Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125917 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Heru Muharto
Analisis Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Career Development of Civil Servants in the Environment Unit KPU DKI Jakarta Province
"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lukman Azhar Santoso
Analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan komisi pemilihan umum Provinsi DKI Jakarta = Analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the election commissions Jakarta
"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil mulai digunakan secara serentak pada tahun 2014 termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengimplementasian sasaran kerja pegawai (SKP). Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hambatan, diantaranya tidak adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pada setiap jabatan yang diemban pegawai negeri sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
This thesis discusses the analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta. Employee policy objectives (SKP) as a performance evaluation for civil servants began to be used simultaneously in 2014 included the Provincial Election Commission of Jakarta. This thesis studies raised two questions, namely how the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta and what are the obstacles in the implementation of this policy. This study uses a post-positivist approach to qualitative data analysis techniques. This study uses the theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn as a reference measurement in the acquisition of information research. The results of this study indicate that the Election Commission of Jakarta is not maximized in the implementation of the objectives of employee (SKP). This happens because due to several obstacles, including lack of basic tasks and functions (TOR) positions at each position that carried civil servants Election Commission of Jakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63041
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviyani Rizqiyah
Analisis faktor faktor yang memengaruhi disiplin pegawai negeri sipil Kelurahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta = Analysis of factors which influencing civil servant discipline in Kelurahan Jakarta Province
"Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan setiap individu Pegawai Negeri Sipil berbeda beda Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta teori yang digunakan yaitu teori manajemen sumber daya manusia sektor publik dan teori faktor kedisiplinan Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rho Spearman untuk mengukur korelasi dua variabel berskala ordinal. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi kedisiplinan pegawai koefisien korelasi terkuat dimiliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi pegawai ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan kebiasaan positif di lingkungan kerja besar kecilnya kompensasi ada tidaknya keteladanan pimpinan dan ada tidaknya perhatian oleh pimpinan.
Discipline is an important factor that must be owned by Kelurahan in order to provide services to the community Discipline of each Civil Servant is different. Therefore this study was conducted with the aim to explain what factors influence the discipline of Kelurahan Civil Service. The theory which is used in this analysis is human resource management in public sector and discipline factor theory. This research applied quantitative approach using questionnaire as a research instrument and analyzed using Rho Spearman correlation test to measure the correlation between two variables with ordinal scale. The sample in this study was 97 Civil Servants collected by using simple random sampling technique. The results show that from seven factors that influence civil servant discipline the strongest correlation coefficient owned by the variable courage leadership in taking action and subsequently followed by the variable whether there is a rule certainly can be used as a guideline for employees whether there is any supervision by the leadership positive habits in the workplace the size of the compensation the existence of exemplary leadership and whether there is an attention by the leadership."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61665
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Eko Prasetyo
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat penghasilan pegawai negeri sipil pemerintah provinsi DKI Jakarta pada badan amil zakat dan infaq shadaqah bazis provinsi DKI Jakarta = Analysis of factors which influence civil servants of DKI Jakarta province government s income zakat payment to the zakat and infaq shadaqah agency of DKI Jakarta province
"DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar dan akan sangat bermanfaat bila dioptimalkan pemungutannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat yang profesional akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan Muzakki dalam hal membayar zakat penghasilan. Kepercayaan dan kepuasan Muzakki melibatkan faktor-faktor reliability, responsiveness, confidence, emphaty, tangible, credibility, human resource, dan morality. Penelitian ini menggunakan analisa crosstab dan Structural Equation Model (SEM) pada 94 responden (Pegawai Negeri Sipil pemerintah provinsi DKI Jakarta), dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepada lembaga amil zakat, namun belum merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pemberlakuan peraturan pemerintah atas kewajiban membayar zakat penghasilan dan sosialisasi akuntabilitas serta keberhasilan yang telah dicapai lembaga amil zakat merupakan kunci terlaksanannya pengumpulan zakat penghasilan yang optimal.
DKI Jakarta as the capital of a country with the largest Moslems in the world has the very large zakat potential and will be very useful when it levied optimized. This study shows that professional zakat institutions will create trust and satisfaction from their Muzakki, one of which is in terms of paying income zakat. Muzakki?s confidence and satisfaction in paying zakat on zakat institutions involving reliability, responsiveness, confidence, empathy, tangible, credibility, human resource, and morality. This study uses crosstabs analysis and Structural Equation Model (SEM) in 94 respondents (civil servants of DKI Jakarta province government), by using Partial Least Square (PLS). The results showed that the respondents have a high enough confidence to zakat institutions, but not satisfied with the zakat institution?s service. The implementation of government regulations on the obligation to pay income zakat and socialization about accountability and the success that has been achieved by zakat institutions are the key of an optimal zakat collection."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadli Walfianda
Implementasi kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) di pemerintahan provinsi DKI Jakarta = The implementation of moratorium civil servants recruitmen policy in DKI Jakarta
"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu.
This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53509
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sonya Elfadhila
Pengembangan karier pegawai negeri sipil perempuan di Kementerian Keuangan = The career development of female civil servants at the Ministry of Finance
"Pada tingkat global terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik termasuk Indonesia. Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) perempuan tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah keterwakilan PNS perempuan pada posisi jabatan tinggi manajerial atau jabatan struktural, yang merupakan bagian dari pengembangan karier dalam Manajemen PNS. Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan kebijakan pembinaan pegawai yang pro gender. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor dimensi organisasi dan individu yang mempengaruhi pengembangan karier PNS perempuan di Kementerian Keuangan melalui pendekatan post positivisme menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap informan. Teori dari Viki Holton dan Fiona Dent (2016) melalui aspek individu dan organisasi digunakan dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor dimensi organisasi dan individu belum mempengaruhi secara optimal pengembangan karier PNS perempuan di Kemenkeu. Pada dimensi organisasi, Faktor CEO and Senior Management Commitment sangat mempengaruhi pengembangan karier PNS Perempuan di Kemenkeu. Sedangkan dari dimensi individu, take and create oppurtunities mempengaruhi secara optimal pengembangan karier PNS perempuan di Kemenkeu meskipun masih sulitnya PNS perempuan Kemenkeu untuk dipromosikan ke luar wilayah domisili pada unit vertikal karena ketidakjelasan pola mutasi khususnya kepastian jangka waktu mutasi.
At the global level, there is an increase in the number of women working in the public sector including Indonesia. However, the increased number of female civil servants (PNS) does not affect the increase in their representation in high managerial or structural positions as part of career development in PNS Management. This condition is also faced by the Ministry of Finance which has a high commitment to the implementation of pro-gender staff development policies. The purpose of this study was to determine factors of organizational and individual dimensions that influenced the career development of female civil servants in the Ministry of Finance through a post-positivism approach using qualitative methods with literature studies and in-depth interviews with informants. Theories from Viki Holton and Fiona Dent (2016) regarding the factors of womens career development through individual and organizational aspects are used in conducting analyzes. The results showed that the organizational and individual dimension factors did not optimally affect the career development of female civil servants in the Ministry of Finance. On the organizational dimension, the factor of the CEO and Senior Management Commitment greatly influences the career development of female civil servants in the Ministry of Finance in issuing policies and regulations for pro-gender employee development. Furthermore, the individual dimension, take and create opportunities optimally influence the career development of female civil servants in the Ministry of Finance despite the difficulty of female civil servants in the Ministry of Finance to be promoted outside the domicile area in the vertical unit due to unclear mutation patterns especially the certainty of mutation periods."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nastia Rini
Peranan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = the Role of Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) to fulfilling the need of health service of PNS of Government DKI Jakarta province
"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.
Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cucu Suminar
Analisis hubungan antara pengembangan karir dan pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan di Dinas Dikmenti DKI Jakarta = Analysis of relationship between career development path and personnel empowerment towards personnel work satisfaction in service office of middle and higher education (Dikmenti) special Province of Jakarta
"Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan, bahwa dalam sistem keorganisasian pegawai negeri sipil diatur berdasarkan peraturan tentang kepegawaian. Sistem ini di dalamnya tercakup peraturan tentang kepangkatan/golongan dan jabatan pegawai negeri sipil. Sistem pegawai negeri sipil tersbut mengatur aturan tata kerja pada unit-unit kerja dalam organisasinya untuk berbagai keahlian, sehingga tugas setiap pegawai negeri dalam jabatan tertentu dapat dikelompokkan, seperti jabatan struktural dan jabatan fungsional.
Sehubungan dengan sistem organisasi pegawai negeri yang telah disebutkan di atas, baik itu sistem kepangkatan/golongan atupun jabatan, pada dasarnya berhubungan langsung dengan pekerjaan. Selain itu diatur pula tata cara pembagian kerja dalam struktur pegawai negeri sipil bertujuan atau dirancang untuk mencapai kinerja tertentu. Tujuan pekerjaan (job) biasanya bersifat ideal dan realistis.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa adanya korelasi antara pengembangan karir dan pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja pegawai, di lingkungan Dinas Dikmenti DKI Jakarta.
Selain itu dari hasil penelitian ditemukan juga pertama, bahwa sebagian besar pendidikan pegawai di lingkungan Dinas Dikmenti berpendidikan S1 dan 82 yang umumnya bergolongan III dan IV yang rata-rata sudah bekerja 15 tahun ke atas. Kedua, sebagian besar pegawai di lingkungan Dinas Dikmenti memiliki kepuasan kerja tinggi. Ketiga, sebagian besar pegawai di lingkungan Dinas Dikmenti setuju ada pengembangan karir, baik pada jabatan fungsional maupun pada jabatan struktural. Keempat, sebagian besar pegawai di lingkungan Dinas Dikmenti setuju atas pemberdayaan karyawan, baik pada jabatan fungsional maupun pada jabatan struktural, Kelima, penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara pengembangan karir dan pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan di lingkungan Dinas Dikmenti DKI Jakarta. Keenam, bahwa penelitian ini ternyata tidak terdapat perbedaan antara kepuasan kerja jabatan fungsional dan jabatan struktural.
Berdasarkan hasil temuan ini disarankan, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan di lingkungan Dinas Dikmenti perlu ada upaya dari pimpinan memberikan kebebasan dan kesempatan baik karyawan yang memiliki jabatan fungsional maupun jabatan struktural untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan harapan mereka.
The background of this research starts out of the fact that in an organizational system, civil service is regulated based on the personnel regulations. The system includes regulations about rank/grade and civil service position. The civil service system regulates rules of procedures in each working unit in their organization for various skills. Therefore the tasks of each civil service in certain jobs can be classified into structural and functional positions.
In relation with the aforementioned civil service organizational system, both systems of rank/grade and position are basically directly related with the jobs. Apart from that the procedures of jobs distribution in the structure of civil service are regulated with the purpose of achieving certain performance. The purpose of the jobs is usually idealistic and realistic.
The results of the research show that there is a correlation between career development path and personnel empowerment towards personnel work satisfaction in service office of dikmenti, special province of Jakarta.
Besides, the results of the research also find that firstly majority of the personnel education level in this office is strata one and masters degree, which means that they are generally in grades III and 1V with an average of above 15 years of service. Secondly, majority of the personnel in this office has high jobs satisfaction. Thirdly, majority of the personnel in this office agrees that there is career development path, both in structural and functional positions. Fourthly, majority of the personnel in this office agrees that there is personnel empowerment, both in structural and functional positions. Fifthly, the research shows that there is a correlation between career development path and personnel empowerment towards personnel work satisfaction in service office of dikmenti, special province of Jakarta. Sixthly, the research also shows that there is no difference between work satisfaction of structural and functional positions.
Based on these results, it is suggested that to increase the personnel work satisfaction in service office of dikmenti, it is necessary for the management to make some efforts to give the freedom and opportunity to those in structural and functional positions to carry out the jobs in line with their competency and hopes."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Rezeki Perdana Putra
Analisis tata kelola penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pada pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta = Governance analysis of budgeting administration and accountability grants of the local election in KPU Jakarta / Tri Rezeki Perdana Putra
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atas tata kelola dana hibah pemilu kada di KPU Provinsi DKI Jakarta pada pemilu kada tahun 2012 dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban. Tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana hibah pemilu kada tahun 2012 di KPU Provinsi DKI Jakarta dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun tidak sesuai dengan dua Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait karena pengelola dana hibah di KPU Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui adanya mekanisme yang diatur dalam kedua PMK tersebut.
ABSTRACT
This thesis aims to analyze the conformity with the legislation on the governance of the election grant funds at the KPU Provinsi DKI Jakarta in the 2012 local elections in terms of budgeting, administration, and accountability. This thesis uses descriptive analysis method with case study research design. The result of this research is the management of the 2012 local election grant in KPU Provinsi DKI Jakarta in terms of budgeting, administration, and accountability has been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation, but not in accordance with the two Regulations of the Minister of Finance PMK related to the grants management in the KPU Provinsi DKI Jakarta is not aware of any mechanisms regulated in both PMK."
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ary Herwanto
Analisis peran bimbingan dan konseling karier pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara = Analysis of the role of guidance and career counseling civil servants in the National Civil Service Agency (NSCA)
"Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta.
Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data.
Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi.
Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path.
The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA).
This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.
The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45650
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>