Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pengiriman pekerja Migran Perempuan ke iuar negeri terjadi terus hingga saat ini. Pada hakekatnya hal ini berlangsung sehubungan sulitnya perekonomian keluarga di desa. Namun pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, khususnya bagi Pekerja Migran Perempuan itu sendiri. Keberadaan pendampingan dalam pemulihan kondisi Pekerja Migran Perempuan yang terkena masalah, memiliki nilai penting. Nilai penting disini memiliki makna bahwa keberadaan para pendamping di lapangan, setidaknya mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Perempuan. Akan tetapi kenyataan lapangan memperlihatkan proses pendampingan itu sendiri belum maksimal diberikan kepada Pekerja Migran Perempuan yang bermasalah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendasar : mampukah para pendamping menampilkan perannya secara tuntas ? Keadaan diatas mendasari penelitian ini yang bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi latar- belakang kepergian Pekerja Migran Perempuan.
2. Bagaimana proses pendampingan yang sudah dilakukan oleh LSM Solidaritas Perempuan ?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam proses pendampingan itu sendiri ?

Penelitian ini dilakukan pada Pekerja Migran perempuan yang pernah. ditangani oleh LSM Solidaritas Perempuan yang bertempat tinggal di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, bulan Maret tahun 2001, dengan mengambil 5 orang informan. Wilayah Kecamatan Rawamerta ini termasuk daerah yang cukup banyak penduduknya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Perempuan. Hal ini yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian. Adapun tipe penelitian adalah deskriptif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun LSM Solidaritas Perempuan itu sendiri adalah sebuah perserikatan untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan melalui salah satu bagian dari perserikatan ini, yaki : Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, para Pekerja Migran Perempuan diberi pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepergian para Pekerja Migran Perempuan ini semuanya dengan latar belakang dan motivasi ekonomi, cara kepergian mereka semuanya menggunakan jasa `sponsor', serta seluruhnya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari keluarganya. Dalam penelitian ini berhasil pula diketahui dan dideskripsikan peran pendamping yang sudah dilakukan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberikan dukungan, memotivasi, memfasilitasi penyelesaian masalah, meningkatkan kesadaran, serta juga sebagai peneliti dengan teknik pengumpulan data. Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peran pendamping kenyataannya Baru sebatas penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya normatif, seperti hal-hal yang berkenaan dengan finansial. Terlihat hal yang berkenaan dengan psikologis dan konseling belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut diatas disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pendamping dari dunia hukum. Sehingga yang mereka lakukan labih pada advokasi hukum. Sementara kejadian yang menimpa Pekerja Migran Perempuan itu sendiri tidak hanya dapat dilihat dan diselesaikan dari aspek hukum saja. Untuk itu rekomendasi yang diberikan adalah diperlukannya pendampingan yang berkesinambungan, diperlukan pendamping dengan latar belakang pendidikan psikologi atau pekerjaan sosial untuk keberhasilan proses pendampingan itu sendiri."

"Violence against women migrant domestic workers is not a new discourse in Indonesia. The types of violence which have always been for public consumption are matters relating physical violence, psychological, sexual, and economic. Therefore, the study seeks to uncover the abuses faced by them from another viewpoint, namely critical criminology, to see that the violence experienced by them is more due to the imbalance of power between the government with them, there is also framework of criminology and public policy, economic political crimes, and state crime. Varieties of research studies and field-explanatory types of research had been selected researcher to analyze the existing problems by using the above framework by. The result showed that the Government participated in the structural violence implicatd to them through policy making."

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir.

---

The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Mobilitas pekerjaan adalah fenomena yang umum terjadi di pasar tenaga kerja dan terkait erat dengan kecenderungan pekerja untuk berhenti. Hal ini mengacu pada kemungkinan pekerja meninggalkan pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu. Di pasar tenaga kerja Indonesia, berbagai indikator seperti mencari pekerjaan saat bekerja (Job Hunt), kesediaan untuk menerima tawaran pekerjaan lain (Job Hop), dan tanpa pelatihan di tempat kerja (Sans OJT) digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan pekerja untuk berhenti. Masalah ini dapat menyebabkan biaya organisasi dan berdampak pada produktivitas dan ekonomi. Studi ini mengeksplorasi dampak job vertical mismatch, upah, dan interaksi keduanya terhadap kecenderungan pekerja untuk berhenti bekerja di pasar tenaga kerja Indonesia, dengan menggunakan metode regresi logistik dengan data SAKERNAS dari Agustus 2021 dan 2022. Hasil analisis menunjukkan undereducated mengurangi kemungkinan berhenti bekerja, sementara overeducated justru meningkatkan. Selain itu, pekerja undereducated lebih cenderung menghindari job hop daripada job hunter, sedangkan pekerja overeducated lebih cenderung untuk job hop. Selain itu, pekerja undereducated lebih kecil kemungkinannya untuk sans OJT, sementara hal yang sebaliknya pada overeducated. Upah yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi kemungkinan pekerja untuk berhenti bekerja, dengan upah pekerja undereducated cenderung meningkatkan. Pada tahun 2021 menunjukkan kecenderungan untuk berhenti lebih rendah, sedangkan tahun 2022 lebih tinggi, seiring pemulihan pasar tenaga kerja pasca pandemi COVID-19.

---

Job mobility is a prevalent phenomenon in the labor market and is closely linked to workers' tendency to quit. This refers to the likelihood of workers leaving their jobs within a specific timeframe. In the Indonesian labor market, various indicators such as job searching while employed (Job Hunt), willingness to accept other job offers (Job Hop), and without on-the-job training (Sans OJT) are used to identify workers' tendency to quit. This issue can lead to organizational costs and impact productivity and the economy. This study explores the impact of job-vertical mismatch, wage, and their interplay on workers' tendency to quit in Indonesia's labor market, using logistic regression methods with SAKERNAS data from August 2021 and 2022. The analysis shows that being undereducated reduces the likelihood of quitting while overeducated increases it. Additionally, undereducated individuals are more inclined to avoid job hopping than job hunting, whereas overeducated individuals tend to job hop more. Moreover, undereducated workers are less likely to sans OJT, while the opposite holds for overeducated workers. Higher wages significantly reduce the likelihood of workers quitting, with undereducated workers' wages increasing their tendency to quit. Overall, the results for 2021 indicate a lower tendency to quit. In contrast, by 2022, there is an increase in job mobility expectations, likely influenced by the labor market rebound due to the COVID-19 pandemic."

"ABSTRAKLatar Belakang: Tinea pedis adalah dermatofitosis pada kaki terutama pada sela-sela jari kaki dan telapak kaki, tersering terdapat diantara jari IV dan V. Penyebab tersering adalah Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes dan Epidermophyton floccosum. Penyakit ini sering terjadi pada pekerja yang harus menggunakan sepatu tertutup yang mengakibatkan kondisi kaki menjadi lembab. Beberapa faktor risiko Tinea pedis adalah perilaku higiene pada kaki yang buruk, penggunaan sepatu tertutup yang lama setiap hari, lingkungan kerja panas, pemakaian kaos kaki ketika bekerja dan paparan jamur dermatofit.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran model prediksi risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki di lingkungan panas sehingga diharapkan dapat menurunkan angka tinea pedis di pabrik elektronik PT X Tangerang.Metode penelitian : Penelitian ini memakai pendekatan desain kasus kontrol. Subyek penelitian adalah pekerja laki-laki di daerah produksi dengan lingkungan kerja panas dan menggunakan sepatu safety sebanyak 46 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pemeriksaan fisik secara langsung. Subyek yang mengalami gejala klinis tinea pedis diambil sampel kerokan kulit. Hasil kerokan kulit dibawa ke laboratorium untuk diuji dengan menggunakan pemeriksaan KOH. Variabel terikat yaitu kejadian penyakit tinea pedis. Variabel bebas terdiri dari lingkungan panas, umur, pendidikan, status gizi, masa kerja pengetahuan higiene pada kaki, perilaku higiene pada kaki, kondisi kaos kaki, kaos kaki bau, kaos kaki lembab, kaos kaki kotor, kondisi safety shoes, sepatu safety bau, sepatu safety lembab dan sepatu safety kotor. Hasil penelitian dilakukan analisa univariat, bivariat dan multivariat untuk mengetahui faktor risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki di lingkungan panas.Hasil : Hasil uji kerokan kulit diperoleh sebanyak 23 orang mengalami tinea pedis. Hasil analisis bivariat dengan Chi square didapatkan 5 variabel yang bermakna yaitu Kondisi sepatu, sepatu bau, sepatu lembab, sepatu kotor dan kondisi kaos kaki dengan p< 0,05 dan satu variabel <0,25 yaitu masa kerja. Dari analisis multivariate uji regresi logistik didapatkan variabel yang nilai p nya < 0.05 adalah sepatu lembab dengan nilai p = 0.002. Dengan perhitungan maximum likelihood didapatkan nilai 0.743. Artinya probabilitas maksimal seorang pekerja dengan sepatu lembab sebesar 74.3% untuk terjadinya tinea pedis.Kesimpulan: Model prediksi risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki dilingkungan panas adalah sepatu lembab dengan probabilitas maksimal sebesar 74.3% untuk terjadinya tinea pedis

---

ABSTRACT

Background: Tinea pedis is dermatophytosis on the feet, especially on the between the toes and soles of feet, there are between the most frequent finger IV and V. Commonest cause is Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes and Epidermophyton floccosum.The disease is frequently happens in workers who have to using enclosed shoes which resulted in feet becomes humid conditions. Several risk factors Tinea pedis is the behavior of on the bad foot hygienic, the use of closed shoes which long time each day, the heat working environment, usage socks at work and exposures of dermatophyte fungi. The purpose of this research was to know the description occurrence risk prediction model of tinea pedis on the male employees at heat environments which we expect will reducing the number tinea pedis at electronics factory PT X Tangerang.

Methods: This research used case-control design approaches. Research subjects are male employees at the production area with the heat working environment and using of safety shoes as many as 46 persons. The data collected with interviews and directly of physical examination. Subjects were experiencing a clinical symptoms of tinea pedis be taken samples the skin scrape. The results of the skin scrape brought to the laboratory for been tested by using a KOH examination. Bound variable i.e. occurrence of disease tinea pedis. Independent variable consisted from the heat environmental, ages, educational, the nutritional status of, years of knowledge on the feet hygienic, hygienic behavior of on the feet, condition of socks, smelly socks, socks humid, dirty socks, condition of safety shoes, Safety footwear is stink, humid and is Safety footwear is dirty. The results of research carried unvaried analysis, bivariate and multivariate to determine the risk factors of tinea pedis on the male employees at heat environments.

Results: Result showed from tested skin scrapping is 23 people have tinea pedis . The results of bivariate analysis with Chi square found 5 significant variables, those are conditions of the shoes, stinky shoes, damp shoes, dirty shoes and conditions of socks with p <0.05 and one additional variable <0.25 is working period. The results of multivariate analysis with logistic regression test found p value <0.05 was damp shoes with p = 0.002. The results of calculations maximum likelihood obtained value is 0.743. It means the maximum probability of a worker with damp shoes at 74.3% to the occurrence of tinea pedis.

Conclusion: Risk prediction models of tinea pedis in the male workers at heat working environment is damp shoes with maximum probability of a worker at 74.3% to the occurrence of tinea pedis."

"Penelitian ini menggunakan pengukuran tidak langsung yaitu dengan mengukur denyut nadi pada arteri radial di pergelangan tangan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pengukuran denyut nadi menggunakan metode 10 denyut lalu dikonversikan menjadi satuan energi dan mengklasifikasikannya dalam beban kerja. Denyut nadi yang diukur adalah Denyut Nadi Kerja (DNK) dan Denyut Nadi Istirakat (DNI). Selain itu, Peneliti menggunakan analisis dari hasil Persentase Cardiovascular Strain yang dimiliki oleh PRT, serta melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas dari PRT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar energi yang dikeluarkan dan beban kerja yang dialami oleh PRT dalam melakukan aktivitas fisik dari tugas-tugas rumah tangga yang dikerjakannya sehari-hari. Hasil dari penelitian ini menunjukan sebagian besar pengeluaran energi dan beban kerja yang dialami oleh PRT berada dalam klasifikasi "Sedang", akan tetapi ditemukan 2 dari 31 PRT yang memiliki beban kerja dalam klasifikasi "Berat". Diketahui bahwa selain memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 2 pekerja tersebut juga memiliki tugas untuk mengasuh balita.

---

The research describes energy expenditure and workload of Domestic Workers in Depok Mulya Residence, Depok, West Java. This study uses indirect measurement which is to measure the heart rate on the radial artery in the wrist of Domestic Workers. Pulse measurement using ?10 pulse method? then converted into energy units and classifies into the workload category. In addition, researchers use the analysis of the results of the Cardiovascular Strain Percentage owned by Domestic Workers. Besides, researches interviews use a questionnaire to determine the characteristics and activities of the Domestic Workers.

This purpose of research is to find out how much energy is expended and the workload experienced by domestic workers in physical activity from household in everyday activity.

The results of this study are the energy expenditure levels and workload experienced by domestic workers is classified as "Moderate". However, it was found that 2 of 31 domestic workers have a ?Heavy workload? because of not only having a task to do household, the two workers also have a duty to care for a toddler."