Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekonomi Gig adalah suatu bentuk varian dari Neoliberalisme yang berkembang di Amerika. Ekonomi Gig hadir seiring dengan globalisasi serta proses revolusi digital 4.0.Ekonomi Gig yang timbul dari hubungan individu serta masyarakat akan mempengaruhi kebijakan ekonomi Amerika. Berkembangnya teknologi menjadi serba otomatisasi digital menyebabkan tenaga kerja manusia digantikan oleh teknologi. Ekonomi Gig merupakan solusi digital di Amerika.Tesis ini akan menunjukan bagaimana siklus ekonomi Gig berkembang di Amerika mengikuti kebutuhan dan kepentingan bangsa Amerika, dan akhirnya ekonomi Gig sebagai solusi atas globalisasi teknologi yang sangat tinggi.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan memusatkan prinsip-prinsip umum yang mendasari suatu gejala atau pola yang ada dalam kebijakan ekonomi Amerika. Menggunakan teknik penulisan deskriptif-interpretatif, yang melihat gejala-gejala dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu pemahaman intergratif.

---

Gig Economy is a variant of Neoliberalism that developed in America. Economy Gig comes along with globalization and the process of digital revolution 4.0.Gig Economy arising from individual and community relationships will affect American economic policy. The development of technology into an all-round digital automation led to the human workforce being replaced by technology.This thesis will show how the Gig economy cycle is developing in America following the needs and interests of the American people, and finally the Gig economy as a solution for globalization of technology.This thesis is largerly based on literature research method with an emphasis on a qualitative approach by concentrating the general principles of method in analytical describing the implementation that exists in American economic policy. Using descriptive-interpretive techniques to understand phenomenon’s from a diversity of social, cultural, political and economic aspects as a intergrative understanding of it."

"Beberapa tahun belakang ini, fenomena gig economy sedang berkembang di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan perubahan dunia kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Gig economy sendiri memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja, tetapi hal ini juga memiliki kekurangan. Para pekerja tersebut atau yang dikenal dengan sebutan gig workers bukanlah pekerja tetap, melainkan berstatus sebagai kontraktor independen. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kerja pada gig economy di Indonesia yang dikaitkan dengan agenda ILO yaitu Decent Work. Penelitian ini melibatkan langsung partisipasi dari pengemudi transportasi online yang mana dapat dikategorikan sebagai gig workers dengan status “mitra” yang melekat pada mereka. Data dikumpulkan dari focus group discussion (FGD) yang melibatkan 40 responden yang berasal dari empat kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding secara manual. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pengemudi transportasi online memilih pekerjaan ini karena adanya kesempatan kerja yang menawarkan fleksibilitas, yang mana fleksibilitas tersebut merupakan suatu keuntungan yang tidak dapat ditemukan pada pekerjaan lain. Akan tetapi, pada kenyataannya pekerjaan tersebut justru belum sepenuhnya mampu menerapkan agenda Decent Work. Dengan kata lain, standar kerja yang berlaku pada umumnya tidak dapat ditemukan jika bekerja sebagai pengemudi transportasi online.

---

In recent years, gig economy phenomenon has been growing in Indonesia. The growth is marked by the alteration of work supported by information and communication technology that gets more sophisticated. Gig economy provides large jobs opportunity and absorbs relatively abundant labor. However, it has its weaknesses. The workers, called gig workers, are not permanent workers; they are independent contractors. This research aims to evaluate working condition of gig economy in Indonesia that is linked to ILO's agenda, namely Decent Work. This research involves online transportation's drivers' direct participation as gig workers. The data are collected from Focus Group Discussion (FGD) involving 40 respondents coming from four big cities in Indonesia: Jakarta, Bogor, Depok, and Yogyakarta. The analysis is performed using qualitative method by manual coding process. According to the analysis, online transportation's drivers chose this job as it offers flexibility, one of the benefits that may not be found in other jobs. However, in reality, that job has not been able to fully implement Decent Work agenda. In other words, work standard that is applied in general cannot be implemented if someone works as online transportation's driver."

"Semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia saat ini, menyebabkan munculnya tren unik dalam proses pengerjaan proyek. Praktik pengerjaan proyek pada perusahaan rintisan saat ini dilakukan oleh individu atau pihak yang tidak dikenal secara langsung, terpisah fisik dengan klien, serta mekanisme pengadaannya dalam bentuk gig economy. Hal ini dapat berpotensi memberikan ancaman bagi keberlangsungan proyek dikarenakan adanya risiko kegagalan yang relatif tinggi serta kurangnya penerapan standar manajemen proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kematangan manajemen proyek pada online gig economy menggunakan Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dari KPMMM yang berisi 80 pertanyaan pilihan ganda kepada 10 online gig worker secara online. Dari hasil pengolahan data penilaian jawaban kesepuluh responden ditemukan bahwa saat ini tingkat kematangan manajemen proyek pada online gig economy berada pada tingkat 1 atau common language.

---

The development of the startup in Indonesia is quite rapid, that causing the emergence of a unique trend in the process of working on a project. The practice of working on projects at startup is currently carried out by individuals or unknown parties directly, physically separated from clients, and procurement mechanisms in the form of gig economy. This can potentially give a threat to the sustainability of the project due to the relatively high risk of failure and the lack of application of project management standards. This study aims to determine the level of project management maturity in the online gig economy using the Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM). Data collection was carried out by distributing questionnaires from KPMMM containing 80 multiple choice questions to 10 online gig workers. The results of data processing from the responses of the ten respondents found that the current level of project management maturity in online gig economy is at first level or common language."

"Penerapan gamification pada aplikasi mitra GO-JEK dan Grab diterapkan dalam bentuk sistem poin untuk insentif dan rating untuk feedback. Pada perjalanannya, seiring dengan bertumbuhnya jumlah mitra, gamification yang diterapkan mulai tidak sejalan dengan tujuan gamification. Para mitra semakin sulit untuk mencapai target poin, mereka harus menjalankan aplikasi lebih dari sepuluh jam perhari. Hal ini juga berimbas pada pelayanan mereka pada konsumen, yang menjadi kurang maksimal dan mendapatkan feedback yang kurang baik. Hal ini juga berimbas pada turunnya motivasi pengemudi dalam mengambil pesanan. Untuk menganalisis pengaruh gamification terhadap motivasi pengemudi, penelitian ini menggunakan Self Determination Theory (SDT) dan Motivational Affordance Perspective (MAP). Dalam SDT motivasi terbagi menjadi dua yaitu extrinsic motivation dan intrinsic motivation. Dalam MAP, sebuah perancangan sebuah sistem harus memiliki unsur self-efficacy, need for autonomy dan playfulness. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, gamification dapat berpengaruh terhadap motivasi secara extrinsic namun belum dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi secara intrinsic. Dari hasil ini dapatdisimpulkan dengan gamification motivasi pengemudi dalam mengambil pesanan lebih karena terpaksa untuk mencapai target poin. Tujuan gamification adalah untuk membuat penggunanya menikmati pekerjaannya seperti sedang bermain game. Secara motivasi seharusnya gamification dapat memotivasi secara intrinsic. Penelitian ini memberikan rekomendasi operator transportasi daring untuk mengembangkan gamification yang telah diterapkan dengan menambahkan fitur yang mengandung unsur self-efficacy, need for autonomy dan playfulness agar dapat mempengaruhi motivasi mitranya secara intrinsic. Hal ini ditujukan untuk membuat mitra menikmati pekerjaannya

---

The application of gamification in GO-JEK and Grab partner applications is applied in the form of a point system for incentives and ratings for feedback. On the journey, along with the growing number of partners, the gamification applied began to be inconsistent with the purpose of gamification. Partners find it difficult to reach the target points, they

have to run applications for more than ten hours per day. This also impacts on their service to consumers, becomes less optimal and gets poor feedback. This also impacts on the driver`s motivation in taking orders. To analyze the effect of gamification on driver motivation, this study uses Self Determination Theory (SDT) and Motivational Affordance Perspective (MAP). In SDT motivation is divided into two, namely extrinsic motivation and intrinsic motivation. In MAP a design of a system must have elements of self-efficacy, need for autonomy and playfulness. From the results of the analysis that has been done, gamification can influence extrinsic motivation but it cannot yet influence intrinsic motivation. From these results it can be concluded that gamification motivates drivers to take more orders because they are forced to reach the target points. The purpose of gamification is to make users enjoy their work like playing games. gamification should be able to intrinsically motivate. This study provides recommendations for online transport operators to develop gamification that has been applied by adding features that contain elements of selfefficacy, need for autonomy and playfulness in order to influence intrinsic partner motivation. This is intended to make partners enjoy their work."

"Slogan merupakan kalimat yang terdiri dari susunan kata yang menarik dan biasa digunakan untuk mempromosikan suatu merek. Slogan pada dasarnya dapat dilindungi sebagai merek. Pengertian merek slogan belum diatur secara spesifik dalam hukum merek Indonesia, tetapi berdasarkan definisi merek yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek slogan dapat dikategorikan sebagai jenis merek yang termasuk dalam lingkup merek kata. Penelitian ini membahas terkait perlindungan slogan sebagai merek di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan merek slogan serta threshold daya pembeda dalam merek slogan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah mengeluarkan mengatur mengenai merek slogan secara rinci. Penulisan ini akan memuat analisis terkait pengaturan terkait merek slogan yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Dengan ini harapannya bagi hukum merek Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait merek slogan dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

Slogan is a sentence consisting of interesting wording and is commonly used to promote a brand. Essentially, slogans can be protected as trademarks. The definition of a slogan mark has not been specifically regulated in Indonesian trademark law, but based on the definition of a mark in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, a slogan mark can be categorized as one sort of trademark that falls within the realm of word mark. This study investigated the trademark protection of slogans in Indonesia, the United States, and the European Union. The aim of this study is to investigate the protection of slogan marks and the distinctiveness threshold of slogan mark in Indonesia, the United States, and Europe. This research is normatively legal and employs qualitative analytical techniques. In reference to this, the author will connect the topic to relevant rules and doctrines. Then, the comparative technique with a comparative discussion between the United States and the European Union enacted slogan mark laws in detail. This paper will analyze legislation governing slogan mark that can be used in Indonesia. Consequently, it is desired that the Indonesian trademark law issue restrictions relating to slogan mark, taking into account the effectiveness and evaluation of many countries and the offered legal analysis."

"Great Depression telah menimbulkan banyak dampak bagi dunia, terutama dalam lingkup industri perbankan. Alhasil, untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, pemerintah Amerika Serikat mendirikan korporasi untuk menjamin simpanan nasabah dengan metode Insurance Deposit Schemes bernama Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Selanjutnya, dengan keberhasilan di Amerika Serikat, banyak negara khususnya Indonesia yang mengikuti jalur tersebut dengan mendirikan perusahaan penjamin simpanan bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dengan membandingkan kedua sistem tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai peran keduanya di kedua negara. Tesis ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama bagaimana persyaratan dan ketentuan skema penjaminan simpanan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan yang kedua adalah bagaimana persamaan dan perbedaan skema penjaminan simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menunjukkan regulasi Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbedaan dan persamaan aturan dan ketentuan. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, meskipun kedua korporasi bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tidak semua peran kedua korporasi tersebut sama.

---

The Great Depression has caused many impacts to the world, especially in the scope of banking industry. As a result, in order to gain customers’ trust, the government of the United States of America established a corporation to guarantee customers’ deposits with the method of Insurance Deposit Schemes named Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hereafter, by the success in the United States of America, many countries, especially Indonesia followed the path by establishing a deposit insurance corporation named Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, by comparing both systems there are several similarities and differences regarding their roles in both countries. This thesis intended to answer two questions. The first question is how are the requirements and provisions of the deposit insurance schemes in order to maintain financial stability in Indonesia and the United States of America and the second one is how are the similarities and differences of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States of America. Using normative legal research methods, this thesis shows the regulations of Deposit Insurance Corporation in Indonesia and the United States of America as well as the differences and similarities of the rules and conditions. By comparing both systems, although both corporations aim to guarantee customers’ deposits and the main objective is to foster public trust in the banking industry, not all the roles of both corporations are the same.

"

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"

"Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang.

---

This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research.

The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan."