Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena Mail Order Brides (MOB) atau pengantin pesanan merupakan sebuah fenonomena sosial yang marak di Eropa. Bentuk dan mekanismenya berubah, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Tesis ini merupakan penelitian tentang bagaimana Uni Eropa dan Republik Federasi Rusia memiliki perspektif yang berbeda tentang fenomena ini. Rusia hingga saat ini menjadi negara pengirim pengantin pesanan terbanyak di dunia, meskipun negara tersebut telah meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi trafiking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (CTOC). Hal ini menunjukan bahwa Rusia tidak melihat MOB sebagai suatu praktek human trafficking. Terbukti dengan meratifikasi CTOC jumlah perempuan yang terlibat dalam MOB di Rusia tidak menurun. Sementara itu, dalam perspektif Uni Eropa fenomena ini merupakan salah satu bentuk human trafficking. Uni Eropa bahkan mencanangkan berbagai berbagai program untuk mencegah terjadinya MOB. Penelitian ini mengeksplorasi lebih dari 200 situs web yang memuat konten serta informasi terkait jasa penyedia calon pengantin perempuan

---

The phenomenon of Mail Order Brides (MOB) is a social fenonomena that happening in Europe. The shape and the mechanism changes, along with development of the era and technology. This thesis is a study of how the European Union and the Republic of the Russian Federation has a different perspective on this phenomenon. Russia recently become the highest mail order brides sending country in the world, although although Russia has ratified the United Nations Protocol to Prevent 2000, Eradicate Trafficking in Persons, especially women and children (CtoC). This shows that the Russians do not see MOB as a practice of human trafficking. It Proven with a ratification of CTOC by Russia, the number of women involved in the MOB in Russia has not decreased. Meanwhile, in the perspective of the European Union this phenomenon is a form of human trafficking. EU even launched various programs to prevent MOB. This study explores more than 200 web sites that contain content and related information about MOB services"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interseksionalitas latar belakang dan otonomi relasional perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi pengantin pesanan dari Indonesia ke Tiongkok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan kerangka analisis interseksionalitas dan otonomi relasional. Studi ini melakukan penelusuran riwayat hidup dua perempuan penyintas asal DKI Jakarta dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pengantin pesanan adalah perempuan dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang beragam. Terdapat interseksi latar belakang dan pengalaman teropresi perempuan di domain struktural, disiplin, hegemoni dan interpersonal yang memengaruhi pemaknaan konsep pernikahan dalam diri perempuan, serta menyebabkan perempuan tertentu rentan menjadi korban pengantin pesanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab utama yang melatari perempuan menjadi korban dalam industri pengantin pesanan ke Tiongkok adalah faktor interseksional, yang meliputi faktor ekonomi, sosial-budaya, hubungan interpersonal serta pengalaman hidup. Semua faktor saling berkelindan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada satupun faktor dominan yang menjadi latar belakang perempuan menjadi korban pengantin pesanan. Proses pengambilan keputusan, mulai dari pembentukan keinginan, pembentukan kompetensi untuk menjadi otonom, hingga pengambilan tindakan secara otonom perempuan, dipengaruhi oleh interseksi latar belakang, pengalaman teropresi, nilai-nilai sosial, praktik budaya, karya sastra, serta hubungan sosial perempuan dengan sindikat pengantin pesanan, orang tua, anak, dan significant others. Mereka memiliki otonomi relasional karena memutuskan sendiri untuk menikah dengan laki-laki Tionghoa, berdasarkan pertimbangan interseksionalitas berbagai determinan sosial yang kompleks tersebut.

---

This research aims to examine the intersectional background and women's relational autonomy in making decision to become mail-order bride from Indonesia to China. This is qualitative research with a case study approach, which uses intersectionality and relational autonomy analysis framework. This study traces the life history of two women survivors from Jakarta and in-depth interviews. The results show mail-order bride victims are women with diverse backgrounds and life experiences. Therefore, there is no single dominant factor that leads the women to become victims. There is an intersection of the background and oppressive experience of women in the structural, disciplinary, hegemonic, and interpersonal domains that influence their meaning of the concept of marriage and cause certain women are vulnerable to becoming victims. This research concludes that the main factor that causes women to become victims in the mail-order bride industry is intersectional factors, which include economic, socio-cultural, interpersonal relationships, and life experiences. All factors are intertwined with one another, therefore there is no single dominant factor that causes them to become victims of mail-order bride. In the decision-making process, women are not passive victims. The decision-making process, from the formation of desires, the formation of competencies to be autonomous, to the autonomous action of women, is influenced by the intersection of backgrounds, oppressive experiences, social values, cultural practices, literature work, and women's social relations with the mail-order bride syndicate, parents, children, and significant others. They have relational autonomy because they decided on their own to marry Chinese men, based on considerations of the intersection of various complex social determinants."

"658.872 SIM g (1)"

"Making introductions -- Ethnography in imagined virtual communities -- Feminism and myths of "mail-order" marriages -- Fairy tales, family values, and the global politics of romance -- Political economy and the cultural logics of desire -- Women?s agency and the gendered geography of marriage -- Tales of waiting: history, immigration, and the state -- Conclusion: marriage, migration, and transnational families."

"ABSTRAKUntuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan terhadap dipatuhinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi melalui Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam pasal 4 huruf a Keppres No. 75 Tahun 1999 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 5 tahun 1999 diatur bahwa KPPU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan tugasnya tersebut KPPU melakukan penilaian terhadap E-mail dan Analisa ekonomi dalam putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan putusan Nomor: 17/KPPU-I/2010 dalam membuktikan adanya penetapan harga oleh para pelaku usaha. Penetapan harga yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 merupakan penetapan harga yang bersifat horizontal horizontal price fixing . Penetapan harga horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen atas suatu barang atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama.

---

ABSTRACTTo ensure and oversee the implementation of Law Number 5 Year 1999 established a Commission by Presidential Decree Number 75 Year 1999 and was named the Commission for The Supervision of Bussiness Competition Republic of Indonesia KPPU RI. In Article 4 Letter a Presidential Decree Number 75 Year 1999 Jo Article 35 letter a Law Number 5 Year 1999 set that KPPU has the task of conducting the assessment of the agreement may result in the practice of monopolies and or an unhealthy business competition as set in article 4 to article 16 Law Number 5 Year 1999. Based on that job, KPPU do an assessment of e mail and economic analysis in the KPPU decision Number 04 KPPU I 2016 and Number 17 KPPU I 2010 for proving the existence of price fixing by the businessman. Price fixing in article 5 paragraph 1 is the horizontal price fixing. Horizontal price fixing is done by businessman with competitors to set the price that should be paid by consumers on a goods or services in the same relevant market."

"Nowadays electronic mail (e-mail) is a communication tool that is often used in everyday life. One of the utilizations of e-mail is used in practical purposes such as making a request. This paper provided views on linguistic politeness in submitting an e-mail containing the request based on e-mail data written by native speakers of Japanese (J) and the Indonesian Japanese language learners (IJL). The data was analyzed using the theory of politeness expressed by Brown and Levinson. This paper focused on the strategy that what more likely was to be used by J and IJL in the expression of request. In the final part, it concluded the view about what should be considered in connection with the linguistic politeness in Japanese e-mail containing request. It was intended for learners of foreign language, especially Indonesian people, to know the limitation of politeness, so that IJL will not repeat the same mistakes in the future. "

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."