Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana proses bisnis dan perlakuan akuntansi pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. XYZ DEVELOPMENT saat ini, terutama dalam proses bisnis properti untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi dan juga sistem pelaporan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan.

---

The focus of this study is about how the business process and the accounting implementation of construction service that applied by PT. XYZ LAND DEVELOPMENT for the time being, especially on the business process for revenue cycle, expenditure cycle, and conversion cycle along with the financial reporting system within accounting information system of the company."

"Laporan akhir ini berisi analisis kewajiban pajak dari pendapatan jasa konstruksi yang diterima oleh PT DHEN. Tujuan dari laporan akhir ini adalah apakah PT DHEN telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 atau tidak. Menggunakan metode kualitatif, penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai staf akuntansi PT DHEN dan studi literatur. Kesimpulan dari laporan akhir ini adalah PT DHEN tidak sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

---

This final report contains an analysis of the tax liabilities of construction service income received by PT DHEN. The purpose of this final report is whether PT DHEN has implemented Government Regulation Number 40 of 2009 or not. Using qualitative methods, the authors collected data by interviewing PT DHEN accounting staff and literature studies. The conclusion of this final report is that PT DHEN did not fully implement Government Regulation Number 40 of 2009"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21, dan pasal 23 dari KAP XYZ pada PT MA pada bulan Januari sampai Juli 2023 dan refleksi diri selama mengikuti program magang. Evaluasi ini membandingkan prosedur rekapitulasi dengan beberapa peraturan dan ketentuan yang ada seperti asersi manajemen berdasarkan SA 315 bagian A129 dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Setelah mengevaluasi prosedur rekapitulasi pajak penghasilan ini dapat disimpulkan bahwa prosedur rekapitulasi yang dilakukan KAP XYZ sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun KAP XYZ tidak melakukan konfirmasi kepada PT MA terkait komponen masing-masing objek pajak penghasilan.

---

This internship report aims to evaluate the income tax recapitulation procedures of article 4 paragraph 2, article 21, and article 23 of KAP XYZ at PT MA from January to July 2023 and self-reflection while participating in the internship program. This evaluation compares the recapitulation procedures with several existing rules and regulations such as management assertions based on SA 315 part A129 and several laws relating to income tax. After evaluating the income tax recapitulation procedure, it can be concluded that the recapitulation procedure carried out by KAP XYZ is in accordance with applicable regulations. However, KAP XYZ did not confirm to PT MA regarding the components of each income tax object."

"Laporan ini mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (pajak penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT AMI selaku pemotong. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan PPh Pasal 23, PT AMI dibantu oleh PT SSRT mulai dari proses rekapitulasi hingga pelaporan SPT Masa. Proses rekapitulasi yang dilakukan terdiri atas tiga aktivitas utama, yakni memeriksa invoice dari vendor PT AMI, menghitung pajak penghasilan, dan memeriksa bukti pendukung reimbursement. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PT SSRT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 of the Income Tax, which has to be settled by PT AMI as a collector. In fulfilling its tax obligation regarding Article 23 of the Income Tax, PT AMI is assisted by PT SSRT from recapitulation process to periodic tax returns submission. The recapitulation process consists of three main activities, which are reviewing invoices from vendors, calculating the income tax, and checking the supporting evidence for reimbursement. The result showed that the recapitulation process performed by PT SSRT has complied with the tax regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang upaya pemungutan pajak (tax effort) dari 27 propinsi di Indonesia yang meliputi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Tax effort diukur dengan cara membandingkan antara tax ratio aktual dengan tax ratio potensial. Tax ratio potensial diukur dengan menggunakan metode regresi dimana penerimaan pajak digunakan sebagai proxy dari taz ratio dengan variabel bebas berupa PDRB per kapita, peranan sektor pertanian dalam pembentuka PDRB dan tingkat keterbukaan ekonomi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk indeks dengan kalsifikasi sebagai berikut; propinsi yang memiliki indeks kurang dari satu berarti hanya mampu memungut pajak dibawah kapasitas yang dimilikinya, propinsi yang memiliki indeks sama dengan satu berarti mampu memungut pajak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sedangkan propinsi yang memiliki indeks lebih dari satu berarti mampu memungut pajak lebih dari kapasitas yang dimilikinya."

"Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian menggunakan teori asas kepastian hukum yang dicetuskan oleh Mansury (1996:5) sebagai tolak ukur pengujian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang belum memenuhi asas kepastian hukum. Pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang yaitu mengklasifikasikan penerima penghasilan magang sebagai Pegawai Tidak Tetap.

---

PER-31/PJ/2012 regulation doesn?t mention ?internship? word as mentioned in PER-31/PJ/2009. Therefore, internship employee could be classified into 3 (three) categories, this means a contradiction to certainty principle (Nurmantu, 1994:110). This research aims to analyze the mechanism of withholding income tax Article 21 on the internship income based on certainty principle and to analyze the correct withholding tax of internship income. This research used certainty principle (Mansury, 1996:5) to answer the main issues. This descriptive research used quantitative approach with in depth interview as data collection technique. Result of this research is withholding tax Article 21 of internship income still has a contradiction to legal certainty principle. The correct income tax Article 21 imposition on internship income is classified internship employee as Temporary Employee."

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."

"Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

In encouraging investment in the field of business and/or certain areas implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative approaches, and data collection techniques with in-depth interview.

The results of the research indicate the exact dimensions of policies, implementers, environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met. Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the socialization of tax allowance policy."