Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Relokasi Pedagang Kaki Lima ke lantai 3 Blok G Tanah Abang) Tesis ini membahas mengenai Relokasi Pasar Berdasarkan Konsep Plattner & Renfrew, Terhadap Pedagang kaki Lima Blok G Tanah Abang. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam, hasil penelitia ini adalah pertama, dalam penerapan model pertukaran relokasi yang diterapkan pemerintah kepada PKL kurang tepat yaitu metode home base reciprocity seharusnya pemerintah dalam merelokasi tetap mempergunakan atau mempertahankan metode Down the line Trade, sebagai ciri model pertukaran PKL. Kedua model home base reciprocity akan dapat dijalankan apabila terpenuhinya 3 unsur untama yaitu Regulasi (keteraturan), Adeguacy (Kecukupan), Security (Keamanan), dan ketiganya akan berjalan apabila didukung Sosial budaya, politi dan ekonomi berjalan dengan baik. Kata Kunci : Relokasi, Kebijakan Pemerintah, Pedagang Kaki Lima

---

This thesis discusses/examines about relocating markets, based on Plattner and Renfrew concept, toward street vendors at Blok G in Tanah Abang. The research uses a qualitative approach while the data collection technique is obtained by interviewing. The results are first, the decision applying home base reciprocity model for relocating street vendors is improper, the government should still use down the line trade as street vendors' exchange model characteristic. Second, home base reciprocity model can work well by doing three main elements which are Regulation, Adequacy, and Security, and these three can be worked well if socio-cultural, politic, and economy have been done well."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Perkotaan seringkali menjadi tujuan migrasi, salah satu nya adalah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Peningkatan jumlah penduduk seringkali tidak dapat terakomodasi dengan baik oleh kemampuan menyerap tenaga kerja sehingga banyak terdapat sektor informal yang tumbuh di Jakarta. Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat adalah salah satu pusat perkonomian terbesar di Jakarta, banyak sektor informal yang tumbuh disekitarnya termasuk pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui migrasi pedagang kaki lima yang terkait daerah asalnya serta faktor-faktor dalam migrasi. Faktor tersebut adalah faktor pendorong dan faktor penarik yang menjadi alasan migran untuk bermigrasi dan berdagang ke Jakarta serta cara mengatasi hambatan dalam migrasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan deskriptif. Hasil yang di dapat adalah migran berasal dari 41 Kabupaten/Kota, sebagian besar dari Pulau Jawa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar motif ekonomi yang menjadi faktor negatif di daerah asal yang mendorong untuk pindah, yaitu minimnya lapangan pekerjaan. Faktor positif paling dominan dari daerah tujuan yang menarik migran untuk pindah adalah motif sosial, yaitu adanya kerabat. Adapun faktor penghambat bagi pedagang dalam bermigrasi yaitu jarak, pertalian keluarga dan keinginan kembali ke daerah asal. Penghambat tersebut di atasi migran dengan mengirimkan uang ke daerah asal dan pulang ke daerah asal secara rutin.

---

Urban often to be a migration objectives, one of which is DKI Jakarta as a capital of country, Indonesia. Sometime, increasing number of people is not able to be accommodated well by the carrying capacity of labor force opportunities, so that many informal sectors are growing in Jakarta. Tanah Abang Market in Central Jakarta is one of the largest economic center in Jakarta, many informal sectors growing around, including sidewalk vendors. This study aims to identify activity of sidewalk vendor’s migration related with region of origin and the factors in doing migration as well. Those factors are the push and pull factors that could be the reason for migrants to do migration, become sidewalk vendors in Jakarta and how to overcome the barriers in migration. The analysis in this study is using spatial and descriptive analysis.

The result of this study mentions that migrants come from 41 districts or city, most of them from Java Island. In this study, the economic motives become a negative factor from region of origin to push migrant to move, there is no job in the origin. Social motives become positive factors in the destination to pull migrant to move, there is migrant's relatives in the destination. The barriers for the sidewalk vendor while migration, that is distance, family bonds, and the desire to return to their hometown. The barriers can be overcome by sending money home and going back hometown regularly."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Pedagang kaki lima di Tanah Abang mengalami relokasi ke Pasar Tanah Abang Blok G. Hal ini menyebabkan pengalaman ruang yang dialami oleh pedagang dalam melakukan usaha dagang menjadi berbeda. Pada penulisan ini, perbedaan itu ditinjau dari sudut pandang ruang dan tempat, interaksi, dan dimensi disertai dengan beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya ruang dan tempat. Studi kasus pada penulisan ini ditujukan pada pedagang Pasar Tanah Abang Blok G yang didukung dengan pengamatan survey pada pedagang kaki lima yang mempunyai ciri yang hampir sama dengan pedagang kaki lima di Tanah Abang sebelum relokasi. Berdasarkan hasil analisis, perbedaan pengalaman ruang menunjukkan bahwa kondisi di jalanan (pedagang kaki lima) lebih positif.

---

Street Vendors in Tanah Abang was relocated to Tanah Abang Market Block G. This relocation causes differences in spatial experience of the vendors. In this writing, those differences is reviewed from the view of space and place, interaction, and dimension along with some aspects which affect the making of places. The case studied in this writing is intended to the vendors in Tanah Abang Market Block G and supported by surveys on street vendors that have similarities with the vendors before relocation in Tanah Abang. According to the anylisis result, the spatial experience differences show that the condition in the streets (street vendors) give more positive impacts."

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Pengelolaan pedagang kaki lima seringkali menjadi masalah bagi pemerintah saat pelaksanaan programnya. Seringkali terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang yang menjadi sasaran. Namun ternyata Pemerintah Kota Surakarta mampu merelokasi 989 pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo tanpa kekerasan. Selain mendapat banyak pandangan positif dari berbagai pihak, tentu saja hal tersebut menjadi benchmarking bagi pemerintah daerah lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep best practice didalam relokasi tersebut dengan menganalisis unsur-unsur dari impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak yang terkait. Kesimpulan hasil yang didapatkan adalah hampir semua unsur yang menjadi landasan analisis sudah baik dan positif, meskipun ada beberapa hal yang masih kurang dan menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

---

Management of street vendors is often a problem for the government when implementation of the program. Often there is a conflict between the government and the merchants who were targeted. But the Surakarta?s Government was able to relocate 989 street vendors in Banjarsari Monument to Notoharjo Market without violence. In addition to their many positive views of various parties, of course it became a benchmark for other local governments. This study wanted to know how the application of the concept of best practice in relocation by analyzing the elements of impact, partnership, sustainability, leadership and transferability. Data was collected through in-depth interviews to interested parties. The conclusion results obtained are almost all the elements on which the analysis is good and positive, although there are some things that are lacking and to advise the Government of Surakarta."