Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya minyak dan gas alam. Seharusnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya rakyat Indonesia tidak juga sejahtera walaupun melimpahnya sumber daya minyak dan gas alam tersebut. Penelitian ini studi kasus kebudayaan korupsi, pendekatan metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini etnografi, subjek penelitian para aktor pada habitus korupsi. Teknik pengelolahan data; metode wawancara dari informan secara struktur, metode pengelolahan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik analisis data memilah-milahnya menjadi satuan, mensintesiskannya. Hasil penelitian tampak dengan jelas bahwa korupsi pengelolahan sumber daya migas di Indonesia telah terbentuk membudaya, Hal tersebut mendukung dan memperkuat dugaan tentang telah membudayanya korupsi di Indonesia, karena transmisi dan struktur lembaga serta induvidu yang korup. Transmisi budaya korupsi dalam pengelelohan sumber daya migas di Indonesia diawali dengan transmisi budaya penyalahgunaan kekuasaan (culture of abuse of power) kecendurungan melakukan korupsi sebagai perilaku dilakukan oleh siapa saja, karena adanya konflik kepentingan terutama pelakunya para pemegang kekuasaan dan kewenangan, habibtus proses mendapatkan kekuasaan dan kewenangan di lembaga negara dan lembaga badan usaha milik negara (BUMN) dalam hal ini Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia yang dipenuhi dengan mekanisme transaksional dalam setiap momen transisi, telah menyeret proses pemerintahan ke dalam pusaran korupsi. Para aktor korupsi disebabkan kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap gaya hidup yang mewah merupakan akar dari kejahatan. Saran peneliti, mensolisasikan kepada seluruh komponen bangsa melakukan shame culture dan pembatasan diskresi kepada para birokrat, eksekutif dan legislatif sebagai pejabat publik, serta diperlukan kontrol sosial kepada pejabat publik di lembaga negara sebagai chek and balance secara independent.

---

This dissertation research analyzes the phenomenon of the transmission of the culture of corruption in the management of oil and natural gas resources in Indonesia, since it was managed by Permina then became Pertamina and currently PT. Pertamina, Tbk, is marked by a culture of corruption. The problem of this research is that Indonesia is equipped with abundant natural resources, including oil and natural gas resources. The oil and natural gas resources should be controlled by the state for the greatest prosperity of the people. In fact the Indonesian people are also not prosperous despite the abundance of oil and natural gas resources. This research is a case study of the culture of corruption, a qualitative research method approach. This type of research is ethnographic, the research subject of the actors in the habit of corruption. Data processing techniques; structured interview method of informants, data processing methods used to trace historical data, data analysis techniques to sort them into units, synthesize them. The results of the study clearly show that corruption in the management of oil and gas resources in Indonesia has been cultured. This supports and strengthens allegations about the culture of corruption in Indonesia, due to the transmission and structure of corrupt institutions and individuals. The transmission of a culture of corruption in the misappropriation of oil and gas resources in Indonesia begins with the transmission of a culture of abuse of power that tends to commit corruption as a behavior carried out by anyone, due to conflicts of interest, especially the perpetrators of power and authority, habibtus of the process of gaining power and authority in state institutions and state-owned enterprises (BUMN), in this case the Management of Oil and Natural Gas Resources in Indonesia, which is filled with transactional mechanisms in every moment of transition, has dragged the government process into a vortex of corruption. Corrupt actors are due to their love of money, love for a luxurious lifestyle is the root of crime. Researcher's suggestion is to symbolize all components of the nation to carry out a share culture and limit discretion to the bureaucrats, executives and legislatures as public officials, and social control is needed for public officials in state institutions as independent checks and balances."

"Dalam upaya pemberantasan korupsi terkandung makna tindakan yang holistic untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya strategis pemberantasan korupsi dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan adanya pengaruh positif antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap upaya pengendalian korupsi, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hubungan terbalik dimana potensi TIK dapat digunakan untuk memfasilitasi praktik korupsi.  Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan internet, penggunaan telepon seluler dan e-government sebagai representasi TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada tingkat kabupaten kota di Indonesia. Dengan menggunakan regresi panel fixed effect, hasil penelitian membuktikan bahwa TIK berpengaruh positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi tingkat kabupaten/kota di Indonesia, namun kontribusinya kecil. Ditemukan juga perbedaan pengaruh TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Jawa dan Luar Jawa, TIK berpengaruh signifikan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa tetapi tidak signifikan untuk kabupaten/kota di Luar Jawa.

---

In efforts to eradicate corruption, there is a holistic meaning of action to prevent and overcome corruption, as well as space for community participation based on applicable laws and regulations. Strategic efforts to eradicate corruption can be further enhanced by improving public access to information. Several previous studies have shown that there is a positive influence between information and communication technology (ICT) on efforts to control corruption, but there is also research showing an inverse relationship where the potential of ICT can be used to facilitate corruption. This study was conducted to examine the effect of the use of the internet, the use of cell phones and e-government as a representation of ICT development on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia. By using fixed effect panel regression, the research results prove that ICT has a positive effect on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia, but its contribution is low. It was also found that there were differences in the influence of ICT on the performance of eradicating corruption in Java and outside Java. ICT had a significant effect for districts/cities on the island of Java but not significantly for districts/cities outside Java."

"Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, putusan MK No. 76/PUU-XII/2011 memutuskan kembali adanya keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kerangka perspektif pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adanya perbedaan perlakuan antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Selain itu, adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, menandakan adanya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat Mahkamah terhadap hal yang sama yaitu dengan adanya persetujuan tertulis dari Presiden menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia

---

This thesis discusses the differences in treatment concerning the written consent of the President in the process of inquiry and investigation of corruption among regional heads and / or deputy regional head and members of Parliament. This distinction is based on the decision of the Constitutional Court No. 73 / PUU-IX / 2011, which eliminates the need for written consent for the President of the regional heads and / or deputy regional head who is suspected of committing corruption. While the Constitutional Court decision No. 76 / PUU-XII in 2011 decided to return this requirement for written consent for the President of the House members who are suspected of corruption. This study is a qualitative research framework library perspective. Based on the results obtained, the difference in treatment between the head region and / or the deputy head of the region with members of Parliament who is suspected of committing corruption, contrary to the principle of equality before the law. In addition, the express written consent of the President in the process of inquiry and investigation conducted by the judicial authorities indicate the intervention of the judiciary is independent. The results also showed inconsistencies with the Constitutional Court regarding the Court's opinion on the same thing is with the express written consent of the President hamper the process of eradicating corruption in Indonesia."

"Kasus tindak pidana korupsi yang dialami di PT ASABRI (Persero) tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa ikut terseret dalam kasus tersebut. Perlunya aturan yang menjamin perlindungan pemegang saham agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Perlindungan hukum pemegang saham publik yang rekening efeknya dirampas untuk negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia hanya sebatas Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengembalian hak dari pihak ketiga beriktikad baik. Aturan tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum pemegang saham publik dimaksud sekalipun termasuk kategori pihak ketiga beriktikad baik, karena hanya mengatur penggembalaannya tidak mengatur kompensasi yang dapat diajukan sebagai akibat pemegang saham publik tidak bisa menikmati aset yang dirampas oleh negara, maka dari itu perlindungan hukum yang ideal di masa mendatang harus diatur mengenai hak pemegang saham publik untuk meminta kompensasi kepada negara sebagai akibat tidak bisa menikmatinya. Sehingga kepentingan perlindungan pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di PT ASABRI (Persero) dapat terjamin kepastian hukumnya.

---

The corruption case that occurred at PT ASABRI (Persero) not only gave criminal sanctions to the defendants, but public shareholders who had nothing to do with the defendants were also dragged into the case. The need for rules that guarantee the protection of shareholders so that they are not harmed by any party. This study uses doctrinal research methods. Legal protection for public shareholders whose securities accounts have been confiscated for the state as a result of criminal acts of corruption currently regulated in regulations in force in Indonesia is only limited to Article 19 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes which regulates the return of rights from third parties with good intentions. This regulation does not yet accommodate the legal protection of the intended public shareholders even though they are included in the category of third parties with good intentions, because they only regulate their stewardship, they do not regulate compensation that can be submitted as a result of public shareholders not being able to enjoy assets confiscated by the state, therefore the ideal legal protection in the future must be regulated regarding the rights of public shareholders to ask for compensation from the state as a result of not being able to enjoy it. So that the interests of protecting public shareholders who have nothing to do with the defendant in the criminal act of corruption that occurred at PT ASABRI (Persero) can be guaranteed legal certainty."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."

"Pengendalian tuberculosis (TB) telah dilaksanakan di UPT

Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Cipinang

adalah salah satunya, tapi pelaksanaannya masih menemui hambatan seperti

overkapasitas, keterbatasan anggaran, serta hambatan dalam hal koordinasi serta

kolaborasi antar sektor yang terlibat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini

adalah menganalisis implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas I

Cipinang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teori

implementasi kebijakan publik dari Grindle dan Mazmanian dan Sabatier yang

akan digabungkan dengan teori whole of government dari Colgan et al. sehingga

diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara rancangan dengan implementasi

kebijakan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan teknik

pengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian

menunjukkan implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Kelas I Cipinang

tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan karena rancangan dari

kebijakan ini yaitu meningkatkan kualitas hidup WBP yang diindikasikan dengan

menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB tidak tercapai. Faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah faktor kebijakan dan organisasi

dan lingkungan. Oleh karena itu rekomendasi dari penelitian ini adalah pembuatan

perjanjian kerjasama antar pihak-pihak yang terlibat dan kesepakatan

interoperabilitas sistem informasi. Selain itu perlu ada keterlibatan dari keluarga

WBP penderita TB selama proses pengobatan

---

Tuberculosis control has been implemented in Indonesia’s prisons.

Cipinang Prison Class I Jakarta is one of them, but its implementation still

encounters obstacles such as overcapacity, budget, also coordination and

collaboration between the sectors involved. The purpose of this study is to analyze

the implementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison and the

factors that influence it using public policy implementation theory by Grindle and

Mazmanian and Sabatier which will be combined with whole of government

theory from Colgan et al. to see wheter there is suitability between the design and

implementation of the policy. This study used post positivism method and data

were collected by interviews and literature study. The results showed that the

implementation of TB control policies in Cipinang Class I Prison was not match

with the design of the policy because the design of this policy was not achieved.

Factors that influence the implementation of this policy are ability of statute to

structure implementation and nonstatutory variables. Therefore it is necessary to

make agreement between the parties involved, including an agreement on the

interoperability of information system. In the TB treatment process, family

involvement is also key factor in the success of treatment"

"Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan pada informan terpilih meliputi kepala dinas kesehatan, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala sub bagian umum, program, dan informasi, pengelola program malaria di dinas kesehatan, kepala puskesmas dan pengelola program malaria puskesmas di wilayah Kabupaten Jayapura. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2022 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan telaah dokumen sebagai sumber data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan sistem dalam menilai input yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, sarana, dan perundangan. Pada proses adalah bagaimana penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan peningkatan sumber daya manusia serta untuk output yaitu angka API, SPR, dan ABER di Kabupaten Jayapura. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 dengan angka API adalah 100‰, SPR 24% dan ABER dibawah 10%. Hal-hal yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM yang belum memenuhi standar, ketersediaan dana yang belum memadai, dan manajemen sarana yang belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat.

---

Malaria is still a health threat to half the world's population, including in Indonesia where in 2020 the number of malaria cases reached 226,364 cases and 96% of these cases came from Papua Province. Jayapura Regency itself was ranked the fourth most malaria case in Papua Province in 2016 with 29,044 cases. This study aims to evaluate the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency in 2021. The study used a qualitative type of research method with a study case approach, conducted on selected informants including the Head of the Health Office, Head of the P2P Division, Head of HHR Division, Head of the General, Program and Information Sub-Section, Program Manager of Malaria in Health Office, Head of Puskesmas and Program Manager of Malaria in Puskesmas in Jayapura Regency. Data collection was carried out in February - March 2022 using in-depth interviews as the primary data source and document study as a secondary data source. Researchers use a systems approach in assessing inputs consisting of human resources, funds, facilities, and legislation. The process is how to find and treat patients, prevention and control of risk factors, epidemiological surveillance and outbreak control, improving information and education communication (IEC) and increasing human resources as well as for output, namely the number of API, SPR, and ABER in Jayapura Regency. It was found that the implementation of the malaria elimination program did not succeed in achieving the target of the control intensification stage that had been set out in the Guidelines for Malaria Control towards Elimination in 2030 in Jayapura Regency in Jayapura Regency Regulation number 44 year 2017 with API number is 100‰, SPR 24% and ABER below 10%. The things that become obstacles are human resources competencies that do not meet the standards, inadequate funding availability, and non-optimal management of facilities. It can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency has been implemented but has not been optimal. It is recommended that the regional government of Jayapura Regency can make the malaria elimination program a budget priority in the Jayapura Regency RREB. In addition, cross-sectoral collaboration that is incorporated in the Malaria Center needs to be reactivated and formulate Regional Action Plans (RAP) and and partnering with global funds, Unicef, NGOs, TNI, Polri, professional organizations and community leaders."

"Pemantauan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu secara Pasif Case Detection (PCD) saat ini data laporan malaria dari Kabupaten/Kota diinput ulang yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputannya sehingga akurasi data kurang baik dan laporan terlambat disampaikan. Pada evaluasi program malaria di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan untuk output laporan dan ringkasan data untuk pendukung keputusan dibuat manual masing-masing bagian sehingga lama tersedia untuk disajikan dan perlu tatap muka untuk konfirmasi dan pemutahiran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan pada program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi prioritas masalah utama dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian data malaria. Menyediakan data malaria yang berkesinambungan dan lengkap agar dapat digunakan untuk pendukung keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengembangan perancangan sistem menggunakan SDLC (System Development Live Cycle). Informan pada penelitian ini adalah pengelola malaria yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan petugas monev malaria Kabupaten, puskesmas. Sampel diambil dengan menggunakan metode Kecukupan (Adequasi). Tahun 2013 kelengkapan laporan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 100%, sedangkan ketepatan pengiriman laporan 80%. (Profil Dinkes Provinsi Bengkulu, 2013).

---

Monitoring malaria program in Bengkulu Provincial Health Office in Passive Case Detection (PCD) current malaria report data from the District / City inputted again which can cause inconsistencies in input so the accuracy of the data is less good and the report was late to delivery. In the evaluation of malaria programs in the Department of Health which is the case for the output reports and summaries of data for decision support created manually each piece is so long and need to be available for face-to-face served to confirm and update the data.

This study aims to analyze the system that has been running on the malaria program in Bengkulu Provincial Health Office, identify priority problems in recording and reporting major, processing, presentation, identify the needs of users in recording and reporting, processing, data presentation malaria. Malaria data provide continuous and complete in order to be used for decision support.

This study used a qualitative method to method development system design using SDLC (System Development Live Cycle). Informants in this study is the management of malaria in Bengkulu Provincial Health Office and District malaria monitoring and evaluation officer, a health center. Samples were taken using the method Sufficiency (Adequasi). In 2013 the completeness of reporting of malaria programs in Bengkulu Province Health Depeartement 100%, while 80% report delivery accuracy (Bengkulu Provincial Health Office, 2013)."

"Latar Belakang: Sejak tahun 1993, WHO menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan global bagi kemanusiaan. Walaupun strategi DOTS telah terbukti sangat efektif untuk pengendalian TB, tetapi beban penyakit TB di masyarakat masih sangat tinggi. Dengan berbagai kemajuan yang dicapai sejak tahun 2003, diperkirakan masih terdapat sekitar 9,5 juta kasus baru TB, dan sekitar 0,5 juta orang meninggal akibat TB diseluruh dunia. Jumlah penderita TB di pabrik sepatu PT X di Balaraja pada Januari 2012 sebanyak 17 orang karyawan yang menderita TB, sedangkan data sampai Juni 2013 didapatkan total jumlah penderita TB di PT X sebanyak 29 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab jumlah penderita TB di Indonesia yang mulai menurun, sedangkan di PT X jumlah penderita TB meningkat.Metode: Penelitian ini menggunakan evaluasi program dengan pendekatan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang sudah ada diperusahaan yang berada dibagian HR (Human Resource), dan dari klinik perusahaan.Hasil: Didapatkan beberapa prioritas jalan keluar yaitu pengadaan PMO (Pengawas Minum Obat), edukasi, kebijakan manajeman dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD.Kesimpulan: Program TB di PT X masih kurang, sehingga didapatkan empat prioritas pemecahan masalah agar jumlah penderita TB di PT X tidak meningkat. Prioritas terpenting yaitu adanya Pengawas Minum Obat dan diikuti oleh edukasi untuk pekerja bagian produksi dan diikuti oleh kebijakan manajemen dan kepatuhan dan pengawasan penggunaan APD

---

Background: Since 1993, the WHO declared that TB is a global emergency for humanity. Although the DOTS strategy has proven highly effective for the control of TB, but the burden of TB disease in the community is still very high. With the advances achieved since 2003, it is estimated there are approximately 9.5 million new cases of TB, and about 0.5 million people died from TB worldwide. Number of patients with TB in the shoe factory PT X in Balaraja in January 2012 as many as 17 employees who suffer from TB, while the data until June 2013 obtained the total number of TB patients in PT X by 29 people. It is critical because the number of TB patients in Indonesia are starting to decline, whereas in PT X number of people with TB increased.

Methods: This study uses a systems approach to program evaluation. Data collected through the existing secondary data that the company is at the HR (Human Resource), and from the company clinic.

Results: Got some way out that procurement priorities PMO (Supervisory Drink Drugs), education, policy and compliance management and monitoring of the use Personal Protective equipment

Conclusion: TB program in PT X is still lacking, so we get four priorities problem solving that the number of TB patients in PT X is not improved. That is the most important priority Drinking and Drugs Supervisory followed by education for production workers and followed by management and compliance policies and monitoring the use of personal protective equipment."