Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus negara gagal bayar (sovereign default) menjadi topik yang menarik dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan besarnya dampak yang mampu diakibatkan oleh sovereign default baik terhadap sektor keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kebutuhan akan alat ukur risiko kredit yang dapat menggambarkan situasi pasar saat ini dengan lebih cepat dan akurat menjadi kian penting. Sebuah instrumen bernama Credit Default Swap (CDS) muncul dan dianggap mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor penentu pergerakan Credit Default Swap spread di negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dengan menggunakan dua analisa regresi berganda dimana semua independen variabel diregresikan terhadap variabel dependen per negara dan regresi semua variabel di seluruh negara diberlakukan sebagai data panel dan diregresikan secara bersamaan. Hasil akhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi, cadangan devisa, pertumbuhan GDP, dan sentimen pasar domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan CDS spread Negara ASEAN Tahun 2005 sampai dengan 2015.

---

The case of sovereign default become an interesting topic to be discussed. It is because of the impact caused by sovereign defaults to both the financial sector and the overall economy. The need for credit risk measurement tools that can describe the current market situation more quickly and accurately becomes more important. An instrument called Credit Default Swap (CDS) appears and is considered to be an alternative solution for these problems. The purpose of this study was to analyze the determinants of sovereign Credit Default Swap spreads in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand) by using two multiple regression analysis in which all independent variables regressed against the dependent variable per country and regression all variables in the entire country treated as a data panel and regressed simultaneously. The final results showed that all independent variables which are inflation, foreign reserves, GDP growth, and local sentiment had a significant influence on the movement of CDS spreads.

"

"Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara pengujian formil UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, atau yang biasa disebut sebagai putusan yang mengandung klausa inkonstitusional bersyarat. Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) terbentuk dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Apabila UU Cipta Kerja pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka akan terdapat kekosongan hukum dalam dasar pendirian INA. Tulisan ini akan membahas mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di dalam putusan dan dampak yang diakibatkan oleh keberlakuan putusan ini dengan menggunakan perspektif ex ante dan legalitas dari INA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

---

On 25th of November 2021, Indonesia’s Constitutional Court read out the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which tried the case for the formal review of the Job Creation Law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the decision, the Council of Judges ordered the legislators to make corrections within a maximum period of 2 (two) years from the pronouncement of the decision and if within this grace period no corrections are made, the Job Creation Law becomes permanently unconstitutional, or what is commonly referred to as a decision containing a conditionally unconstitutional clause. Lembaga Pengelola Investasi or Indonesian Sovereign Wealth Fund (INA) was formed from subordinate legislation for the Job Creation Law. If the Job Creation Law is ultimately declared permanently unconstitutional, then there will be a legal vacuum in the basis for the establishment of the INA. This thesis will discuss the mechanism for the judges’ decision making process in the Court Decision and the impact caused by the enforcement of this Court Decision using an ex ante perspective and the legality of the INA if the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional."

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor determinan Sovereign Credit Default Swap (CDS) Indonesia menggunakan variabel interest rate, stock returns, dan implied volatility dan menguji tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia terhadap Indonesia Government Bond. Proxy dari Sovereign CDS Indonesia menggunakan CDS Spreads Indonesia tenor 5 tahun, proxy untuk interest rate menggunakan effective yield Indonesia Government Bond Index, proxy untuk stock return menggunakan return IHSG dan proxy untuk implied volatility menggunakan Vstoxx Indeks. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan metode estimasi OLS, interest rated dan implied volatility memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Sovereign CDS Indonesia, sedangkan stock returns dan Sovereign CDS Indonesia pada waktu t-1 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Sovereign CDS Indonesia dan secara bersama-sama bahwa interest rate, stock return dan implied volatility berpengaruh terhadap Sovereign CDS Indonesia. Pengujian tingkat efektifitas hedging Sovereign CDS Indonesia menggunakan model estimasi OLS, ditemukan bahwa Sovereign CDS Indonesia memiliki tingkat efektivitas hedging terhadap Indonesia Government Bond sebesar 15,95% untuk posisi protection seller. Dapat disimpulkan bahwa Sovereign CDS Indonesia belum dapat dijadikan instrumen hedging Indonesia Government Bond, karena dalam konteks hedging, investor dapat menikmati proteksi atas risiko kredit yang dimiliki jika investor mengambil posisi protection buyer.

---

This reserach study analyze the determinants of the Indonesian Sovereign Credit Default Swap (CDS) using variable interest rates, stock returns, and implied volatility and measurement hedging effectiveness Indonesian Sovereign CDS. As a proxy, for Indonesian Sovereign CDS use Indonesian CDS Spreads 5-year maturity, interest rates use effective yield Indonesian Government Bond Index, for stock returns use JCI returns and for implied volatility use Vstoxx Index. Results of statistical tests using the OLS estimation method, interest rated and implied volatility have a significant positive influence to Indonesian Sovereign CDS, while stock returns and Indonesian Sovereign CDS at time t-1 have a significant negative influence on Indonesian Sovereign CDS and interest rates, stock returns and implied volatility have a significant infuence to Indonesian Sovereign CDS. Result hedging effectiveness measurement Indonesian Sovereign CDS, Indonesian Sovereign CDS has a hedging effectiveness 15.95% of Indonesian Government Bond for protection seller. The conclusion, Indonesian Sovereign CDS cannot be used as an instrument hedging of Indonesian Government Bond, because in the context of hedging, investors get the benefits of credit risk protection, if the investor is a protection buyer."

"Sovereign Wealth Fund saat ini sedang bekermbang di dunia internasional, namun oleh karena perkembangannya yang pesat saat ini dunia internasional belum memiliki aturan baku dan organisasi internasional pengawas resmi untuk mengawasi kegiatan Sovereign Wealth Fund. Pada dasarnya Sovereign Wealth Fund merupakan entitas yang dibuat oleh negara untuk melakukan kegiatan investasi atas nama negara tersebut, umumnya modal dari Sovereign Wealth Fund ini didapatkan dari hasil penjualan sumber daya alam seperti misalnya minyak yang disisihkan Sebagian untuk dijadikan modal. Atas dasar hal tersebut tujuannya dibentuknya Sovereign Wealth Fund adalah sebagai stabilization fund guna menjaga perekonomian negara yang memilikinya dalam hal sumber daya alam yang menjadi sumber perekonomian negara tersebut habis. Terkait dengan hal ini Sovereign Wealth Fund dalam melakukan kegiatannya tentu saja bekerja sama dengan negara maupun Sovereign Wealth Fund lainnya, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri dimungkinkan dikemudian hari akan timbul sengketa. Atas dasar hal tersebut dalam hal terjadi sengketa perlu dikaji terlebih dahulu apakah suatu Sovereign Wealth Fund tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional atau dapat dipersamakan dengan negara yang memilikinya sehingga memiliki imunitas atas pengadilan domestic dan bagaimana tanggung jawab negara yang memilikinya jika Sovereign Wealth Fund tersebut diputus bersalah

---

The Sovereign Wealth Fund is currently developing internationally, but due to its rapid development, the international community does not yet have standard rules and an official international supervisory organization to oversee the activities of the Sovereign Wealth Fund. Basically, the Sovereign Wealth Fund is an entity created by the state to carry out investment activities on behalf of the country, generally the capital of the Sovereign Wealth Fund is obtained from the proceeds from the sale of natural resources such as oil which are set aside in part to be used as capital. Based on this, the purpose of establishing the Sovereign Wealth Fund is to act as a stabilization fund to protect the economy of the country that owns itif the natural resources that of the country's economy run out. Related to this, the Sovereign Wealth Fund, in carrying out its activities, of course cooperates with the state and other Sovereign Wealth Funds, therefore it cannot be denied that it is possible that disputes will arise in the future. On this basis, in the event of a dispute, it is necessary to examine in advance whether a Sovereign Wealth Fund can be considered as a subject of international law or can be equated with the country that owns it so that it has immunity from domestic courts and what is the responsibility of the country that owns it if the Sovereign Wealth Fund is terminated guilty."

"Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan investor. Selayaknya perusahaan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai lembaga pengelola investasi milik negara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengaturan tata kelola SWF dalam Santiago Principles dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola SWF sebagai prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang mencerminkan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat penuh kehati-hatian. Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWF yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertujuan untuk menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh beberapa SWF di berbagai negara seperti Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) disebabkan karena SWF-SWF tersebut telah melaksanakan tata kelola dan implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles secara baik, sedangkan kegagalan yang menimpa 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 1MDB. INA sebagai SWF di Indonesia telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan 24 Prinsip dalam Santiago Principle, meskipun ada beberapa kekurangan seperti prinsip yang belum dilaksanakan oleh INA maupun pelaksanaan prinsip yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbaikan pelaksanaan tata kelola INA wajib segera dilakukan demi terwujudnya tujuan awal didirikannya INA yaitu untuk mendukung pembangunan nasional dan dengan terwujudnya tata kelola yang baik akan jaminan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

---

Good corporate governance is a important element in improving the efficiency and performance of the company as well as growing investor confidence. Like a company, the Sovereign Wealth Fund (SWF) as a state-owned investment management institution is also required to apply the principles of good governance. SWF governance arrangements in the Santiago Principles are understood as basic principles in SWF governance as generally accepted principles and practices that reflect appropriate prudent governance and accountability arrangements. The Indonesia Investment Authority (INA) is an SWF which was established in 2020 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020) aiming to become an ambassador and catalyst for the investment sector in Indonesia by increasing trust and interest in the global market to invest in Indonesia. Indonesia. By using the normative legal research method, it was found that the successful implementation of investments made by several SWFs in various countries such as the Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was due to the fact that the SWFs had implementing good governance and implementation of the Santiago Principles, while the failure that befell 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) shows that non-compliance with the implementation of the Santiago Principles has led to abuse of authority by the parties involved with 1MDB. INA as SWF in Indonesia has carried out good governance based on the 24 Principles in the Santiago Principle, although there are some shortcomings such as the principles that have not been implemented by INA or the implementation of principles that are contrary to the provisions of the legislation in Indonesia. Improvements in the implementation of INA governance must be carried out immediately in order to realize the initial goal of establishing INA, namely to support national development and with the realization of good governance there will be guarantees for investors to invest in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis interest rate, stock returns, dan implied volatility terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interest rate, stock returns, dan implied volatility sebagai determinan terhadap Credit Default Swap (CDS) di Indonesia. Sebagai proxy untuk interest rate menggunakan yield SUN dengan tenor 10 tahun, stock returns menggunakan return IHSG dan implied volatility menggunakan vstoxx index.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif dan menggunakan program statistik SPSS versi 17. Pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan mengambil data dari Bank Indonesia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari interest rate, stock returns, dan implied volatility terhadap CDS spreads di Indonesia.

---

This research analyze interest rate, stock returns, and implied volatility to credit default swap (CDS) in Indonesia. The aim of this research, is to get the conclusion about the influence of interest rate, stock returns, and implied volatility as the determinants to CDS in Indonesia. As a proxy, for interest rate use government bond (SUN) yields with maturities ten years, stock returns use IHSG returns, and implied volatility use vstoxx index.

This research was quantitative with design explanative and using software SPSS version 17. Data were collected from Bank Indonesia.

The result of this research proved that there was significant influence of interest rate, stock returns, and implied volatility to credit default swap (CDS) spreads in Indonesia."

"Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan di Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik di SWF. Berdasarkan preseden kasus di luar negeri, telah terjadi beberapa skandal konflik kepentingan yang melibatkan SWF. Penyebab dari skandal tersebut merupakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada lmebaga SWF. Untuk mendukung praktik transparansi dan akuntabilitas, komunitas internasional telah membuat Generally Accepted Principles and Practices, sebuah standar global yang dikenal sebagai “Prinsip Santiago.” Sementara itu, pencantuman transparansi dan akuntabilitas dalam LPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengoperasian LPI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dari dua aspek. Pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara umum di SWF di seluruh dunia sesuai dengan Prinsip Santiago. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di INA berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa terdapat sepuluh Prinsip Santiago yang mengungkapkan ketentuan terkait transparansi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: sumber pendanaan SWF dan kerangka hukum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa terdapat enam langkah yang telah dilakukan oleh LPI dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

---

Transparency and accountability principles are the core of good corporate governance in the SWF. Based on case precedents abroad, there has been some conflict of interest scandals involving the SWF. The lack of transparency and accountability caused these scandals. To support the practice of transparency and accountability in the SWF, the international community has developed a set of Generally Accepted Principles and Practices, a voluntary global standard known as the "Santiago Principles." Meanwhile, the incorporation of transparency and accountability in INA was mentioned in Government Regulations No. 74  Year 2020 concerning INA. However, there is no further explanation in the government regulation on carrying out these principles in the operation of INA. Hence, this research will analyze the implementation of transparency and accountability from two aspects. First is how these principles are implemented generally in the SWF around the world according to the Santiago Principles. The second is how these principles are implemented in INA based on the laws and regulations to prevent the potential conflict of interest. This research is normative juridical research that focuses on the laws and regulations. The author finds that the ten Santiago Principles express the provisions related to public disclosure that can be grouped into three aspects: the source of SWFs funding and the legal framework, the corporate governance, and the risk management. Further, the author also finds that INA has six measures to implement transparency and accountability principles."

"Manajemen kekayaan produk luar negeri dalam perbankan atau lebih spesifiknya produk luar negeri yang ditawarkan oleh program manajemen kekayaan perbankan adalah bagian penting dari servis perbankan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah kaya dan canggih. Dengan kemajuan pada ekonomi Indonesia dan naiknya kompleksitas nasabah pada perbankan, perbankan harus siap memberikan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah nasabah canggih tersebut. Peraturan seperti POJK No.8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum, memperbolehkan perbankan menjual produk investasi luar negeri kepada nasabahnya sebagai agen. Akan tetapi, banyak sumber berita yang menyatakan bahwa komunitas bankir merasa bahwa peraturan tersebut membatasi industri perbankan dalam menawarkan produk keuangan luar negeri. Dalam tesis ini pertanyaan yang ditanyakan adalah 1) Bagaimana peraturan di implementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri? Dan 2) Apa saja dampak hukum dari peraturan peraturan yang diimplementasikan terhadap produk manajemen kekayaan luar negeri?. Tesis ini menggunakan metode normatif juridical sebagai metode riset. Produk luar negeri sebagaimana dalam POJK No.8/POJK.03/2016 tidak mudah ditemukan dalam perbankan karena batasan batasan dan kekurangan kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan. Alternatif untuk mengakses produk keuangan luar negeri yang bisa ditemukan dalam reksadana kontrak investasi kolektif dan reksadana syariah bukanlah solusi, mereka memiliki batasan batasan sendiri. Dengan demikian penulis rekomendasikan untuk perubahan peraturan terhadap batasan dimana bank bisa mendapatkan persetujuan prinsip dan perubahan terhadap batasan yang memaksakan nasabah untuk memiliki likuiditas tinggi sebelum pembelian produk keuangan luar negeri tersebut.

---

Offshore wealth management products in banking or specifically offshore products offered through the wealth management services in banking is an important part of banking services that are offered to meet the needs of banking more sophisticated and wealthy clients. With the ever-growing Indonesian economy and increasing complexity of banking clients, banks must prepare to meet the demands of those sophisticated clients. Regulations such as POJK No.8/POJK.03/2016 Regarding Prudential Principles In Undertaking Foreign Financial Product Agency Activity By Conventional Banks, provides banks the ability to offer offshore investment products to clients as agents. However, many news sources report that the banking community believes that the regulations limit the banking industry in providing offshore products. Within this thesis the questions posed are 1) How are regulations implemented in regards to offshore wealth management? and 2) What are the legal impacts of regulations implemented in regards to offshore wealth management. This thesis uses normative juridical method for its research method. Offshore products under POJK No.8/POJK.03/2016 are not widely available due to the limitations and lack of legal certainty the regulations provide. Alternatives in accessing offshore products such as collective investment contract mutual funds or sharia mutual funds are not solutions; it has its own set of limitations. Hence, the author recommends amendments of key articles of the law regarding the limits set upon the bank in achieving approval to offer products and limits set upon customers which force liquidity before allowing the purchase of offshore products."