"
ABSTRAKPenelitian mengenai perkembangan demokrasi di Jepang menarik perhatian banyak peneliti, baik dari kalangan profesional maupun amatir, sejak Jepang tumbuh sebagai negara modern, setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868. Kecenderungan ini muncul terutama sejak tahun 1950-an, dimana hal ini mungkin disebabkan sebagai usaha untuk menilai serta menggali kembali. "tradisi demokrasi" Jepang sejak Jiya Yinken Undo, di dalam rangka menegakkan nilai-nilai 'demokrasi. Baru" setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia IX. Juga mungkin tidak mustahil dimana adanya anggapan umum bahwa, Jepang yang bangkit kembali dari kehancurannya sebagai negara modern, makmur dan "super-power" dalam bidang ekonomi, adalah berkat masyarakat Jepang hidup di bawah "sistem demokrasi". Bertitik tolak dari. argumentasi ini kemudian ada pendapat umum yang didukung oleh banyak kalangan bahwa, demokrasi Jepang pada dewasa ini adalah demokrasi yang "dipaksakan" dan merupakan "hadiah" Amerika Serikat.
Tetapi, kalau diadakan penelitian dan pengusutan yang lebih mendalam, ' ternyata argumentasi ini mempunyai keabsahan lemah. Sebab, nampaknya argumentasi ini cenderung bersifat poitik dan didasarkan atas pengamatan sepihak bertolok Ukur hanya memandang momentum sejarah, dibandingkan proses sejarah, Memang dari segi pranata dan sistem, adalah Deklarasi Postdam pasal 10, yang diterima Jepang dalam bulan Agustus 1945, yang menyatakan bahwa, uUntuk melaksanakan demokrasi di Jepang, pemerintah Jepang hendaknya menghormati hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berbicara, memeluk agama dan berfikir", yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Markas Besar Tentara Sekutu dianggap merupakan sendi-sendi demokrasi Jepang setelah perang. Kemudian sebagai kelanjutan Deklarasi Postdam, disusul dengan revolusi lima besar" (godai kakumei)dalam bulan Oktober 1945, yang meliputi : persamaan hak laki-laki dan wanita, perlindungan terhadap hak berserikat daripada kaum buruh, pendemokrasian pendidikan sekolah, sistem administrai hukum dan pendemokrasian struktur ekonomi. Selanjutnya sebagai puncak daripada sistem pendemokrasian ini adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Jepang dalam bulan November 1945.1) Inilah antara lain momentum sejarah, atau pergantian sistem yang mengantarkan Jepang ke dalam kehidupan demokrasi seperti sekarang ini, di bawah sistem Undang-Undang Dasar Negaranya."
