Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi pelaksanaan usaha perusahaan Pengendalian internal perlu dilakukan pada seluruh siklus dalam operasi perusahaan, khususnya pada siklus penting seperti siklus pengadaan. Pengadaan adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan, dan penerimaan barang. Siklus pengadaan membutuhkan pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan salah satu agen tunggal pemegang merek (ATPM) otomotif terbesar di Indonesia yang memproduksi mobil, motor, dan mesin perahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah pengendalian internal dalam siklus pengadaan perusahaan sudah memadai dan efektif, Studi ini membahas tentang aktivitas utama dalam siklus pengadaan dengan menggunakan kriteria COSO 2013 Internal Control Framework untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Semua data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan defisiensi pengendalian internal dan indikasi kelemahan pengendalian internal. Defisiensi kontrol ditemukan dalam beberapa kegiatan dalam siklus pengadaan.

---

Internal control within a company is very important and fundamental to the company's business processes. Internal control needs to be carried out in all cycles in company's operations, especially in important cycles such as procurement cycle. Procurement is a business process of selecting resources, ordering, and receiving goods. Procurement cycle is prone to risk, thus requiring effective and efficient controls to prevent risks that can be detrimental to the company. The company selected in this study is one of the largest automotive brand holder sole agents (ATPM) in Indonesia which produces cars, motorcycles and boat engines. The purpose of this research is to assess whether internal control in the company's procurement cycle is adequate yet effective. This study limits the discussion to the main activities in the procurement cycle of PT ABC by using the COSO 2013 Internal Control Framework criteria to assess the effectiveness of the company's internal controls. This study uses a qualitative method. All necessary data will be collected through literature studies and field research such as observation and inquiries. This study found internal control deficiencies and indications of internal control weaknesses. Control deficiencies were found in several activities in the procurement cycle."

"[Dalam pembangunan proyek EPC dimana memiliki tingkat risikonya cukup tinggi tidak terlepas dari keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya proyek. Permasalahan yang terjadi pada PT.X dimana waktu proyek terlambat dan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu analisa berbasis risiko akan dilakukan pada proses pengadaan jasa, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengelolaan risiko yang baik sehingga kinerja waktu dan biaya pada proyek EPC dapat dioptimalkan. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya paket pekerjaan subkontraktor tidak jelas, data spesifikasi & teknikal yang berubah - ubah, kompleksitas pekerjaan pada proyek, waktu proses tender terlalu singkat sehingga penawaran harga bersifat masih kasar, waktu proses tender formulir isian terlalu banyak sehingga memakan waktu, Bentuk kontrak kurang menarik bagi subkontraktor, kesalahan dalam strategi dan perencanaan paket pengadaan yang tidak memperhitungkan analisis pasar, subkontraktor kurang memahami vendor yang harus di tuju untuk pengadaan material, subkontraktor tidak akurat dalam estimasi biaya proyek, tingginya penawaran harga subkontraktor yang jauh di atas OE. Kata Kunci : Pengadaan Jasa, Proyek EPC, Faktor Risiko, Subkontraktor, Kinerja Waktu Dan Biaya;In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE, In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE]"

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Siklus dan proses pengadaan merupakan salah satu proses operasional yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan target perusahaan. Proses pengadaan yang efektif, efisien serta mempunyai acuan data master pemasok yang akurat akan meningkatkan performa perusahaan serta memaksimalkan pencapaian target perusahaan yang akan dicapai.  Penelitian ini dilakukan karena permasalahan tidak akuratnya data master pemasok yang berakibat menjadi tidak efektifnya proses pengadaan dan berakibat menjadi timbulnya masalah dalam pemenuhan proyek kepada pelanggan serta mengakibatkan terjadi selisih yang cukup besar dalam konfirmasi audit atas hutang sehingga mengakibatkan terlambatnya finalisasi laporan audit perusahaan. Penelitian dengan menggunakan strategi studi kasus berikut ini membahas mengenai evaluasi kualitas data master pemasok didalam proses pengadaan dalam kaitannya dengan peningkatan performa perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses reviu atas data master pemasok di bagian pengadaan PT X belum dilakukan secara efektif dan harus diperbaiki karena buruknya kualitas data master pemasok yang dimiliki perusahaan. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan berupa masukan aksi tindak lanjut dalam penerapan proses reviu data master pemasok sehingga tercipta perbaikan kinerja dalam proses pengadaan untuk efektivitas proses bisnis yang ada pada PT X

---

The procurement cycle and process is one of the most important operational processes in achieving the company's goals and targets. An effective, efficient procurement process and having an accurate supplier master data reference will improve company performance and maximize the action of company in order to achieve target.  This research was conducted due to the problem of inaccurate supplier master data from ineffective procurement process and resulted in problems in fulfilling projects to customers and resulted in difference in audit confirmation of debts, resulting in late finalization of the company's audit report.  

The following research using the case study strategy discusses the evaluation of supplier master data quality in procurement process that affecting the achievement of purpose in the company. This research provide conclusions on the results of the evaluation of the effectiveness of review supplier master data in procurement process at PT X and give recommendations of action plan for performance improvement in achieve purpose in PT X."

"Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyatadari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing.

---

This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning

the Procurement of Goods / Services management and their implications. This

research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting

content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal

material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the

procurement of goods / services. The results showed that the level of

synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles

in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the

implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business

Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are

several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of

the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many

have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018

concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the

unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the

hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex

posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex

generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations

in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each

sector."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.

Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises."