Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegawai yang melakukan tindak pidana dan penyelewengan dapat di berhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi masalah adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan merasa dirinya masih layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, padahal sudah terbukti menjadi pelaku tindak pidana dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi admnistrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika.Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan tindak pidana khusus, tindak pidana khusus berbeda dengan tindak pidana biasa dan pengaturannya juga berbeda dengan aturan pidana biasa. Untuk itu dibutuhkan aturan jelas mengenai tidak pidana narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Sanksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus pidana narkotika di Indonesia. Selain itu, memberikan analisis mengenai konsep Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan menganalisis penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil terkait kasus pidana narkotika. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat inkonsistensi antara Undang Undang kepegawaian dengan peraturan pendelegasiannya,serta dalam Hukum Kepegawaian di Indonesia masih belum membahas tentang tindak pidana berulang terutama dalam tindak pidana khusus berupa tindak pidana narkotika. Selain itu,  Hakim di Indonesia  memiliki perbedaan pendapat mengenai tindak pidana berencana dan tidak berencana, ada hakim yang mengganggap tindak pidana narkotika adalah tindak pidana berencana namun ada juga yang mengganggap narkotika adalah tindak pidana tidak berencana.

---

Civil Servants who commit criminal offenses and fraud can be terminated from their position as Civil Servants, the problem is that many dismissed Civil Servants feel that they are still eligible to become Civil Servants, even though they have been proven to be perpetrators of criminal acts and received sentences based on judicial decisions that are legally binding. The Law on State Civil Apparatus has not explained in detail about administrative sanctions for Civil Servants who commit narcotics crimes. Narcotics crimes are extraordinary crimes and are special crimes, special crimes are different from ordinary crimes and their arrangements are also different from ordinary criminal rules. For this reason, clear rules are needed regarding narcotics crimes committed by Civil Servants. The method used in this study is doctrinal. The purpose of this study is to analyze the administrative sanctions of civil servants involved in narcotics criminal cases in Indonesia. In addition, providing analysis of the concept of Disciplinary Punishment of Civil Servants who commit narcotics crimes in Indonesia based on laws and regulations and analyze the imposition of disciplinary punishment for Civil Servants related to drug criminal cases. The result of the study is that there are inconsistencies between the Civil Service Law and its delegation regulations, and in the Civil Service Law in Indonesia still does not discuss repeated crimes, especially in special crimes in the form of narcotics crimes. . In addition, judges in Indonesia have different opinions regarding premeditated and unplanned crimes, there are judges who consider narcotics crimes to be premeditated crimes but there are also those who consider narcotics to be unplanned crimes."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang narkotika dan sistem peradilan pidana anak, serta beberapa putusan hakim yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan narkotika di Indonesia memberikan kesempatan kecil bagi anak yang ingin diupayakan diversi, yaitu hanya anak yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan diversi di Indonesia juga memberikan peluang bagi anak yang didakwa lebih dari satu. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan didakwa lebih dari satu dapat diupayakan diversi apabila salah satu dakwaannya adalah penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pengupayaan diversi pada tahapan persidangan oleh hakim dinilai cukup baik, namun masih ada yang tidak mengupayakannya walaupun dari ketentuannya dimungkinkan untuk diupayakan diversi. Alasan dibalik itu adalah dampak dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak generasi muda di Indonesia. Beberapa remaja juga didapat melakukan peredaran narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana berat, membuat pengupayaan diversi bagi anak sangat sulit dilakukan oleh hakim.

---

ABSTRACTThe aims of this study is to find out the usage possibility of diversionary programmes for juveniles who involved in illegal drug dealing and drug misuses, from Indonesian drugs law and juvenile justice system. This thesis also look up to some court verdicts which dealing with juvenile who involved in illegal drug dealing and drug misuses, to find out the judges rsquo view on drugs issues in juveniles. The results of this study indicate that the provision of narcotics in Indonesia provides a small opportunity for children who want to be diverted from court procedures, that is, only the juvenile who conduct drug abuse, as in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, the provision of diversion in Indonesia also provides an opportunity for juveniles who are charged more than one. Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning for the Diversionary Programme Guidelines in the Juvenile Justice System stated that any juveniles who involved in narcotics crimes and charged with more than one, can be attempted to be diverted as long as one of its indictment is an abuse of drugs, as stated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The diversionary attempts at the trial stage by the judge are good enough, but some still do not seek it even if it is possible to be diverted. Reasons behind it are drug offences has a devastating impact on the younger generation in Indonesia. Some juveniles are also attempt drug trafficking, which is considered by authorities as a serious criminal offense, making judges difficult to attempt a diversion for the juveniles."

"Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai hubungan pelaksanaan hukuman pidana berupa kurungan badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dengan tuntutan ganti rugi sebagai pemulihan keuangan negara dari kerugian negara dalam kerangka hukum administrasi negara, pimpinan instansi segera memproses tuntutan ganti rugi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil (bendahara) yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan keuangan negara, penyusunan database kasus kerugian negara oleh setiap instansi yang dipantau perkembangan penyelesaian kerugian negara tersebut secara berkelanjutan, dan penuntutan/penagihan ganti rugi kepada penanggung jawab kerugian negara dengan lebih optimal.

---

This thesis overviews the effort to recover state loss due to corruption, particularly those who are committed by civil servants (treasurer) based on the administrative law concept. This researchis a description of empirical legal study. The results suggest that spesific and systematic regulation should be imposed immediately in accordance to accommodate both of the incarceration penalties as a substitution of compensation penalties which is part of state recovery in administrative law and all perspective of law, head of the state?s institutions should immediately recover the indemnity based on administrative law?s legislation which are related to civil servant (treasurer) who committed an unlawful act, despite the treasurer is or has been incarcerated as a substitution of compensation, the establishment of database related to state loss by every public institution that monitor the development of the country's settlement losses on an ongoing basis, and prosecution / claim back compensation towards those who are responsible for state loss."

"ABSTRAKPermasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah adanya gelaja kehadiran pegawai berdasarkan absensi yang 100% hadir. Tetapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya hadir. Observasi pendahuluan pada 10 pegawai menunjukan gaji dan remunerasi (tunjangan) tidak memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan 8 karyawan yang lain menyatakan gaji dan remunerasi (tunjangan) sudah cukup memadai. Untuk mengambil kesimpulan mana yang benar dari pernyataan yang di dapat dalam observasi, maka peneliti melakukan penelitian tentang persepsi mereka tentang gaji dan remunerasi (tunjangan) terhadap kepuasan kerja.Peneliti mengambil sampel 60 orang sebagai sampel dari 300 populasi pegawai di DPD RI. Metode analisis menjaring persepsi mereka tentang pengaruh gaji dan remunerasi terhadap kepuasan kerja. Persepsi responden diukur dengan skala likert. Kepuasan pemberian gaji adalah, suatu sikap suka atau tidak suka, merasa adil atau tidak adil, terhadap besar kecilnya pemberian gaji yang diterima secara periodik sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh instansi kepada pegawai. Kepuasan kerja adalah perasaan umum seorang pegawai mengenai pekerjaannya atau reaksi – reaksi afektif seorang pegawai terhadap keseluruhan peran pekerjaannyaHasil penelitian menunjukan bahwa gaji dan remunerasi (tunjangan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.

---

ABSTRACTIn this research the existing problem is the presence of the employees based on the 100%. attendance rate. Which in reality are not fully present. A preliminary observation of 10 employees indicates that salaries and remuneration don’t fulfill the necessities of their life, while the other 8 employees state that salary and remuneration is already quite sufficient. To take the conclusions the correct statement in the observations, the researchers decided to conduct a study about their perception of salary and remuneration in job satisfaction.Researchers took 60 employees as sample from 300 employees of House of the Regional Representatives of Republic of Indonesia. The method of analysis try to capture their perceptions of salary and remuneration influence to the job satisfaction. The respondent’s perception is measured with Likert Scale. Satisfaction of salary is, an attitude like or dislike, fair or unfair, about the size of remuneration received periodically as a reward for services that have been provided by the agency to the employee. Job satisfaction is an employee’s general feeling about the job or an employee affective reactions to the overall job role.This research results that salary and remuneration has significant influence to the job satisfaction"

"Bank dalam menyalurkan kredit selain harus mendapatkan keyakinan, seringkali meminta nasabah memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam menyalurkan kredit tersebut bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Penelitian ini membahas mengenai perkreditan, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, jaminan kredit, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan serta ditunjang dengan wawancara dan bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal bank.

---

Bank must have confidence in granting credit, some credit facility also require something specifically; among them is credit using Decree of Appointment of Civil Servant. Bank should apply prudential principle in providing the loan.This research discussed prudential principle, credit guarantees, and the implementation of prudential principle on credit using the Decree of Appointment of Civil Servants.This research used descriptive analytical methods in writing; library research and supported by interviews.The results of this research showed that bank is implementing the prudential principle in granting credit using the Decree of Appointment of Civil Servant with reference to legislation and internal regulations of the bank."

"Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan setiap individu Pegawai Negeri Sipil berbeda beda Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta teori yang digunakan yaitu teori manajemen sumber daya manusia sektor publik dan teori faktor kedisiplinan Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rho Spearman untuk mengukur korelasi dua variabel berskala ordinal. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi kedisiplinan pegawai koefisien korelasi terkuat dimiliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi pegawai ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan kebiasaan positif di lingkungan kerja besar kecilnya kompensasi ada tidaknya keteladanan pimpinan dan ada tidaknya perhatian oleh pimpinan.

---

Discipline is an important factor that must be owned by Kelurahan in order to provide services to the community Discipline of each Civil Servant is different. Therefore this study was conducted with the aim to explain what factors influence the discipline of Kelurahan Civil Service. The theory which is used in this analysis is human resource management in public sector and discipline factor theory. This research applied quantitative approach using questionnaire as a research instrument and analyzed using Rho Spearman correlation test to measure the correlation between two variables with ordinal scale. The sample in this study was 97 Civil Servants collected by using simple random sampling technique. The results show that from seven factors that influence civil servant discipline the strongest correlation coefficient owned by the variable courage leadership in taking action and subsequently followed by the variable whether there is a rule certainly can be used as a guideline for employees whether there is any supervision by the leadership positive habits in the workplace the size of the compensation the existence of exemplary leadership and whether there is an attention by the leadership."

"Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perbuatan pidana yang dilakukannya dan bagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, berdasarkan studi kasus. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Notaris yang melakukan penggelapan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah sengaja melakukan perbuatan yang merugikan PT Pegadaian, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak bertindak amanah, jujur dan menjaga kepentingan pihak PT Pegadaian dalam proses jual beli yang hendak dilakukannya, dan berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan studi kasus, Notaris hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 enam bulan tanpa harus dijalankan. Sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat dikenakan dari berbagai aspek, yaitu dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 empat tahun, dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan/atau diberikan teguran, peringatan, pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

Notaries in carrying out their duties must be responsible and always heed the provisions, ethics, public orders and apply Bahasa Indonesia very well. Authority which given to Notaries is not merely without boundaries, a Notary who misuses his her authority in order to break the law could be imposed by sanctions. The issues that The Author brought was ldquo how is the accountability of Notary related to crime whom he she does rdquo and ldquo how is sanctions which should be imposed to Notaries who did crimes of embezzlement, rdquo based on case study. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The kind of data which The Author used was secondary data with primary, secondary, and tertiary legal substances. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Notaries who do embezzlement are responsible according to Article 372 Book of Criminal Law, Article 1365 Code of Civil Law because of acts that harm PT Pegadaian deliberately, Article 16 par. 1 letter a Code of Notary because of the untrustworthy, dishonest, and not preserving the interests of PT Pegadaian in the process of buying and selling that it would do, and based on Code of Conduct Indonesian Notaries Association. Based on case study, The Notary only got imprisonment for 6 six months without having him imprisoned. Sanctions that should be imposed to that Notary could be worn from a various aspects, which are getting imprisoned of 4 four years, and or dishonorably discharged from his position, and or given a reprimand, warning, dismissal with or without respect from the Indonesian Notaries Association."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi Pegawai Negeri Sipil Sipil di SatuanPolisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tentang Pemberian TunjanganKinerja Daerah 2015. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana PersepsiPegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta PusatTentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah 2015. Pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian deskriptif.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Equity Theory yang dikemukakanoleh Charles T. Schmidt (2006) dari The Unversity of Rhode Island. Berdasarkanhasil penelitian, menunjukkan bahwa persepsi Pegawai Negeri Sipil di Satuan PolisiPamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah positif dan Equity berdasarkanlima dimensi yang dikemukakan oleh Schmidt, yaitu dimensi kontribusi pekerjaan,kontribusi kinerja, kontribusi individu, aturan distribusi, dan komparasi.

---

ABSTRACT This research aims to look at civil servant Perception in Civil Service Police Unit ofCentral Jakarta about Provision of Regional Performance Benefits 2015. Thequestions in this research is how Civil Servant perception in Civil Service Police Unitof Central Jakarta about Provision of Regional Performance Benefits 2015. Theapproach used in this research is quantitative research and descriptive researchpurpose. The theory used in this research is Equity Theory advanced by Charles T.Schmidt (2006) of The University of Rhode Island. The results of the study show thatCivil Servant perception in Civil Service Police Unit of Central Jakarta was Positiveand Equity based on five dimensions expressed by Schmidt, they are the dimension ofthe Job Contribution, Performance Contributions, Personal Contributions,Distribution Rules and Comparisons."

"Spirit of activity at Administrative Court in Bandar Lampung Still relative lower, this matter seen differ from indicator-indicator as following: - Low Officer discipline. This matter of mirror in the case of absence of officer at office hours with high absence store; level, still to the number of overdue officers enter an activity, still there are officer him which do not use uniform complete with badge, and others. - In the field of officer still many in experiencing of sighs, disquiet, disgruntled feeling, because in a few activities often the practice of collusion and nepotism and also transfer of officer (Turn Over Labor) unjust. The problem in anticipating causing for example because of execution of leadership which not yet as according to technique of leadership and lack of giving of motivation to officer, good from within himself officer of itself or which come from the officer environment so that problems of fundamental in this research is what is there are relation between motivation and leadership to the spirit of an officer activity in Administrative Court at Bandar Lampung District. Intention of this research is to explain leadership relation and motivation to the spirit of an officer activity in environment. Justice Arrange the Effort State Bandar Lampung while benefit of is to render idea in searching repair in execution of motivation and leadership in Administrative Court at Bandar Lampung District. Population in this research is at the same time research sampel cover entire/all officer of Administrative Court in Bandar Lampung which amount to 35 people. Technique data collecting conducted by using questioners while analysis technique use technique analyze correlation descriptive assisted by usage of tables. Research result indicates that high enough an activity motivation and leadership while the spirit of an activity is on category is. Hereinafter relation between free variable and variable tied to indicate that leadership relation and motivation to the spirit of an activity is relation, which are positive. With research result of writer suggest that leader in. Administrative Court in Bandar Lampung paying an attention giving is understanding of organizational mission and vision to officer, can apply punishment and reward and also apply system transfer of fair officer according to rule applying. "