Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

---

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences.