Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik. Aplikasi e-planning dalam bentuk aplikasi RKA-KL, dikenal sebagai aplikasi Renja, dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan aplikasi e-budgeting dalam bentuk aplikasi RKAKL dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kedua aplikasi ini menggunakan basis data offline dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan, terkait dengan data, siklus, dan struktur. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di mana produk dari peraturan ini adalah aplikasi Krisna, sebagai alat sinkronisasi antara aplikasi RKA-KL dan aplikasi RKAKL, dan sebagai sistem informasi terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran. Dengan mengambil lokus penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam perspektif model Edwards III adalah sebagai berikut: (1) Faktor komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam internal Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun ke mitra di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dengan Kementerian PPN/Bappenas; (2) Mayoritas sumber daya yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memahami dan terampil dalam pengoperasian aplikasi, pembagian kewenangan yang tepat, informasi yang mudah diakses, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; (3) Disposisi (sikap) pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi, tidak adanya penolakan oleh pelaksana kebijakan, dan kesamaan sikap dalam implementasi kebijakan ini (4) Struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan.

---

This thesis discusses the implementation of synchronization planning and budgeting policies using electronic applications. The e-planning application in the form of an RKA-KL application, known as the Renja application, was built by the Ministry of PPN / Bappenas, and the e-budgeting application in the form of the RKAKL application was built by the Ministry of Finance. Both of these applications use offline databases and are not connected to each other, giving rise to inconsistencies, related to data, cycles, and structures. The Government has enacted Government Regulation Number 17 of 2017 concerning Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process, where the product of this regulation is the Krisna application, as a synchronization tool between RKAKL applications and RKAKL applications, and as an integrated information system of planning and budgeting. By taking a research locus at the Ministry of Communication and Information Technology, this research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in-depth interviews and secondary data. The results obtained in this study state that the implementation of planning and budgeting synchronization policies in the perspective of the Edwards III model are as follows: (1) Communication factors have been running well, within the Ministry of Communication and Informatics internally as well as partners outside the Ministry of Communication and Information, such as with the Ministry of PPN / Bappenas; (2) The majority of resources owned have met the needs of policy implementation. Human resources who understand and are skilled in the operation of applications, the right division of authority, easily accessible information, adequate facilities and infrastructure; (3) Disposition (attitude) of implementing policies has supported implementation, there is no rejection by implementing policies, and similarity of attitudes in implementing this policy (4) The existing organizational structure is in accordance with the needs of policy implementation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2020 yang merupakan bagian dari laporan keuangan Balai ABC yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penganggaran di Balai ABC tahun anggaran 2020 menggunakan Aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Evaluasi dilakukan dengan melakukan revisi setiap ada perubahan yang tidak sesuai dengan rencana awal, agar pagu anggaran dapat terserap secara maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi, pagu anggaran yang telah terserap di setiap kegiatan berbeda dengan rencana awal. Namun, secara keseluruhan pagu anggaran telah terserap dengan maksimal.

---

This report aims to conduct the evaluation of Work and Budget Planning of Ministry/Agency for the 2020 which is part of the financial report of the Balai ABC ending on December 31, 2020. Budgeting at Balai ABC for the 2020 fiscal year using the SAKTI Application from planning, implementation, to budget accountability. Evaluation is carried out by making revisions every time there are changes that are not in accordance with the initial plan, so that the budget can be absorbed optimally. Based on the evaluation results, the budget that has been absorbed in each activity is different from the initial plan. However, overall the budget has been fully absorbed."

"ABSTRAKE-budgeting merupakan sistem informasi penyusunan penganggaran yang dikembangkan oleh Biro PAKLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang dibuat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. e-budgeting saat ini sudah digunakan pada seluruh satuan kerja di lingkungan pusat Kementerian PUPR, tetapi belum pernah dilakukan evaluasi terhadap penerimaan e-budgeting apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melakukan penyusunan anggaran dan penelitian serta review RKA-K/L. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Technology Acceptance Model dengan Task-Technology Fit dan IS Success Model Delone Mclean sebagai variabel eksternalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada pengguna e-budgeting di lingkungan pusat Kementerian PUPR. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square PLS-SEM dan smartPLS. Terdapat 9 variabel yang diuji dengan melibatkan 221 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik tugas dan karakteristik teknologi memengaruhi kesesuaian tugas dan teknologi, kesesuaian tugas dan teknologi memengaruhi persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan, kemudian persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting.

---

ABSTRACTE-budgeting is a budgeting information system developed by the Bureau of Budget Planning and Foreign Cooperation of the Ministry of Public Works and Public Housing which was created to fulfill the Constitution of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 about public information disclosure. Nowadays organizational unit in central environment of Ministry Public Works and Housing is using e-budgeting, unfortunately e-budgeting utilization for fulfill users need hasn rsquo;t been evaluated . The purpose of this research is to find out what factors influence users intention to use e-budgeting at the Ministry of Public Works and Public Housing. This study combine Technology Acceptance Model with Task-Technology Fit and IS Success Model Delone Mclean as external variables. This research uses quantitative approach by distributing online questionnaire to e-budgeting users. Partial Least Square PLS-SEM and smartPLS is used to process data. There are 9 variables used with 221 respondents who meet the study criteria. The results of this study are task characterstic and technology characteristic influence task technology fit, task technology fit influences perceived of usefulness and perceived ease of use, then perceived of usefulness and perceived ease of use influence users intention to use e-budgeting."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"Masa pandemi saat ini, membuat pemerintah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada kondisi pandemi yaitu dengan mengembangkan e-government sehingga pelayanan publik tidak harus dilaksanakan secara tatap muka dan dapat meminimalisir penyebaran virus. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan nilai SPBE terbaik keenam di Indonesia dan terbaik pertama di Jawa Tengah mengembangkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberi nama Pancen Maen yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan berbagai permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dari Dispendukcapil Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi Pancen Maen. Pengukuran e-government readiness pada penelitian ini dilakukan menggunakan Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini juga dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Centre for International Development (CID) Harvard. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh domain berada pada kategori siap dengan perolehan nilai STOPE yaitu 3,10 dan persentasenya yaitu 77,48%, artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah siap dalam mengimplementasikan Pancen Maen.

---

During the current pandemic, the government must be able to adapt to the conditions that occur. One of the efforts that can be made during a pandemic is to developed e- government so that public services do not have to be carried out face-to-face and can minimize the spread of the virus. Therefore, Kebumen Regency as a district with the sixth best SPBE score in Indonesia and the first in Central Java develop population and civil registration administration services managed by the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency. However, in practice, there were various problems and complaints submitted by the community. This study aims to analyze the readiness of the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency in implementing online population administration services through the Pancen Maen application. Measurement of e-government readiness in this study was carried out using the STOPE Framework with five domains that can be adapted to research needs, namely strategy, technology, organization, people, and environment. This research is also combined with an e- readiness rating from Harvard's Center for International Development (CID). The data collection technique used is a mixed method through surveys, in-depth interviews and literature studies with the data analysis technique, namely descriptive statistics. The results of this study indicate that all domains are in the ready category with a STOPE score of 3.10 and a percentage of 77.48%, meaning that the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency is ready to implement Pancen Maen."

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."

"Pengembangan e-government merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Egovernment juga wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. Layanan informasi dan administrasi publik merupakan salah satu area dimana internet dapat digunakan sebagai sarana akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dan menciptakan hubungan masyarakat dengan pemerintah secara lebih mudah dan transparan.Direktorat Jenderal Pajak telah meletakkan dasar pembangunan sistem perpajakan yang lebih baik pada implementasi e-government, yaitu dengan menerapkan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat seperti dengan dimulainya wajib pajak menilai aset dan penerimaan dapat dikenai pajak, penyederhanaan pengisian formulir serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan layanan dan reformasi administrasi perpajakan yang dapat mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana tingkat sevice maturity implementasi egovernment pada situs www.pajak.go.id, kemudian bagaimana tingkat delivery maturity implementasi e-government pada situs pajak.go.id dan yang terakhir bagaimana tingkat overall maturity implementasi e-government pada situs www.pajak.go.id ?Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government situs pajak.go.id masih berada pada level Innovative Leader menunjukkan kejelasan yang kuat akan layanan online yang disediakan, tapi memiliki kesempatan yang signifikan untuk tumbuh berkembang dengan memaksimalkan potensi layanan online dan meningkatkan layanan delivery maturity.

---

Development of e-government is an effort of the government of Indonesia in the framework of enhancing the quality of public services and performance of the bureaucracy toward realization of the (good governance). E-government in Indonesia has been introduced by Presidential Instruction No. 6, 2001 on telecommunications service (Telecom Media and Information), which states that government officials should use technology to support the telecommunications service of good governance and accelerate the process of democracy. E-government also introduced mandatory for a different purpose-examination of government offices. Information services and public administration is one area where the Internet can be used as a means of community access to services and create public relations with the government in a more simple and transparent.The General Directorate of Taxation has put the development of the basic system of taxation is better in the implementation of the e-Government, namely the establishment of a network by applying information and transaction services to public, establishing an interactive relationship with the business world and the establishment of mechanisms and channels of communication with state institutions and provision of dialogue public for the community as the beginning of compulsory tax rate assets and revenues can be subject to tax, the simplification of the form and use of information and communication technology for the convenience of the service and tax administration reform, which can reduce contact between taxpayers with tax officials.Data used in this research was obtained with methods of observation, and also study literature. Main problems in this research is the first how the level of service maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id, and how the level of delivery maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id and how the level of overalls maturity implementation of the e-government on the site www.pajak.go.id?The results of the research, it is known that the level of maturity egovernment site pajak.go.id still at the level of clarity inovative leader shows a strong online service will be provided, but has a significant opportunity to grow with the growing maximize the potential of online services and improve service delivery maturity."

"Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) bertujuan untuk memberikan informasi dan mengintegrasikan seluruh pelayanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di DKI Jakarta. Agar aplikasi yang diproyeksikan menjadi super apps ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan penggunaan layanan oleh masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti sulitnya pengguna mengakses aplikasi JAKI, sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data pribadi pengguna yang dibocorkan oleh petugas yang menangani laporan melalui JAKI. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan layanan pada aplikasi e-government menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (wawancara mendalam, dan studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari teori yang dikemukakan oleh Yadav et al. (2019), faktor yang paling mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI adalah faktor kemudahan dalam layanan yang ditawarkan dan faktor transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, faktor yang paling tidak berpengaruh adalah komprehensif dan membantu di satu tempat.

---

The Jakarta Kini (JAKI) application aims to provide information and integrate all existing services in DKI Jakarta Province for residents who live and work in DKI Jakarta. In order for the applications that are projected to become super apps to develop in a sustainable manner, it is necessary to increase the use of services by the community. However, there are still a number of problems, such as the difficulty of users accessing the JAKI application, a system that does not work well and cannot be accessed on time, and the security of users' personal data leaked by officers who handle reports through JAKI. These problems can affect the citizen's willingness to use the JAKI application, the willingness of citizen is determine to be the focus of the research. The research approach used in this research is quantitative with mixed method data collection techniques, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. It revealed that the ease of use and transparency and accountability of the JAKI application are the two characteristics that have the biggest impact on citizen's willingness to use it, according to the analysis of the theory put forth by Yadav et al. (2019). The least significant factor, however, is comprehensive and assisting information at one place."

"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."