Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."

"Concept and characteristic of good public administration reflecting in good governance practices in Indonesia; collection of articles."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Kata Kunci strategi komunikasi hubungan masyarakat citra

---

ABSTRACTThis research aims to analyze strategy communication that is used by a government agency in developing corporate image Based on by the importance of image for institutions and the demands that the bigger for its role of public relations in building corporate Method research use qualitative approach with technical data of interview observation literature study and documentation and technique the validity of data that uses triangulation data and triangulation methodologically The result showed that strategy communication has proactive tipylogycal consisting of strategy action which focused on activities who insists on delivery of about organization performance personal involvement and cooperation While strategy of communication emphasized on a communication interpersonal information exchange and use of communication media internal The strategy is quite effective in building the image of the public who have been actively involved and in touch with Lapan aware and active public indicated by the effects of awareness acceptance and action which will then affect the building of Lapan image However to non public latent public and apathetic public the image have not woken up properly indicated by the lack of awareness of Lapan "

"ABSTRAKKarya Akhir ini membahas penerapan good governance pada Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip good governance yang dibuat oleh United Nation Developmen Program UNDP dengan pendekatan positivis. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukan bahwa Unit Pelayanan Publik UPP Kementerian Perindustrian belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan rekomendasi kepada para pemohon. Permasalahan utama dalam pelayanan yang diberikan adalah waktu pemrosesan melebihi dari SOP yang telah ditentukan. Masukan dari para pemohon untuk melakukan perubahan menjadi permohonan secara online telah dilakukan oleh UPP. Namun, program tersebut baru diberlakukan pada 18 November 2016 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap efektfitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada para pemohon sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal.

---

ABSTRAKthesis discussed about the implementation of Good Governance in Unit Pelayanan Publik UPP in the ministry. The theory used in this study is the principles of good governance made by the United Nations Development Program UNDP with positivist approach. Data were analyzed using descriptive analysis of the principles of good governance. The results showed that the Public Service Unit UPP The Ministry of Industry has not meet the principles of good governance in providing services recommendation to the applicant. The main problems in the provided services is the processing time exceeds a predetermined SOP. Input from the applicant to make changes into an online recomendation has been carried out by the UPP. However, these programs will be effective on 18 November 2016, so the evaluation of the effectiveness of the services cannot be done. Therefore, innovation needs to be done to improve the service to the applicant so that the service can be maximized. "

"Dalam tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Partispasi masyarakat dalam pelayanan publik yang seharusnya secara penuh sebagai warga negara, namun yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan adalah partisipasi yang didasarkan atas kebijakan penyelenggara layanan. Masih terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan kebingunggan khususnya penyelenggara pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan norma terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan serta partisipasi masyarakat tidak hanya diatur pada undang-pelayanan publik, namun tersebar dalam berbagai undang-undang. Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar tidak terjadi kebinggungan di tataran pelaksanaan.

---

In this paper discusses community participation in public services in terms of various laws and regulations. Public participation in public services that should be fully as citizens, but what happens in legislation is participation based on the policies of service providers. There is still inconsistency in the regulation of community participation so that it often creates confusion especially for service providers. This research is a normative legal research with a legal and conceptual regulation approach. The results showed that there were inconsistencies in norm settings related to community participation in the preparation of service standards and community participation not only regulated by public service laws, but spread in various laws. It is necessary to harmonize regulations related to community participation in public services so that there is no conflict at the implementation level."

"Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas publik pada pelaporan keuangan di Gereja Pancaran Kasih, Depok. Sebagai entitas non laba, gereja memperoleh pendapatan seluruhnya dari sumbangan dan persembahan jemaat gereja tersebut. Dan hal ini menuntut gereja harus memaparkan pelaporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan di gereja Pancaran Kasih ini diteliti dengan Teori Akuntabilitas yang ditulis oleh Bovens (2005). Hasil penelitian di gereja GPIB Pancaran Kasih menunjukkan bahwa tahapan dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan gereja (dari accountable actor ke accountable forum) belum berjalan secara optimal. Dalam proses informing about performance, publikasi berjalan baik, meski isi laporan keuangan masih ada yang tidak mengikuti SAK. Proses debating dan judging juga kurang optimal karena jemaat beranggapan pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan sehingga proses debating sangat jarang terjadi yang menyebabkan proses judging juga tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi karena kondisi jemaat yang awam akan laporan keuangan dan anggapan bahwa pejabat gereja tidak mungkin melakukan penyimpangan di dalam gereja, apalagi pejabat gereja adalah seorang pelayan yang mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan gereja.

---

This research was conducted to evaluate public accountability in financial reporting at Pancaran Kasih Church, Depok. As a non-profit entity, the church derives its full income from donations and offerings from the church members. And this requires the church to explain its financial reporting in a transparent and accountable manner. Financial reporting in the Pancaran Kasih church was examined with Accountability Theory written by Bovens (2005). The results of the research at the GPIB Pancaran Kasih church show that the stages in assessing the accountability of church financial statements (from accountable actors to accountable forums) have not run optimally.

In the process of informing about performance, publications went well, although the contents of the financial statements were still not followed by SAK. The debating and judging process is also not optimal because the congregation thinks church officials are not likely to make deviations so the debating process is very rare which causes the judging process to not run optimally. This is due to the condition of the congregation who are unfamiliar with financial statements and the assumption that church officials are unlikely to commit irregularities in the church, especially church officials are a servant who dedicates their life to church services."

"SP4N menggunakan LAPOR! kini dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 disebut sebagai penyelenggara SP4N di level makro (nasional). Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan hadirnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Rencana Aksi Bersama untuk menstimulasi sinergi kolaborasi dan pencapaian target sesuai dengan road map. Namun, selama perjalannya ditemukan berbagai permasalahan dan isu yang menjadi tantangan bagi para aktor. Hal ini perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi dan interaksi dalam jejaring aktor SP4N di level makro sehingga diperlukan peninjauan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari sisi proses jaringan tata kelolanya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro. Penelitian ini menggunakan tiga kriteria penilaian proses governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016), yakni kriteria content, kriteria process, dan kriteria network guna menilai keberhasilan atau kegagalan proses governance network. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro selama ini telah cukup berhasil pada kriteria content, tetapi belum berhasil pada kriteria process dan kriteria network. Dengan demikian, proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro masih membutuhkan berbagai upaya perbaikan, baik untuk penyelesaian isu yang menjadi permasalahan pada penyelenggaraan SP4N maupun untuk pengoptimalan keseluruhan proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro ke depannya.

---

SP4N using LAPOR! is now managed by the Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, and Kementerian Komunikasi dan Informatika, which in Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 46 of 2020 is referred to as the SP4N organizer at the macro (national) level. The regulation was followed up by a Memorandum of Understanding, Cooperation Agreement, and Joint Action Plan to stimulate collaboration synergy and achieve targets per the road map. However, various problems and issues became challenges for the actors during the journey. These need to be addressed through increased coordination and interaction within the SP4N actor-network at the macro level, which requires a review of the success or failure of the governance network processes. Thus, this study aims to evaluate the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level. This research uses three criteria for assessing the governance network processes by Klijn & Koppenjan (2016), namely content criteria, process criteria, and network criteria to assess the success or failure of the governance network processes. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. The results showed that the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level have been quite successful in the content criteria but have yet to succeed in the process and network criteria. Thus, the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level still require various improvement efforts, both for resolving issues that become problems in the implementation of SP4N and for optimizing the overall governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level in the future."