Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik berbasis Crime Scientific Investigation (CSI) di Ditreskimum Polda Metro Jaya. Studi kasus yang diambil adalah kematian satu keluarga di Kalideres. Metode CSI digunakan sebagai pendekatan investigasi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan penyidik dan pakar terkait, serta observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM penyidik dalam bidang CSI, seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan teknis. Diharapkan bahwa tesis ini akan memberikan rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi ilmiah kejahatan. Dengan pengembangan SDM yang tepat, Ditreskimum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan kasus kriminal, termasuk penanganan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyidikan kriminal yang lebih ilmiah dan profesional di Indonesia.

---

This research aims to explore the development of human resources (HR) based on Crime Scientific Investigation (CSI) in Ditreskimum Polda Metro Jaya, using a case study of a family's death in Kalideres. CSI is employed as a scientific investigative approach to identify the weaknesses and strengths of investigators in handling the case. The research methodology utilizes a qualitative approach, combining literature review, policy analysis, interviews with investigators and relevant experts, as well as direct field observations to collect data. The analysis of the gathered data is expected to identify the needs for HR development among investigators in the field of CSI, including training, knowledge enhancement, and technical skills. It is anticipated that this thesis will provide concrete and sustainable recommendations to enhance the capabilities of investigators in conducting scientific crime investigations. Through appropriate HR development, Ditreskimum Polda Metro Jaya can improve the effectiveness and efficiency of criminal case investigations, including the handling of cases involving a family's death in Kalideres. Moreover, this research is expected to contribute to the development of more scientific and professional methods of criminal investigation in Indonesia."

"ABSTRAKSistem I-24/7 disebut sebagai ldquo;state-of-the-art weapon rdquo;-nya INTERPOL,karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangikejahatan internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dansharing informasi antar negara anggotanya. Pada pelaksanaannya di PoldaMetro Jaya sistem jaringan I-24/7 ini menemukan suatu kendala, namunkendala itu bukan berasal dari sistemnya melainkan dari user dari sistemtersebut. Upaya optimalisasi pengaturan manajemen sdm kebijakan usersistem jaringan I-24/7 perlu dirumuskan secara kompeherensif dan memilikilegitimasi regulasi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwaUpaya Optimalisasi manajemen sumber daya manusia user Jringan I-24/7 diPolda Metro Jaya bisa dilakukan; pertama, revitalisasi sarana dan prasaranauser jaringan I-24/7. Kedua, memberikan kewenangan tunggal kepada userJaringan I-24/7 yang terlegitimasi melalui sprin. Ketiga, memperbaiki polarekruitmen user jaringan I-24/7 yang didasarkan pada kompetensi

---

ABSTRACTThe I 24 7 system is referred to as INTERPOL 39 s state of the art weapon ,because it is essential for sharing information among its member states. In itsimplementation in Polda Metro Jaya I 24 7 network system has been generated,but nothing comes from users of the system. Efforts to optimize the managementof the I 24 7 network system user need to be formulated comprehensively andhave clear regulatory legitimacy. This study used a qualitative approach and theselection of resource persons with purposive sampling technique. Researchlocation in Polda Metro Jaya. The results showed that the optimization of humanresource management of Jringan I 24 7 users in Polda Metro Jaya can be done first, revitalization of facilities and infrastructure of I 24 7 network users. Second,grant authority to I 24 7 Network users who are legitimated through sprin. Third,Improve the recruitment pattern of I 24 7 network users who stand out incompetence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya. Melalui penelitian ini, ketepatan dalam pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya lebih tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan relibel, peneliti menggunakan teknik keabsahan data meliputi credibility dan confirmatory. Selanjutnya, analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan profil SDM, telah tercukupi berdasarkan standar DSP personel bidang Reserse termasuk kepangkatan personel. Personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya telah melewati proses seleksi dan penyaringan secara ketat sebelum tempatkan di fungsi Reserse Polda Metro Jaya. Model penilaian kompetensi yang diterapkan kepada SDM fungsi Reserse adalah penilaian berbasis assessment center untuk jabatan level direktur, dan assessment uji kompentensi teknis, etika dan psikologi untuk personel baru atau perwira. Sementara hasil penilaian kompetensi (pengetahuan, skil dan mental) SDM fungsi Reserse tidak terdokumentasi secara baik. Kemudian, pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan perkap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan SDM Polri yang Berkeunggulan telah dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat ketidakkonsistensi dan pelanggaran terhadap penarapan prosedur yang telah ditentukan pada perkap tersebut. Penempatan jabatan personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berhubungan dengan hasil penilaian kompentensi. Penempatan jabatan level manager menggunakan hasil asssement center, sementara penempatan anggota baru pada fungsi Reserse mengacu pada penilaian kompentensi teknis, etika dan psikologi. Kemudian, faktor-faktor yang dipertimbangan dalam pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya antara lain yaitu: faktor SDM, faktor metode dan faktor anggaran.

---

This research aims to determine the development of superior human resources for the Detective function at Polda Metro Jaya. To achieve the research objectives, this research uses a descriptive qualitative approach based on field studies. Then, the data collection method used was field observation, document study and interviews. To ensure that the data collected is truly valid and reliable, researchers use data validity techniques including credibility and confirmatory. Next, data analysis uses a data reduction approach, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on the human resource profile has been fulfilled based on the DSP standards for personnel in the field of investigation, including personnel rank. The detective function personnel at Polda Metro Jaya have gone through a strict selection and screening process before being placed in the police detective function at Polda Metro Jaya. The competency assessment model applied to HR for the detective function is an assessment center- based assessment for director level positions, and a technical, ethical and psychological competency test assessment for new personnel or officers. Meanwhile, the results of the competency assessment (knowledge, skills and mentality) of HR for the detective function are not well documented. Then, the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on Perkap Number 99 of 2020 concerning Systems, Management and Standards for the Success of Superior National Police Human Resources has been carried out quite well, although there are still inconsistencies and violations of the implementation of the procedures specified in the Perkap. The placement of positions in the Detective Function personnel at Polda Metro Jaya is related to the results of the competency assessment. The placement of manager level positions uses the results of the assessment center, while the placement of new members in the detective function refers to technical, ethical and psychological competency assessments. Then, the factors to be considered in developing superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya include: human resources factors, method factors and budget factors."

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistempemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayomdan pelayan masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi kemungkinanancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis khususnya arusglobalisasi. Oleh karena itu, Jumlah Anggota Polisi bila dibandingkan denganjumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan,sehingga untuk mencapai angka perbandingan yang ideal 1:400 akan dibutuhkanwaktu yang lama, sementara ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidakmerupakan jaminan dapat terwujudnya kamtibmas. Perkembangan semakincanggih, orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakatyang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untukmelakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, salah satunyayaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkotika. Jawa barat, adalahwilayah indonesia dengan penduduk terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia,selain wilayah yang luas dan penduduk yang sangat banyak, Jawa Barat jugaterbebani dengan bentuk geografi yang berupa pegunungan. Polda Jawa Barat,adalah satuan Polri yang menangani hampir seluruh wilayah di Jawa Barat,mereka harus serius dan berusaha keras dalam rangka memerangi danmenghentikan peredadaran Narkoba di jawa barat, hal ini menjadi tugas tersendiridari Ditresnarkoba Jawa Barat. Indonesia saat ini memasuki fase Daruratnarkoba, maraknya peredaran Narkoba tidak luput masuk kedalam wilayah PoldaJawa Barat, dengan hal tersebut diatas, maka perlu ada peningkatan kinerja olehsatuan narkoba Polda Jawa Barat, dengan alasan tersebut diatas harus ada StrategiPeningkatan Kualitas SDM Pada Kinerja Anggota Ditresnarkoba Polda Jabar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan caramencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitiantersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksisosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan strategiyang digunakan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dalam meningkatkan kualitasSDM anggota mereka.

---

ABSTRACTThe Indonesian National Police, as part of the government subsystem that isresponsible for maintaining security and public order, and as a state apparatus oflaw enforcement that guards, protects dan serves the people, is required toanticipate possible threats resulting from the development of the strategicenvironment, specifically the flow of globalization. Consequently, the policeofficer to population ratio will never be well balanced or may even fall furtherbehind, and that to reach the ideal ratio 1 400 will take quite some time, whilethe ideal police to population ratio itself does not ensure public security and order.In face of today rsquo s development that is becoming more sophisticated, individualswith weak faith, along with negative social support from the community, areprompted to perform acts contrary to law in Indonesia, including distribution ofprohibited goods such as narcotic drugs. The region of West Java is the highestpopulated province in Indonesia. In addition to its vast region and densepopulation, West Java is also burdened by a mountainous geographic condition.The West Java Regional Police is a unit of the Indonesian National Police thatcarries out duties in almost the entire region of West Java. The war against and theeradication of illegal drug distribution in West Java must be undertaken seriouslyand laboriously by the police. This is the distinctive duty of the NarcoticsInvestigation Directorate of West Java. Presently, Indonesia has entered the DrugEmergency phase. The rampant drug distribution has also entered the jurisdictionof West Java Regional Police. Therefore, performance improvement of thenarcotics unit of West Java Police is deemed necessary. For this reason, a strategyfor human resource quality improvement on the performance of West JavaNarcotics Investigation Directorate personnel is required. This research usesqualitative research methods to determine how to find, collect, process andanalyze the data of the research findings. This qualitative research can be used tounderstand social interaction, such as through in depth interview, which willuncover the strategy used by West Java Narcotics Investigation Directorate inimproving the HR quality of their personnel."

"Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service.

---

This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service."

"Polri Sebagai institusi yang memegang peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi Polri secara berkelanjutan selalu melakukan perubahan baik dari segi struktural, instrumental dan cultural, dan salah satu aspek pentingnya adalah bidang sumber daya manusia. Hal ini termasuk dalam hal penempatan personel pada suatu jabatan baik sebagai bentuk promosi, penyegaran maupun demosi yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Untuk mengetahui kompetensi setiap personelnya, Polri melakukan penilaian menggunakan metode Assessment Center kepada setiap personelnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asssessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menganalisa terkait Implementasi Assessment di Polda Kep. Bangka Belitung, Keterkaitan Assessment dengan penempatan jabatan dan Dampak Assessment terhadap personel dan organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama pelaksanaan Assesment Center pada Polda Kep. Bangka Belitung belum berjalan secara optimal, dikarenakan dukungan anggaran yang terbatas. Kedua Assessment tidak selalu terkait dengan penempatan jabatan personel, hal tersebut dikarenakan masih ada kebijakan pimpinan dan faktor lain yang mempengaruhi dalam penempatan jabatan personel. Ketiga bahwa Assessment yang tidak sesuai ketentuan akan memberikan dampak pada pembinaan karier personel yang kurang adil serta terkesan subyektif (sudah mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi tidak menjabat dalam jabatan tersebut, belum mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi sudah menjabat dalam jabatan tersebut dan tidak pernah ikut Assessment juga tidak menjabat) serta Reformasi Organisasi Polri tidak tercapai dengan baik.

---

POLRI is a civil institution have an important role maintaining security, social order, law enforcement and providing protection and service to the community. Bureaucratic Reform of the Indonesian National Police Have an impact on changing structures, instrumental and cultural, one of the important aspects is human resources. This includes the replacement of personnel in a matched position either as a form of promotion, refreshment, or demotion in accordance with their capabilities and abilities. To find out the competency of each personnel, Polri has been conducting an assessment using the Assessment Center method for each personnel as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of the Assessment Center for the Indonesian National Police. This research used qualitative approach conducted by collecting data in the form of interviews, observation, and documentation, with the aim of analyzing related to the Implementation of the Assessment at Regional Police of Kep. Bangka Belitung, Linkage of Assessment with position placement and Assessment Impact on personnel and organizations. The result found that first, the implementation of the Assessment Center at Regional Police of Kep. Bangka Belitung has not run optimally, due to limited budget support. Secondly, Assessments are not always related to the placement of personnel positions, this is because there are leadership policies and other factors that influence the placement of personnel positions. Third, Assessment that is not in accordance with the provisions will have an impact on personnel career development that is unfair and seems subjective (already taking an Assessment for a certain position but not serving in that position, has not taken part in an Assessment for a certain position but has already served in that position and has never participated in an Assessment either not serving)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keterlibatan sumber daya manusia dalam organisasi, khususnya pengaruh kesesuaian pekerjaan (job fit), komitmen afektip (affective commitment) dan iklim psikologis (psychological climate) terhadap keterlibatan anggota (employee engagement) organisasi pada Ditlantas Polda Metro Jaya. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengkaji persepsi anggota polisi terhadap variabel kesesuaian pekerjaan (Job fit), komitmen afektif (affectice commitment), iklim psikologis (psychological climate) dan keterlibatan anggota polisi di organisasi kepolisian Ditlantas Polda Metro Jaya dan pengaruh kesesuaian pekerjaan (Job Fit), komitmen afektif (Affective Commitment), iklim psikologis (Pschological Climate) terhadap keterlibatan kerja (Work Engagement) anggota polisi di organisasi kepolisian Ditlantas Polda Metro Jaya.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Sebanyak 180 orang. Pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan 5 tingkatan skala pengukuran. Analisis ini menggunakan metode partial least square (PLS) dengan software smartPLS 3.0. yang digunakan untuk pengukuran model (outer model, pengukuran model struktural (inner model) dan pengujian hipotesis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota memiliki rata-rata 3,88, iklim psikologis memiliki rata-rata sebesar 3,71, dan kesesuaian pekerjaan memiliki rata-rata sebesar 3,66, komitmen afektif memiliki rata-rata sebesar 3,70, yang semuanya memiliki kategori tinggi. Hasil uji perbedaan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada variable keterlibatan anggota, iklim psikologis, kesesuaian pekerjaan dan komitmen afektif dan semua hasil uji hipotesis penelitian ini diterima.

---

This research was conducted to examine the involvement of human resources in the organization, especially the effect of job suitability, affective commitment and psychological climate on employee engagement in the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police. Therefore this study is aimed at examining the perception of police members on job suitability variables, affective commitment, psychological climate and the involvement of police members in the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police organization and the effect of job suitability, affective commitment, psychological climate to the work engagement of police officers in the Jakarta Metropolitan Police organization.

The number of samples in this study were 180 people. Data collection uses a Likert scale with 5 levels of measurement scale. This analysis uses the method of partial least square (PLS) with smartPLS 3.0 software. used for measurement models (outer models), measurement of structural models (inner models) and hypothesis testing.

The results showed that the involvement of members had an average of 3.88, the psychological climate had an average of 3.71, and job suitability had an average of 3.66, affective commitments had an average of 3.70, all of which has a high category. The difference test results stated that there were no significant differences in the variables of member involvement, psychological climate, job suitability and affective commitment and all the results of the hypothesis test of this study were accepted."

"Kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk atas impor gula putih dan raw sugar, merupakan salah satu penyebab dari menurunnya kondisi laba PT. RNI. Tahun 2001 merupakan puncak krisis, hutang perusahaan menjadi semakin membesar dan kesulitan modal kerja. PT.RNl melakukan perubahan untuk bisa tetap bertahan, dimulai dari peralihan bisnis inti, sampai dengan perencanaan kebijakan dalam MSDM, dengan mencari basic competency, pemetaan karyawan sampai dengan pengembangan karyawan. Menyadari penguasaan kompetensi yang masih jauh dari standar dan menyadari karyawan adalah "asset", usaha pengembangan berupa pelatihan dan pendidikan karyawan menjadi konsentrasi utama dalam strategi SDM. Untuk itu PT. RNI rnengalokasikan dana pengembangan yang besar. Namun dalam evaluasi RJP periode 1999-2003, diketahui bahwa, ada permasalahan dalam efisiensi biaya kerja, sehingga target laba sebelum pajak tidak dapat tercapai Dari segi SDM, jumlah karyawan yang menguasai kompetensi masih belum cukup. Padahal perusahaan sudah mengeluarkan dana pengembangan yang besar PT.RNI memerlukan adanya "tool" yang dapat membantu manajemen SDM untuk bisa menyalurkan dana pengembangan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan meningkatkan kompetensi karyawan dapat maximal dengan dana yang minimal. (tidak ada dana yang keluar dengan sia-sia). Penulis mengajukan sudut pandang yang berbeda dalam melihat karyawan sebagai "asset" yang harus dikembangkan. Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan latihan tidak hanya dilihat sebagai "cost" perusahaan, tetapi sebagai "investasi" yang harus diperhitungkan seberapa besar investasi tersebut bisa menghasilkan kontribusi terhadap perusahaan. Dalam hal ini berupa peningkatan kompetensi karyawan. Sistim HR.ROl yang penulis kutip dari hasil pemikiran Masaki Asano dan Kazuki Ohara (Nomura Research Institute, Ltd), menyajikan sistim perhitungan dengan memperbandingkan antara kontribusi yang bisa didapatkan dari karyawan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Perhitungan mereka memang agak berbeda dengan pemikiran dalam investasi yang murni dimana mengharuskan input lebih besar dari output, tetapi disini biaya yang dikeluarkan untuk karyawan harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan karyawan, bila kontribusi nilainya 100, maka biaya yang dikeluarkan nilainya harus 100. (sistim keadilan bagi karyawan, bila perusahaan tidak ingin kehilangan karyawan yang kompeten) Sedangkan bila biaya yang dikeluarkan 100 dan kontribusi hanya 20, maka perusahaan sudah mengalami kerugian karena adanya pengeluaran yang sia-sia. Untuk PT.RNI, karena pengembangan difokuskan kepada mereka yang tergolong "key person", dan informasi yang didapatkan bahwa, Sebagian besar tidak mempunyai motivasi dan potensi yang cukup untuk belajar hal baru, serta sebagian besar berusia diatas 45 tahun, sudah mendekati usia pensiun. Maka dalam perhitungan, penulis memasukkan unsur "personality" dan "usia", selain penguasaan kompetensi dasar (Perfomance Evaluation) kedalam "rumus" HR.ROL Dengan dasar pemikiran, berubahnya arah perusahaan menyebabkan dibutuhkan karyawan dengan kepribadian tertentu untuk bisa mengakomodasi misi dan visi baru dari perusahaan. Dan faktor usia memperhitungkan, berapa lama lagi seorang karyawan masih bisa diharapkan kontribusinya untuk perusahaan. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perhitungan dalam menentukan berapa besar biaya yang perlu dikeluarkan untuk karyawan tertentu. Sistim ini memungkinkan perusahaan memperlakukan karyawan sebagai lndividu yang berbeda. Dengan demikian diharapkan dalam penyaluran dana pendidikan yang bernilai besar, PT.RNI bisa mencapai tujuan dengan mengembangkan (memberikan pendidikan dan pelatihan) untuk individu yang tepat dengan pelatihan dan biaya yang juga sesuai (dalam bentuk: jumlah pengembangan, jenis pengembangan, lama pengembangan)."

"Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini.

---

The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness."

"Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mis-trust, Iow-communicationt skill dan internal conflict, yang terjadi di PT."X-Kosmetika?, semenjak adanya perubahan organisasi, yang dimulai dengan pergantian manajemen baru sejak bulan Juli 1998. Teori yang dirujuk sebagai dasar dalam mengatasi masalah, adalah konsep teori dari Drexler, dkk (1989) dan Payne (2001), tentang kemanfaatan team building, yaitu untuk : (1) meningkatkan efektivitas kerja tim, (2). membangun semangat kerja tim, dan (3). mengintegrasikan tujuan-tujuan individu menjadi tujuan organisasi. Di samping itu, dirujuk pula konsep teori dari Johnson & Johnson (1997), tentang esensi team building yang dapat dipergunakan untuk menyiapkan tim kerja dalam meningkatkan : (I). produktivitas kerja. (2). kualitas relationship, (3) keterampilan sosial, dan (4). kemampuan menghadapi perubahan dan tuntutan kerja. Hasil analisis data yang diperoleh dari kejadian yang dialami oleh PT."X-Kosmetika", bahwa pembahan sistem manajemen, menimbulkan resistance bagi karyawan (pekarya) yang sudah merasa happy dengan sistem lama. Dampak dari hal itu, menimbulkan: (a) konflik antar front (b) ketidak mengertian karyawan terhadap kebijaksanaan yang diterapkan oleh manajemen baru, (c) komunikasi antara pihak manajemen dengan karyawan melemah, (d) semangat kerja tim memudar. Pemecahan permasalahannya adalah perlu diupayakan tindakan untuk meng-creating dan men-sustaining potensi-potensi SDM, yang diarahkan kepada pencapaian high performance, dengan bersandar pada model team performance dari Drexler Sibbet (1989). Prioritas perlakuan utamanya lebih difokuskan pada upaya untuk melakukan creating potensi SDM melalui pendekatan pelatihan in-door, dengan metode work-shop dalam pembentukan tim kerja( team building workshop), dengan "setting" model tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Agar capaian program pelatihan team building dapat maksimal, disarankan : (a) pesertanya melibatkan unsur karyawan dan jajaran manajemen, (b). periode waktu penyelenggaraan harus simultan dan paralel dengan mempertimbangkan kapasitas kelas efektif, yaitu jumlah pesertanya dibatasi : 40 - 45 peserta."