Hasil Pencarian

Ditemukan 106036 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Risyad Zandini

Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Perceraian untuk Pembagian Harta Bersama. Studi Kasus: Putusan No.92/PDT.G/2016/PA.MN = Disclosure of Bank Secrecy in Divorce Case for the Division ofJoint Marital Property. Case Study: Verdict No.92/PDT.g/2016/PA.MN

"Skripsi ini membahas mengenai adanya perkara No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn yang berkaitan dengan rahasia bank yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan harta bersama sehingga rumusan masalahnya adalah mengenai mekanisme dalam membuka rahasia bank untuk pembagian harta bersama dan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam P utusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn . Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang penulis dapatkan melalui kepustakaan yang terdapat juga perundangundangan, teori-teori hukum, dan wawancara sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Simpulan yang didapat adalah mekanisme pembukaan rahasia bank harus merujuk kepada undang-undang perbankan dan putusan mahkamah konstitutsi dan kedua bahwa putusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn telah mengimplementasikan kedua ketentuan tersebut Namun sangat disayangkan bahwa pengecualian untuk pembagian harta bersama hanya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang saran dari penulis adalah perlunya memasukan pengecualian ke dalam Undang-Undang Perbankan

This thesis will discuss the regarding verdict no 92/Pdt.G/2016/PA.Mn that is related bank secrecy in which there are difficulties regarding information relating with bank secrecy hence, the research questions in this thesis are the mechanism in customer banking data in divorce cases related to joint marital property based on laws in Indonesia and the implementation of disclosure of bank secrecy in in verdict No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mn compared to Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/201. The writing of this thesis uses a normative juridical research method that is reviewing through legislation and legal theories and jurisprudence that are relevant to the problems examined by the author. The author in writing this thesis uses secondary data, which is literature, legislations, legal theories, and interview as a primary source. The research specifications used by the author in writing this thesis are descriptive, prescriptive, and evaluative research. The conclusion obtained are that the mechanism for opening bank secrecy must refer to banking laws and the constitutional court's decision and secondly that decision No. 92 / Pdt.G 2016 / PA.Mn has correctly implemented the two provisions. However, the author suggests that the exception in bank secrecy principle is included in the new amendment of banking law to strengthen its legal status
"

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silitonga, Helena Louise

Beberapa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang = Some execptions of bank secrecy provisions in order to prevent and combat money laundering / Silitonga, Helena Louise

"ABSTRAK

Dengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contoh

berkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan dunia

Perbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalam

melakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanya

ketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai

nasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang.

Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualian

atas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diatur

rahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakah

pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini?

Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bank

ini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualian

terhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UU

No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UU

Perbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),

PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (Badan

Narkotika Nasional) dll.

Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasia

bank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungan

dengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas Pasar

Modal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti Peradilan

Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telah

dipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak

Pidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukum

hendaklah lebih dulu mengaturnya.

ABSTRACT

With the progress of time, the crimes are growing too. For example is the

development of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice is

closely associated with the world of banking. Since the Bank provides advanced

facilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisions

of the bank secrecy can not reveal the information about customers and their

savings, this situation support the money laundering destiny.

Based on that statement the questions are if the bank has an exception to the

disclosure of information about the customer? Where the regulated of bank

secrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions of

this?

In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of

1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reason

that can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of the

bank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008

on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception to

the KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Research

and Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc.

The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions could

be more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC

(Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam

(Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courts

such as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that has

been presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and always

follow the times, then let the law of the first set."

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39280

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardi Nurdianto

Analisis persiapan lembaga perbankan dalam menghadapi pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan = Analysis of the bank preparation in relation with automatic exchange of financial information in tax matters

"ABSTRACT

Penelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

ABSTRACT

This research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers."

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yohanes Baptista Durman Selamun

Analisa implementasi foreign account tax compliance act terhadap ketentuan rahasia bank di Indonesia = Implementation of foreign account tax compliance act fatca on bank secrecy in Indonesia

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53612

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kenneth Emmanuel

Analisis Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Terhadap Kasus Pembocoran, Pencurian, dan Penjualan Data Pribadi Nasabah = Analysis of the Implementation of Bank Secrecy Provisions in Cases of Leakage, Theft, and Sale of Customer Personal Data

"Di era digital ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan disandingkan dengan minyak dan emas. Salah satu sektor dengan arus data yang intensif ialah sektor perbankan. Sebagai industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan simpanannya, salah satunya ialah data pribadinya. Meskipun telah ada ketentuan rahasia bank, masih banyak terjadi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah. Pada tahun 2023, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau (UU PDP). Kedua undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data-data nasabah. Skripsi ini akan menjawab dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut ialah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara bersama pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ketentuan rahasia bank menjadi dasar kewajiban untuk melindungi data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangannya, dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan. Pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan, dengan menerapkan rahasia bank berupa upaya preventif dan represif, baik ancaman dari pihak internal atau eksternal. Apabila tidak diterapkan, maka bank akan dikenakan sanksi dari UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK dan UU PDP. Kepada OJK, dalam rancangan POJK tentang Rahasia Bank harus menjelaskan secara detail mengenai ruang lingkup ‘informasi’ Nasabah Penyimpan dalam UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK. Kepada pemerintah, diperlukan pembentukan dan peresmian lembaga pengawas khusus terkait pelindungan data pribadi untuk mencegah dan menanggulangi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi Nasabah.

In this digital era, data has become a very valuable commodity, comparable to oil and gold. One of the sectors with intensive data flows is the banking sector. As an industry that relies on public trust, banks have an obligation to maintain the confidentiality of customers and their deposits, one of which is their personal data. Despite the existence of bank secrecy provisions, there are still many leaks, thefts, and sales of customers' personal data. In 2023, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) were enacted. These two laws regulate the obligation of banks to keep customer data confidential. This thesis will answer two main problems: first, how is the regulation of bank secrecy in the event of leakage, theft, and sale of customer personal data? And second, what is the bank's responsibility in protecting customers' personal data in the case of leaking, theft, or sale of customers' personal data? The research method used to answer the main problem is the doctrinal approach, supported by interviews with a bank and the Financial Services Authority (OJK). The regulation of bank secrecy provisions is the basis for the obligation to protect customer data, both personal data and financial data, in the event of leakage, theft, and sale. Bank's responsibility is to protect customer personal data in cases of leakage, theft, and sale, by applying bank secrecy in the form of preventive and repressive efforts, both threats from internal and external parties. If not applied, the bank will be subject to sanctions from the P2SK Law and the PDP Law. To OJK, the POJK draft regarding Bank Secrecy should explain in detail the scope of 'information' of the customer in the Banking Law as amended by the P2SK Law. To the government, it is necessary to establish and inaugurate a special supervisory institution related to the protection of personal data to prevent and overcome the leakage, theft, and sale of customers' personal data."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rimas Kautsar

Membuka kerahasiaan Bank untuk kepentingan perpajakan dengan alasan pemberian akses langsung kepada aparat pajak Indonesia dan pemberlakuan foreign account tax compliance act di Indonesia = Opening the Bank secrecy for the taxation interest with a reason providing direct access for the Indonesian tax authorities and the enforcement of the foreign account tax compliance act in Indonesia

"[ABSTRAK

Rahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

ABSTRACT

Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an

important element in the banking sector, on the other hand restrictions of bank

secrecy has become a necessity of development of today's society. Formally the

applicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendment

by Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to the

theory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclose

their clients if there is an interest in the public interest that force to do so. One

exception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currently

disputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have been

blocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because the

formulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to the

examination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGT

requested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access),

as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) The

Internal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCA

even applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. The

specific objective of this thesis is to determine whether providing direct access to

the DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whether

FATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to the

legislators to make improvements to the legislation that already exists. The

general objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science of

banking law., Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is an