Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program sosialisasi pajak merupakan sebuah program yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program sosialisasi pajak yang sudah dilakukan selama ini, terutama pada Kantor Wilayah Jakarta Pusat dengan menggunakan enam kategori evaluasi Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan survey dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan program sosialisasi pajak sudah berjalan dengan baik dari sisi efektifitas, responsivitas, dan ketepatan, hanya saja kekurangannya adalah masih belum efisien, masih belum cukup memecahkan masalah kepatuhan dan juga belum meratanya penyebaran dari program ini.

---

Tax socialization program is one of efforts provided by Directorate General of Taxation to increase knowledge about right and obligation of taxation in society. The aim of this study is to evaluate tax socialization program which has been held all these time, especially in Central Jakarta Regional Office by using six Dunn’s evaluation categories, such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study uses quantitative approach, and collecting data methods use survey and in-depth interview. The results shows that tax socialization program goes well in effectiveness, adequacy, responsiveness, and accuracy, but this program wasn’t efficienct, not enough to solve the problem of compliance and not distributed well to all of taxpayers."

"Masyarakat memerlukan pelayanan publik yang berkualitas untuk membantu proses mereka dalam melancarkan segala urusannya. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang baik tentu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tersebut berguna bagi keberlangsungan negara karena mayoritas pembangunan nasional di Indonesia menggunakan sumber dana dari perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan DJP terhadap tingkat kepercayaan WP. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dimana peneliti mendapatkan 146 responden melalui penyebaran kuesioner dengan teknik non-probability sampling. Data yang berasal dari jawaban terbuka dan wawancara diolah secara deskriptif guna memperkaya analisis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan DJP berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan WPOP DKI Jakarta sebesar 78,3%.

---

Every citizen needs a certain quality public services to assist their processes in expediting all their affairs. Therefore, the government as the organizer of public services continues to strive to improve the quality of public services. Good service quality can certainly increase the level of public trust which will then indirectly affect increasing tax compliance. This tax compliance is useful for the sustainability of the country because the majority of national development in Indonesia uses fund source from taxation. This study aims to analyze the effect of DGT service quality on the level of trustworthiness of taxpayers. This research approach is a quantitative approach where researcher got 146 respondents through spreading questionnaires with non-probability sampling technique. Collected data from open-ended answers and interviews were processed descriptively to enrich the analysis. This study obtained the results that DGT's service quality had an effect on the trust level of DKI Jakarta’s individual taxpayers by 78.3%."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dampak dari persepsi Wajib Pajak terkait layanan perpajakan elektronik terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni e- Filing, e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing. Survei yang dilakukan terhadap 123 orang Wajib Pajak dianalisis menggunakan model regresi linear sederhana untuk kepatuhan formal pelaporan Faktur Pajak dan pembayaran pajak dan model regresi linear berganda untuk kepatuhan formal pelaporan SPT setelah sebelumnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebarkan dan pengujian asumsi klasik.Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis yang disampaikan semula diterima yakni semua variabel layanan perpajakan elektronik tersebut berpengaruh dan bergerak searah (positif) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena faktor kegunaan, kemudahan penggunaan, minat perilaku untuk menggunakan, kompleksitas, dan keamanan data yang disampaikan secara elektronik yang mendorong persepsi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak.

---

The aim of this research is to empirically test the impact of taxpayers perceptions of electronic tax services on tax compliance. This research uses independent variables such as e-Filing, e-SPT, e-Faktur, and e-Billing. The data set was obtained from survey-based simulation on 123 taxpayers. The validity and reliability test of quetionaires and classic assumption test have been done. Single regression model was used for the analysis of formal compliance which include tax invoice reporting and tax payment. Meanwhile, formal compliance of tax return reporting was analyzed by using multiple regression model.

The results show that the hypothesis that have been made are accepted, that there is impact of electronic tax services on tax compliance and the impact is positive. Those happen because of ease of use, usefulness, behavioral intention, complexity, security and confidentiality of electronically delivered data which affect taxpayers? perceptions to fulfil their tax liability so eventually they enhance tax compliance."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"ABSTRAKTerdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah religiusitas. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen Protestan diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama Kristen Protestan dengan studi kasus pada Gereja X dan Gereja Y di Kota Bekasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik penarikan sampel berupa purposive sampling. Hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi beragama Kristen Protestan di Gereja X dan Gereja Y, Kota Bekasi.

---

ABSTRACTThere are several factors that may influence tax compliance, one of them is religiosity. Pancasila as the foundation of Indonesia holds firm the value of divinity. Christianity teach their followers to pay taxes to government. This study aims to examine the effect of religiosity on tax compliance of Christian individual tax payer with case study at X and Y Church in Bekasi City. This research approach is quantitative, and the data collection technique is mix method. The sample that used in this research is 100 respondents with purposive sampling technique. The results of linear regression test show that religiosity influence the tax compliance of Christian individual tax payer at X and Y Church, Bekasi City."

"Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang terdapat pada KPP Pratama, yang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun. Evaluasi kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertujuan untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian murni, tujuan penelitian deskriptif, dan dimensi waktu cross-sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, library research (studi kepustakaan), dan pengamatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan adalah kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sudah cukup baik. Hambatan terbesar adalah jumlah SDM yang belum mencukupi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan penambahan jumlah personil.

---

The act to extend the scope of Individual Taxpayers has been done by Tax Extension Unit which has been a part of the Small Taxpayer office (STO) and operating for nearly ten years. Performance evaluation has the purpose to analyze the performance and to identify the hurdle faced by Tax Extension Unit. This research use quantitative approach. The research is classified as descriptive and cross-sectional research. Data collection method used in the research are interviews, library research, and observation. The research shows that the performance of Tax Extension Unit has already been fairly well, and the biggest hurdle which being faced by the Unit is the number of human resources which has not yet been adequate. Adding the personnel quantity up can be done to solve the problem."

"[Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur terhadap Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tercapainya tujuan dan manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan Wajib Pajak dan wawancara terstruktur dengan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur telah berjalan cukup efektif meskipun masih ditemukannya faktor-faktor yang menghambat efektivitas dari sisi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif dari Account Representative, KPP Pratama Jakarta Pancoran, maupun Kantor Pusat DJP untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan sosialisasi perpajakan.

---

This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation., This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization

related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was

effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and

benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in

this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a

structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur

has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the

effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account

Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation.]"

"ABSTRAKPemeriksaan pajak merupakan salah satu cara otoritas pajak untuk mengetahui kebenaran pengungkapan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak WP . Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perubahan respons Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mengalami pemeriksaan pajak dibandingkan dengan yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Untuk mengetahui perbandingan tersebut digunakan metode difference-in-differences yang merupakan salah satu metode untuk mengukur dampak kebijakan impact evaluation . Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2009-2014 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Data berupa pelaporan pajak dari Wajib Pajak diharapkan mencerminkan perilaku yang lebih riil jika dibandingkan dengan data eksperimental. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mengalami pemeriksaan cenderung untuk mengungkapkan pelaporan penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang sama sekali tidak mengalami pemeriksaan.

---

ABSTRACTA tax audit is a tool for tax authorities to know the truth of disclosure of tax from taxpayers. This research intends to find out the change of response of Individual Taxpayer after experiencing tax audit compared with that not having tax audit. To find out the comparison, the difference in differences method is used to measure the impact of the policy impact evaluation . The data used in this research is derived from individual tax return from 2009 2014 obtained from the Directorate General of Taxes Indonesian tax authority . Data which are derived from the individual tax return is expected to reflect a more realistic behavior from individual. The result of the estimation indicates that the taxpayer experiencing the audit inspection tends to disclose the reporting of his income higher than the taxpayer who has not experienced any audit at all."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."