Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan melanjutkan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan (76,96%-78,99%) yang dikumpulkan oleh DJBC dan DJP serta PNBP yang dikelola oleh DJA (20,96%-21,06%). Di sisi lain, pencapaian target penerimaan negara ini terus meningkat tiap tahunnya dan dihadapkan dengan tantangan tax avoidance yang masih berlangsung. Oleh karenanya, sinergi antara DJBC, DJP dan DJA menjadi penting. Salah satu jenis sinergi ketiga otoritas dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah Program Joint Analysis. Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Program Joint Analysis secara umum berdasarkan Evaluation Criteria OECD (2021) yaitu Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlanjutan. Sebelum melakukan evaluasi, penulis akan menganalisis implementasi Program Joint Analysis berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.t.d. KMK Nomor 570/KMK.01/2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis Dokumen dilakukan atas dokumen berupa peraturan, Laporan Kegiatan, Hasil Rapat, Kontrak Kinerja dan dokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari DJBC, DJP, DJA dan ekspertis. Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi antara tinjauan literatur, analisis dokumen, serta wawancara yang dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa Joint Analysis. Pada bagian Evaluasi Program, tidak ada Kriteria yg seluruh indikatornya terpenuhi sehingga terdapat ruang untuk perbaikan. Namun, kriteria yang menemui banyak kendala adalah Koherensi, Efisiensi dan Dampak. Beberapa indikator yang kurang/tidak terpenuhi yaitu kurangnya pertimbangan atas kelayakan sumber daya pada ketiga UE1 saat desain Joint Analysis dibuat; kurangnya keselarasan unit pusat dan vertikal serta banyaknya perbedaan proses bisnis pada DJBC, DJP dan DJA; adanya pemilihan obyek analisis yang kurang tepat; kurangnya efisiensi atas ketepatan waktu dalam melakukan tindak lanjut hasil analisis; adanya dampak negatif dari Program Joint Analysis serta ketidakpastian atas peningkatan tambahan penerimaan dari Joint Analysis. Selain itu, ditemukan kendala mengenai kapasitas organisasi dan SDM yang terbatas di DJA serta belum adanya mandat, anggaran dan keterbatasan SDM di Unit Vertikal. Temuan-temuan ini menjelaskan kompleksitas Program Joint Analysis dan menekankan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

---

The Indonesian government needs state revenue to finance routine state expenditures, run government activities, and continue development. In the last five years, state revenue has been dominated by tax revenue (76.96% - 78.99%) collected by DGCE and DGT and PNBP managed by DGB (20.96% - 21.06%). On the other hand, the achievement of this state revenue target continues to increase every year and is faced with ongoing tax avoidance challenges. Therefore, the synergy between DGCE, DGT, and DGB is imperative. One type of synergy between the three authorities in optimizing state revenue is the Joint Analysis Program. This study aims to evaluate the Joint Analysis Program in general based on the OECD Evaluation Criteria (2021), namely Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability. Before conducting the evaluation, the author will analyze the implementation of the Joint Analysis Program based on KMK Number 210/KMK.01/2021 to KMK Number 570/KMK.01/2023. This research uses a qualitative method with a case study approach. Document analysis was conducted on regulations, Activity Reports, Meeting Results, Performance Contracts, and other related documents. Interviews were conducted with key personnel from DGCE, DGT, DGB, and experts. Triangulation was undertaken to confirm between the document analysis, literature review and the interviews. The study concluded that there were obstacles in Data Exchange Activity and Joint Analysis Implementation. In the Program Evaluation section, no criteria for which all indicators are met are listed, so there is room for improvement. However, the criteria that encountered many problems were Coherence, Efficiency, and Impact. Some indicators that are not met are the lack of consideration on the feasibility of resources in the three Echelon One Unit when the Joint Analysis design is made, the lack of alignment of central and vertical units, and the many differences in business processes in DGCE, DGT and DGB; the selection of inappropriate analysis objects; the lack of efficiency on the timeliness of following up the analysis results; the negative impact or risk of the Joint Analysis Program and the uncertainty over the additional increase in revenue from Joint Analysis. In addition, there are constraints regarding limited organizational capacity and human resources at the DGB and the absence of mandates, budgets, and limited human resources in Vertical Units. These findings shed light on the complexity of the Joint Analysis Program and highlight the need for a tailored strategy to overcome the obstacles."

"ABSTRAKPengelolaan kekayaan negara salah satunya dalam bentuk Barang Milik Negara BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada implementasinya, masih menuai banyak masalah yaitu masih tingginya jumlah BMN yang belum digunakan secara optimal idle yang menimbulkan dampak, baik dari segi pengeluaran maupun penerimaan. Dari segi pengeluaran, tingginya jumlah BMN idle akan memberikan dampak pada pemberatan APBN sebagai beban pemeliharaan dan pengamanan. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, BMN idle seharusnya dapat menjadi salah satu potensi penerimaan negara berupa penyewaan aset. Pada kenyataannya, pendapatan sewa BMN terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak masih memiliki rasio yang sangat kecil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masih kecilnya kontribusi penyewaan BMN idle dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari proses manajemen aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen serta laporan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecilnya kontribusi sewa aset disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1 belum adanya kriteria BMN idle yang boleh diserahkan ke DJKN, sehingga jumlah BMN idle di DJKN tinggi namun tidak dalam kondisi yang baik 2 adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Kementerian/Lembaga dengan DJKN, 3 peraturan belum mendukung konsep bisnis, 4 belum tersedianya data aset yang valid dan riil juga berpengaruh pada upaya optimalisasi BMN, 5 belum adanya sistem kontraprestasi terhadap Kementerian/Lembaga yang berhasil menyewakan asetnya, 6 BMN idle yang disewakan baru berupa BMN idle sebagian saja, 7 masih terdapat celah dalam sistem monitoring, 8 bentuk organisasi DJKN yang menghambat proses promosi aset, 9 mindset pegawai yang terfokus pada tujuan utama BMN diadakan yaitu untuk tugas dan fungsi, sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk aktif melakukan promosi sewa.

---

ABSTRACT<>br>The management of state wealth in form of state property is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014. In its implementation, it has several issues such as the high number of state property that has not been optimally used idle which affect state expense and state income. In regards to state expense, the high number of idle state property will burden the state budget APBN as maintenance expense and security expense. While in regards to state income in form of leasing or rent. In reality, income from state property rent in context of Non Tax Revenue is still in a very low ratio. Thus, this research is purposed to analyze the cause of the low contribution of idle state property in leasing form in context of Non ndash Tax Revenue from asset management perspective. The method used in this research is post ndash positivist through collection of primary data from throughout interviews and analysis of dicuments and reports as secondary data. From this research, it can be established that the low number of contribution state property rent is caused by several factors which are 1 the inexistence of idle state property criteria that can be given to DJKN, causing the high number of state property not in an appropriate condition commercial condition, 2 the existence of an imbalance rights and obligation between ministry and DJKN itself, 3 existing regulations do not support the business concept yet, 4 the inexistence of valid and factual asset data which also affects the effort to optimize state property, 5 the inexistence of contraprestation system towards ministrial Institution which succesfully rent its assets, 6 rented idle state property are only partially, 7 there is still inefficiency of monitoring system, 8 organizational form of DJKN which hampers asset promotion proces, and 9 passive mindset of employees in promoting rent of state property."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."

"Revenue is the net receipt someone, either in cash or in kind. Revenue also called income of a citizen is the proceeds of the factors of production are owned in the production sector. And this production sector to buy the factors of production are used as an input to the production process with the prices prevailing in the market of production factors. The level of income received by a person in selling depends on the location of the business (access, visibility, traffic, parking, competition, and government regulation) and the time to sell. The business location is one very important factor in the marketing mix (marketing mix). Selection of the exact location will result in a more successful outlets than other outlets located in a less strategic, despite selling the same products and also has the characteristics of the same seller. The time to sell is the amount of hours spent on start selling until the finish at specific hours of the day. Total population as well as a sample of 30 vendors, but returned questionnaires is 22 questionnaires. By using the descriptive method in analyzing the data collected showed that the business location and time effect on income trader selling salad Simpang Tujuh Tembung dating market. The business location strongly influence revenues and selling time has influence with the criteria of being on income."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dalam siklus pendapatan PT ABC, sebuah perusahaan penyedia jasa sistem digital, dengan fokus pada dua elemen dari kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations (COSO), yaitu penilaian risiko (risk assessment) dan aktivitas pengendalian (control activities). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa digital, pengelolaan siklus pendapatan menjadi tantangan yang penting, mengingat kompleksitas dan kebutuhan akan keandalan proses bisnis. PT ABC memerlukan pengendalian internal yang andal untuk mengelola dinamika proses bisnisnya, termasuk dalam aktivitas penerimaan pesanan, penagihan, dan penerimaan kas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus pendapatan PT ABC telah berjalan dengan baik di beberapa aspek, seperti integrasi data melalui sistem ERP dan mekanisme validasi dokumen, namun ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses siklus pendapatan.

---

This research aims to evaluate internal control in the revenue cycle of PT ABC, a digital service provider company, focusing on two elements of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) framework: risk assessment and control activities. As a company operating in the digital services sector, managing the revenue cycle presents significant challenges due to the complexity and the need for reliable business processes. PT ABC requires robust internal controls to manage the dynamics of its business processes, including order acceptance, billing, and cash collection activities. This research employs a case study method with a descriptive qualitative approach, collecting data through semi-structured interviews and document analysis. The findings indicate that internal controls in PT ABC's revenue cycle have performed well in certain areas, such as data integration through an ERP system and document validation mechanisms. However, several weaknesses were identified that may affect the effectiveness and efficiency of the revenue cycle processes. "

"Skripsi ini membahas pengaruh penerapan revenue management khususnya dalam konteks inventory control dan denied boarding terhadap kepuasan konsumen pada industri penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inventory control berpengaruh sebagian terhadap kepuasan konsumen, sementara kebijakan denied boarding berpengaruh penuh terhadap kepuasan konsumen. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku konsumen airlines di Indonesia yang dinamis.

---

This Bachelor Thesis mainly discuss about the application of revenue management, specifically in inventory control and denied boarding context towards the customer satisfaction in commercial airlines industry in Indonesia. This research use experiment method and involve the students of Universitas Indonesia as the respondent. The research result shows that inventory control is partially affecting the customer satisfaction while denied boarding is fully affecting the customer satisfaction. This result can serve as a reference for further research about the dynamic airline consumer behaviour study in Indonesia."

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."

"Laporan ini dituliskan untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan Perusahaan MPLS, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology ndash; Reviu Pengendalian Internal, serta Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 ndash; Auditing Application Control. Personil KAP PQRS menemukan empat belas permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan MPLS, yang berfokus pada application control. Penulis menemukan perbedaan antara prosedur yang dilakukan personil KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology. Perbedaan ini disebabkan karena PQRS Global Audit Methodology adalah pedoman untuk melakukan audit keuangan, sedangkan penugasan ini adalah penugasan jasa konsultasi tetapi pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut. Penulis juga menemukan perbedaan urutan proses pada GTAG 8 dan pada penugasan ini. Perbedaan ini timbul karena penugasan ini diawali dengan analisa permasalahan, dan kemudian mengkaji risiko yang mungkin muncul dari permasalahan yang ditemukan.

---

This report was written to identify problems with the information system used in revenue cycle of MPLS company, as well as the suitability of procedures conducted by the KAP PQRS with the PQRS Global Audit Methodology Guidance ndash Internal Control Review, and Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 Auditing Application Control. Personnel of KAP PQRS found fourteen problems in the information system used in MPLS's revenue cycle, which focuses on application control.

The authors found the difference between the procedures performed by KAP PQRS personnel and PQRS Global Audit Methodology. This difference is happened because PQRS Global Audit Methodology is a guideline for conducting financial audits, while this assignment is the assignment of consulting services but the implementation refers to the guidelines.

The authors also found differences in sequence of processes in GTAG 8 and on this assignment. This difference arises because this assignment begins with problem analysis, and then examines the risks that may arise from the problems found. "

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."