polling as method with questions answered by 71 respondents. The respondents come from the political leaders at national, regional (provinces), and city level. This research has about 11.63 per cent margin of error and a = 95 per cent for level of significant.

The research found 81,83 per cent accept the changing name of the party as Partai Bintang Bulan, while 13.64 per cent doubts and 4.54 per cent not agree. These all has 2.46 per cent variants with standard deviation 15.68 per cent. According to their achievement motivation in politics, 87.64 per cent of respondents agree that party changing will raise their motive. Meanwhile, dubious has 7.90 per cent and the rest choose not to agree with 4.47 per cent variants and standard deviation 5.68 per cent.

With the same methods the research found that 87.12 per cent of respondents agree that the changes of the party will improve performance of the party leaders, 9.59 per cent doubts, 3.28 unaccepted with variant 0.23 per cent and standard deviation 4.75 per cent."