Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"ABSTRAKPengelolaan kekayaan negara salah satunya dalam bentuk Barang Milik Negara BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada implementasinya, masih menuai banyak masalah yaitu masih tingginya jumlah BMN yang belum digunakan secara optimal idle yang menimbulkan dampak, baik dari segi pengeluaran maupun penerimaan. Dari segi pengeluaran, tingginya jumlah BMN idle akan memberikan dampak pada pemberatan APBN sebagai beban pemeliharaan dan pengamanan. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, BMN idle seharusnya dapat menjadi salah satu potensi penerimaan negara berupa penyewaan aset. Pada kenyataannya, pendapatan sewa BMN terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak masih memiliki rasio yang sangat kecil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masih kecilnya kontribusi penyewaan BMN idle dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari proses manajemen aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen serta laporan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecilnya kontribusi sewa aset disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1 belum adanya kriteria BMN idle yang boleh diserahkan ke DJKN, sehingga jumlah BMN idle di DJKN tinggi namun tidak dalam kondisi yang baik 2 adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Kementerian/Lembaga dengan DJKN, 3 peraturan belum mendukung konsep bisnis, 4 belum tersedianya data aset yang valid dan riil juga berpengaruh pada upaya optimalisasi BMN, 5 belum adanya sistem kontraprestasi terhadap Kementerian/Lembaga yang berhasil menyewakan asetnya, 6 BMN idle yang disewakan baru berupa BMN idle sebagian saja, 7 masih terdapat celah dalam sistem monitoring, 8 bentuk organisasi DJKN yang menghambat proses promosi aset, 9 mindset pegawai yang terfokus pada tujuan utama BMN diadakan yaitu untuk tugas dan fungsi, sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk aktif melakukan promosi sewa.

---

ABSTRACT<>br>The management of state wealth in form of state property is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014. In its implementation, it has several issues such as the high number of state property that has not been optimally used idle which affect state expense and state income. In regards to state expense, the high number of idle state property will burden the state budget APBN as maintenance expense and security expense. While in regards to state income in form of leasing or rent. In reality, income from state property rent in context of Non Tax Revenue is still in a very low ratio. Thus, this research is purposed to analyze the cause of the low contribution of idle state property in leasing form in context of Non ndash Tax Revenue from asset management perspective. The method used in this research is post ndash positivist through collection of primary data from throughout interviews and analysis of dicuments and reports as secondary data. From this research, it can be established that the low number of contribution state property rent is caused by several factors which are 1 the inexistence of idle state property criteria that can be given to DJKN, causing the high number of state property not in an appropriate condition commercial condition, 2 the existence of an imbalance rights and obligation between ministry and DJKN itself, 3 existing regulations do not support the business concept yet, 4 the inexistence of valid and factual asset data which also affects the effort to optimize state property, 5 the inexistence of contraprestation system towards ministrial Institution which succesfully rent its assets, 6 rented idle state property are only partially, 7 there is still inefficiency of monitoring system, 8 organizational form of DJKN which hampers asset promotion proces, and 9 passive mindset of employees in promoting rent of state property."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."

"Revenue is the net receipt someone, either in cash or in kind. Revenue also called income of a citizen is the proceeds of the factors of production are owned in the production sector. And this production sector to buy the factors of production are used as an input to the production process with the prices prevailing in the market of production factors. The level of income received by a person in selling depends on the location of the business (access, visibility, traffic, parking, competition, and government regulation) and the time to sell. The business location is one very important factor in the marketing mix (marketing mix). Selection of the exact location will result in a more successful outlets than other outlets located in a less strategic, despite selling the same products and also has the characteristics of the same seller. The time to sell is the amount of hours spent on start selling until the finish at specific hours of the day. Total population as well as a sample of 30 vendors, but returned questionnaires is 22 questionnaires. By using the descriptive method in analyzing the data collected showed that the business location and time effect on income trader selling salad Simpang Tujuh Tembung dating market. The business location strongly influence revenues and selling time has influence with the criteria of being on income."

"Skripsi ini membahas pengaruh penerapan revenue management khususnya dalam konteks inventory control dan denied boarding terhadap kepuasan konsumen pada industri penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inventory control berpengaruh sebagian terhadap kepuasan konsumen, sementara kebijakan denied boarding berpengaruh penuh terhadap kepuasan konsumen. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku konsumen airlines di Indonesia yang dinamis.

---

This Bachelor Thesis mainly discuss about the application of revenue management, specifically in inventory control and denied boarding context towards the customer satisfaction in commercial airlines industry in Indonesia. This research use experiment method and involve the students of Universitas Indonesia as the respondent. The research result shows that inventory control is partially affecting the customer satisfaction while denied boarding is fully affecting the customer satisfaction. This result can serve as a reference for further research about the dynamic airline consumer behaviour study in Indonesia."

"Laporan ini dituliskan untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan Perusahaan MPLS, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology ndash; Reviu Pengendalian Internal, serta Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 ndash; Auditing Application Control. Personil KAP PQRS menemukan empat belas permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan MPLS, yang berfokus pada application control. Penulis menemukan perbedaan antara prosedur yang dilakukan personil KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology. Perbedaan ini disebabkan karena PQRS Global Audit Methodology adalah pedoman untuk melakukan audit keuangan, sedangkan penugasan ini adalah penugasan jasa konsultasi tetapi pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut. Penulis juga menemukan perbedaan urutan proses pada GTAG 8 dan pada penugasan ini. Perbedaan ini timbul karena penugasan ini diawali dengan analisa permasalahan, dan kemudian mengkaji risiko yang mungkin muncul dari permasalahan yang ditemukan.

---

This report was written to identify problems with the information system used in revenue cycle of MPLS company, as well as the suitability of procedures conducted by the KAP PQRS with the PQRS Global Audit Methodology Guidance ndash Internal Control Review, and Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 Auditing Application Control. Personnel of KAP PQRS found fourteen problems in the information system used in MPLS's revenue cycle, which focuses on application control.

The authors found the difference between the procedures performed by KAP PQRS personnel and PQRS Global Audit Methodology. This difference is happened because PQRS Global Audit Methodology is a guideline for conducting financial audits, while this assignment is the assignment of consulting services but the implementation refers to the guidelines.

The authors also found differences in sequence of processes in GTAG 8 and on this assignment. This difference arises because this assignment begins with problem analysis, and then examines the risks that may arise from the problems found. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

---

This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."