Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia saat ini, salah satu agenda penting adalah masalah komitmen dari implementasi program otonomi daerah. Salah satu peristiwa politik yang menarik untuk diteliti di era otonomi daerah saat ini adalah fenomena konflik dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana, dari hasil voting DPRD Provinsi Lampung berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Alzier Thabrani dan Ansori Yunus. Namun pemerintah pusat tidak mau mengesahkan hasil pemilihan karena menilai tidak sesuai prosedur UU dan status hukum Alzier sebagai tersangka. DPRD Lampung tidak menerima alasan pusat yang dinilai tidak relevan. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara elit politik di pusat dan daerah. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang membuat penulis tertarik meneliti dan menulis tesis yang berjudul "Konflik Elit Politik Pusat dan Daerah" (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori-teori konflik politik elit, konsep politik lokal dan relasi antara pusat dan daerah. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan gambaran bagaimana fenomena terjadinya konflik antara pusat dan daerah.Dari hasil temuan penelitian diketahui faktor utama penyebab konflik politik ini terjadi, adalah karena sejak awal Megawati sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP PDIP memang tidak menyukai terpilihnya kader PDIP sendiri, Alzier dan lebih memilih kader Golkar, Oemarsono sebagai Gubernur- Lampung. Selain karena alasan klasik Oemarsono berpengalaman sebagai Gubernur dan diharapkan bisa menaikkan suara PDIP pada pemilu 2004, juga sebenarnya terjadi politik uang dan perempuan yang diterima elit pimpinan DPP PDIP dari pendukung Oemarsono. Selain itu, terjadi konflik internal di PDIP, dimana elit DPP tidak mengakomodir aspirasi lokal (DPC dan DPD Lampung) yang melalui keputusan rapat kerja daerah telah memilih Alzier sebagai calon Gubernur dari PDIP. Implikasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, telah mengaplikasikan teori konflik elit politik dan konsep politik lokal yang masih relevan. Tetapi, perlu dimodifikasi konsep relasi pusat dan daerah versi barat ke dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia. Sampai sekarang, konflik ini masih berproses dan menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas gugatan yang diajukan Alzier kepada pemerintah pusat.Jumlah halaman : v + 167 halaman + 7 Label, diagram dan gambarDaftar Pustaka : 47 buku dan artikel/jurnal, 9 produk UU/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri, 1 disertasi dan 1 tesis, 5 media massa, 3 situs dotcom, 8 nara sumber; 8 lampiran.

---

Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)Nowadays, in the reform era in Indonesia, one of the important issues is concerning the commitment to implement the regional autonomy. One of the interesting political events to be researched is the conflict on the election of Governor and Deputy Governor of Lampung of 2003-2008. The voting result of Lampung parliament (DPRD) has appointed Alzier Thabrani and Ansori Yunus to become the Governor and Deputy, respectively. However, the Central Government is in position not to legalize the election result on the ground that the election was conducted in comply with the Law and due to Alzier's status as the suspect. In this regard, DPRD Lampung did not accept the central government's decision for somewhat irrelevant. As the result, there is a sustainable conflict within the political elite in the central government and local government as well_ The issue has become increasingly attractive the author to carry out some research and to - write the thesis titling "Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)". The theory used in the research is the theory of elite political conflict, local political concept and the relation between central and local government. Method used in the research is analytical descriptive approach, which shows the description on how the conflict between the central and local government has taken place.

The research shows that the main factor causing the political conflict, is ever since Megawati as the president and "PDIP" leader dislikes the elected person who came from PDIP, i.e. Alzier. And therefore, she prefers the Golkar Party candidate, i.e. Oemarsono elected as the Governor of Lampung. Providing the classic argument that Oemarsono has experience as a Governor and he was highly expected to increase the PDIP votes on the 2004 election. The money politics and scandal involving woman politics which was provided by Oemarsono supporters to the PDIP central chairman also happened. Apart from this, an internal conflict at the PDIP has happened when the central chairman elite (DPP) failed to accommodate local (DPC & DPD) of Lampung aspiration. For the DPC and the DPD has appointed Alzier to become the governor candidate from the PDIP_ Theoritical implication used in the research is the relevant political elite conflict and local political concept. Hovewer, it is necessary to modify the western concept of local and central relation into the perspective of unitarian nation like Indonesia. Up to now, this conflict is ongoing and still waiting for the Supreme Court decision on the Alzier's appeal to the central government.

Number of pages : v + 167 pages + 7 tables, diagrams and pictures;

References: 47 books and papers 1 journals, 9 products of Laws/Government Regulations 1 Ministerial Decrees, 1 dissertation and 1 thesis, 5 mass medias, 3 sites of dotcom, 8 sources; 8 attachments."

"ABSTRAKPasca runtuhnya Orde Baru dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan,dengan diterapkannya beberapa kebijakan politik yang menyentuh langsung semua aspekkehidupan masyarakat. Proses demokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melaluipemilukada langsung, telah merubah pola dan hubungan antara elit desa. Konflik antar elit desatidak dapat dihindari dalam memperebutkan simpati masyarakat desa.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui sejauh mana dampak dari demokratisasi melalui Pemilukada langsungmempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa kiandarat.Dalam Studi ini peneliti memfokuskan pada dampak dari konflik politik yangmelibatkan elit desa sejak pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2010, Peneliti berusahamenjelaskan perubahan pola hubungan diantara elit desa yang satu dengan elit desa lainnya,dan diantara elit desa dengan masyarakat desa sejak terjadinya konflik.Studi ini juga menggunakan teori elite Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwaelite yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan garis keturunan.Serta teori sirkulasi eliteKolabinsca yang menyatakan bahwa perputaran elite bisa dari satu kelompok yang sama, bisajuga dari kelompok diluar kelompok yang sudah ada sebelumnya. Seta menggunakan teorikonflik politik Prof.Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakatkonflik tidak dapat dihindarkan . Semua teori yang dijabarkan merupakan bahan untukmenganalisa kasus yang diteliti.Peneliti dalam melakukaan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan; Pertamatelah terjadi perubahan pada perilaku elit desa, yang disebabkan perebutan otoritas desa. Elitdesa tidak lagi menyembunyikan hasrat kuasa yang besar di depan masyarakat. Keduadigunakannya simbol-simbol agama (Masjid) sebagai alat untuk mempertajam konflik. Polakonflik yang melibatkan entitas keagamaan ini baru pernah terjadi di kabupaten seram bagiantimur ketiga Dampak dari konflik masih dirasakan hingga hari ini karena tidak ada kedewasaandari elit desa terhadap perbedaan dalam pilihan politik. Masyarakat desa diperhadapkan dengansituasi konflik yang tidak ada jalan keluarnya.

---

ABSTRACTAfter the collapse of the New Order political dynamics in Indonesia changed, withthe implementation of several policies that directly touches all aspects of society. Thedemocratization process undertaken by the central government through direct election, haschanged the pattern and the relationship between the village elite. Conflicts among the elitevillage can not be avoided in gaining public sympathy desa.Penelitian was conducted todetermine the extent of the impact of democratization through Election directly affect the sociallife of rural communities Kiandarat.In this study researchers focused on the impact of political conflict involving thevillage elites since the election of Regional Head Live in 2010 , researchers tried to explain thechange in the pattern of the relationship between the village elite elite one with the othervillages, and among the elite village by village communities since the conflict.The study also uses Soerjono Soekanto elite theory that explains that the elite whooccupy certain positions based on the line keturunan.Serta Kolabinsca elite circulation theorywhich states that the turnover could elite of the same group , it could be from groups outsidethe group that had been there before . Seta using the theory of political conflict Prof.MaswadiRauf stating that in public life conflict can not be avoided. All theories described the materialto analyze the cases studied.Researchers in this study resulted in several findings ; The first has been a change inthe behavior of the village elite, which caused the seizure of village authorities . Village elitesno longer hide desire great power in front of the public . Both the use of religious symbols (mosque ) as a tool to sharpen the conflict . The pattern of conflict involving new religiousentities have occurred in the district spooky eastern part of the third impact of the conflict arestill felt to this day because there is no maturity of the village elite to differences in politicalchoice. Villagers confronted with conflict situations there is no way out."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem outsourcing menjadi suatu yang dilematis dimana praktek outsourcing merupakan salah satu daya tarik dalam berinvestasi dan juga merupakan salah satu jalan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun di lain sisi pelaksanaan outsourcing ini merugikan pekerja/buruh outsourcing.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan konsep pelaksanaan outsourcing khususnya pada sisi tanggung jawab perusahaan. Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan outsourcing yang berlaku oleh perusahaan ditinjau dari Undang- Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pemerolehan data-data dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutapa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa peraturan perundang-undangan kita belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering kali merugikan pekerja/buruh mulai dari perusahaan outsource yang tidak memiliki status hukum yang jelas hingga pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbuat curang untuk menggunakan tenaga outsource tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian, berbagai kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh outsourcing, namun pekerja/buruh tidak dapat berbuat banyak mengingat tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Outsoucing merupakan salah satu daya tarik dari investasi dan salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing dimana sistem ini akan memastikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun tidak juga merugikan perusahaan sebagai pembuka lapangan kerja.

---

ABSTRACT

Outsourcing system implementation becomes dilematic wherein this activity is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia, in contrast the outsourcing enforcement is unfavourable to the workforce/labour.

The purpose of this research is to determine the development of outsourcing implementation concept, especially in company responsibilities. Furthermore, it is also aim to ascertain on application of outsourcing provision which stands within the company be reviewed by Employment Statute Number 13 of 2003.

Juridical normative method is being used as the research methodology. Means, data collection of this research is based on Statute Legislation, particularly Employment Statute Number 13 of 2003.

As the result of this research, researcher discovers that our Statute Legislation is not giving adequate legal protection for outsourcing labours. There are so many violations which harm the labours, such as unofficial outsourcing provider and outsourcing workforce exertionwhich infringe the regulations.

Therefore, numbers of noxiousness are experienced by the outsourcing labours, yet they can do nothing since there are more unemployment than jobs available. Outsourcing is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia. It is Government responsibility to create a policy on outsourcing system which favourable to both outsourcing labour and provider."

"Sebagian besar daerah Indonesia terjadi kekurangan dan kelebihan guru terutama guru PNS. Kekurangan guru menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sedangkan kelebihan guru mengakibatkan daya serap Anggaran Belanja Negara besar. Kemendikbud wajib melakukan pengendalian formasi guru. Namun Kemdikbud tidak dapat mengendalikan formasi guru nasional sendiri, karena terdapat Kemen PANRB mempunyai tugas menyusun alokasi kebutuhan guru bagi pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi setiap tahun. Setelah Kemen PANRB menetapkan alokasi formasi guru, Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mengangkat dan menempatkan guru. Oleh karena Pusat mempunyai kewenangan pengendalian sedangkan pemerintah daerah pengangkatan guru maka perlu adanya sinkronisasi. Kemdikbud menetapkan berbagai kebijakan sebagai standar dalam mengendalikan formasi guru yaitu beban kerja guru, standar proses pendidikan dasar dan menengah, dan alokasi waktu mata pelajaran satuan pendidikan. Kemdikbud melalui Dirjen GTK menyusun Aplikasi SIM Rasio guru. Kemdikbud bekerjasama dengan Kemen PANRB untuk mengendalikan formasi guru dengan memberikan rekomendasi kebutuhan formasi guru kepada Kemen PANRB. Pengendalian formasi masih memerlukan sinkronisasi Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mulai dari tahap perencanaan kebutuhan formasi guru, tahap pengajuan kebutuhan formasi guru kepada Kementerian PANRB, dan tahap pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Maka dari itu perlu adanya upaya Pemerintah turun langsung ke daerah membuat program pilot project pada daerah yang bermasalah dan menyelesaikannya serta memberikan pembinaan bagi daerah lainnya.

---

Most of the Indonesian regions have shortages and advantages the civil servant (PNS) teacher. Lacking teachers cause the learning process to be hampered, while the excess generates the large state's budget (APBN) absorption. Ministry of Education and Culture is obliged to regulate teacher formation. However, the Ministry of Education and Culture cannot arrange the formation of the national teachers themselves, because the Ministry of PANRB must regulate the needs of teachers for the district/city or provincial governments every year. After Ministry of PANRB determines teacher allocation, district/city government or local government appoints and places teachers. Because there are two central and regional authorities that are related to the curb of teachers, there needs to be synchronization. Ministry of Education and Culture stipulates various policies which are as standards in controlling teacher formation, namely teacher workloads, standards for primary and secondary education processes, and allocation of subject matter time lessons. The Ministry of Education and Culture through the Director General of Teachers and Education Staff (GTK) arranges the SIM Application to the teacher ratio. Ministry of Education and Culture guides the Ministry of PANRB to regulate teacher formation by giving approval to the needs of teacher formation for the Ministry of PANRB. Formation control needs to be approved by the district/city government or regional government starting from formation teacher planning, submitting teacher requirements for the PANRB Ministry, and teacher appointments, placement, transfer, and dismissal of teachers. The government directly agrees with the region that makes the regional pilot project program which challenges and completes it and provides guidance for other regions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court."

"Conflicts among political elites during local government elections in Indonesia."

"Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum sepakat menetapkan penyelenggaraaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Penyelenggaraan Pemilu tesebut mengakibatkan berakhirnya masa jabatan definitif bagi 271 kepala daerah pada rentang tahun 2022 dan 2023, oleh sebab itu kekosongan jabatan tersebut harus diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, berdasarkan sumber data sekunder, sehingga pengumpulan informasinya dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tulisan ini menganalisis implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pusat dan daerah pada masa transisi menuju Pemilu serentak tahun 2024 dengan pokok persoalan pertama mengenai kedudukan dan wewenang penjabat kepala daerah; dan kedua, mengenai implikasi pengangkatan penjabat kepala daerah terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini menemukan bahwa mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah cenderung terpusat dengan memberikan porsi keterlibatan yang minim terhadap daerah. Kesimpulannya dalam konteks hubungan pusat dan daerah mekanisme pengangkatan penjabat mengakibatkan spanning of interest antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berimplikasi pada terjadinya sentralisasi kekuasaan.

---

The government, together with the House of Representatives and the General Elections Commission, agreed to set simultaneous elections in 2024. The holding of the election resulted in the end of the definitive term of office for 271 regional heads between 2022 and 2023, therefore the vacancy must be filled by the Acting Regional Head. This research uses doctrinal methods, based on secondary data sources, so that the collection of information is carried out through literature studies. The data analysis method used is qualitative analysis. This paper analyzes the implications of the appointment of acting regional heads on central and regional relations during the transition period towards simultaneous elections in 2024 with the first point regarding the position and authority of acting regional heads; and second, regarding the implications of the appointment of acting regional heads on the relationship between the central government and local government. This paper found that the mechanism for appointing acting regional heads tends to be centralized by providing a minimal portion of involvement with the regions. In conclusion, in the context of central and regional relations, the mechanism for appointing acting officials resulted in a spanning of interest between the central government and local governments, which has implications for the centralization of power."

"Artikel ini membahas gejolak politik dan ekonomi di Prancis pasca krisis minyak yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada tahun 1967-1988 serta kebijakan nasionalisasi dan privatisasi yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Mitterand. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gejolak ekonomi di Eropa dan Amerika yang disebabkan oleh krisis minyak mempengaruhi keadaan politik di Prancis dengan terbentuknya Pemerintahan Sosialis pertama di Prancis. Perubahan arus politik ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Mitterand. Setelah dianggap belum mampu mengatasi krisis ekonomi di Prancis, pada pemilihan legislatif tahun 1986, masyarakat memilih Jacques Chirac yang merupakan dari partai poros kanan untuk menjadi Perdana Menteri dan membuat Prancis masuk ke dalam era pemerintahan baru yaitu Pemerintahan Cohabitation. Dengan demikian tingkat pertumbuhan produktivitas kerja perusahaan-perusahaan di Prancis pada saat itu belum berkembang dikarenakan gejolak politik yang terjadi di Prancis dan lesunya perekonomian di Eropa.

---

This article discusses the political and economic turmoil in France after the oil crisis that Occurred in Europe and America. The data used is the growth rate of labor productivity firms in France in 1967-1988 and the nationalization and privatization policies issued during Mitterand’s administration. The results of this study showed that the economic turmoil in Europe and America was caused by the oil crisis. This situation affects the political situation in France which is characterized by the formation of the first Socialist Government in France. These political mainstream changes also economic policy issued by the government of Mitterand. Considered not able to cope with the economic crisis in France, in the 1986 legislative elections, peoples in France choose Jacques Chirac is a party right shaft to become Prime Minister and make France enter into a new era of Cohabitation Governments. Chirac made an act of privatization that replaces the act of nasionalization. Thus the growth rate of labor productivity of companies in France at the time was not developed due to the political turmoil that occurred in France and the economic slowdown in Europe."

"Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan.

---

Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali.

This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories.

The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology.

The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government."

"ABSTRAKTesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency."