Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas analisis urgensi pemberian insentif PPN atas BBM kapal. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar bahwa insentif PPN atas BBM kapal perlu diberikan dan menganalisis implikasi pemberian insentif PPN atas BBM Kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran internasional adalah ketidaksesuaian dengan prinsip pemungutan PPN (destination principle) yang dianut Indonesia, kelaziman internasional, disparitas harga, dan equal treatment dengan sektor penerbangan internasional. Sementara faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian insentif PPN untuk BBM jalur pelayaran domestik adalah pertimbangan international best practice, substitusi moda transportasi darat, mengurangi biaya operasional kapal, alternatif pengurangan biaya pengangkutan barang, menurunkan harga logistik, kurangnya pengawasan dalam kegiatan pengisian BBM kapal, dan subsidi BBM kapal nasional yang tidak efektif. Dalam jangka panjang penghapusan PPN atas BBM kapal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dikarenakan adanya multiplier effects. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN tidak dipungut adalah harga jual BBM yang lebih kompetitif dikarenakan PPN Masukan dapat dikreditkan oleh supplier dan meningkatnya enforcement cost negara terkait dengan kegiatan restitusi. Implikasi dari pemberian insentif berupa PPN dibebaskan adalah harga tidak dapat kompetitif secara penuh dikarenakan supplier BBM akan membebankan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan kedalam harga jual dan pengeluaran negara akan lebih tinggi dikarenakan negara memberikan subsidi pajak atas PPN yang dibebaskan dan untuk memberikan subsidi pajak tersebut akan timbul enforcement cost lainnya. Dengan demikian insentif yang tepat diberikan sesuai dengan kondisi negara Indonesia adalah PPN terutang tidak dipungut.

---

This research discusses analysis of the urgency of granting VAT incentives for the marine fuels. The purpose of this research is to analyze the factors that formed the basis of the marine fuels need to be provided by VAT incentives and to analyze the implications of granting incentives VAT for the marine fuels. This study used a qualitative approach and the type of this research is descriptive. Results of the study to conclude that the factors that become the reason of granting VAT incentives for the international marine fuels is a mismatch with the principles of VAT collection (destination principle) that embraced Indonesia, the prevalence of international price disparity, and Equal Treatment with sectors of international flights. While the factors that become the reason of granting VAT incentives for the domestic marine fuels must looking at the experience of other countries, a substitution mode of transportation by land, reducing the operational costs of vessels, alternative cost reduction, lowering the price of haulage logistics, lack of oversight activities in a marine fuel replenishment, and the subsidies of marine fuel that are not effective in the implementation. The conclusion is in the long term condition the elimination of VAT over the marine fuel the income of the State can be increase due to the Multiplier Effects. The implications of granting incentives in the form of VAT Zero-Rate is the selling price of marine fuel is more competitive because of the VAT input can be credited by the supplier and the rising enforcement cost of State due to activities that related to the restitution. The implications of granting incentives in the form of VAT Exempt is the price is not able to fully competitive due to a supplier will charge VAT input into the selling price because the VAT input cannot be credited and the spending cost by the state will be higher because the State subsidizes the VAT on exempt and will spend the other enforcement cost that will arised."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis proses ekualisasi PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. JSO. Metode analisis didasarkan pada hasil observasi langsung selama pelaksanaan program magang. Hasil analisis atas ekualisasi PPN Keluaran di PT. JSO ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab selisih nominal pengakuan penjualan antara yang tercatatat di General Ledger (GL) PT. JSO dengan nominal yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN yaitu perbedaan metode pengakuan penjualan antara PT. JSO dengan DJP, adanya tanggal cutoff didalam siklus akuntansi bulanan PT. JSO, adanya permintaan penggunaan packing khusus oleh salah satu pelanggan PT. JSO, adanya shipping variant, adanya pengiriman atas produk-produk sampel, dan perbedaan kurs yang digunakan antara PT. JSO dengan DJP.

---

This internship report discusses about analysis of VAT Out (PPN Keluaran) Equalization process implemented in PT. JSO. Analysis method was based on the observation during the period of internship program. The analysis shows that the difference of sales recognition amount recorded in PT. JSOs General Ledger (GL) and the one listed in the periodic tax return (SPT Masa PPN) is caused by sales recognition method used by PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak, cutoff period implemented in PT. JSOs monthly accounting cycle, customer request of special packing for the product shipment, shipping variant, sample products sent to customer, and the exchange rate base difference between PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak."

"Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it."

"Skripsi ini membahas mengenai pajak pertambahan nilai atas pemberian cumacuma (hadiah) oleh bank kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan transaksi-transaksi perbankan yang terdapat pemberian cuma-cuma (hadiah) didalamnya dan pemberian cuma-cuma (hadiah) termasuk pemberian Barang Kena Pajak. Penelitian ini juga menjelaskan implikasi pengenaan PPN atas pemberian cumacuma pada transaksi perbankan terhadap status Bank sebagai PKP atau bukan PKP dan menunjukan adanya hambatan yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Bank dan Dirjen Pajak.

---

This research elucidates about the value added tax ("VAT") of the free gift by the bank to the customer. The approach method of this thesis is descriptive qualitative. The results of this research explains that the free gift policy of the banking transactions is categorized as a taxable goods. This research also explains the VAT imposition implications on the free gift policy of the banking transactions againts the bank status as VAT enterprise or non-VAT enterprise and this research indicate the existence of barriers due to disagreements between the Bank and the Directorate General of Taxation."

"Bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas penyerahan dan impor komponen atau bahan senjata dan amunisi dan juga atas penyerahan senjata dan amunisi. Diberikannya insentif ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan pertahanan dan keamanan khususnya senjata dan amunisi. Skripsi ini membahas mengenai insentif pembebasan PPN tersebut ditinjau dari manfaatnya bagi PT (Persero) PINDAD selaku pihak produsen yang dilibatkan untuk mencapai tujuan insentif tersebut dan eksternalitasnya di masyarakat (its costs to society). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa insentif pembebasan PPN ini tidak hanya menimbulkan potensi manfaat bagi PT (Persero) PINDAD tetapi juga menimbulkan costs bagi pihak produsen tersebut.

---

The field of national defense and security is one aspect that is considered by the Indonesian government. It can be seen from the efforts of the Government by providing incentives in the form of VAT exemption on the transfer and import of components or materials of weapons and ammunition, and also on the transfer of weapons and ammunition. The granting of this incentive is expected to fulfill the needs of defense and security supplies, especially weapons and ammunition.

This research discusses about the VAT exemption incentives in terms of benefits for PT (Persero) PINDAD as the producers involved to achieve the purposes of these incentives and externalities on society (its costs to society). This research is quantitative with descriptive design. The study found that this VAT exemption is not only poses a potential benefits for PT (Persero) PINDAD but also raises the costs."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri pada peraturan pelaksana yakni PMK-163/PMK.03/2012 di KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Simpulan dari penelitian ini adalah asas kemudahan administrasi dan netralitas masih belum diterapkan dalam beberapa aspek pada peraturan PPN atas kebijakan membangun sendiri. PMK-163/PMK.03/2012 tidak berefek pada penambahan jumlah obyek pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdampak pada jumlah penerimaan PPN kegiatan membangun sendiri.

---

The aim of this research is to analyze practice of tax imposition on self constructing activity as regulated in PMK-163/PMK.03/2012 at KPP Pratama South Bekasi and North Bekasi. This research applies qualitative approach, and occupies literature study as well as in depth interview for data collection. The research concludes that the principles of good tax administration and neutrality have not been implemented in several aspects of the regulation. The application of PMK-163/PMK.03/2012 does not give effect to adding object of VAT on self constructing activity, yet has quite significant result on VAT on self constructing activity revenue amount."

"Studi ini mengevaluasi manajemen PPN di PT. GFE, sebuah perusahaan perdagangan batubara di Indonesia, untuk mengatasi tantangan perpajakan yang signifikan akibat mismanajemen pajak. Penelitian ini menganalisis praktik PPN perusahaan saat ini, mengidentifikasi akar penyebab masalah perpajakan, dan mengusulkan solusi yang layak. Melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan manajer keuangan dan direktur keuangan, beserta triangulasi data menggunakan dokumen PPN seperti Faktur Pajak,SPT Masa PPN, ditemukan beberapa permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut antara lain ketiadaan sistem manajemen pajak, perencanaan pajak yang buruk akibat pembukuan yang tidak memadai, pengetahuan karyawan yang terbatas tentang peraturan PPN, tidak adanya kontrol internal, dan ketidakefisienan organisasi karena ketergantungan pada satu individu untuk pembukuan, keuangan, dan administrasi pajak. Akibatnya, PT. GFE tidak dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya, dan menerima SP2DK atas masalah dalam pelaporan PPN mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen pajak perusahaan sangat buruk dan merekomendasikan restrukturisasi divisi keuangan, penjelasan peran dan tanggung jawab, peningkatan infrastruktur untuk pembukuan dan perpajakan, serta penggunaan jasa tenaga profesional pajak.

---

This study evaluates VAT management at PT. GFE, a coal trading company in Indonesia, to tackle significant taxation challenges caused by tax mismanagement. The research analyses the company's current VAT practices, identifies the root causes of tax issues, and proposes viable solutions. Through structured and unstructured interviews with finance managers and directors, along with triangulation using VAT tax documentation, critical deficiencies were uncovered. These include the absence of a tax management system, poor tax planning due to inadequate bookkeeping, limited employee knowledge of VAT compliance, lack of internal controls and supervision, and organizational inefficiencies from relying on a single individual for bookkeeping, finance, and tax administration. Thus, they failed to fulfil their taxation responsibilities, and received SP2DK due to problems in their VAT report. The study concludes that the company's tax management is severely flawed and recommends restructuring the financial division, redefining roles and responsibilities, improving infrastructure for bookkeeping and taxation, and engaging professional tax services. "

"Pemberian barang gratis sebagai bonus kepada konsumen merupakan strategi promosi yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun, sering terjadi sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi ini. DJP menganggap pemberian ini sebagai pemberian cuma-cuma yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN, sedangkan Wajib Pajak berpendapat bahwa barang promosi tidak terutang PPN. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP terkait pengenaan PPN atas pemberian cuma-cuma serta memberikan solusi untuk mengurangi sengketa. Metode kualitatif digunakan dengan menganalisis 33 putusan banding di Pengadilan Pajak dari Januari 2020 hingga September 2024 serta wawancara dengan penelaah keberatan, regulator, dan konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak menganggap barang promosi, seperti dalam skema bundling atau gift-with-purchase, merupakan bagian dari harga jual produk utama sehingga tidak dikenakan PPN secara terpisah. Selain itu, mereka merasa pengenaan PPN ganda terjadi karena barang promosi sudah tercantum dalam faktur pajak produk utama. Sebaliknya, DJP menilai bahwa barang promosi, baik hasil produksi sendiri maupun bukan, tetap terutang PPN untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan PPN sebagai pajak konsumsi dalam negeri. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberian cuma-cuma dikenakan PPN jika memenuhi syarat kumulatif: barang adalah BKP, memiliki nilai dasar pengenaan pajak, diberikan tanpa pembayaran atau syarat tertentu, dan dilakukan di dalam negeri untuk mendukung usaha. Untuk mengurangi sengketa, Wajib Pajak disarankan mencatat harga beli dan harga jual secara rinci, sementara DJP diharapkan memberikan aturan pelaksanaan yang lebih jelas terkait pemberian cuma-cuma.

---

The provision of free goods as bonuses for consumers is a common promotional strategy employed by taxpayers. However, disputes often arise between taxpayers and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the imposition of Value-Added Tax (VAT) on these promotional transactions. The DGT views such transactions as free gifts, which constitute the delivery of Taxable Goods (BKP) subject to VAT. Conversely, taxpayers argue that these transactions should not be subject to VAT. This study aims to analyze the causes of interpretational differences between taxpayers and the DGT regarding VAT on free gifts and propose solutions to reduce such disputes. Using a qualitative case study approach, data were collected from 33 tax court appeal decisions from January 2020 to September 2024 and interviews with objection reviewers, regulators, and tax consultants. The findings reveal that taxpayers consider promotional goods, such as bundling or gift-with-purchase schemes, part of the main product's price and, thus, not separately taxable. Taxpayers also argue that VAT on promotional goods constitutes double taxation, as the goods are already included in the main product’s tax invoice. On the other hand, the DGT argues that all promotional goods, regardless of origin, fall under the scope of BKP subject to VAT to prevent tax avoidance and uphold VAT’s nature as a domestic consumption tax. The study concludes that free gifts are subject to VAT if they meet cumulative criteria: they are BKP, have a taxable value, are provided without payment or conditions, and are given domestically to support business activities. To reduce disputes, taxpayers are advised to maintain detailed records of purchase and sale prices to clarify that promotional goods are part of a single price. Additionally, the DGT should issue clearer guidelines or implementing regulations regarding the treatment of free gifts. "

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materi PP No. 31 Tahun 2007 yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2014 kepada Mahkamah Agung (MA) atas barang hasil pertanian karena bertentangan dengan UU PPN Pasal 4A, dimana pada UU PPN barang hasil pertanian tidak termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN (terutang PPN). Pada akhirnya uji materil ini dikabulkan oleh MA melalui putusan MA nomor 70p/hum/2014 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengenaan PPN tersebut pada kapasitas lahan perkebunan kopi Indonesia, nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan (hilirisasi) serta dampak hilirisasi kopi terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari penciptaan output, tenaga kerja dan pendapatan. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan Analisis Input Output, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPN berdampak negatif pada luasan lahan perkebunan kopi Indonesia. Pada saat terjadi pengenaan PPN, lahan perkebunan kopi Indonesia berkurang, dan semakin bertambah ketika terjadi pembebasan PPN. Sedangkan dampak pengenaan PPN terhadap nilai ekspor biji kopi adalah negatif namun tidak signifikan, tetapi berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan hilirisasi yang dilihat dari pengurangan nilai ekspor kopi olahan. Adapun penurunan nilai ekspor biji olahan tersebut akan berpotensi mengurangi output perekonomian dalam negeri, mengurangi tingkat pendapatan rumah tangga dan penyerapan lapangan kerja di sektor yang terkait dengan industri hulu dan hilir tanaman kopi.

---

This research bases on the matter PP no. 31 in 2007 submitted by Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) 2014 to the Supreme Court (MA) of the agricultural products as opposed to the (VAT) Law, Article 4a, where law VAT of the agricultural products, not including goods, that is excluded from the imposition of the owed VAT. In the end the materil granted by Supreme Court through the award of Supreme Court Number 70p/hum/2014 on taxes increase in value over the agricultural products which resulting from agriculture, plantation, and forestry. The purpose of this research is to find the impact of the imposition of VAT the land on the capacity of coffee plantations, export of coffee and the export of coffee processed (downstream process) and the impacts of downstream process of coffee on the economy Indonesia seen from the creation of output, labor and income.

By Using Ordinary Least Square and Input Output methods, the result of this research concluded the VAT has a negative impact on the capacity of coffee land in Indonesia. In the event of the imposition of VAT, Indonesian coffee are reduced, and has been increased when the VAT exemption. While the impact the imposition of VAT on the export value of coffee beans is negative but insignificant, but have a negative impact and significant of the downstream process viewed from reduction value the export of coffee processed. As for reduction in the value of export of processed is to be potential to decrease output domestic economy, reduce the household income and absorption of employment opportunities in sectors related with the the upstream and downstream industries coffee plant."