Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The COVID-19 pandemic has exposed an emergency of prejudice and savagery via social media by traditional ‘patriots’ in India. Meta, Twitter, and Instagram have turned into digital spaces full of deception about the pandemic. Hindu Instagram accounts such as @Hindu_secrets and @Hindu_he_hum have been unwavering and dedicated in spreading Islamophobic crusades by utilizing the COVID-19 pandemic. This has opened doors for hatred directed at Muslim people in India. This study situates itself inside the system of Stuart Hall's encoding and translating hypothesis to reveal the visual and printed codes used to make shameful and obtrusive generalizations that dehumanize and slander specific networks utilizing social media platforms. This is an explorative request that took part through a semiotic examination of the Instagram accounts of @Hindu_secrets and @Hindu_he_hum. The review tracked down encoded generalizations of danger in the utilization of variety, strict designs, garments, and other actual markers of social character in producing Islamophobic content. COVID-19 was depicted to as having Islamic parentage in the images; consequently, it depicted the Muslim people group as sustaining and deliberately spreading the infection across India and abroad."

"Indonesia responds to the urgency of the threat of food crisis by developing national food estate. According to reports released by FAO and United Nations, the Covid-19 pandemic has the potential to threaten more than 50 million people towards extreme poverty. This has an impact on the global food crisis that threatens other countries if they do not take the right steps immediately. Food crisis is one of the non-traditional threats because it has significant impact on lives of many people in a country. Non-traditional threats are defined as security threats that hit a country non-militarily, it can be in the form of issues of climate change, economy, limited resources, disease outbreaks, or food security. Food security can be achieved when access to food can be easily achieved by all elements of society and meets the domestic needs. However, when access to food cannot be easily accessed by public, it creates a potential for a food crisis. This is because food is the primary need of every individual which must be fulfilled at any time so it is a national security issue. Through these problems, the availability of national food security must be guaranteed by the government. Along with high population growth and a pandemic outbreak, national food security and stability is on the verge of limitations. This article aims to explain the development of food estate as Indonesia’s strategy in facing the threat of food crisis in the next few years. This research used qualitative analysis method to understand the urgency of the development of food estate as a way for Indonesia to face the threat of food crisis by using the theory of threats, food security, and food estate. In this case, Jokowi responded to the threat of the food crisis by building national food estate in Central Kalimantan. The development of national food estate is considered to be able to meet Indonesia’s food reserves in the next few years, especially after the pandemic period. The results of the research in this article show that the government sees the potential for the food crisis as a national threat, so it needs measurable steps that can overcome these problems and pay attention to the sustainability aspect in its implementation. Therefore, building a food estate is the right step to answer this challenge."

"Kewirausahaan sosial Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Seiring dengan meningkatnya reliugisitas masyarakat, solidaritas sosial serta adanya perubahan pola hidup dan berkembangnya inovasi dan teknologi perlu didukung dengan strategi pengembangan kewirausahaan sosial Islam yang tepat. Walaupun pertumbuhan ekosistem kewirusahaan cukup pesat, masih banyak kendala dalam pengembangannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP) BOCR termasuk solusi dan strategi yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek masalah menunjukkan bahwa Sumber Daya manusia menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek pemasaran, pendanaan, dan kelembagaan. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Peningkatan pelatihan dan keterampilan 2) inovasi dan pemanfaatan teknologi, 3) Pemanfaatan ziswaf dan pembiayaan mikro syariah 4) regulasi untuk legalitas sosiacla entrepreneurship. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan sosial Islam terdiri dari: 1) Intervensi kurikulum pendidikan untuk pembentukan perilaku dan Jiwa kewirausahaan 2) Pemberdayaan komunitas/lembaga Islam seperti Masjid dan Pesantren, dan 3) Optimalisasi dukungan Pemerintah melalui regulasi pada ekosistem syariah

---

Islamic social entrepreneurship has a very important role in supporting the improvement of social and economic welfare, especially in the context of recovering the current COVID-19 pandemic. Along with the increase in community religiosity, social solidarity as well as changes in lifestyle and the development of innovation and technology need to be supported by appropriate Islamic social entrepreneurship development strategies. Although the growth of the entrepreneurial ecosystem is quite rapid, there are still many obstacles in its development. This study tries to identify the causes and the dominant factors that become obstacles in the development of Islamic social entrepreneurship with the BOCR Analytic Network Process (ANP) method approach including the proposed solutions and strategies. Based on the order of priority, the alternative aspects of the problem indicate that human resources are the priority aspect, followed by marketing, funding, and institutional aspects. The breakdown of the overall solution resulted in a priority order of 1) Improvement of training and skills 2) innovation and use of technology, 3) Utilization of Ziswaf and Islamic microfinance 4) regulation for the legality of social entrepreneurship. Meanwhile, strategic priorities that are considered to be able to increase the development of Islamic social entrepreneurship consist of: 1) Educational curriculum interventions for the formation of entrepreneurial behavior and spirit 2) Empowerment of Islamic Communities/Institutions such as Mosques and Islamic Boarding Schools, and 3) Optimizing Government support through regulations on the sharia ecosystem."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi keberfungsian sosial korban terorisme terlindung LPSK setelah mengikuti kegiatan di LPSK, juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari korban terorisme terlindung LPSK. Kegiatan di LPSK yang dimaksud adalah adanya kegiatan rehabilitasi psikososial untuk para korban terorisme. Penelitian ini dilakukan dari bulan April hingga Desember 2021. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam secara daring dengan 8 orang informan (5 merupakan korban terorisme terlindung LPSK, 1 orang merupakan anggota keluarga dari informan inti, 1 orang merupakan pengurus LPSK, dan 1 orang adalah pelaksana kegiatan pelatihan kewirausahaan YIIM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, dengan melakukan studi literatur dan juga menggunakan teknik triangulasi data demi meningkatkan kualitas penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pasca pelatihan ditemukan bahwa keberfungsian sosial para informan mengalami perubahan ke arah yang baik. Dalam artian, informan dalam penelitian setelah mengikuti kegiatan di LPSK telah mampu untuk memenuhi peran sosialnya dengan baik, sebagaimana dari indikator terpenuhi nya keberfungsian sosial individu. Penelitian ini melihat pemenuhan peran dari masing-masing informan di lingkup keluarga dan lingkup pekerjaan dalam periode sebelum informan mengikuti kegiatan di LPSK atau pasca peristiwa terorisme, dan di periode setelah informan mengikuti kegiatan LPSK. Dalam penelitian ini diketahui pula terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial dari para informan. Faktor-faktor tersebut adalah (1) adanya dukungan dan bantuan dari LPSK/pemerintah, (2) dukungan orang terdekat, (3) ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan kewirausahaan, serta (4) adanya faktor dorongan internal masing-masing individu. Faktor-faktor yang demikian merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap keberfungsian sosial dari informan. Namun demikian diketahui pula bahwa terdapat faktor yang membawa pengaruh negatif terhadap keberfungsian sosial informan, yakni kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda. Diketahui bahwa memang pandemi COVID19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian para informan dan juga berpengaruh terhadap bagaimana informan memenuhi peran fungsi sosialnya sehari-hari. Dengan demikian, saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah, diperlukan adanya keterlibatan penuh dalam proses rehabilitasi psikososial korban, tidak hanya dari LPSK, namun juga diperlukan adanya andil dari pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperhatikan kondisi hidup dan pemenuhan keberfungsian sosial dari para korban, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Diharapkan dengan adanya keterlibatan dan juga bantuan dari pemerintah daerah, dapat membantu meningkatkan resiliensi informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka masing-masing. Peneliti juga melihat perlu adanya keterlibatan lebih jauh dari pihak YIIM dalam memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi psikososial untuk semakin meningkatkan keterampilan para informan. Upaya tersebut dapat semakin membantu informan dalam mencapai keberfungsian sosial mereka di kemudian hari. Kata Kunci: korban terorisme, keberfungsian sosial, rehabilitasi psikososial, pelatihan kewirausahaan.

---

This study discusses the condition of the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK after participating in activities in LPSK. This study also discusses about the factors that affect the social functioning of victims of terrorism protected by LPSK. The activities at LPSK are meant to include psychosocial rehabilitation activities for victims of terrorism. This research was conducted from April to December 2021. The researcher collected data by conducting online in-depth interviews with 8 informants (5 were victims of terrorism protected by LPSK, 1 person was a family member of the core informant, 1 person was an administrator of LPSK, and 1 person was in charge in YIIM entrepreneurship training activities). This study uses a qualitative-descriptive type of research, by conducting a literature study and also using data triangulation techniques to improve the quality of research. The results of this study showed that after the training it was found that the social functioning of the informants had changed in a good direction. In a sense, the informants in the study after participating in activities in LPSK have been able to fulfill their social roles well, as indicated by the indicators of the fulfillment of individual social functions. This study looks at the fulfillment of the role of each informant in the family and work spheres in the period before the informant participated in activities in LPSK or after the terrorist incident, and in the period after the informant participated in LPSK activities. In this study, it is also known that there are various factors that affect the social functioning of the informants. These factors are (1) support and assistance from the LPSK/government, (2) support of the closest people, (3) knowledge and skills gained from entrepreneurship training, as well as (4) internal encouragement of each individual. Such factors contribute positively on the social functioning of the informants. However, it is also known that there are factors that have a negative influence on the social functioning of informants, namely the current state of the COVID-19 pandemic. It is known that the COVID-19 pandemic really affects the economic conditions of the informants and also affects how they fulfill their daily social function roles. Thus, the suggestion that researchers can give in this study is that full involvement in the psychosocial rehabilitation process of victims is needed, not only from LPSK, but also from the local government and related ministries to pay attention to the living conditions and fulfillment of social functions of the victims, especially in the current pandemic situation. It is hoped that the involvement and assistance of the local government can help improve the resilience of informants in achieving their respective social functions. The researcher also sees the need for further involvement from YIIM in providing entrepreneurship training as part of psychosocial rehabilitation activities to further improve the skills of the informants. These efforts can further assist informants in achieving their social functioning in the future."

"This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on labor productivity in the agricultural and the National Economic Recovery (PEN) Program to support labor productivity in the agricultural sector. This research method is descriptive qualitative using secondary data. The results showed that the Covid-19 pandemic had an impact on labor productivity in the agricultural sector. The pandemic increases health risks, disrupts agricultural production and marketing, increases the burden of health expenditures, and reduces access to education and training. The PEN program supports the productivity of the agricultural sector workforce by providing assistance and developing the capacity of the farm workforce using the distribution of social assistance (bansos) and additional pre-employment card allocations. The social assistance and capacity-building program for the agricultural workforce enabled the agricultural workforce to continue working and being productive, thus supporting the sustainable development of the farming sector."

"Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara Republik Indonesia selama pandemi Covid-19 periode tahun2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemiCovid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 tumbuh negatif 16,53% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp323,61triliun bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bila realisasi pendapatan negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tumbuh negatif19,67% dan realisasi PNBP-16,42% dibanding tahun 2019."

"Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19."

"BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 33 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa dapat berjalan dengan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Dana Desa menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk BLT Dana Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bagaimana intervensi Pemerintah mempengaruhi kapasitas mereka untuk bertahan. Melalui survei terhadap 368 responden yakni debitur/penerima manfaat, penyalur bantuan, perumus kebijakan dan pengawas, studi kasus ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya usaha sehingga skema bantuan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan usaha bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan Pemerintah, pelaku usaha dalam sampel penelitian ini mampu mempertahankan usahanya. Walaupun secara umum terdapat pengurangan tenaga kerja, masih terdapat UMKM yang karena bantuan Pemerintah dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan jumlah tenaga kerja serta meningkatkan omzet usaha. Sementara faktor kesuksesan kunci program Pemerintah diidentifikasi dalam penelitian, terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar program bantuan bagi UMKM terus dilanjutkan dengan relaksasi persyaratan dan fokus pada penerima manfaat baru, basis data UMKM yang terintegrasi dibangun,dan di masa yang akan datang program bantuan perlu diintegrasikan dengan program literasi keuangan dan inovasi UMKM. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah di masa yang akan datang perlu diarahkan pada UMKM."