Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi perubahan kebijakan fasilitas PPN kepada Penerbangan Angkutan Niaga Nasional dan menganalisis perbedaan perlakuan antara sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri dilihat dari asas netralitas. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder.  Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam dan sumber data relevan lainnya, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari  jurnal,  buku,  dan sumber penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan fasilitas PPN untuk memberikan kemudahan dalam bisnis  perusahaan penerbangan  dan mengikuti perkembangan industri. Adanya perbedaan perlakuan dalam transaksi pemanfaatan sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri yang menyebabkan tidak sesuai dengan asas netralitas.

---

This study aimed to determine the justification of VAT facility policy changes to the National Commercial Transport Aviation and analyze the difference between the treatment of domestic aircraft lease and foreign aircraft leases be observed from the principle of neutrality. The research approach used qualitative technique with descriptive purpose. Data collected using primary and secondary data. Primary data used are the results of in-depth interviews and other relevant data sources, while secondary data collected comes from journals, books, and other research sources. The results showed that the VAT facility policy changes to provide convenience to airlines in business and follow industry development. There are differences treatment of transactions in the utilization of domestic aircraft leases and foreign aircraft leases that caused it isn’t accordance with the principle of neutrality"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"Ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan merupakan masalah di dunia, tenaga kesehatan cenderung di daerah perkotaan, metoda penelitian adalah kualitatif serta dilakukan triangulasi dan analisis isi. Kabupaten Bogor memberikan insentif material dan non material bagi tenaga kesehatan dalam penelitian menunjukan insentif bukan merupakan satu-satunya faktor yang membuat tenaga kesehatan untuk bertahan ada hal yang mempengaruhi yaitu faktor personal dari tenaga kesehatan seperti tempat tinggal yang dekat dengan tempat pekerjaan, mencintai pekerjaannya dan faktor lainnya adalah kebebasan untuk mengembangkan diri sehingga dapat berinovasi dan berkreasi, penghargaan kepada tenaga kesehatan juga merupakan hal yang penting.

---

Availability and spread of health workers is a problem in the world, health workers tend to be in urban areas, the research method is qualitative and carried out triangulation and content analysis. Bogor regency provide material and non material incentives for health workers in the study showed incentives are not the only factor that makes health workers to stay there are things that affect the health of the personal factors such as living close to the place of work, loves his work and the factors another is the freedom to develop themselves so that they can innovate and be creative, awards to health professionals is also an important."

"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

---

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas transaksi pemanfaatan produk digital dari luar daerah pabean dalam transaksi B2C yang menggunakan mekanisme customer collection/reverse charge. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan regulasi Goods and Services Tax (GST) di Australia dijadikan dasar komparasi untuk dapat menentukan desain kebijakan administrasi dalam mengatasi kesulitan pengadministrasian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikomparasikan, regulasi PPN di Indonesia dengan GST di Australia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pengadministrasiannya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pihak penyedia produk digital dari luar negeri di masing-masing negara agar dapat melakukan pemungutan PPN/GST, definisi yang jelas mengenai termasuk kemana produk digital ini, dan juga tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang atas transaksi ini di Australia yang menekankan kepada supplier collection. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil komparasi tersebut adalah dengan membuat mekanisme pendaftaran baru untuk pihak penyedia produk digital dari luar Indonesia agar dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari konsumen akhir dengan cara disimplifikasikan mekanisme pendaftaran serta kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThe rapid development of technology nowadays resulting in a product which has no physical form whatsoever called digital product that can be transacted across countries with end users can easily utilize those products via internet in business-to-consumer (B2C) transaction. This research discusses about the difficulty in administrating the collection of Value Added Tax (VAT) in Indonesia in regards with the destination principle for digital product supplies from overseas in B2C transaction that currently using the customer collection/reverse charge mechanism. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. Regulation comparison between VAT in Indonesia and Goods and Services Tax (GST) in Australia is set to be the basis in determining the policy design to address the difficulty that is mentioned. The result from this research shows that in terms of regulation comparison, there are significant differences in how both countries administer the collection of VAT/GST. Those differences are the provision regarding the registration for foreign suppliers of digital products to collect VAT/GST, clear definition regarding which categories these digital supplies belong to, and the procedures to collect and report the VAT/GST payable in this transaction with Australia using the supplier collection mechanism to administer that. Policy design based on that comparison is that Indonesia needs to create new registration system for foreign suppliers of digital products so they could collect VAT from their end users consumers for this transaction with simplified mechanism for both registration and their fulfilment of tax obligations."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri.Tujuan penelitian adalah menganalisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literature dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan video gim digital dari luar negeri dipersamakan dengan video gim konvensional. Subjek pajak atas penyerahan video gim dari luar negeri adalah pembeli video gim itu sendiri. Objek pajak atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah video gim digital yang diserahkan, sebagai barang yang dianggap sebagai objek PPN. Tempat terutangnya PPN atas penyerahan video gim digital dari luar negeri adalah di Indonesia sebagai Negara pengimpor, sedangkan saat terutangnya PPN adalah saat diunduh oleh pembeli. Namun masih sulit untuk memungut PPN atas penyerahan tersebut, karena membutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk memungut"

"Penelitian ini membahas mengenai dibutuhkannya kebijakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tetes tebu untuk mendukung kebijakan energi nasional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang kondusif untuk industri konversi energi seperti bioetanol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menalisis kebijakan PPN atas penyerahan tetes tebu ditinjau dari prinsip evaluasi kebijakan pajak yang baik, alasan diperlukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN dan hambatan yang ditemukan dan upaya mengatasinya dalam pemberian kebijakan fasilitas PPN atas penyerahan tetes tebu, serta menjelaskan pengalaman Brasil dalam mengembangkan bioetanol dari tebu. Hasil penelitian ini menyimpulkan, untuk mencapai kebijakan energi nasional maka diperlukan adanya pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas penyerahan tetes tebu.

---

This research discusses the need of Value Added Tax VAT incentive policy on molasses in supporting the national energy policy. That is because the absence of any conducive VAT policy to energy conversion industries such as bioethanol. This research conducted by a qualitative descriptive approach with literature review and field research as data collection techniques. The purpose of this research are to describe and analyze the VAT policy on molasses in terms of the principle of good tax policy evaluation, reasons why the state needs VAT exemption as facility and the existing barriers and ways to overcome those barriers in order to exempt molasses from tax under VAT, and also describe the experience that Brazil has in developing bioethanol made from sugarcane. The result of this research conclude that in order to achieve the national energy policy, the state needs the VAT exemption as an incentive or facility of VAT policy on molasses."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."