Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi.

---

Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects."

"ABSTRAKNorma ketenagakerjaan di Indonesia dalam pelaksanaannya masih terlihat kurang karena masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran oleh perusahaan kepada pekerjanya seperti keterlambatan membayar gaji/upah, pemutusan hubungan kerjamassal, buruh/pekerjatidak diperbolehkan berserikat, tidak diikutsertakan pada jaminan sosial tenaga kerja, dan lain sebagainya. Salah satu upaya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaanagar perusahaan terus menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu dengan penguatan dan sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studidokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaansudah baik karenaberdasarkan 6 (enam) dimensi kinerja organisasi olehBernardin (2003) telah memenuhi 4 (empat) dimensi, yaitu:kualitas,kuantitas,ketepatan waktu dan efektivitas biaya, sedangkan untuk dimensi perlunya pengawasan dan dampak interpersonal masih belum terpenuhi.Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaandalam pelaksanaan perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan adalah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasandan Pelecehan di Dunia Kerja, Menambah/ mengupradekualitas dan kuatitaspengawas ketenagakerjan sebanyak 21.861 untuk mencapai kebutuhan ideal pengawas ketenagakerjaan dengan rasio pemeriksaan 60 perusahaan dalam setahun, Melakukan sosialisasi peraturanketenagakerjaansecara menyeluruh kepada para pengusaha yang tidak bergabung di asosiasi ataupunpekerja yang tidak berserikat dan Meningkatkan kualitasKader Norma Ketenagakerjaan (KNK) serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACT

Labor norms in Indonesia are still lacking in the implementation because there are still many cases of violations that done by companies to their workers such as delay or postponed salaries/wage payment, mass layoffs, limited or not allowed to join the labour union, not registered to the social security, and many other violations. One of the effort that was made by the Ministry of Manpower so that the companies continously apply and obey the labor norms are by strenghtening and synchronizing the work between central government and the regional government in conducting labor supervision. The approach that used in this research is post positivist, with data collection through in-depth interview anddocumentstudies. The result of this research indicate that the perfomance of the Ministry of Manpower in implementing labor norms in the companiesis good becausebased on the 6 (six) dimensions of organizational performance by Bernardin (2003), has fulfills 4 (four) dimensions, namely: quality, quantity,timeliness, and cost effectiveness, while for the dimensions of the need for supervision and interpersonal impact have still not been met. Recommendations that given for the Ministry of Manpower to improve implementation labor norms on the companies are immediately ratify ILO Convention No. 190 of 2019 concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work, Increase/upgrade the qualityand quantity of 21,861 labor inspectors to meet the ideal needs of labor inspectors by the ratio of supervision of 60 companies under supervision,Conduct comprehensive socialization of labor regulationsto employers who do not join the labor unionorworkers who are not unionized and Improve the quality of KNK and P2K3 in companies by conducting educationand training."

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"ABSTRAKInovasi menjadi salah satu cara agar organisasi publik dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan inovasi di Pusdiklat Kemnaker dan hambatannya dalam mempersiapkan inovasi tersebut. Tidak ada elemen yang pasti dalam menentukan suatu organisasi siap atau tidak siap dalam melaksanakan suatu inovasi. Pada tahun 2010 Wang, dkk menentukan lima elemen kunci penting suatu organisasi siap untuk melakukan inovasi layanan. Kelima kunci itu adalah strategi investasi, toleransi resiko, keberhasilan inovasi, Pengalaman IT dan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan Pusdiklat Kemnaker melakukan tahap awal inovasi dengan metode e-learning diklat dasar ketenagakerjaan belum siap walaupun e-learning untuk diklat dasar ketenagakerjaan sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti jaringan internet, peranan pimpinan dan lain sebagainya. Untuk tahap inovasi selanjutnya Pusdiklat Kemnaker belum siap. Pusdiklat belum membangun infrastruktur, program dan pendukung lainnya untuk kesuksesan inovasi tahap selanjutnya. Ada dua hambatan utama inovasi di Pusdiklat yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Pada inovasi selanjutnya peneliti menyarankan agar kesiapan inovasi di fokuskan terlebih dahulu untuk perbaikan e-learning.

---

ABSTRACTInnovation is one of the alternatives that public organizations can survive. This research aims to determine the readiness of innovation in Pusdiklat Kemnaker and obstacles in preparing innovations in Education and Training Center of Manpower Ministry. There is no definite element in determining whether an organization is ready or not ready for an innovation. In 2010 Wang et all determine five important key elements that an organization ready to innovate the service. The five keys are strategic investment, risk tolerance, innovative champion, IT experience and inter organizational collaboration. This research uses post positivist paradigm with mixed method which combine qualitative and quantitative research method. Data collection techniques used were in depth interviews, questionnaires and document studies. The result shows that the Education and Training Center of Manpower Ministry performs the early stages of innovation the e learning method on basic labor training is not ready even though e learning for basic labor training has been implemented. Pusdiklat Kemnaker must prepare and improve e learning implementation. Like the Internet network, the role of leadership and so forth. For the next stage of innovation, Pusdiklat Kemnaker isn rsquo t ready. Pusdiklat Kemnaker has not built infrastructure, programs and other support for the success of the next stage of innovation. There are two main obstacles of innovation in Pusdiklat that are found that are human resources and budgeting. In the next innovation researchers suggest that the readiness of innovation in focus first for improvement e learning."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"ABSTRAKPembuatan aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) dimaksudkan untuk mengakselerasikan prinsip interoperabilitas dalam pelaksanaan e-government di seluruh lembaga publik di Indonesia. Pada kenyataannya hanya beberapa lembaga publik yang menggunakan aplikasi MANTRA dengan berbagai masalah di dalamnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi aplikasi MANTRA dalam kerangka interoperabilitas e-government beserta faktor terkait dengan implementasi. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip interoperabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi MANTRA masih berada pada level teknis dan semantik, dan belum ditemui pada level organisasional, dimana komitmen, koordinasi, dan komunikasi antar instansi di dalamnya belum berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

Application of Information Integration Management and Data Exchange (MANTRA) was made for accelerating interoperability in e-government implementation at every public institution in Indonesia. In fact, just several public institutions used MANTRA with few problems in it. This thesis describes about implementation of MANTRA in interoperability frame including its relating factors. The research uses concept of interoperability level and its relating factors. This research is conducted with post-positivist approach and indepth interview as tool for gathering data. The result shows that implementation of MANTRA was successfull only in technical and semantic level, not by organizational level where commitment, coordination, and communication inter organization is not implemented optimally."