Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pengumpulan data sekunder, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik memenuhi asas kepastian hukum, namun peraturan lebih lanjut mengenai cyber notary masih diperlukan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan detail mengenai penandatanganan akta Notaris secara elektronik pada peraturan UU ITE dan UUJN. Penandatanganan secara elektronik di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada notaris. Saran yang dapat diberikan adalah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penandatanganan akta notaris secara elektronik. INI dapat pula mengikuti jejak perkembangan notaris negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan cyber notary, seperti di Jepang dengan adanya e-notarization centre

---

The Notary Law has regulated the provisions regarding cyber notary. This research discusses the use of electronic signatures in notarial deeds in accordance with the provisions stipulated in the Notary Position Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). There are two legal issues in this research. First, the legal certainty of using electronic signatures for authenticating deeds. Second, legal protection for notaries in the use of electronic signatures for authenticating deeds. The author employs a doctrinal research method with the collection of secondary data and qualitative analysis. The results of this research indicate that electronically signed deeds meet the principle of legal certainty, but further regulations regarding cyber notary are still needed. This is because there is no detailed regulation on electronic notarial deed signing in the ITE Law and the Notary Position Law. Electronic signing in Indonesia has not yet provided adequate legal protection for notaries. The recommendation that can be given is the need for further regulation regarding electronic notarial deed signing. This can also follow the footsteps of the development of notaries in countries that have already implemented cyber notary, such as Japan with the existence of an e-notarization center"

"PT TASPEN (PERSERO) merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha MilikNegara) yang sudah memiliki aturan internal tentang tanda tangan dalam bentukelektronik yang termuat didalam Peraturan Direksi Nomor 36 tahun 2020 yangditetapkan pada tanggal 16 September 2020. Penelitian ini menganalisis 3 (tiga)permasalahan terkait dengan Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronikdi PT TASPEN (PERSERO), yakni : (1) Pengaturan Hukum tentang PenerapanTanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik yang berlaku diIndonesia; (2)mekanisme Penerapan Tanda Tangan Dalam Bentuk Elektronik di PT TASPEN(PERSERO); dan (3) kelemahan dan kelebihan Penerapan Tanda Tangan DalamBentuk Elektronik di PT TASPEN (PERSERO), metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitianini menyimpulkan bahwa : (1) aturan hukum penerapan tanda tangan dalambentuk elektronik di Indonesia salah satunya didalam pasal 5 ayat 1 undang-undangNomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa keberadaandokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapatmemberikan kepastian hukum; (2) Dokumen yang dapat dilakukan penerapan tandatangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN (PERSERO) hanya terbatas padadokumen-dokumen tertentu yang ada di kantor Pusat PT TASPEN (PERSERO) danorang yang dapat melakukan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN(PERSERO) adalah pejabat yang berwenang yang telah memiliki sertifikasielektronik. (3) Penerapan tanda tangan dalam bentuk elektronik di PT TASPEN(PERSERO) pada dasarnya membuat pekerjaan semakin efisien dari segi waktukarena setiap pejabat dapat melakukan persetujuan baik dimana pun maupun kapanpun mereka berada

---

PT TASPEN (PERSERO) is one of the STATE-Owned Enterprises (SOEs)that already has internal rules on signatures in electronic form contained in TheBoard of Directors Regulation No. 36 of 2020 stipulated on September 16, 2020.This study analyzed 3 (three) problems related to the Application of Signatures inElectronic Form at PT TASPEN (PERSERO), namely: (1) Legal Arrangements onthe Application of Signatures in Electronic Forms applicable in Indonesia; (2)mechanism of Application of Signatures in Electronic Form at PT TASPEN(PERSERO); and (3) the weaknesses and advantages of the Application ofSignatures in Electronic Form at PT TASPEN (PERSERO), the method used in thisresearch is a normative legal method that is qualitative, this study concluded that:(1) the rule of law on the application of signatures in electronic form in Indonesia,one of which is in article 5 paragraph 1 of law No. 19 of 2016 on amendments tolaw No. 11 of 2008 on Information and electronic transactions mentioning that theexistence of electronic documents is binding and recognized as a means of legalcertainty; (2) Documents that can be done the application of signatures in electronicform at PT TASPEN (PERSERO) are limited to certain documents that are in theHead Office of PT TASPEN (PERSERO) and people who can sign in electronicform at PT TASPEN (PERSERO) are authorized officials who have electroniccertification. (3) The application of signatures in electronic form at PT TASPEN(PERSERO) basically makes the work more efficient in terms of time becauseevery official can conduct approvals either anywhere or whenever they are"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan.

---

This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

"

"Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-Government. Semangat e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Adapun salah satu kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diinginkan di Indonesia adalah tercapainya tujuan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien seperti yang dijabarkan sebelumnya. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan ini berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara adrninistrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik. Salah satu catatan penting, yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya suatu terobosan untuk memperkenankan administrasi Negara membuat keputusan yang berbentuk elektronik. Hal ini tercermin dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.  Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai peraturan turunan Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, bahwa ada 2 jenis tanda tangan elektronik meliputi; Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik,  menggunakan  sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jenis Tanda tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi akan sulit otentikasinya dikarenakan tidak adanya sertifikat elektronik pada tanda tangan tersebut yang meniadakan metode untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada dokumen elektronik setelah dokumen tersebut ditandatangani sehingga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dalam kaitannya dengan dokumen administrasi pemerintahan.

---

Bureaucratic reform that characterizes the empowerment of the state apparatus is directed at implementing state administration that is capable of supporting the pace of integration or the integration of the implementation of management tasks and functions, state governance arrangements and development to face the challenges of globalization. Therefore, in this globalization era, to achieve good governance, one of the efforts is to use information and communication technology or what is popularly called e-Government. Government services that are characterized by services through slow bureaucracy, complicated procedures, and no certainty are trying to be overcome through the application of e-government. The spirit of e-Government is the use of Information Technology as a tool and its utilization to make government services run more efficiently. One of the qualities of good governance that is desired in Indonesia is the achievement of the objectives of effective and efficient government administration as previously described. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is a source of material law on government administration. It is the responsibility of the state and government to ensure the provision of a Government Administration that is fast, convenient and inexpensive. The Government Administration Law hereby contains rules for the relationship between government agencies as administrators of public administration and individuals or communities receiving public services. One important note, namely Law No.30 of 2014 concerning Government Administration, is that there is a breakthrough to allow the State administration to make decisions in electronic form. This is reflected in article 1 point 11 which reads: Decisions in Electronic Form are decisions made or delivered using or utilizing electronic media. In the elucidation of Article 38 paragraph 1 of Law No.30 of 2014 concerning government administration, it states that the procedure for using decisions in electronic form is guided by the provisions of laws and regulations governing electronic information and transactions. This is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which have derivative regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 Article 60 paragraph (2) letter a and paragraph (3) Electronic Transaction System Operator, that there are 2 types of electronic signatures, including; A certified electronic signature, which must meet the legality of legal force and legal consequences of an electronic signature, uses an electronic certificate made by an Indonesian electronic certification provider, and is made using a certified electronic signature maker. Meanwhile, the electronic signature is not certified, which is made without using the services of an Indonesian electronic certification operator. Types of Electronic Signatures that are not certified will be difficult to authenticate due to the absence of an electronic certificate in the signature which negates the method for detecting changes that occur in electronic documents after the document is signed so that it can become an opportunity for misuse in relation to government administrative documents."

"Penggunaan internet yang merupakan jaringan komputer publik di seluruh dunia berkembang amat pesat. Internet tidak hanya digunakan untuk sekedar tukar-menukar data seperti tujuan diciptakan internet pada awalnya, tetapi juga digunakan sebagai sarana hiburan (entertainment), mencari informasi bahkan untuk melakukan transaksi secara online. Yang menjadi masalah dalam melakukan transaksi secara online ini adalah mengenai keamanan data yang dipertukarkan melalui jaringan Internet yang tidak aman. Saat pengirirnan dokumen, seseorang dapat mengubah isi dokumen tersebut secara ilegal tanpa diketahui si pengirim ataupun si penerima. Agar transaksi dapat di lakukan dengan aman, diperlukan fasilitas keamanan yang baik. Alternatif yang dapat digunakan adalah teknologi tanda-tangan digital yang berbasis pada kriprografi. Tanda-tangan digital dapat menjadi pengganti tanda-tangan konvensional sebagai tanda persetujan suatu transaksi. Selain sebagai tanda persetujuan, keamanan tanda-tangan digital relatif lebih aman daripada tanda tangan konvensional. Teknologi tandatangan digital ini akan memberikan manfaat pada praktek bisnis di Indonesia. Pertukaran data akan berlangsung secara efektif dan efisien tanpa isinya diketahui oleh orang lain. Walaupun skripsi ini membahas tentang aspek hukum dari penggunaan tanda-tangan digital, Penulis tetap membahas sekilas mengenai tanda-tangan digital dari segi teknisnya. Pada skripsi ini dilakukan studi perbandingan antara penggunaan tanda-tangan konvensional dalam perjanjian menurut Hukum Perdata dengan penggunaan tandatangan digital dalam perjanjian melalui jaringan komputer. Skripsi ini juga membahas permasalahan mengenai otentisitas dan kekuatan pembuktian masing-masing tanda-tangan dan perjanjian."

"[ABSTRAKDalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untukmeningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberianinformasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagisemua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badanhukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawabNotaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agartercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam prosespenerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukanpemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnyakepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusantersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidakcukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digitaldengan digital certificate.

---

ABSTRACTIn the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate., In the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate.]"

"Perkembangan teknologi finansial melahirkan suatu bentuk inovasi layanan pinjam meminjam secara online atau peer to peer lending (P2P lending), dimana salah satu bentuk upaya untuk menjaminkan perjanjian dan transaksi layanan pinjam meminjam online ini dilakukan secara aman adalah dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di anggota asosiasi perusahaan P2P lending (AFPI). Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis data kuesioner dari para pimpinan perusahaan P2P lending, dimana hasil SEM ini dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan penelitian ini diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi tanda tangan elektronik di layanan P2P lending dapat diketahui sehingga membantu para perusahaan penyedia tanda tangan elektronik mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk teknologi tanda tangan elektronik.

---

The development of financial technology has resulted in a form of innovation to online peer-to-peer lending services (p2p lending), where one form of efforts to guarantee agreements and transactions of online p2p lending is done securely by using digital signature technology. This study discusses the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in members of Indonesian P2P Lending Company Associations (AFPI). The SEM (Structural Equation Modeling) method was used to analyze data from the management board of p2p lending companies as the sample and the SEM results were used to test hypotheses that had been made previously. With this research, it is expected that the faktors that influence the acceptance of digital signature technology in peer to peer lending services can be identified thus helping digital signature provider to develop marketing strategies based on the identified faktors"

"Meningkatnya pengguna internet dan juga penetrasi telepon seluler mengakibatkan masyarakat telah melakukan transaksi elektronik. Walau elektronik menghemat banyak waktu dan biaya ketimbang transaksi konvensional, namun transaksi via sistem telekomunikasi konvensional (circuit switching) ini relatif lebih aman ketimbang transaksi melalui internet (packet switching). Mengingat begitu pentingnya nilai dari sebuah transaksi, maka dalam menjamin keamanan bertransaksi yang dilakukan secara elektronik dapat sama seperti transaksi secara konvensional mengakibatkan munculnya tanda tangan elektronik. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE) membawa perubahan besar dalam menjamin autentikasi dan verifikasi serta dengan menghadirkan alat bukti baru pada hukum pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian TTE semakin kuat dengan adanya penyelenggara sertifikasi elektronik (Certificate Authority/CA) sehingga CA memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dari data dan informasi para pihak terkait. Baru-baru ini penyelenggara tanda tangan digital di Belanda, yaitu DigiNotar, mengalami masalah dan menuai tanggung jawabnya sebagai CA. Disisi lain, Indonesia yang telah menggunakan CA asing pada bank-bank Indonesia dan telah tumbuhnya CA asing hendaknya dapat belajar dari kasus DigiNotar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum TTE dan transaksi elektronik dalam konteks ilmu hukum serta mengkaji dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara tanda tangan elektronik di Belanda dan Indonesia dengan menerapkan beberapa faktor dalam ketentuan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan TTE dan tanggung jawab CA sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan elektronik.

---

The increase of Internet users and mobile phone penetration has resulted in the electronic transactions. Although electronic saves a lot of time and cost than conventional transactions, but transactions via conventional telecommunications systems (circuit switching) is relatively more secure than transactions over the Internet (packet switching). To realize the importance of the value of a transaction, Thus to ensuring security of transactions conducted electronically can be the same as in the conventional transaction resulted in the emergence of Digital signatures.

With the legal provisions governing of the Electronic Signatures (e-sign) brought major changes to ensure the authentication and verification as well as by presenting new evidence on the law of evidence. The power value of the e-sign more strength by the organizers of the electronic certification (Certificate Authority / CA) so that CA has an important role in maintaining the security of data and information related parties. Recently, new digital signature providers in the Netherlands, ie: DigiNotar, having problems and reap the responsibility as a CA. On the other hand, Indonesia has used foreign CA on banks in Indonesia and has been the growth of private CA must be able to learn from the case DigiNotar.

The purpose of this study was to determine the legal provisions of e-sign and electronic transactions in the context of legal science as well as review and analyze the responsibility of the electronic signature in the Netherlands and Indonesia by implementing some of the factors in the law. This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and relating to the e-sign and responsibilities CA while the data in this study were analyzed by qualitatively ie: the secondary data such as theory, the definition and substance of the literature, and legislation and regulations, and then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions about the legal responsibilities of providers of electronic signatures."

"Tanda tangan elektronik merupakan salah satu alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg. Dasar hukum dari suatu tanda tangan elektronik ini yakni dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 11 dan 12. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tanda tangan elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah dan dapat digunakan di Persidangan dalam menyelesaikan sengketa. Namun, dalam penerapannya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena masih banyaknya berbagai pihak yang merasa bahwa penggunaan tanda tangan elektronik ini dirasa kurang aman untuk menjamin keutuhan dan keautentikan suatu dokumen elektronik. Selain itu, dalam penggunaanya para pihak juga dikenakan biaya yang mana hal ini juga menjadi salah satu faktor lain dari hambatan-hambatan tersebut. Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa elektronik langkah pertama yakni diselesaikan dengan metode non-litigasi atau diluar peradilan. Salah satu contoh kasus yang menggunakan bukti tanda tangan elektronik berupa kode one time password yang merupakan suatu kode rahasia dan hanya akan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan saja dan dapat digunakan sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas suatu informasi elektronik. Kode one time password merupakan salah satu jenis tanda tangan elektronik yang dibuat tanpa adanya sertifikat elektronik, namun meskipun demikian tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat apalagi jika diakui oleh para pihak ataupun menghadirkan ahli dibidangnya.

---

Electronic signature is one of the electronic evidence that is an extension of the evidence as mentioned in article 164 HIR / 284 RBg. The legal basis of an electronic signature is that with the issuance of the Electronic Information and Transaction Law Number 11 of 2008, especially in Articles 11 and 12. Based on these Laws, the electronic signature is a valid evidence and can be used in the Conference in resolve disputes. However, in its implementation it is not an easy thing to do because there are still many parties who feel that the use of electronic signatures is felt to be insecure to guarantee the integrity and authenticity of an electronic document. In addition, in the use of the parties are also charged fees which is also one of the other factors of these barriers. In the Electronic Information and Transaction Law it is explained that the settlement of electronic disputes is the first step that is resolved by non-litigation method or out of court. One example of a case that uses electronic signature proof is acode one time password which is a secret code and will only be sent to the relevant parties and can be used as an authentication and verification tool for an electronic information.code One time password is one type of electronic signature made in the absence of an electronic certificate, but even so still have evidentiary value if moreover recognized by the parties or bring skilled in the art."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi danbagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Tulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur pembuatan akta otentik dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secaratelekonferensi serta bagaimana legalitas dan kekuatan pembuktian Risalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tandatanganelektroniknya di persidangan Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian adalahmekanisme pembuatan akta otentik hasil RUPS telekonferensi meliputipembuatan akta, pembacaan isi akta secara telekonferensi, penandatanganan aktamelalui 1) digital signature, atau 2) tanda tangan konvensional, kemudiandinyatakan di hadapan Notaris dan data digital yang dihasilkan dari RUPStelekonferensi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPSkonvensional serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan dipengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuat ketentuan hukumyang mengatur secara rinci mengenai keabsahan hasil RUPS telekonferensi, sertaperlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memberikanpengertian yang lebih luas mengenai ”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”sehingga yang dimaksud dengan”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”dapat dilakukan secara telekonferensi agar tidak ada keraguan lagi mengenaiautentikasi suatu akta hasil RUPS telekonferensi.

---

ABSTRACTThe following thesis is examining procedure of making an autentic deed inGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference and the legality of the authentic act with elektronic signature inminutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company heldin teleconference in accordance with Laws of Limited company, Laws ofInformation and Electronic Transactions, Laws of Notary, and Laws of CorporateDocument. The thesis uses judicial norms approach os research implementationmethod and also assessment of several qualitative data. The following thesis aimsto understand the procedure of making an authentic deed in the Minutes of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conductedteleconferences and understand how the legal and evidentiary strength of theminutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companyconducted a teleconference along with electronic signatures in the trial court. Theconclusion of this thesis is the mechanism of making authentic act of the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferenceincludes making of the deed, reading the contents of the deed by teleconference,signing the deed by 1) digital signatures, or 2) conventional signature, and thendeclared the deed in presence the notary, the digital data from the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferencehave the same legal force to the deed of General Meeting of Shareholders ofLimited Liability Company is done conventionally and can become evidence incourt proceedings. The results of this thesis suggest that legal provisions be madeclearly and really detailed about the validity of the General Meeting ofShareholders of Limited Liability Company held in teleconference, as well as theneed for a change in the Laws of Notary in order to give a broader sense of "faceto face" and "read in presence" that is a "face to face" and "read in presence" byteleconferencing so that there is no doubt about the authentication of a deed of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference."