Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini, dilatarbelakangi oleh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi Industri 4.0, dimulai dari life style, e-commerce, dan financial technology yang dilakukan oleh masyarakat ternyata juga diikuti oleh peningkatan trend angka kejahatan cyber di masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tantangan baru dalam menghadapi perubahan era yang begitu cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan SDM Polri dalam menghadapi RI 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kesiapan tengah dilakukan oleh organisasi Polri guna menghadapi RI 4.0. Dari 5 disiplin learning organization, pada disiplin Team Learning dan disiplin System Thingking, Polri sudah sesuai dengan karakteristik organisasi pembelajar. Sedangkan untuk disiplin Mental Model, disiplin Personal Mastery dan disiplin Shared Vision sudah ada penyesuaian namun belum optimal. Namun demikian, pembangunan SDM Polri merupakan faktor utama dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Dalam skenario pembangunan SDM Polri yang terdiri dari 2 faktor yaitu internal dan eksternal telah menghasilkan 4 alternatif skenario yaitu Polisi "Gaul", Polisi "Inisiatif", Polisi "Benalu" dan Polisi "Batu".

---

Social changes due to the Industrial Revolution 4.0, leading to lifestyle, e-commerce, and financial technology changes. Unfortunately, this was followed by an increasing trend in cybercrime rates in the community. The police, with duties to maintain internal security and preserve public order, have new challenges in dealing with the fast changes of the era. This study examined the readiness of the Police HR in facing RI 4.0. Post positivist approach with qualitative data collection method was used as the assessment of the study. The results suggested that various preparations have been carried out by Polri to deal with RI 4.0. From the 5 learning organization disciplines, the Polri were in accordance with the Team Learning and the System Thinking discipline. As for the Mental Model, the Personal Mastery and the Shared Vision disciplines, adjustments had been made but were not yet optimal. However, the development of the Polri HR is a major factor in dealing with the changing times. In the Polri HR development scenario, which consists of 2 factors, internal and external, it has produced 4 alternative scenarios, namely the "Gaul" Police, "Inisiatif" Police, "Benalu" Police and "Batu" Police."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan pendekatan Structural Choice (Cyber L-RAT) terhadap kerentanan viktimisasi kekerasan online yang disebabkan oleh platform pinjaman online ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei based quasi experiment dengan menggunakan perlakuan pada karakteristik partisipan penelitian berdasarkan keterlibatan partisipan pada pinjaman online. Partisipan dalam penelitian terdiri dari 159 orang yang berusia 18-65 tahun dan menggunakan internet dalam kesehariannya. Teknik analisa pengujian hipotesa penelitian dilakukan menggunakan SPSS 26 melalui model regresi linier berganda baik pada masing-masing kelompok maupun secara keseluruhan. Selain itu dilakukan juga pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) terhadap variabel keterlibatan dalam pinjaman online. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa gaya hidup online dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi baik pada partisipan yang memiliki keterlibatan langsung pada pinjaman online maupun partisipan yang memiliki keterlibatan tidak langsung pada pinjaman online Di lain pihak, pengujian terkait komponen perlindungan diri yang diukur melalui literasi digital menunjukkan hasil yang kurang konsisten dan berbeda pada masing-masing kelompok yang dapat disebabkan oleh adanya kebutuhan mekanisme yang berbeda dalam tiap kelompok. Selain itu, hasil pengolahan model data juga menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pinjaman online dapat meningkatkan kerentanan viktimisasi kekerasan online yang dipicu oleh gaya hidup online baik pada kelompok partisipan yang memiliki keterlibatan langsung pada pinjaman online, kelompok partisipan yang memiliki keterlibatan tidak langsung pada pinjaman online, maupun partisipan yang tidak terlibat pada pinjaman online. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi dan penelitian lanjutan terkait viktimisasi pada ruang digital pada konteks viktimisasi kejahatan siber dan utamanya dalam konteks fenomena pinjaman online. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai viktimisasi siber dalam industri Fintech Peer to Peer lending di Indonesia serta memberikan wawasan terkait faktor risiko serta mekanisme perlindungan diri dan dampak viktimisasi kejahatan pinjaman online. Temuan penelitian ini akan berguna bagi para pengambil kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam industri pinjaman online di Indonesia.

---

This research aims to test the applicability of the Structural Choice (Cyber L-RAT) approach to vulnerability to online violence victimization caused by illegal online lending platforms in Indonesia. The research method used in this study is population based quasi experiment by using treatment on the characteristics of research participants based on participant involvement in online loans. Participants in the study consisted of 159 people aged 18-65 years and used the internet in their daily lives. Data analysis was carried out using SPSS 26, 2023 and research hypotheses was tested using multiple regression models for each group. Apart from that, Moderated Regression Analysis (MRA) testing was also conducted to test the moderation effect of online loans to respected independent variables in the study. Based on the results of data processing, this research found that online lifestyle can increase the vulnerability to victimization both in participants who have direct involvement in online loans and participants who have indirect involvement in online loans. On the other hand, tests related to guardianship component measured through digital literacy show inconsistent result in different group, this shows that each group needs different guardianship mechanism. Apart from that, the results of the data model processing also show that involvement in online loans can increase the vulnerability of online loan victimization triggered by online lifestyle, both in groups of participants who have direct involvement in online loans, groups of participants who have indirect involvement in online loans, and participants who are not involved in online loans. It is hoped that this research can contribute to further studies and research related to victimization in the digital space in the context of cybercrime victimization and especially in the context of the online lending phenomenon. Meanwhile, as for practical implication, this research is expected to contribute to the understanding of cyber victimization in the Fintech Peer to Peer lending industry in Indonesia and provide insight into risk factors and self-protection mechanisms and the impact of online loan crime victimization. The findings of this research will be useful for policy makers, regulators, and stakeholders in the online lending industry in Indonesia."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan yang difasilitasi teknologi yang terjadi di ruang siber. Studi ini melakukan melakukan analisis terhadap data dari akun @PinjolLaknat, yang memperlihatkan adanya viktimisasi terhadap konsumen aplikasi pinjaman online ilegal. Menggunakan teori aktivitas rutin, diidentifikasi adanya pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan yaitu pemilik aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan pencurian identitas. Sasaran atau suitable target dari pelaki adalah anggota masyarakat atau konsumen yang memiliki data sebagai jaminan. Identifikasi selanjutnya adalah adanya ketidakmampuan untuk melakukan penjagaan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keamanan data masyarakat serta akses untuk pemberian pinjaman. Dari tiga identifikasi teori aktifitas rutin, bisa menjelaskan bagaimana proses viktimisasi yang terjadi pada korban. Dari tulisan ini menghasilkan bahwa korban selain mengalami kondisi viktimisasi, juga mereka mengalami digital divide atau ketimpangan dalam kemampuan untuk mengakses internet. Tidak adanya tanggung jawab formal dari lembaga negara, memunculkan adanya kontrol sosial informal dengan bentuk digital activism yaitu @PinjolLaknat.

---

This final work assignment discusses financial technology peer-to-peer lending or illegal online lending as a form of technology-facilitated crime that occurs in cyberspace. This study conducts an analysis of data from the @PinjolLaknat account, which shows the victimization of consumers of illegal online loan applications. Using routine activity theory, it is identified that there are actors who are motivated to commit crimes, namely owners of illegal online loan applications who commit identity theft crimes. The target or suitable target for men is members of the public or consumers who have data as collateral. The next identification is the inability to carry out security by the government. The government has an important role to play in ensuring public data security and access to lending. From the three identification theories of routine activities, it can explain how the victimization process occurs in victims. From this paper it results that victims besides experiencing victimization conditions, they also experience digital divide or inequality in the ability to access the internet. The absence of formal responsibility from state institutions has led to informal social control in the form of digital activism, namely @PinjolLaknat."

"Penulisan ini membahas tentang kasus penyerangan doxing ‘Open BO’ oleh perusahan pinjaman online ilegal terhadap tiga korban perempuan yang gagal bayar pinjaman sebagai bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang siber. Teks dari foto penawaran jasa ‘Open BO’, serta wawancara dengan korban digunakan sebagai data utama penulisan. Analisis wacana kritis model Van Dijk digunakan untuk melihat kekerasan dalam teks dan aspek yang mempengaruhi produksi teks tersebut. Feminis radikal melihat hal tersebut dipengaruhi oleh patriarki yang membentuk ekspektasi peran perempuan dan misogini. Doxing ‘Open BO’ merupakan kekerasan berbasis gender di ruang siber terhadap perempuan yang dibentuk oleh doxing, gendered based slurs, dan pornografi sebagai alat untuk mewujudkan online shaming yang berfungsi memproduksi rasa malu sebagai hukuman terhadap perempuan gagal bayar tagihan pinjaman online ilegal yang dianggap melanggar ekspektasi peran gender.

---

This paper discusses the case of the ‘Open BO’ doxing attack by an illegal online loan company against three female victims who failed to pay their loans as a form of gender-based violence against women in cyberspace. The text of the photo of the ‘Open BO’ service offer, as well as interviews with victims, were used as the primary data for writing. Van Dijk's critical discourse analysis model is used to see the violence in the text and the aspects that affect the production of the text. Radical feminists see this as influenced by patriarchy which shapes women's role expectations and misogyny. Doxing ‘Open BO’ is gender-based violence in cyberspace against women formed by gendered-based slurs, pornography, and doxing as a tool to realize online shaming that functions to produce shame as a punishment for women who fail to pay their illegal online loan bills which are considered to violate gender roles expectations.

"

"Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending dengan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis pencegahan dalam praktiknya dan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis akan melakukan penelitian tentang Financial Technology yaitu regulasi Peer-to-peer Lending dan Anti-Money Laundering (AML) serta fungsi regulasi beserta tindakan pencegahan Pencucian Uang dalam prakteknya. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doctrinal yang menekankan pada Analisis Deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatasi risiko pencucian uang yang terkait dengan pinjaman P2P. Analisis deskriptif digunakan untuk mengevaluasi penerapan praktis tindakan AML, termasuk pemantauan transaksi, kewajiban pelaporan, dan Customer Due Diligence. Penelitian ini mengkaji fungsi pengaturan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan memberikan rekomendasi penguatan kerangka hukum untuk mencegah pencucian uang di industri P2P lending khususnya yang Ilegal. Berdasarkan hasil analisis skripsi, tujuan penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang penerapan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pencucian uang dari Fintech Peer-to-peer (P2P) Lending Ilegal. Dengan menganalisis permasalahan tersebut, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan ketentuan Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending sebagai langkah pencegahan pencucian uang di Indonesia.

---

This thesis aspires to have the understanding on measures taken to prevent money laundering coming from Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending by implementing the Prevailing Laws and Regulations in Indonesia. This thesis will analyze the prevention of Money Laundering through Illegal P2P Lending in practice and whether it has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. The author will conduct research on Financial Technology namely Peer-to-peer Lending and Anti-Money Laundering (AML) regulations and regulatory functions along with its measures for prevention. The research method is conducted through examining the existing legal material. This thesis is Doctrinal Legal Research where it emphasis on a Descriptive Analysis. Using a Doctrinal legal research approach, the study analyzes prevention measures through prevailing laws and regulations in practice to address money laundering risks associated with P2P lending. Descriptive analysis is employed to evaluate the practical implementation of AML measures, including transaction monitoring, reporting obligations, and Customer Due Diligence. The research assesses the regulatory functions of institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and provides recommendations for strengthening the legal framework to combat money laundering in the P2P lending industry specifically through the Illegal ones. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the implementation of the measures taken to prevent money laundering from Illegal Fintech Peer-to-peer (P2p) Lending. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of provision on Illegal Peer-to-peer (P2P) Lending as measures to prevent money laundering in Indonesia."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan inovasi penyediaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal sebagai pinjaman online sebagai pemenuhan kebutuhan dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produk jasa keuangan secara online dengan berbagai para pihak tanpa perlu saling mengenal. Akan tetapi, adanya penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan semakin menjamur menjalankan bisnisnya melalui aplikasi pinjaman online di Google Play Store. Penelitian ini akan membahas mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penindakan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal di Google Play Store. Pemecahan pokok permasalahan akan dilakukan dengan penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa interoperabilitas antara pihak Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Satgas Waspada Investasi (SWI), dan Google Indonesia tidak berdasarkan pada teori sentralisasi pemerintahan sehingga menghasilkan tindakan hukum yang tidak efektif dan tidak efisien.

---

The Financial Services Authority develops innovations in providing Information Technology-Based Borrowing-Lending Services or better known as online loans to fulfill needs and help the public to improve online financial service products with various parties without the need to know each other. However, online loan providers who are not registered and licensed with the Financial Services Authority are increasingly running their business through online loan applications on the Google Play Store. This study will discuss the role of the Financial Services Authority in prosecuting Illegal Online Loan Applications on the Google Play Store. The main problem solving will be carried out by juridical-empirical research. This study concludes that interoperability between the Financial Services Authority, the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Investment Alert Task Force (SWI), and Google Indonesia is not based on the theory of centralization of government, resulting in ineffective and inefficient legal actions."

"Karya ini membahas tentang perkembangan teknologi yang membuka peluang bagi penyelenggara pinjaman online untuk memberikan penawaran kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Terlepas dari kemudahannya, masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman online. Hadirnya pinjaman online legal diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan terhadap konsumen. Tetapi, berdasarkan data terlihat ada permasalahan yang dialami oleh pengguna pinjaman online legal, termasuk kekerasan saat proses penagihan, seperti yang juga dialami oleh pengguna pinjaman ilegal. Studi ini melakukan analisis terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pinjaman online legal, dengan studi kasus K, A dan R sebagai korban. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder. Melalui tulisan ini, diidentifikasi bahwa korban kekerasan pinjaman online legal mengalami kekerasan non-fisik berupa verbal dan psikis dalam bentuk ancaman, hinaan dan teror. Serangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi yang berdampak pada kondisi individu dan relasi sosial mereka.

---

This work discusses the development of technology that opens up opportunities for online lending platforms to offer ease in obtaining loans. Despite its convenience, many problems are still found in the implementation of online lending. The presence of legal online lending is expected to provide security guarantees for consumers. However, based on the data, there are problems experienced by users of legal online lending, including violence during the collection process, similar to those experienced by users of illegal lending. This study analyzes the violence committed by legal online lending, using K, A, and R as case studies. This writing uses a qualitative approach by analyzing secondary data. Through this writing, it is identified that victims of legal online lending violence experience non-physical violence in the form of verbal and psychological threats, insults, and terror. These actions show that victims experience victimization that affects their individual conditions and social relationships."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah korban kegiatan carding dalam transaksi digital perbankan. Fokus penelitian akan terkhusus kepada Bank Negara Indonesia (“BNI”) sebagai bank penerbit kartu kredit dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabahnya yang terjerat kejahatan carding. Selain itu, akan dijelaskan juga terkait tindakan pencegahan yang dilakukan BNI untuk melindungi para nasabah dari carding serta langkah yang harus dilakukan nasabah pemegang kartu kredit BNI yang mengalami kerugian dan tanggung jawab BNI dalam menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian data kartu kredit tersebut. Carding didefinisikan sebagai jenis kejahatan di mana seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian tanpa persetujuan individu (pemilik). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian descriptive qualitative method dengan jenis data primary data dan secondary data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan nasabah yang diberikan oleh BNI mengacu kepada UU Perlidungan Konsumen, UU Perbankan serta UU ITE. Dalam hal perlindungan nasabah terhadap carding, BNI selalu memberi edukasi kepada nasabahnya serta mempunyai deteksi fraud dini untuk mencegah carding. BNI juga menyediakan layanan pengaduan dan mempunyai tim investigasi khusus untuk menyelesaikan masalah carding. Jika terbukti bahwa kegiatan carding diakibatkan karena kelalaian BNI maka nasabah mempunyai hak untuk chargeback dimana BNI akan mengembalikan semua kerugian yang dialami nasabah.

---

This research aims to determine the protection of customers who are victims of carding activities in digital banking transactions. The focus of the research will be specifically on Bank Negara Indonesia (“BNI”) as a credit card issuing bank and legal protection efforts for its customers who are ensnared by carding crimes. In addition, it will also explain the preventive measures taken by BNI to protect customers from carding and the steps that must be taken by BNI credit card holder customers who experience losses and BNI's responsibility in resolving losses caused by the theft of credit card data. Carding is defined as a type of crime wherein a person uses another person's credit card to make a purchase without the consent of the individual (the owner). This study uses a descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by conducting an assessment of books, laws and regulations, journals and conducting interviews related to the title of this thesis.The results of the research show that the customer protection provided by BNI refers to the Consumer Protection Act, the Banking Law and the ITE Law. In terms of customer protection against carding, BNI always provides education to its customers and has early fraud detection to prevent carding. BNI also provides complaint services and has a special investigation team to resolve carding problems. If it is proven that the carding activity was caused by BNI's negligence, the customer has the right to a chargeback where BNI will return all losses suffered by the customer."

"Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

---

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences."