Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan Urun Dana telah menjadi sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan di Indonesia. Layanan Urun Dana merupakan model bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan Efek kepada investor melalui platform online. Perkembangan Layanan Urun Dana di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk melindungi pemodal, memastikan transparansi, dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, seiring dengan pertumbuhan Layanan Urun Dana, muncul pula potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Sengketa dalam industri Layanan Urun Dana dapat melibatkan pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau pihak-pihak terkait lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, OJK telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam industri Layanan Urun Dana. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian sengketa dalam industri Layanan Urun Dana di Indonesia merupakan aspek penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan dalam sektor ini. Dalam menghadapi sengketa, kerjasama antara pemodal, Penyelenggara Layanan Urun Dana, dan OJK dalam mencari solusi yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak sangat diperlukan. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, industri Layanan Urun Dana di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

---

The Urun Dana service has become a rapidly growing sector in the financial industry in Indonesia. The Urun Dana service is a technology-based business model that enables individuals or companies to collect funds from the public by offering securities to investors through an online platform. The development of the Urun Dana service in Indonesia is regulated by the Financial Services Authority (OJK) with the aim of protecting investors, ensuring transparency, and promoting the growth of this sector. However, along with the growth of the Urun Dana service, there is also the potential for disputes between the parties involved. Disputes in the Urun Dana service industry can involve investors, Urun Dana service providers, or other relevant parties. To resolve these disputes, the OJK has established dispute resolution mechanisms that apply to the Urun Dana service industry. Dispute resolution in the Urun Dana service industry in Indonesia can be done through several methods. Resolving disputes in the Urun Dana service industry in Indonesia is an important aspect to ensure the sustainability and trust in this sector. In facing disputes, cooperation between investors, Urun Dana service providers, and the OJK in seeking fair solutions that respect the rights of all parties is essential. With effective dispute resolution mechanisms, the Urun Dana service industry in Indonesia can continue to develop sustainably. "

"Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT.

---

The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program."

"Skripsi ini membahas kebijakan Customs Advance Trade System (CATS) dan implementasinya melalui system Indonesia National Single Window (INSW) sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran arus barang di KPU Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan merumuskan kebijakan publik turut memperhatikan ketepatan dalam identifikasi masalah yang akan dipecahkan. Pencarian dan pengembangan ide kreatif guna mengurangi permasalahan khususnya dalam kelancaran arus barang. Serta menyarankan keterlibatan pihak yang terkait dalam bidang ekspor-impor dari segi IT.

---

The focus of this study is the policy of the Advance Customs Trade System (CATS) dan the implementation of Indonesia National Single Window (INSW) as an effort to support supply chain of goods at KPU Tanjung Priok. This study is a descriptive qualitative research approach. The results also suggest formulating public policy attention to accuracy in identifying the problem to be solved. Search and development of creative ideas to reduce the problem, especially in goods supply chain. And suggesting the involvement of stakeholders in the field of export-import in terms of IT."

"Penelitian ini menggunakan model Strategic Entrepreneruship SE Model yang dikembangkan Ireland et al. 2003 , yang menggabungkan manajemen stratejik dan kewirausahaan. Dalam perspektif SE, untuk meningkatkan daya saing diperlukan pengelolaan sumber daya secara stratejik yang membuahkan inovasi sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif. Namun sebelumnya, diperlukan pola pikir, budaya, dan kepemimpinan entrepreneurial sebagai prasyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola pikir, budaya, dan kepemimpinan entrepreneurial dan pengelolaan sumber daya secara stratejik terhadap inovasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebanyak 86 pemilik UMKM di Jakarta dan Depok dilibatkan dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian dioleh menggunakan metode Partial Least Square PLS . Hasilnya diketahui bahwa budaya dan kepemimpinan entrepreneurial memberikan pengaruh paling signifikan terhadap inovasi pada UMKM.

---

This study uses Strategic Entrepreneurship SE Model from Ireland et al., 2003 , that is combined strategic management and entrepreneurship on its analysis. On SE perspective, ability to manage resources strategically and innovation is needed to build firm competitiveness. But in the other hand, firms need an entrepreneurial mindset, entrepreneurial culture, and entrepreneurial leadership as necessary condition.

This study aims to investigate the effect of entrepreneurial mindset, entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership and managing resources strategically on Small Medium Enterprise's Innovation process. Responses from 86 SME's owners who reside in Jakarta and Depok was involved in the study. Data collection was analyzed using Partial Least Square PLS method. This study finds that entrepreneurial culture and leadership have the strongest effect on SME's Innovation process."

"Globalisasi membawa perubahan pada sektor teknologi dan ekonomi, membuat hubungan antar negara menjadi saling terintegrasi, serta memungkinkan adanya pasar bebas yang menjadikan arus transaksi jual-beli antar negara menembus batas negara. Hal tersebut memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk dari luar wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dapat juga berlangsung melalui e-commerce. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha produk impor pada salah satu e-commerce yang beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Namun keberadaan produk impor yang dijual oleh pelaku usaha pada Shopee memunculkan keresahan pelaku usaha produk lokal karena harga jual yang relatif lebih murah. Hasil survei menunjukkan bahwasanya salah satu alasan yang membuat produk impor terjual laris di kalangan konsumen e-commerce adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Dalam hal ini, penetapan harga produk impor oleh pelaku usaha pada e-commerce yang sangat rendah dan tidak wajar menimbulkan dugaan adanya praktik jual rugi. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi adanya praktik jual rugi oleh pelaku usaha produk impor di Shopee yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Dalam menganalisis dugaan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, di mana penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan yang terjadi pada penetapan harga yang sangat rendah dan tidak wajar oleh pelaku usaha produk impor di Shopee, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Hasil dari penelitian adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Penulis juga memberikan saran agar dibuatnya pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai masuk dan penjualan produk impor, serta penetapan harga pada penjualan produk impor di dalam negeri, khususnya pada e-commerce.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

Globalization brings changes to the technology and economic sectors, that makes relations between countries integrated with each other, and allows a free market that makes transactions between countries across national borders possible. This expands various products from outside Indonesia to enter the territory of Indonesia, which can also take place through e-commerce. Currently, there are still many imported product business actors in one of the e-commerce operating in Indonesia, namely Shopee. However, the existence of imported products sold by business actors at Shopee raises concerns among local product business actors, because, as what the survey shows, the reason imported products sell well among e-commerce consumers is because their prices are relatively cheaper compared to local product prices. In this case, the very low and unreasonable price of imported products by business actors in Shopee raises suspicions that there is a practice of predatory pricing. Therefore, the author discusses this phenomenon to increase knowledge and insight to the public regarding the potential of a practice of predatory pricing by business actors of imported products at Shopee which are prohibited by the Anti-Monopoly Law. In analyzing these allegations, the author uses a form of normative juridical research with an analytical descriptive research type, where the author will describe and provide an overview of the allegations, then analyze them based on the provisions of business competition law through the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The result of the research is that it is not proven that there is a practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The author also provides suggestions for making special and further arrangements regarding the entry, the sale, and the pricing of imported products, especially in e-commerce."

"Perusahaan Teknologi Finansial Pendanaan atau sering disebut sebagai FinTech Peer to Peer Lending di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan kebutuhan akses pendanaan secara nasional. Namun, terdapat ketimpangan antara kinerja perusahaan dari sisi jumlah pengguna serta jumlah pendanaan yang terdistribusi dibandingkan dengan potensi pasar yang ada. Hal ini disebabkan banyaknya kompleksitas yang terjadi termasuk adanya kekurangan sumber-daya internal, tekanan dari regulator, hingga tekanan dari keraguan pasar untuk menggunakan produk. Dalam menyingkapi masalah tersebut, para pemain melakukan berbagai macam kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, regulasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini berforkus pada dinamika dalam kolaborasi antara para FinTech Peer to Peer Lending dengan jejaringnya. Dalam penelitian ini konsep sistem memori transaktif pada level perusahaan dengan rekan kolaborasinya menjadi kunci dalam memahami dinamika yang ada. Diprediksikan bahwa karakteristik rekan kolaborasi dari sisi spesialisasi pengetahuan, kepercayaan perusahaan akan kredibilitas pengetahuan rakennya serta koordinasi dengan rekan rekan yang dimiliki dianggap dapat berperan dalam peningkatan inovasi serta kinerja perusahaan.

---

Peer to Peer (P2P) lending FinTech firms in Indonesia possess a major role in enhancing the country’s financial inclusion that leads to a better national’s economy condition. Despites of its’ massive growth in terms of players, investors, as well as innovations; number of national’s P2P lending FinTech adopters are still low which pivotal as it resemblance their performance. This occur as P2P lending FinTech firms facing various challenges both internal and externally due to the newness of the industry. To become more effective, current players tend to collaborate with various parties in deciphering the industrial dynamics. This research focusing on how firm might entrench benefits from its’ collaboration through the concept of Transactive memory system in the inter-firm collaboration level. This research argued that the availability of TSM among the P2P lending FinTech firm and its collaborative might enhance the firm’s competitive advantage such innovation which leads to a better performance in the market. This research mainly contributes to the TMS research field where the concept of TMS mainly used in a small group, and never been investigated in the context of inter-firm collaboration. Current study also contributes to the TMS field as it goes to the dimensional level rather than uses TMS as second order factor construct."

"Penetapan subjek pajak badan atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara menimbulkan perdebatan. Kondisi tersebut diakibatkan pada status OJK yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai unit lembaga pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) tentang Pajak Penghasilan. Di sisi lain, OJK menganggap bahwa penghasilan yang diperolehnya bukan merupakan objek pajak walaupun status subjek pajak OJK termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PPh 2008. Hal ini berpotensi menimbulkan dispute dalam pemungutan pajak atas OJK khususnya terkait asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) badan atas OJK ditinjau dari asas ease of administration yang terdiri dari kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran. Pembahasan pada penelitian ini terfokus pada penetapan subjek pajak badan dan objek pajak atas pungutan yang diterima oleh OJK. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu saat OJK ditetapkan sebagai subjek pajak sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, efisiensi, dan kenyamanan pembayaran dalam asas ease of administration. Dari sisi kepastian hukum, secara regulasi sudah pasti namun terdapat ketidaksesuaian definisi pajak yang merupakan pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik pada pemungutan pajak atas OJK. Ditinjau dari asas efisiensi, pada awal proses penetapan subjek pajak badan OJK menimbulkan biaya yang tinggi baik dari sisi OJK maupun DJP. Di sisi lain, pemajakan atas penghasilan OJK dianggap tidak efisien mengingat OJK merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan Unit Badan lainnya yang kekayaannya tidak terpisahkan dari kekayaan negara. Terkait dengan asas kenyamanan, adanya dua kewajiban setoran ke kas negara dapat menimbulkan ketidanyamanan.

---

Determination of the corporate tax subject of the Financial Services Authority (also known as “OJK” in Indonesian) as a state institution caused debate. This condition is caused by OJK status which is no longer qualified as a unit of a government institution that is excluded as a subject of corporate tax as mentioned in Article 2 paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) about Income Taxes. On the other hand, OJK considers that the income it receives is not a tax object even though the OJK tax subject status is included in the provisions of Article 2 paragraph (3) of the UU PPh 2008. This has the potential to cause a dispute in tax collection on OJK especially related to the principle of ease of administration. The purpose of this study is to analyze the Income Tax (PPh) policy of the OJK in terms of the ease of administration principle consisting of certainty, efficiency, and convenience of payment. The discussion in this study focuses on determining the subject of corporate tax and tax objects on levies received by the OJK. The research approach used is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study are that when the OJK is introduced as a tax subject is by following the principles of certainty, efficiency, and convenience of payment in the principle of ease of administration. In terms of certainty, the regulation is certain but there is a mismatch in the definition of tax which is the transfer of resources from the private sector to the public sector. In terms of the principle of efficiency, at the beginning of the process of determining the OJK corporate tax subject, it raises high costs both in terms of OJK and DGT. On the other hand, taxation on OJK's income is considered inefficient considering that OJK is part of the government and is another entity unit whose wealth is inseparable from state assets. Related to the principle of convenience, the existence of two deposit obligations to the state treasury can create inconvenience"

"Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sejak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Strukturalsehingga diketahui bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum.

---

Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since a long time ago, the problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real problem until now is there are so many project procurement which is not in time and procurement information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization. Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in Ministry of Public Work."

"Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi dunia yang sangat pesat, e-commerce telah menjadi bagian yang penting dari aktivitas perekonomian dunia. Akan tetapi, meskipun jaringan dan teknologi infrastruktur yang mendukung perkembangan e-commerce telah memberikan kenyamanan, kecepatan, dan biaya yang murah, metode pembayaran online masih menghambat perkembangan ekonomi online. Pembayaran online adalah faktor kunci bagi perkembangan e-business ke depannya karena memiliki potensi untuk mengurangi faktor-faktor penghambat pembayaran yang terjadi pada bisnis tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema-skema e-payment yang sudah ada sekarang dan menemukan skema terbaik untuk diterapkan pada ekosistem bisnis online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), sebuah metode penentuan keputusan dengan mengkuantifikasikan nilai-nilai kualitatif dari tiga buah sistem e-payment, yaitu kartu kredit, e-money, dan transfer antar rekening bank. Ketiga sistem tersebut dievaluasi berdasarkan tiga buah kriteria yaitu aspek teknologi, ekonomi, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi bagi pelaku bisnis online (merchant) yang akan menentukan metode pembayaran pada bisnis mereka. Pada akhir penelitian akan ditemukan bahwa metode transfer antar rekening bank merupakan metode yang paling baik dari seluruh aspek yang ada. Dengan demikian hal ini memiliki implikasi yaitu metode tersebut harus tetap menjadi salah satu pilihan utama dalam menentukan metode e-payment. Untuk kartu kredit dan e-money, masih dibutuhkan banyak waktu untuk kedua metode tersebut menjadi seimbang dengan transfer antar bank terutama dalam aspek customer base dari sisi sosial.

---

The growth of global economy and technology in this era is moving quickly, and e-commerce has become a vital part of the economic activities globally. However, even if the network and the infrastructure technology that supports the growth of e-commerce has given us comfort, speed, and low cost, the available online payment method may still hold the growth of online economy. Online payment is a key factor for the growth of e-business later on because it has the potential to reduce the negative factors that are found on traditional businesses.

This research aims to analyse the available e-payment schemas that are available in Indonesia and decide which schema is the best to be used in the online business ecosystem in Indonesia. This research uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, a decision making method which quantifies values (which may be qualitative) from three e-payment systems that is credit cards, e-money, and bank transfer. The three systems are evaluated with regard to three criterias which are technology, economy, and social. This research helps online businesses as a reference for when they want to decide which electronic payment method to use in their business.

At the end of this research it is found that the bank transfer method is the most suitable method in general from all aspects. This imples that the method should still be the main choice of e-payment method. Both e-money and credit card needs more time for those methods to be on par with bank transfer, especially on the customer base aspect from the social perspective."

"Beberapa tahun terakhir pertumbuhan jumlah pengguna Internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan masyarakat mulai banyak memanfaatkan situs-situs e-commerce. Pemanfaatan e-commerce khususnya C2C memiliki risiko yang dapat mengurangi minat berbelanja online. Dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya transaksi, trust menjadi faktor kunci.Dalam penelitian ini dibuat sebuah model untuk menjelaskan minat membeli di lingkungan e-commerce C2C. Dalam model tersebut trust kepada penjual menjadi faktor utama yang membentuk minat membeli. Cognitive trust yang terdiri dari persepsi akan ability, benevolence, integrity, dan adopsi terhadap informasi eWOM digunakan sebagai faktor yang menjelaskan bagaimana trust terbentuk. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuisioner online di forum kaskus. Simulasi dibuat untuk dijalankan oleh responden sebelum menjawab kuisioner, sehingga diharapkan responden dapat mempunyai gambaran yang lebih nyata tentang tawaran di situs e-commerce C2C.Total didapatkan 114 jawaban kuisioner valid yang digunakan untuk analisis. Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS), dan menggunakan alat SmartPLS 2.0. Dari hasil analisis didapatkan bahwa trust kepada penjual mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat untuk membeli. Kemudian didapatkan bahwa dua variabel cognitive trust, yaitu persepsi akan kemampuan dan integritas penjual, bersama dengan adopsi terhadap informasi eWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust kepada penjual.

---

In the last few years, the number of Internet users in Indonesia was growing rapidly as many people started to use e-commerce sites. Utilization of C2C e-commerce in particular has a risk that may reduce people interest in online shopping. Of the many factors that may influence online shopping intention, trust becomes the key.

This study create a model to explain the purchase intention in the C2C e-commerce environment. In the model, buyer?s trust to the seller is a major factor that influence the purchase intention. Cognitive trust and adoption of eWOM information is used as a factor that explains how trust is formed. Data were obtained by distributing online questionnaires in kaskus forum. Simulation were made to be run by the respondents before answering the questionnaire, so that respondents were expected to have a more realistic condition of the offer in C2C e-commerce site. Total 114 valid questionnaire responses were used for analysis.

The analysis was conducted using Partial Least Square (PLS) and SmartPLS 2.0 as the tool. We found that trust have a positive and significant effect to the purchase intention. Later it was found that two cognitive trust variables, the perception of ability and integrity of the seller, along with the adoption of eWOM information have a positive and significant impact on the trust to the seller."