Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggagalkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini mengaplikasikan teori Gerakan Sosial sebagai sebuah kerangka analisis, secara spesifik analisis strategi gerakan KSTJ dilakukan berdasarkan struktur mobilisasi sumber daya  dan struktur kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dipengaruhi oleh adanya struktur kesempatan politik untuk mendorong mobilisasi sumber daya dan pengorganisasian gerakan KSTJ. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi mobilisasi dan pengorganisasian KSTJ dalam upaya menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta. 

---

This research discusses about the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) movement in foiling the construction of Reclamation Teluk Jakarta project. This research use contentious politics theory as an analytical framework, specifically the analysis of KSTJ movement strategy is conducted based on structure of resource mobilization and political opportunity structures. The method which is used in this research is qualitative by case study. The result of this research shows that the role of Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta is influenced by the Political Opportunity Structure to encourage resource mobilization and organizing KSTJ movements. The conclusion in this research is the structure of political opportunity affects the mobilization and organizing KSTJ in an attempt to foiling Reklamasi Teluk Jakarta."

"Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme

---

The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept."

"ABSTRAKArtikel ini fokus membahas mengenai perubahan sosial komunitas pesisir Jakarta akibat kerusakan ekologi di teluk Jakarta. Bentuk perubahan sosial tersebut adalah pergeseran mata pencaharian keluarga, pergeseran relasi dalam keluarga, strategi bandar kerang, dan pergeseran relasi antar keluarga akibat reklamasi. Berbagai studi sebelumnya menemukan bahwa pencemaran lingkungan laut bukan hanya disebabkan oleh perubahan lingkungan alami, namun juga disebabkan oleh manusia dan teknologi, sehingga menghasilkan perubahan sosial karena terganggunya penghidupan masyarakat pesisir khususnya pada nelayan tradisional. Namun studi-studi sebelumnya yang membahas dampak kerusakan ekologi laut lebih didominasi oleh perubahan sosial makro dan meso seperti perubahan kebijakan politik di bidang lingkungan dan perubahan ekonomi.. Argumen dari penelitian ini adalah kerusakan ekologi yang terjadi akibat masifnya pembangunan industri dan properti dalam kurun waktu 2010 ndash; 2017, menyebabkan perubahan sosial bukan hanya tingkat makro namun sampai di tingkat mikro yaitu pada kehidupan masyarakat pesisir khususnya untuk komunitas nelayan di teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada masyarakat pesisir wilayah Marunda dan Muara Angke Jakarta Utara seperti nelayan tradisional, keluarga nelayan, serta tokoh masyarakat lokal.

---

ABSTRACTThis article discuss about the social change of coastal communities in Jakarta as a result of ecological damaged in Jakarta bay. The forms of social change including the change of family 39 s livelihood, change of family relation, strategy of dealer shells, and the change of family relation as a result of reclamation. The previous studies explained that sea ecosystem 39 s pollution is caused not only by natural environment 39 s change, but also by human and technology. As a result, there is a social change because of the distruption of coastal communities especially the life of traditional fishermen. Unfortunately, the social change in macro and meso level still dominated the previous studies about the effect of sea ecosystem 39 s damaged including political policy change and economic change. However, this thesis argue that the ecological damage as a result of massive industrial and property development during 2010 2017 has caused social change not only in macro level but also micro level in the coastal communities especially in the life of fishermen 39 s communities in Jakarta bay. This research used qualitative method with in depth interview to coastal communities in Marunda and Muara Angke, North Jakarta such as traditional fishermen, fishermen 39 s family, and local actors in the communities."

"ABSTRAKKebijakan reklamasi Teluk Jakarta adalah isu yang saat ini menjadi perdebatan publik. Perdebatan ini diperkuat oleh isu-isu lingkungan, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, pengaturan otoritas dan juga korupsi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa lembaga pemerintah pusat dan provinsi mengambil sikap berbeda tentang masalah ini. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan lingkungan dalam reklamasi Teluk Jakarta dengan pendekatan ekologi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan reklamasi Teluk Jakarta dan studi literatur. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Jakarta menciptakan konflik antara pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih peraturan otoritas reklamasi Teluk Jakarta serta perbedaan dalam sikap dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ekologi politik, kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah gagal mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut, yaitu kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Konflik yang terjadi juga menyebabkan kelalaian yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga memperburuk dampak sosial dan ekonomi.

---

ABSTRACT The Jakarta Bay reclamation policy is an issue that is currently a public debate. This debate is strengthened by environmental issues, the marginalization of certain groups, the regulation of authority and also corruption in the Jakarta Bay Reclamation project. Some central and provincial government institutions take different stances on the issue. The first objective of this research is to analyse environmental policy in reclamation of Jakarta Bay with the approach of political ecology. This research uses a qualitative approach. The data were obtained from in depth interviews with stakeholders involved in the policy making of the Jakarta Bay reclamation environment and the literature study. This study concludes that the Jakarta Bay reclamation policy creates a conflict between the central and provincial governments. This is due to the overlapping regulation of Jakarta Bay reclamation authority as well as differences in attitude and interests among stakeholders. In the approach of political ecology, the Jakarta Bay reclamation policy has failed to accommodate the three interests, are social, economic and environmental interests. The conflicts that occur also cause an omission that not only harms the economy but worsens the social and economic impact. "

"ABSTRAKPantai Utara Jakarta merupakan kawasan strategis bagi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan proyek reklamasi. Dalam perecanaan peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta, menyebutkan bahwa salah satu pulau dari 17 pulau yakni Pulau F harus memiliki sarana pelabuhan untuk rute ke kepulauan seribu. Sedangkan dari pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun pihak pengembang belum menyiapkan rancangan tata pelabuhan pada pulau F dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur serta berlandaskan pada acuan permintaan pihak terkait proyek reklamasi kemudian mempertimbangkan peraturan pemerintah, peraturan nasional maupun peraturan internasional yang terikat dengan pelaksanaan proyek reklamasi dan standar tata pelabuhan. Dengan metode regresi linier untuk menganalisis peramalan kenaikan jumlah penumpang dari tahun 2017 hingga 2066 didapatkan pertambahan penumpang kapal untuk 50 tahun terhitung sebesar 222.236 orang. Jumlah tersebut menjadi acuan dalam pemilihan kriteria ukuran kapal yang akan bersandar sehingga dapat menentukan dimensi perancangan pelabuhan. Dari penelitian yang dilakukan diusulkan rancangan dermaga dengan jenis struktur deck on pile dengan perhitungan dimensi sederhana kemudian dibuat gambaran dengan menggunakan SketchUp serta mempertimbangkan lebar dan kedalaman alur berlayar kapal saat menuju dan meninggalkan area pelabuhan. Sehingga, dihasilkan rancangan yang ideal guna memanajemen siklus pelabuhan dan fasilitasnya sesuai standar kebutuhan perencanaan pada pulau F proyek reklamasi teluk Jakarta.Kata Kunci: Alur pelayaran, Dimensi dermaga, Reklamasi Jakarta, Pulau F.

---

ABSTRAKJakarta to be implemented by the reclamation project. In the regulation of local government regulations DKI Jakarta, states that one of the 17 islands is F island must have port facilities to route to the Seribu Islands. While from the provincial government of DKI Jakarta and from the developers have not prepared the design of the port on the F island in the reclamation project of Jakarta bay. This research is taken into consideration by literature study method and based on the reference of the request from related parties of reclamation project and then consider the government regulation, national regulation and international regulation which is bound to the implementation of reclamation project and port design standard. With linear regression method to analyze the forecast of passenger number from year 2017 until 2066 is found increase of passenger ship for 50 years counted as big as 222.236 people. The amount is a reference in the selection of the size criteria of the ship that will lean so that it can determine the design dimensions of the port. From the research, it is proposed that the design of the dock with the type of deck on pile structure with simple dimension calculation is then made with SketchUp drawing and considering the width and depth of the ship 39 s sailing flow when heading and leaving the harbor area. Thus, an idealized design was created to manage port cycles and facilities according to standard planning requirements on the island F of the Jakarta bay reclamation project.Keywords Cruise line, Dimensions of Port, Reclamation, F Island"

"Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014. Analisa yang dilakukan dalam Skripsi ini terhadap reklamasi Teluk Jakarta akan mencakup isu hukum tanah, perizinan, dan juga lingkungan hidup yang memiliki kaitan erat dengan hukum pertanahan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Isu hukum tanah akan mencakup status tanah yang timbul akibat reklamasi dan juga cara developer dapat memperoleh tanah tersebut. Isu perizinan mencakup variasi izin yang diperlukan dan juga kewenangan penerbitan izin dalam reklamasi Teluk Jakarta. Terakhir, isu lingkungan hidup akan menilai dampak negatif dari reklamasi dan dibandingkan dengan dampak positifnya, sesuai pengaturan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kemudian, Skripsi ini juga akan melakukan perbandingan proyek reklamasi Teluk Jakarta beserta pengaturan reklamasi di Indonesia dengan praktik-praktik reklamasi di Negara lain yang telah melaksanakan reklamasi, seperti Singapura, Jepang, dan Korea.

---

Land reclamation as a way in obtaining land become a major issue nowadays in Indonesia, especially Jakarta, noting the recent reclamation plan of Teluk Jakarta consisting of 17 islands on the coast of North Jakarta. In order to assess the legitimacy of the project, this Undergraduate Thesis will observe the regulations regarding reclamation, starting from Law No. 27 Year 2007 to Ministry of Seas and Fisheries Regulation No. 28 Year 2014. The analysis of this Undergraduate Thesis will consists of land law issues, permit, and environmental issues, which are inextricably related to land law issues as mentioned in Article 15 of Indonesian Land Law. The land law issue will cover the land status that is created by virtue of reclamation and the method on how developers could obtain them. The permit issue will cover the types of permit required and the respective entitled institutions that could issue them. Finally, the environment issue will compare the negative and positive impacts the reclamation will generate, by virtue of Article 34 of Law No. 27 Year 2007. Furthermore, this Undergraduate Thesis will also compare different international reclamation projects in other countries including their respective regulation, such as Singapore, Japan, and Korea, with the Teluk Jakarta reclamation in Indonesia."

"ABSTRAKKartu Jakarta Sehat adalah salah satu program jaminan kesehatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program ini maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jakarta Sehat selama dilaksanakan dengan menggunakan teori tentang Faktor Pendorong dan Penghambat dari Donald P. Warwick. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada faktor penghambat yang muncul dalam

---

ABSTRAKKartu Jakarta Sehat is one of the health assurance program which is owned by the provincial Government of DKI Jakarta. This program has been implemented since the year 2012 To know the advantages and weaknesses of the program then researchers do this research to look for anything that becomes supporting factors (facilitating conditions) and disturbance factors (impending conditions) to the implementation of Kartu Jakarta Sehat program based on theory of Donald P.Warwick. Approach research used is post-positivist with data collection method qualitative .The result of this research is that there is still had disturbance factors which appeared in this program so that it can be constrained the development of the program became bette."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Jakarta yang diinisiasi sejak zaman Orde Baru masih menjadi polemik. Pasalnya, kajian lingkungan yang menunjukkan bahwa reklamasi menimbulkan banyak aspek yang negatif diabaikan. Saat ini, reklamasi masih diteruskan karena proses hukum di tingkat banding membatalkan putusan PTUN. Kondisi risiko yang tergambar dalam klaim keamanan pulau G berdampak tidak terkajinya aspek-aspek lain. Akibatnya, prinsip kehati-hatian diabaikan.Klaim keamanan dari pihak pengembang atas pulau G yaitu telah ada keterpaduan dengan rencana tata ruang. Selain itu, tidak pernah terdapat pembatalan terhadap AMDAL tersebut. Hal ini tidak tepat karena tidak adanya penilaian rinci dari proses penilaian dampak melainkan kajian parsial per pulau. Selain itu, terdapat perbedaan nilai-nilai, pandangan, ketidaksepakatan antara disiplin ilmu, dan persoalan keadilan yang membuat reklamasi berada dalam kondisi ambigu secara sosial-politik. Kajian teknokratis dari AMDAL bukan sebuah solusi. Melainkan, perlu ada analisis mendalam melalui sebuah pemetaan multi kriteria yang akan menjawab dampak kumulatif dari perencanaan reklamasi. Kata Kunci: reklamasi, prinsip kehati-hatian, klaim keamanan, kerangka incertitude

---

ABSTRACTThe reclamation of the Jakarta Bay which was initiated since the New Order has been a polemic because environmental studies which shown the negative aspects of reclamation was neglected. Currently, reclamation still continues as the Court of Appeal decision cancelled the Administrative Court decision. The security claims of G Island based on incertitude theory by the Government have left many other aspects unproven. As a result, the precautionary principle is ignored.The security claims by the Developers of G Island is a partial claim, which fails to consider other aspects. In addition, there is no cancellation of AMDAL Environmental Impact Analysis . That is not appropriate because there is no detailed assessment yet partial study. Moreover, there are matters of ethics, point of view, disagreement between disciplines, and matters of equity which made the condition of the reclamation on incertitude framework social politically ambiguous. The technocratic approach is not a solution. There has to be an in depth analysis through a multi criteria mapping which will address the cumulative impact of reclamation planning. Keyword reclamation, precautionary principle, the security claim, incertitude"