Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, putusan MK No. 76/PUU-XII/2011 memutuskan kembali adanya keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kerangka perspektif pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adanya perbedaan perlakuan antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Selain itu, adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, menandakan adanya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat Mahkamah terhadap hal yang sama yaitu dengan adanya persetujuan tertulis dari Presiden menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia

---

This thesis discusses the differences in treatment concerning the written consent of the President in the process of inquiry and investigation of corruption among regional heads and / or deputy regional head and members of Parliament. This distinction is based on the decision of the Constitutional Court No. 73 / PUU-IX / 2011, which eliminates the need for written consent for the President of the regional heads and / or deputy regional head who is suspected of committing corruption. While the Constitutional Court decision No. 76 / PUU-XII in 2011 decided to return this requirement for written consent for the President of the House members who are suspected of corruption. This study is a qualitative research framework library perspective. Based on the results obtained, the difference in treatment between the head region and / or the deputy head of the region with members of Parliament who is suspected of committing corruption, contrary to the principle of equality before the law. In addition, the express written consent of the President in the process of inquiry and investigation conducted by the judicial authorities indicate the intervention of the judiciary is independent. The results also showed inconsistencies with the Constitutional Court regarding the Court's opinion on the same thing is with the express written consent of the President hamper the process of eradicating corruption in Indonesia.