Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bloomberg adalah salah satu aplikasi untuk mengetahui proses penghitungan harga aktual dan diagram keuntungan dari sebuah strategi derivatif. Tugas akhir ini membahas penghitungan harga aktual option, menginterpretasikan kurva forward mata uang, menghitung implied volatility dari nilai tukar mata uang, serta membahas indeks SKEW.

---

Bloomberg is an application used by financial industry professionals to price derivative instruments and construct profitability diagrams of various derivative strategies. This final paper is discussing the features available on Bloomberg Terminal such as pricing options, interpreting currency forward, calculating implied volatility of currency exchanges and SKEW indexes."

"Penggunaan sekuritas derivatif sebagai investasi di pasar modal telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. salah satu contoh sekuritas derivatif adalah opsi. Karena adanya kendala eksekusi awal, solusi analitik untuk perhitungan harga opsi put Amerika sulit untuk ..."

"Dalam setiap tindakan pasti ada resikonya, begitu juga dalam investasi saham. Resiko yang terjadi disebabkan oleh adanya fluktuasi. Untuk mengurangi resiko tersebut maka muncullah sekuritas derivatif. Salah satu sekuritas derivatif adalah opsi put Amerika. Ciri penting dari opsi put Amerika adalah pemegang opsi akan mempunyai hak untuk menjual saham yang harganya lebih mahal dari harga pasar, sebelum atau pada saat jatuh tempo. Karena adanya ciri-ciri tersebut, maka penentuan harga opsi merupakan suatu hal yang penting dalam perdagangan opsi. Salah satu model untuk menentukan harga opsi adalah pertidaksamaan diferensial parsial Black-Scholes yang sulit dicari solusi analitiknya. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana mengaproksimasi harga opsi put Amerika dengan mengunakan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Hasil implementasi menunjukkan bahwa harga saham saat penjualan opsi mempengaruhi harga opsi dan metode Gauss-Seidel lebih cepat konvergen ke solusi aproksimasi harga opsi put Amerika jika dibandingkan dengan metode Jacobi. "

"Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan melakukan perbandingan hukum. Latar belakang penelitian ini adalah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditemukan adanya keterbatasan untuk mengajukan gugatan derivatif yang merupakan salah satu perlindungan hukum bagi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Sedangkan sebagai perbandingan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu pengaturan dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura 1994 dan Undang-Undang Perusahaan Jepang 2005, dalam penelitian ini ditemukan aspek-aspek tertentu dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura 1994 dan Undang-Undang Perusahaan Jepang 2005 yang mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang saham, meliputi akses yang luas kepada seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan derivatif, memberikan perlindungan terhadap Perseroan dengan menjadikan gugatan derivatif sebagai upaya hukum terakhir guna menjaga kestabilan Perseroan, dan memberikan perlindungan terhadap Perseroan dari itikad buruk pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif.

---

This undergraduate thesis is a normative juridical scientific work, that is a study conducted through literature by doing comparative study of law. The background of this research is that in Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, it is found limitations to file derivative action which is one of the legal protections for shareholders, especially minority shareholders. Meanwhile, as a comparison from other legislations, i.e. the regulation in the Singapore Company Act 1994 and the Japan Company Act 2005, in this study it is found certain aspects in the Singapore Company Act 1994 and the Japan Company Act 2005 which are able to bring about justice and legal certainty for shareholders, including extensive access to all shareholders, especially minority shareholders to file derivative action, to provide protection against the Companies by making a derivative action as the last legal effort to maintain the stability of the Companies, and to provide protection against the Companies from bad faith of shareholders filing the derivative action."

"Penelitian ini menganalisis secara empiris pengaruh dari penggunaan lindung nilai dengan menggunakan instrument derivatif terhadap risiko dan nilai perusahaan dari tahun 2010-2015. Peneliti membagi perusahaan kedalam 2 kelompok yaitu perusahaan pengguna dan perusahaan bukan pengguna. Penelitian ini berusaha mengkontrol selection bias yang muncul dengan mencocokkan perusahaan pengguna dan bukan pengguna berdasarkan propensity score. Propensity score ditentukan berdasarkan nilai estimasi variabel-variabel yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menggunakan lindung nilai. Pencocokkan dilakukan dengan menggunakan teknik nearest neighbor dan membandingkan volatilitas arus kas, volatilitas pengembalian saham, dan nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perusahaan yang menggunakan lindung nilai memiliki volatilitas arus kan yang rendah. Namun, tidak mempengaruhi volatilitas pengembalian saham dan nilai perusahaan.

---

Using 274 firm which listed in Indonesia Stock Exchange, this study empirically analyze the effect of derivatives on firm risk and value from 2010 2015. The firm are divided into 2 categories, hedgers user and nonhedgers nonuser. This study control for selection bias by matching users and nonusers on the basis of their propensity score. Propensity score was estimated from variables which expected influencing firm to use derivatives. After the propensity score are estimated, we match a user to the nonuser group using nearest neighbor technique and compare the standard deviation of cashflow, standard deviation of stock return, and firm value from both sample group. The result of the study finds strong evidence that hedging reduces cashflow volatility. However, hedging does not effect stock return volatility and firm value."

"Pada tahun 2009, negara-negara anggota ASEAN menyepakati ASEAN Comprehensive Investment Agreement untuk mengakomodasi arus investasi yang daat mendukung dan memastikan perkembangan dari ekonomi negara-negara di ASEAN sehubungan dengan integrasi ASEAN. Berdasarkan Pasal 26 ACIA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN, salah satunya adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap kebijakan investasi. UNCTAD, melalui Investment Policy Framework for Sustainable Development, memberikan panduan kepada negara-negara dalam menyusun kebijakan investasi. Salah satu rekomendasi UNCTAD dalam Investment Policy Framework for Sustainable Development adalah agar negara-negara mengadopsi prinsip corporate governance yang telah diakui secara internasional ke dalam hukum perseroan atau hukum dagangnya. Dalam hal ini, UNCTAD menyatakan bahwa OECD Principle of Corporate Governance dapat menjadi rujukan. Salah satu prinsip dalam OECD Principle of Corporate Governance adalah perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan melalui mekanisme gugatan derivatif dan gugatan derivatif multiple. Oleh karena itu gugatan derivatif sebagai salah satu aspek dari corporate governance merupakan salah satu kebijakan investasi, dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan harmonisasi dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Tesis ini akan membandingkan pengaturan gugatan derivatif di empat negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia, dan menguraikan bagaimana seharusnya harmonisasi pengaturan gugatan derivatif di ASEAN. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan gugatan derivatif di Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia memiliki persamaan namun juga perbedaan. Harmonisasi pengaturan gugatan derivatif dapat dilakukan dengan metode unifikasi prinsip-prinsip hukum, menggunakan instrumen soft law dan diinisiasi oleh Council of ASEAN Chief Justice.

---

In 2009, ASEAN member states agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (“ACIA”) to accommodate investment flows that can support and ensure the economic development of ASEAN member states in relation to ASEAN integration. Based on Article 26 of the ACIA, ASEAN member states have agreed to increase ASEAN economic integration, by way of harmonisation of investment policies. In this regard, UNCTAD, through the Investment Policy Framework for Sustainable Development, provides guidance to countries in formulating investment policies. One of UNCTAD's recommendations in the Investment Policy Framework for Sustainable Development is for countries to adopt internationally recognized corporate governance principles into their corporate law or commercial law. In this case, UNCTAD stated that the OECD Principles of Corporate Governance can be used as a reference. One of the principles in the OECD Principles of Corporate Governance is the protection of minority shareholders by way of derivative action and multiple derivative action. Therefore, derivative action as an aspect of corporate governance which is an aspect of investment policies, and therefore can be considered for harmonization in the context of ASEAN economic integration. This Thesis will compare the derivative action arrangements in four ASEAN countries, namely Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia, and describe how the harmonization of derivative lawsuit arrangements in ASEAN should be. The conclusion of this research is that derivative action arrangements in Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia have similarities but also differences. The harmonization of derivative action arrangements can be done by using the method of unification of legal principles, using soft law instruments and initiated by the Council of ASEAN Chief Justice."

"This text offers advanced undergraduates, MBA students and executives the theory and practical tools needed to price and hedge derivatives in the professional marketplace."

"Tesis ini membahas mengenai fenomena pembatalan perjanjian transaksi derivatif di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan studi kasus beberapa putusan yaitu Putusan Nomor 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, dan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Selain itu, tesis ini juga membahas pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko permbatalan perjanjian transaksi derivatif. Penelitian ini menyarankan agar para pihak, bank dan nasabah, dalam membuat perjanjian transaksi derivatif seyogyanya menggunakan jasa Notaris untuk membuat perjanjian transaksi derivatif dalam bentuk akta otentik (akta Notaris) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak sulit menemukan celah untuk mendalilkan bahwa ia tidak mengakui dan/atau tidak mengetahui perjanjian yang dibuatnya.

---

The goal of this paper is to analyse the annulment of derivative transaction agreements in Indonesia using several case studies such as Decision No. 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, Decision No. 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.SLT, and Decision No. 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Moreover, it will also discuss the importance of Notary in the process of making derivative agreements. In order to make foolproof agreements, both parties, bank and costumer, are advised to make use of the Notary's services to ensure that the derrivative transaction agreement is recognized as an 'authentic act'. With an authentic act ('Notary Act'), the risks of derivative transactions can be reduced. Since it becomes more difficult for both parties to find loopholes and disavow the related agreements that they have signed."