Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya pembentukan integrasi moneter di kawasan Asia Timur dan Tenggara terlahir dari sebuah kerjasama moneter dan integrasi finansial yang sedang berjalan. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perdebatan. Ada pandangan yang setuju terhadap pembentukan integrasi tersebut dengan alasan untuk menciptakan stabilitas moneter dan finansial. Hal itu didukung dengan progresifnya kerjasama moneter yang terus berkembang dan pengurangan disparitas ekonomi melalui kerjasama finansial dan perdagangan. Tetapi, alasan tersebut mendapat tantangan bahwa kawasan Asia Timur dan Tenggara masih terlalu jauh untuk menciptakan integrasi moneter. Hal tersebut berkaca dari karateristik integrasi moneter seperti reserves pooling dan koordinasi moneter belum dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

---

The efforts to establish a regional monetary integration in East and Southeast Asia was born from a monetary cooperation and financial integration. However, it got the debate. There are optimism views to the establishment of the integration. The reasons are to create monetary and financial stability. These view is supported by progressivity of monetary cooperation that always continue to grow and the reduction of economic disparity through financial cooperation and trade. However, that views being challenged that East and Southeast Asia is still too far away to create monetary integration. It is because the characteristics of monetary integration such reserves pooling and monetary coordination not owned by the countries in East and Southeast Asia.

"

"Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menguraikan tentang uang dan kredit, sedangkan bagian kedua tentang perbankan."

"Since the financial crisis of 2008-09, central bankers around the world have been forced to abandon conventional monetary policy tools in favour of unconventional policies such as quantitative easing, forward guidance, lowering the interest rate paid on bank reserves into negative territory, and pushing up prices of government bonds. Having faced a crisis in its banking sector nearly a decade earlier, Japan was a pioneer in the use of many of these tools.Unconventional Monetary Policy and Financial Stability critically assesses the measures used by Japan and examines what they have meant for the theory and practice of economic policy. The book shows how in practice unconventional monetary policy has worked through its impact on the financial markets. The text aims to generate an understanding of why such measures were introduced and how the Japanese system has subsequently changed regarding aspects such as governance and corporate balance sheets. It provides a comprehensive study of developments in Japanese money markets with the intent to understand the impact of policy on the debt structures that appear to have caused Japan’s deflation. The topics covered range from central bank communication and policymaking to international financial markets and bank balance sheets.This text is of great interest to students and scholars of banking, international finance, financial markets, political economy, and the Japanese economy."

"Rangkaian kebijakan deregulasi terhadap sektor keuangan yangdilakukan pemerintah selama periode 1983-1992 telah menyebabkanperubahan terhadap stuktur lembaga keuangan, cara-cara pengendalianmoneter, serta perilak0 masyarakat menahan uang.Salah satu permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi iniadalah mengenai sejauh mana perubahan iklim keuangan membawa dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat menahan uang.Dari hasil pengujian empiris penulis mencatat bahwa elastisitaspermintaan uang terhadap suku bunga mengalami peningkatan setelah deregulasi keuangan. Semen tara elastisitas pendapatan mengalami penurunan. Disamping itu permintaan akan uang juga semakinterpengaruh oleh balas jasa kekayaan finansial luar negeri. Lebih lanjut penulis menemukan sejumlah variabel tertentu seperti tingkat suku bunga luar negeri terbukki kurang memiliki stabilitas yang memuaskan.Di dalam konteks yang lebih luas, pergeseran di dalam fungsipermintaan akan uang akan membawa implikasi terhadap perubahanmetode pengendalian moneter. Untuk itu penulis menyusun suatumodel perencanaan moneter yang mengakomodir fungsi permintaan uang yang baru serta cara cara baru di dalam mekanisme pengendalian moneter."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ASEAN-5 membentuk integrasi moneter berdasarkan dua pendekatan dalam teori Optimum Currency Area OCA : indeks OCA dan endogenitas kriteria OCA. Hasil indeks OCA menunjukkan ASEAN secara keseluruhan baru memenuhi dua dari empat kriteria OCA yang digunakan. Singapura, Malaysia, dan Thailand dinilai layak membentuk integrasi moneter, sedangkan Indonesia menjadi yang paling tidak layak. Untuk hasil endogenitas kriteria OCA didapati bahwa peningkatan intensitas perdagangan, integrasi keuangan, dan kesamaan sektor produksi akan meningkatkan kesimetrisan guncangan moneter di ASEAN-5, tetapi tidak untuk guncangan penawaran dan guncangan permintaan. Dengan demikian, ASEAN-5 dinilai masih belum layak membentuk integrasi moneter.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the feasibility of ASEAN 5 in forming monetary integration based on two Optimum Currency Area OCA theory applications OCA index and endogeneity of OCA criteria. OCA index result shows that ASEAN 5 as a whole only complies two of four OCA criteria being used. Singapore, Malaysia, and Thailand are proper in forming monetary integration, whereas Indonesia has become the most improper one. From endogeneity of OCA criteria, it is found that the increasing of trade intensity, financial integration, and similarity of production sector will promote the symmetry of monetary shocks in ASEAN 5, but not for supply shocks and demand shocks. Thereby, ASEAN 5 is assessed not feasible enough in forming monetary integration."

"Banyak sasaran yang ingin dicapai secara serentak serta tidak berfungsinya mekanisme transmisi secara efisien akibat disintermediasi dalam sistem keuangan menyebabkan pengendalian moneter secara tidak langsung menjadi kurang efektif. Di satu sisi, perkembangan nilai tukar yang belum stabil dan inflasi yang masih tinggi memaksa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mempertahankan kebijakan uang ketat, yang berakibat tingginya suku bunga di dalam negeri. Di sisi lain, tingginya suku bunga telah berdampak negatif terhadap dunia usaha karena membengkaknya kewajiban pembayaran bunga dan terhentinya pemberian kredit barn oleh perbankan, akibatnya nonperforming loan (NPL) meningkat dan bank-bank beroperasi dengan negative spread.Penelitian ini mengevaluasi kembali apakah mekanisme transmisi yang selama ini dipergunakan masih relevan dijalankan dan mencari alternatif mekanisme lainnya yang lebih mengakomodasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang semakin terbuka. Dengan menggunakan indeks kondisi moneter (IKM) sebagai sasaran antara pada mekanisme transmisi kebijakan moneter akan diketahui ketat atau tidaknya stance dari kebijakan moneter yang ditempuh.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kondisi moneter (1KM) dapat memberikan informasi tentang akan dilakukannya pengetatan atau pelonggaran moneter di Indonesia. Pergerakan indeks kondisi moneter (IKM) ditentukan oleh gejolak dari komponen yang membentuk indeks kondisi moneter (1KM) yaitu suku bunga dan nilai tukar."