Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Kerja Praktek Keinsinyuran yang saya jalani adalah Penerapan Tata Kelola Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Gedung pada Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma yang berlokasi di Kelurahan Wijayakusuma - Petamburan, Jakarta Barat dan kontraktor pelaksana pada pembangunan proyek tersebut adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, merupakan salah satu perusahaan jasa konstruksi nasional milik negara (BUMN) terbesar. Telah berdiri selama enam puluh satu tahun turut berkontribusi dalam kegiatan pembangunan nasional, baik untuk pekerjaan infrastruktur, jembatan, jalan tol, dermaga, bendungan, stadion, gedung, termasuk Proyek Menara Mandiri Wijayakusuma yang menjadi objek penelitian pada Kerja Praktek Keinsinyuran ini. Seiring dengan perkembangan pada pekerjaan konstruksi di Indonesia, terutama pada konstruksi gedung menuntut proses perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Tuntutan perkembangan ini membuat seluruh pelaku industri jasa konstruksi meningkatkan kompetensinya dalam kemampuan mengelola perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan konstruksi. Didalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Menara Mandiri Wijaya Kusuma Telah menerapkan dasar-dasar Project Management Body of Knowledge (PMBOK) diantaranya Pemahaman proyek, Manajemen proyek, Hubungan proyek, program, portofolio, pengelolaan operasi, Komponen panduan, Tailoring, Dokumen bisnis dan manajemen proyek.Dalam pengelolaan Proyek Pembangunan Menara Mandiri Wijaya Kusuma diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Proyek (BP3) dan BIM Execution Plan (BEP) serta telah menerapkan system Building Information Modelling (BIM) dari BIM dimensi 3D sampai Dimensi 7D yang semua sudah sesuai dengan standart yang dimiliki oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dan pada pelaksanaan proyek ini telah menerapkan Value Engineering yaitu pada pekerjaan Decorative Marmer sehingga didapatkan efesiensi dan keuntungan dari sisi Biaya, Waktu dan K3L.

---

This engineering practice research that we are carrying out is the Implementation of Governance Planning and Implementation of Building Construction at Mandiri Tower Wijayakusuma Project, located at West Jakarta Residence. Contractor for Project Constructions is PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk is the biggest one of the national construction service companies, owned by Indonesia Country (BUMN). Has been established for sixty-one years contributing to national development activities, both for infrastructure works, bridges, toll roads, piers, dams, stadiums, buildings included Mandiri Tower Wijayakusuma Project which became the object of research in this Engineering Practice.

Along with developments in construction work in Indonesia, especially in building construction, it requires a careful planning and implementation process. The demands of this development make all construction service industry players improve their competence in the ability to manage the planning and implementation of a construction activity.

In the implementation of the Wijaya Kusuma Mandiri Tower Development Project, the basic principles have been applied Project Management Body of Knowledge (PMBOK). including Project understanding, Project management, Project relationships, programs, portfolios, operations management, Guidance components, Tailoring, Business documents and project management. In the management of the Wijaya Kusuma Mandiri Tower Development Project, it is regulated in Project Implementation Manual (BP3) and BIM Execution Plan (BEP). and has implemented a Building Information Modeling (BIM) system from the 3D dimension to the 7D dimension BIM, all of which are in accordance with the standards owned by PT. Adhi Karya (Persero) Tbk and in the implementation of this project, Value Engineering has been applied, namely the Decorative Marble work so that efficiency and benefits are obtained in terms of Cost, Time and K3L."

"Dunia kerja yang semakin dinamis mengharuskan para karyawan untuk bekerja melebihi ekspektasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior. Variabel penelitian ini adalah kepuasan kerja dari Spector (1997) dan organizational citizenship behavior dari Organ (2006). Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. Sampelnya adalah 33 orang karyawan tetap non-manajerial Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior.

---

An increasingly dynamic world of work require employees to work beyond the company's expectations. This study aims to analyze the influence of job satisfaction towards organizational citizenship behavior. The variables are job satisfaction from Spector (1997) and organizational citizenship behavior from Organ (2006). The method of the research is quantitative. The sampling method using questionnaire and analyzed by simple regression analysis. The sample are 33 permanent staff at construction division I PT Adhi Karya. The result indicate that job satisfaction has a significant influence on organizational citizenship behavior"

"Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko.Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi.Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work.In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk.FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects.Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kinerja Karyawan Divisi K3 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Variabel Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diukur dengan perencanaan, penerapan, audit, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, sedangkan variabel kinerja karyawan diukur dengan kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan pekerjaan, kerjasama, inisiatif, dapat dipercaya atau diandalkan, dan kualitas personal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan teknik Total Sampling terhadap karyawan divisi K3 PT. Adhi Karya yang berjumlah 35 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

---

This research aims to know the Influence of The Management System of Occupational Safety and Health Division Employee Performance Against K3 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Variable management system occupational safety and health (SMK3) measured by planning, implementing, auditing, certification, coaching and supervision, while the variable performance of employees is measured by the quality of work, the quantity of work, job knowledge, cooperation, initiative, can be trusted or relied upon, and the quality of the personal. This research used quantitative approach with survey method using the technique of Total Sampling of employees Division K3 PT Adhi Karya, which totaled 35 respondents. The results of this study indicates the Management system of occupational safety and health has a positive and significant impact on the performance of employees."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti apa yang tepat, dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, tinjauan-tinjauan teori para ahli, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tahunan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi objek penelitian......This thesis discusses the concept of the Whistleblowing System in the order of Good Corporate Governance applied to companies with the status of State-Owned Enterprises. The Whistleblowing System concept is then analyzed for its application to a number of commercial banks that have the status of a State-Owned Enterprise, and how this concept can affect the implementation of Good Corporate Governance as required for State-Owned Enterprises based on laws and regulations. So that it can be determined that the mechanism for implementing the Whistleblowing System concept is appropriate, and fulfills all the elements contained in the principles of Good Corporate Governance. This research was conducted by reviewing literature data, which includes laws and regulations, expert theoretical reviews, scientific journals and annual reports from several State-Owned Enterprises that are the object of research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi PT Askes (Persero) pada kondisi saat ini serta merencanakan strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. menggunakan sumber data sekunder PT Askes (Persero) . Analisa dengan menggunakan SPACE matrix menunjukan bahwa PT Askes (Persero) berada pada kuadran 2 atau kuadran agresive. Hasil dari IE Matrix menunjukan posisi PT Askes (Persero) saat ini berada pada kuadran 3 atau kuadran pertumbuhan. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan ekspansi dan bertumbuh dengan memaksimalkan kemampuan finansial dan kesempatan bersaing.

---

This study aims to determine the position of PT Askes (Persero) in the current condition and analyses the appropriate strategies related to current conditions. This is a descriptive study with qualitative and quantitative approaches, using secondary data sources from PT Askes (Persero). Analysis using the SPACE matrix shows that PT Askes (Persero) is in quadrant two or aggressive quadrant. Another analysis with IE Matrix showed PT Askes (Persero) are currently located in quadrant three or growth quadrant. The recommendation is to expand and grow with the ability of PT Askes (Persero) to maximize the financial and competitive opportunity."

"Seberapa besarnya pengaruh gooa corporare aovernance terhadap kinerja perusahaan? Apakah good corporate governance menyebabkan kinerja perusahaan menjadi baik dan meningkatkan keuntungan pula? Adakah data empiris yan mendukung pernyataan bahwa jika manajemen perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai nilai baku good corporate governance, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita agar tidak begitu saja menjadikan keberhasilan good corporate governance di sebuah perusahaan lain. Adalah sulit dimengerti bahwa sebuah kerangka nilai corporate governance yang sukses di satu perusahaaan akan secara taken for granted bisa sukses diterapkan di semua perusahaan. Keberhasilan corporate governance di sebuah perusahaan tentunya akan sangat tergantung pada factor eksternal dan internal suatu organisasi. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indononesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good corporate goveranance yang meliputi keadilan, keterbukaan akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan agar mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaanm Prinsip keterbukaan mengharuskan pengelolaan perusahaan dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerjam kepemilikan dan kepemimpinan dari sebuah perusahaan. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan dalam perusahaan mengenai informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Salah satu prinsip GCG dilakukan oleh PT. PGn adalah prisip keterbukaan. Peran Bapepam telah efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG terhadap perusahaan BUMN yang go public.

---

How big is the influence of corporate governance or. corporate performance? Does good corporate governance and result in better corporate performance and profit improvement as well? Are thre any proven evidence supporting statement if corporate management run the business according to standars value of good corporate governance then the corporate performance will be better and more profitable. This question reminds us make any analogism that success on the implementation of corporate governance in an organization will be as success as of that in other organization. It is hard to believe that one framework of corporate governance successes in an organization will success in all organizations as taken for granted. The success of corporate governance in an organization basically very much depends on external and internal fator of organization ultimately an organization ultimately on the professuonalisme of management at all levels in running their business. A causal factor of susceptibility o% the corporation inlndonesia to face economic turbulence is as weak implementation of good corporate governance which is consisiting of fairness, transparency, accountability and respobility. Those four prinsciples should be simultaneously applied in orderv to ger an optimum result on good corporate governance. The principle of transparency requires corporate governance to make sure that disclosure of accurate and precise information shall be done in relation to the material consisting of financial term and condition, performance, ownership and leadership of the corporation. The transparency is ultimates important to prevent fraud in financial information and the other information and the other information forwarding to investors or stakeholders."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan bagaimana menilai kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara ataukah kerugian perusahaan. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman secara teori hukum dari sudut pandang hukum keuangan publik terkait kerugian penyelenggaraan asuransi sosial oleh BUMN terkhusus PT Asabri (Persero) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Direksi. Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah dapat mengidentifikasi kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri (Persero), dapat menganalisis bentuk pertanggungjawaban Direksi PT Asabri (Persero) atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN, dan mengetahui kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara atau kerugian perusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penurunan keuangan PT Asabri (Persero) tidak didasarkan pada kriteria kerugian negara atau kerugian perusahaan sehingga, tidak dapat dikatakan suatu kerugian negara melainkan, suatu akibat risiko bisnis/perusahaan. Hal ini disebabkan tidak ada dasar yang jelas Direksi PT Asabri (Persero) telah merugikan negara atau perusahaan, maka dari itu bentuk pertanggungjawaban Direksi perlu untuk merujuk pada PMK No. 248/PMK.02/2016 dan diharapkan untuk menentukan suatu kerugian negara dengan menggunakan data yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak dengan asumsi atau spekulasi.

---

The problem in this study are what are the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri based on the Minister of Finance Regulation, then what is the form of the Board of Directors' responsibility for losses that occur in the management of SOEs based on the Minister of Finance Regulation, and how to assess losses in the activities of organizing SOE insurance included in state losses or corporate losses.The purpose of this study in general is to provide a theoretical understanding of law from a public finance law perspective regarding the disadvantages of implementing social insurance by BUMN, especially PT Asabri (Persero) in the management and accountability of the Board of Directors. The specific objectives in this thesis are to be able to identify the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri (Persero), to be able to analyze the form of accountability of the Directors of PT Asabri (Persero) for losses that occur in the management of SOEs, and to find out losses in the activities of organizing BUMN insurance, including in state losses or company losses. The form of research used is juridical-normative research and the type of research used is descriptive-analytic. The results of this study are that the decline in the finances of PT Asabri (Persero) is not based on the criteria for state losses or company losses, so that it cannot be said that it is a state loss, but rather a result of business/company risk. This is because there is no clear basis for the Directors of PT Asabri (Persero) having harmed the state or the company, therefore the form of accountability for the Directors needs to refer to PMK No. 248/PMK.02/2016 and it is expected to determine a state loss using real and definite data, not assuming or speculating."

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."