Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji desain kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJPb. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap desain kebijakan KKP dalam mewujudkan cashless government. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Terdapat dua aspek desain kebijakan yang dikaji, yaitu Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) dan Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian positif dalam elemen Policy Targets, tetapi masih terdapat kekurangan dalam elemen Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, dan Policy Implementation di mana masih memerlukan perhatian terkait sanksi, mekanisme enforcement, serta isu-isu penyalahgunaan, biaya tambahan, dan kesalahpahaman prosedur pelaporan.Temuan juga mencakup potensi ancaman keamanan yang belum terperinci dan proporsi UP KKP yang belum sepenuhnya terdigitalisasi karena dipengaruhi oleh literasi keuangan dan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Meskipun demikian, desain kebijakan KKP menunjukkan langkah signifikan untuk mewujudkan cashless government, tetapi perlu pembenahan pada elemen yang masih belum optimal untuk dapat mencapai keselarasan dalam terwujudnya cashless government seutuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan meliputi peningkatan penggunaan KKP secara merata, perluasan cakupan KKP kepada pihak swasta, BUMN, dan penggunaan di luar negeri, serta penyederhanaan persyaratan KKP. Pentingnya sosialisasi keamanan dan peran APIP juga disoroti sebagai bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KKP.

---

This study examines the design of the Government Credit Card (KKP) policy initiated by the Ministry of Finance through DJPb. The research focuses on a comprehensive understanding of the KKP policy design in realizing a cashless government. The qualitative research method employs in-depth interviews and literature reviews. Two policy design aspects are scrutinized: Strategic-Level Design (Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools) and Action-Level Design (Policy Targets, Policy Implementation). The results reveal positive achievements in Policy Targets but shortcomings in Policy Goals, Causal Model of Policy, Policy Tools, and Policy Implementation, requiring attention to sanctions, enforcement mechanisms, and issues such as misuse, additional costs, and misunderstandings in reporting procedures. The findings also include potential security threats and the incomplete digitization of UP KKP due to financial literacy and inadequate infrastructure. Despite significant steps, the KKP policy design needs improvement in optimal elements to achieve harmony in realizing a fully cashless government. Based on the research results, recommendations include enhancing widespread utilization of KKP, expanding KKP coverage to private entities, state-owned enterprises (BUMN), and international transactions, as well as simplifying KKP requirements. Emphasizing security awareness and strengthening the role of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) are also underscored as part of the recommendations to enhance KKP policy effectiveness."

"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"

"Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kartu kredit pemerintah ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong satuan kerja dan lembaga-lembaga negara agar tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana (fraud) serta transparansi dalam penggunaan dana pemerintah, (2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah, dan penjual barang/jasa (merchant), (3) Terdapat sanksi-sanksi yang sebenarnya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa hukuman atas tindak pidana korupsi, dan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat pada pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah.

---

This thesis reviews about three main idea: comparison between corporate credit card and government credit card, legal relationship between parties that involved in government credit card, and lesson from the application of government credit cards in the United States of America. This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) the application of government credit cards is a government effort to encourage work units and state institutions not to use cash in transactions with the aim of avoiding misuse of funds (fraud) and transparency in their government fund usage, (2) There exist a legal relationship between government credit card issuers, government credit card holders, and sellers of goods / services (merchant), (3) There are some sanctions that actually can be imposed to civil servants who abuse government credit cards. Sanctions imposed can be in the form of civil sanctions on the basis of torts, criminal sanctions in the form of penalties for corruption, and administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal of civil servants who abuse government credit cards."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"ABSTRAKPenerapan E-Government di Indonesia gencar sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk menerapkan E-Government. Badan Kepegawaian Negara telah melakukan implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik pada Pegawai Negeri Sipilnya namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-Government melalui Kartu Pegawai Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari sisi sumber daya masih kurang memadai, komunikasi masih harus ditingkatkan, begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi sudah baik pelaksanannya.

---

ABSTRACTThe implementation of E-government in Indonesia exist since Indonesian Government officialized since the issuance of Presidential Decree No. 3 of 2003 which requires all government agencies to implement E-Government. State Employment Agency has implemented the E-Government through Electronic Employee Card on civil servants, but there are still many problems in implementation. Researchers interested in seeing a picture and obstacles in the implementation of E-Government through Electronic Employee Card. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by observation and in-depth interviews. The results of this study lead to the conclusion that in terms of the resources are still inadequate, communication needs to be improved, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is already well observance."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."

"Berbagai strategi dilakukan pemasar untuk menarik konsumen agar mau membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Strategi promosi adalah salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisikan unique selling proposition atas barang dan jasa tersebut. Pertanyaan penting bagi pemasar selanjutnya adalah bagaimana membingkai pesan agar lebih persuasif. Framing dapat digunakan melalui dua teknik, yakni gain framing atau loss framing. Gain-framing menekankan konsekuensi positif yang akan diperoleh seseorang jika melakukan suatu tindakan; sedangkan loss-framing lebih menekankan konsekuensi negatif yang akan diperolehnya jika tidak melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh message framing terhadap intensi mendaftar kartu kredit. Dengan kata lain, penelitian ini ingin membuktikan hipotesis bahwa intensi mendaftar kartu kredit akan lebih tinggi setelah subjek diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subjek penelitian adalah Mahasiswa S1 Manajemen dan Magister Manajemen Universitas Indonesia. Total jumlah responden adalah 258 orang, yang terdiri dari 133 orang yang diberikan loss-framed message dan 125 orang yang diberikan gain-framed message. Penelitian ini menggunakan teknik independent sample t-test. Hasil penelitian ini menemukan bahwa intensi mendaftar kartu kredit akan lebih tinggi setelah subjek diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa subjek yang bertipe risk averse akan memiliki intensi mendaftar kartu kredit yang lebih tinggi setelah diberikan loss-framed message dibandingkan gain-framed message, sedangkan subjek yang bertipe risk seeking akan memiliki intensi mendaftar kartu kredit yang lebih tinggi setelah diberikan gain-framed message dibandingkan loss-framed message.

---

The various strategies are done by marketers to attract consumers to be willing to buy or use a product or service. Promotion strategy is one of marketing strategies used by marketer to communicate messages about unique selling proposition of product or service. The important question for marketers is how to frame a message becoming more persuasive. Framing can be used through two techniques; which is gain framing or loss framing. Gain framing focus on positive consequences from an individual?s action while on the other hand loss framing focus more on the negative consequences from an action. This research aims to analyze the effect of message framing on intention to apply for credit card. In other words, this paper is primarily intended to prove hypothesis that intention to apply for credit card will be significantly higher after the subject is given a loss-framed message instead of gain-framed message. This research is an experimental research. The respondents are students of bachelor and master degree in management from University of Indonesia. Total subjects are 258 persons consisted of 133 persons was given loss-framed message and 125 persons was given gain-framed message. Independent sample t-test technique is used to test the hypothesis. The outcome of this research shows that intention to apply for credit card is higher after the subjects was given a loss-framed message than gain-framed message. Furthermore, the results also indicate that risk averse subjects would have higher intention to apply for credit card after given a loss-framed message that a gain-framed message. Conversely, risk seeking subjects will have higher intention to apply for credit card after given a gain-framed message that loss-framed message."

"Kebutuhan Supply Chain Management (SCM) yang andal dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam pengiriman kartu kredit di sektor perbankan merupakan bagian dari evolusi bisnis perusahaan. Penggunaan kartu kredit di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, mendorong sektor perbankan untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mendapatkan nasabah baru. Mengembangkan bisnisnya, perusahaan perbankan bekerja sama dengan logistik pihak ketiga untuk mengirimkan barang kartu kredit melalui sistem terintegrasi internal. Masalah muncul ketika kartu kredit yang diproduksi gagal dikirimkan ke pelanggan, dan tindakan segera diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi. Masalah dalam akuisisi kartu kredit dan alur pengiriman dapat dianalisis secara menyeluruh menggunakan alat pengukuran manajemen kualitas dari bagan Pareto dan diagram sebab-akibat. Diskusi kelompok digunakan dalam studi kualitatif untuk menganalisis masalah, dan penelitian kuantitatif digunakan untuk menentukan prioritas terbaik dari solusi menurut perusahaan. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) membantu perusahaan untuk memprioritaskan fokusnya untuk menentukan langkah terbaik dalam peningkatan rantai pasokan perusahaan. Harmonisasi alat pengukuran kualitas manajemen dan proses pengambilan keputusan membantu perusahaan menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah pengiriman kartu kredit di Indonesia.

---

The requirement for dependable Supply Chain Management (SCM) efforts in order to provide the best services to customers is a component of business evolution. Credit card usage in Indonesia has increased year after year, prompting the banking sector to devote more resources to acquiring new customers. In order to grow its business, the banking company collaborates with third-party logistics to deliver credit card goods through an internal integrated system. The issue arises when a manufactured credit card fails to be delivered to the customer, and immediate action is required to resolve this issue so that the customer is satisfied. Problems within the credit card acquisition and delivery flow can be thoroughly analyzed using the quality management tools of a Pareto chart and a cause-effect diagram. Focus group discussions were used in qualitative studies to analyze the problem, and quantitative research was used to determine the best priority of the solution, according to the company.Analytic Hierarchy Process (AHP) methods help the company to prioritize its focus to pinpoint the best priority in the improvement of the company's supply chain. This harmonization of quality tools and the decision making process ought to help companies find the best solution to solve the credit card delivery problem."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan bisnis kartu kredit di Indonesia serta mengetahui daya substitusi kartu kredit terhadap transaksi debit maupun transaksi cash. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik, sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kredit yang diberikan (KYD), sales volume, NPL, inflasi, BI rate, impor barang konsumsi, selisih ekspor impor, transaksi debit, dan transaksi cash pada periode Januari 2008 sampai dengan Juli 2013. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis regresi linear berganda setiap variabel makroekonomi maupun variabel daya substitusi terhadap kredit yang diberikan (KYD). Dari hasil pengolahan data dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan KYD adalah inflasi, BI rate, impor barang konsumsi, dan selisih ekspor impor dimana masing ? masing variabel makroekonomi tersebut memiliki pengaruh yang berbeda. Dimana baik variabel BI rate maupun impor barang konsumsi memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan KYD, sementara untuk variabel selisih ekspor impor memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan KYD. Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian, kartu kredit belum memiliki daya substitusi terhadap transaksi kartu debit, tetapi kartu kredit masih diposisikan sebagai alat penambah daya beli masyarakat.

---

This study aims to determine the effect of macroeconomic variables on credit card business growth in Indonesia and determine the substitution effect of debit transaction and cash transaction to the credit card transaction. This research is a quantitative study using statistical methods, the sample used in this study include credit card receivables, sales volume, NPL, inflation, central bank rate, imports of consumer goods, the difference between exports and imports, debit transactions and cash transactions on the period of January 2008 to July 2013. The method used in this research is to conduct multiple linear regression analysis of each macroeconomic variable and substitution effect on receivables.

From the data processing can be concluded that macroeconomic variables that have an influence on the growth receivables are inflation, central bank rate, imports of consumer goods, and the difference between exports and imports where each of these macroeconomic variables have different influences. Either central bank rate or imports of consumer goods have a negative relationship to receivables growth, while exports and imports was positively related to growth receivables. In addition, based on the research, credit card can not be a substitution goods for debit card transactions, but credit still positioned as purchasing power adder."

"ABSTRAKTesis ini berupaya untuk menjelaskan tinggi dan inelasticity-nya suku bunga kartukredit di pasar kartu kredit Indonesia. Dalam menjelaskan tingkat suku bunga kartukredit di Pasar Indonesia ini digunakan variabel yang menjadi cost of fund sepertisuku bunga acuannya (BI Rate) dan deliquency rate (NPL rate). Dengan estimasi datatime series untuk berbagai biaya yang terkait dengan pinjaman kartu kredit danpenentuan suku bunga kartu kredit diharapkan dapat menjawab inelastisitas dari sukubunga kartu kredit. Hasilnya menunjukkan bahwa cost of fund dari bank penerbitkartu kredit tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan suku bunga kartu kreditsehingga bisa dikatakan terdapat efek yang signifikan dan kuat dari variabelpersaingan non-harga (non-price competition) yang mempengaruhi bank dalammenentukan suku bunga kartu kreditnya.

---

ABSTRAKThis thesis seeks to explain inelasticity and high credit card interest rates in theIndonesia credit card market. In explaining the stickiness interest rate on the creditcard are used cost of funds as the independent variables. Cost of funds are representby BI Rate and deliquency rate (NPL rate). With time series data for estimation ofvarious costs associated with credit card loans and determination of credit cardinterest rates are expected to answer inelasticity of credit card interest rates. Theresults showed that the cost of funds of the issuer credit card did not significantlyaffect credit card interest rate changes so that it can be said there is a significant androbust effects of non-price competition variables that affect banks in determininginterest rate credit cards"