Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Penelitian ini mengenai Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo yang diukur melalui Indikator-Indikator implementasi kebijakan. Jumlah Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari Implementasi Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di RSUD Pasar Rebo adalah masih banyak masalah yang disebabkan oleh minimnya SDM, kerumitan sistem INA-CBG's, masalah pembiayaan klaim dan sosialisasi JKN.

---

This research is about the implementation of JKN Program (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital. This study uses a post-positivist approach which aims to determine the Program Implementation JKN (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital as measured by Indicators of policy implementation. Number of Informants in this study around to 18 people, the techniques of data collection using in-depth interviews and observation. Result of the Implementation of JKN Program (National Health Insurance) in Pasar Rebo Hospital is still having a lot of problems caused by the lack of human resources, the complexity of the system INA-CBG's financing problems and socialization JKN claims."

"Skripsi ini membahas mengenai pembelajaran dari pelaksanaan National health Insurance Program NHIP di Filipina terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Indonesia. JKN di Indonesia masih memerlukan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan dan perkembangan agar menjadi program yang berkelanjutan sehingga dengan mengkaji negara tetangga yang memiliki asuransi kesehatan nasional dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan JKN. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan tersistematis bersumber dari berbagai informasi dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik anotasi bibliografi bersifat deskriptif analitik. NHIP di Filipina memiliki beberapa sistem dan metode yang dapat diadaptasi dan diterapkan pada pelaksanaan JKN di Indonesia seperti metode pencakupan peserta, metode pembayaran premi dengan pilihan periode pembayaran serta metode pemberian jaminan dengan batas tertentu sehingga menekan jumlah pembayaran jaminan.

---

This study discusses about lessons learned from the implementation of National health Insurance Program NHIP in Philippines for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN. JKN still requires evaluation and innovation in order to keep the sustainability by reviewing neighboring countries that have the scheme as well. This study uses systematic literature review method from various secondary sources of information and data which is then analyzed by using an analytic descriptive bibliographic annotation technique. NHIP in the Philippines has several systems and method that can be adapted and applied to the implementation of JKN in Indonesia such as members coverage method, payment of premium method which gives members the choices of payment period as well as the benefits limit method by giving certain limits for members to avail thereby reducing the excessive benefits payment. "

"[ABSTRAKPer 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACT

;"In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan.", "In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."]"

"This paper is a literature review laying out empirical evidence of healthcare access inequity within an implementation of social health insurance (SHI) programs. The research question of this paper is: in what way, and how, inequity in healthcare access potentially happens, even if a type of SHI covers the whole, or most, of a society. This paper is mainly motivated by the implementation of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), an SHI program in Indonesia. Even though the program aims to create better equity in healthcare access, the existing health system and the program’s design may prevent the achievement of this goal. By laying out evidence on how healthcare access inequity in other countries remains within an SHI mechanism, this paper illuminates that JKN may face the same risk. In reviewing the papers, this study applied Goddard and Smith’s (2001) concept of healthcare access inequity in the area of availability, quality, cost, and information. The findings suggest that healthcare access inequity could happen despite the implementation of an SHI program. Four types of circumstances that might have led to healthcare access inequity include geographical disparities of health facilities; adequacy of insurance program’s reimbursement and healthcare providers’ financial motive; healthcare providers’ prejudices toward patients; and unequal personal advantages of health treatment seekers. When applied to the context of JKN implementation in Indonesia, the risks of healthcare access inequity are imminent, mostly due to the uneven concentration of health facilities, the program’s segmented tariff rates, and the socioeconomic diversity among JKN members. The findings imply that JKN members might be at risk of healthcare access inequity. While the risks are plausible, this study is limited to predicting the potential inequity within JKN, mirroring from the empirical evidence. This study signifies the need for further empirical research on this area, which will potentially inform policymakers to improve the program."

"e-Government adalah penggunaan internet sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dan layanannya dari pemerintah kepada masyarakatnya. Salah satu contoh aplikasi e-Government adalah aplikasi Mobile JKN oleh BPJS Kesehatan. Pada tahun 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkenalkan aplikasi Mobile JKN ke seluruh Indonesia. Walaupun aplikasi Mobile JKN sudah berumur enam tahun dari waktu perilisan, sampai saat ini masih banyak pengguna yang menyampaikan banyak keluhan dan beberapa kebutuhan mereka masih belum terjawab. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan User-Centered Design (UCD) sebanyak dua kali iterasi dan penerapan teori Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design untuk proses pengembangan solusi desain alternatif. Penulis menggunakan metode mixed methods, yaitu metode campuran yang menggabungkan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Penulis melakukan penilaian usability menggunakan SUS dan mendapatkan hasil rata-rata SUS sebesar 32,98 atau grade F (Poor) dari 213 responden valid kuesioner daring. Penulis juga melakukan evaluasi usability pada desain aplikasi existing melalui Usability Testing (UT) kepada 10 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate sebesar 72,5%. Setelah mendapatkan insight dari data kuantitatif, kualitatif, dan hasil evaluasi awal, penulis memutuskan untuk merancang desain alternatif pada 12 fitur utama aplikasi Mobile JKN serta menambahkan fitur baru untuk aplikasi Mobile JKN. Selain itu, penulis juga melakukan proses evaluasi usability rancangan desain alternatif melalui Usability Testing (UT) tahap akhir kepada 15 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate mencapai 96,1%. Berdasarkan hasil pelaksanaan UT tahap akhir, terdapat saran perbaikan dari partisipan sehingga penulis memutuskan untuk menerapkan 40 saran perbaikan dan diimplementasikan pada perbaikan desain alternatif. Penilaian usability dengan menggunakan SUS dilakukan pada solusi desain alternatif dan mendapatkan hasil rata-rata SUS dari 36 partisipan sebesar 83,26 atau grade A (Excellent).

---

e-Government is the utilization of the internet as a tool for conveying information and providing services from the government to its people. One example of an e-Government application is the Mobile JKN application developed by BPJS Kesehatan. In 2017, the Social Security Administering Body (BPJS) for Health introduced the Mobile JKN application throughout Indonesia. However, despite being six years old since its release, there are still many users who have submitted numerous complaints, and some of their needs have not been addressed. This study aims to provide a solution to this problem by employing the User-Centered Design (UCD) approach through two iterations and applying Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design theory to develop alternative design solutions. The author adopts a mixed methods methodology, combining quantitative and qualitative data collection and analysis.The author conducted a usability assessment using the System Usability Scale (SUS) and obtained an average SUS score of 32.98, indicating a grade of F (Poor), from 213 valid online questionnaire respondents. Additionally, the author evaluated the usability of the existing application designs through Usability Testing (UT) with 10 participants, achieving an average success rate of 72.5%. After gathering insights from the quantitative and qualitative data, as well as the initial evaluation results, the authors decided to design alternative solutions for the 12 main features of the Mobile JKN application and introduce new features. Furthermore, the authors conducted a final round of Usability Testing (UT) with 15 participants to evaluate the usability of the alternative designs, resulting in an average final success rate of 96.1%. Based on the results of the final stage of UT implementation, there were suggestions for improvement from the participants so the authors decided to apply 40 suggestions for improvement and implemented them in alternative design improvements. Usability assessment using SUS was then conducted on the alternative design solutions, yielding an average SUS score of 83.26 from 36 participants, corresponding to a grade of A (Excellent), across all participants."

"e-Government adalah penggunaan internet sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dan layanannya dari pemerintah kepada masyarakatnya. Salah satu contoh aplikasi e-Government adalah aplikasi Mobile JKN oleh BPJS Kesehatan. Pada tahun 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkenalkan aplikasi Mobile JKN ke seluruh Indonesia. Walaupun aplikasi Mobile JKN sudah berumur enam tahun dari waktu perilisan, sampai saat ini masih banyak pengguna yang menyampaikan banyak keluhan dan beberapa kebutuhan mereka masih belum terjawab. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan User-Centered Design (UCD) sebanyak dua kali iterasi dan penerapan teori Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design untuk proses pengembangan solusi desain alternatif. Penulis menggunakan metode mixed methods, yaitu metode campuran yang menggabungkan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Penulis melakukan penilaian usability menggunakan SUS dan mendapatkan hasil rata-rata SUS sebesar 32,98 atau grade F (Poor) dari 213 responden valid kuesioner daring. Penulis juga melakukan evaluasi usability pada desain aplikasi existing melalui Usability Testing (UT) kepada 10 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate sebesar 72,5%. Setelah mendapatkan insight dari data kuantitatif, kualitatif, dan hasil evaluasi awal, penulis memutuskan untuk merancang desain alternatif pada 12 fitur utama aplikasi Mobile JKN serta menambahkan fitur baru untuk aplikasi Mobile JKN. Selain itu, penulis juga melakukan proses evaluasi usability rancangan desain alternatif melalui Usability Testing (UT) tahap akhir kepada 15 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate mencapai 96,1%. Berdasarkan hasil pelaksanaan UT tahap akhir, terdapat saran perbaikan dari partisipan sehingga penulis memutuskan untuk menerapkan 40 saran perbaikan dan diimplementasikan pada perbaikan desain alternatif. Penilaian usability dengan menggunakan SUS dilakukan pada solusi desain alternatif dan mendapatkan hasil rata-rata SUS dari 36 partisipan sebesar 83,26 atau grade A (Excellent).

---

e-Government is the utilization of the internet as a tool for conveying information and providing services from the government to its people. One example of an e-Government application is the Mobile JKN application developed by BPJS Kesehatan. In 2017, the Social Security Administering Body (BPJS) for Health introduced the Mobile JKN application throughout Indonesia. However, despite being six years old since its release, there are still many users who have submitted numerous complaints, and some of their needs have not been addressed. This study aims to provide a solution to this problem by employing the User-Centered Design (UCD) approach through two iterations and applying Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design theory to develop alternative design solutions. The author adopts a mixed methods methodology, combining quantitative and qualitative data collection and analysis.The author conducted a usability assessment using the System Usability Scale (SUS) and obtained an average SUS score of 32.98, indicating a grade of F (Poor), from 213 valid online questionnaire respondents. Additionally, the author evaluated the usability of the existing application designs through Usability Testing (UT) with 10 participants, achieving an average success rate of 72.5%. After gathering insights from the quantitative and qualitative data, as well as the initial evaluation results, the authors decided to design alternative solutions for the 12 main features of the Mobile JKN application and introduce new features. Furthermore, the authors conducted a final round of Usability Testing (UT) with 15 participants to evaluate the usability of the alternative designs, resulting in an average final success rate of 96.1%. Based on the results of the final stage of UT implementation, there were suggestions for improvement from the participants so the authors decided to apply 40 suggestions for improvement and implemented them in alternative design improvements. Usability assessment using SUS was then conducted on the alternative design solutions, yielding an average SUS score of 83.26 from 36 participants, corresponding to a grade of A (Excellent), across all participants."

"e-Government adalah penggunaan internet sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dan layanannya dari pemerintah kepada masyarakatnya. Salah satu contoh aplikasi e-Government adalah aplikasi Mobile JKN oleh BPJS Kesehatan. Pada tahun 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkenalkan aplikasi Mobile JKN ke seluruh Indonesia. Walaupun aplikasi Mobile JKN sudah berumur enam tahun dari waktu perilisan, sampai saat ini masih banyak pengguna yang menyampaikan banyak keluhan dan beberapa kebutuhan mereka masih belum terjawab. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan memanfaatkan pendekatan User-Centered Design (UCD) sebanyak dua kali iterasi dan penerapan teori Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design untuk proses pengembangan solusi desain alternatif. Penulis menggunakan metode mixed methods, yaitu metode campuran yang menggabungkan pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Penulis melakukan penilaian usability menggunakan SUS dan mendapatkan hasil rata-rata SUS sebesar 32,98 atau grade F (Poor) dari 213 responden valid kuesioner daring. Penulis juga melakukan evaluasi usability pada desain aplikasi existing melalui Usability Testing (UT) kepada 10 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate sebesar 72,5%. Setelah mendapatkan insight dari data kuantitatif, kualitatif, dan hasil evaluasi awal, penulis memutuskan untuk merancang desain alternatif pada 12 fitur utama aplikasi Mobile JKN serta menambahkan fitur baru untuk aplikasi Mobile JKN. Selain itu, penulis juga melakukan proses evaluasi usability rancangan desain alternatif melalui Usability Testing (UT) tahap akhir kepada 15 partisipan UT dengan hasil akhir rata-rata success rate mencapai 96,1%. Berdasarkan hasil pelaksanaan UT tahap akhir, terdapat saran perbaikan dari partisipan sehingga penulis memutuskan untuk menerapkan 40 saran perbaikan dan diimplementasikan pada perbaikan desain alternatif. Penilaian usability dengan menggunakan SUS dilakukan pada solusi desain alternatif dan mendapatkan hasil rata-rata SUS dari 36 partisipan sebesar 83,26 atau grade A (Excellent).

---

e-Government is the utilization of the internet as a tool for conveying information and providing services from the government to its people. One example of an e-Government application is the Mobile JKN application developed by BPJS Kesehatan. In 2017, the Social Security Administering Body (BPJS) for Health introduced the Mobile JKN application throughout Indonesia. However, despite being six years old since its release, there are still many users who have submitted numerous complaints, and some of their needs have not been addressed. This study aims to provide a solution to this problem by employing the User-Centered Design (UCD) approach through two iterations and applying Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design theory to develop alternative design solutions. The author adopts a mixed methods methodology, combining quantitative and qualitative data collection and analysis.The author conducted a usability assessment using the System Usability Scale (SUS) and obtained an average SUS score of 32.98, indicating a grade of F (Poor), from 213 valid online questionnaire respondents. Additionally, the author evaluated the usability of the existing application designs through Usability Testing (UT) with 10 participants, achieving an average success rate of 72.5%. After gathering insights from the quantitative and qualitative data, as well as the initial evaluation results, the authors decided to design alternative solutions for the 12 main features of the Mobile JKN application and introduce new features. Furthermore, the authors conducted a final round of Usability Testing (UT) with 15 participants to evaluate the usability of the alternative designs, resulting in an average final success rate of 96.1%. Based on the results of the final stage of UT implementation, there were suggestions for improvement from the participants so the authors decided to apply 40 suggestions for improvement and implemented them in alternative design improvements. Usability assessment using SUS was then conducted on the alternative design solutions, yielding an average SUS score of 83.26 from 36 participants, corresponding to a grade of A (Excellent), across all participants."