Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu terkait dengan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang dan kendala ndash; kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan optimal. Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

---

This thesis explains the analysis implementation of groundwater tax collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of groundwater tax collection in Tangerang, and constraints which are existed. The research applies quantitative approach, and uses literature studies and field research observation and in depth interview as data collection technique.

Results of this research indicate that the collection of groundwater tax in Tangerang municipality, if viewed from three phases i.e identification, assessment, and collection, in practice is not done optimally. Thera are various constraints on collection of groundwater tax, that is internal and external constraints. "

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah, termasuk juga kewenangan di bidang industri dan perdagangan. Seiring praktek otonomi daerah, muncul fenomena di daerah yaitu semangat pembuatan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik pajak daerah ataupun retribusi daerah.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan instrumen kebijakan perizinan di sektor perdagangan yang kini secara penuh diselenggarakan di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP di beberapa daerah telah memberatkan pelaku usaha (kondisi ekonomi biaya tinggi), karena disamping harus membayar retribusi, pelaku usaha juga kadangkala dihadapi dengan kegiatan pungutan liar yang berkedok dengan praktek "percaloan". Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Bekasi, pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kota Bekasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun 2000 hingga tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi. Dasar teori yang dipergunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kombinasi antara teori yang dikemukakan oleh Mustopadijaja dan Edward III dengan beberapa penyesuaian. Variabel yang dianalisis antara lain: pada dimensi ketepatan kebijakan itu sendiri, konsistensi dan efektifitas pelaksanaannya, komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dan observasi di lapangan, diketemukan bahwa kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung berfungsi sebagai instrumen budgeter dibandingkan dengan fungsi regulasi. Peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun ke tahun tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk keberhasilan implementasi kebijakan. Peningkatan jumlah permohonan SIUP di Kota Bekasi lebih disebabkan adanya perubahan lingkungan sosial berupa mobilisasi penduduk dari daerah lain serta meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dan perubahan Iingkungan ekonomi. Di samping itu posisi/letak strategis dan kelengkapan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, ruko dan lain sebagainya turut memberikan andil bagi perkembangan sektor perdagangan di Kota Bekasi.Walaupun demikian, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan jumlah permohonan SIUP yakni, pengembalian fungsi perizinan itu sendiri sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa saran bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi antara lain peningkatan pelayanan perizinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, penambahan secara kuantitas dan kualitas aparat pelaksana, pemanfaatan jaringan internet sebagai media komunikasi dan informasi kebijakan daerah serta pengawasan vertikal dari pejabat atasan aparat pelaksana guna meminimalisir terjadinya praktek percaloan yang merugikan pelaku usaha.

---

Implementation of Law Number 22 Year 1999 concerned with Local Governance brings consequence delivering of some central authority to Local Government, including also authority in industry and commerce. The practice of regional autonomy emerges phenomenon in the local region, which is spirit of making various regulations with aim to increase regional income (PAD) by collecting regional tax.License of Commerce (SIUP) is an instrument of licensing policy in commercial sector, which nowadays is fully carried out by Local Government (sub-province/municipality). Imposition of retribution in arrangement of SIUP in some area has weighed against business perpetrator (high cost economy), because besides having to pay for retribution, they also facing with illegal charge practice (profiteering). In Bekasi Municipality, imposition of retribution in arrangement of SIUP does not decrease enthusiasm of business perpetrator. This is reflected from the increasing amount of application of SIUP from year 2000 to 2004.The research conducted in order to analyze the implementation of licensing policy in commercial sector in Bekasi Municipality. The basic theory used in analyzing the implementation of the policy is a combination between theory told by Mustopadijaja and Edward III with a few adjustment. The variables analyzed are: at dimension: accuracy of policy itself, consistency and effectiveness of the implementation, communication, resource, and bureaucracy structure.Based on analysis and observation in location, it is concluded that the policy in license of commerce in Bekasi Municipality tends to function more as instrument of budgeter rather as regulation function. The increasing amount of application of SIUP from year to year could not regard as indication of effective implementation policy. It is more caused by social environmental changes (in form of resident mobilization from other area and the increasing of awareness of business perpetrator society) and economic environmental change. Beside that, strategic position and sufficient facilities (such as road, market, etc) have significant role to the growth of commercial sector in Bekasi Municipality.Even though, there are more important matters from simply the increasing of the amount of application of S1UP, which is reversion of licensing function itself as instrument of restoration, monitoring, and controlling. With reference to the mentioned, there are some suggestions to enhance the implementation of license of commerce policy in Bekasi Municipality. They are service enhancing in licensing with orientation to the protection of public interest, increasing government official quantitative and qualitatively, utilization of Internet connection network for communicating and informing the regional policy, and also vertical supervising of high functionary to minimize the profiteering practice which harming business perpetrator."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pada kebijakan kenaikan Pajak Reklame di Kota Bekasi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses formulasi Perda nomor 14 tahun 2012 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melaksanakan fungsi regulerendnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari proses formulasi pada kebijakan tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan permasalahan pada Pajak Reklame dalam menjalankan fungsinya. Permasalahan ini juga memberikan dampak kemampuan regulerend dari Pajak Reklame.

---

This thesis discusses about advertising tax increase policy. The purpose of this thesis is to analyze the formulation process of Perda Bekasi nomor 14/2012, and also to analyze the factor that affect these policy in order to carrying the regulerend functions. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that formulation process have not done optimally and causing the problem on this policy when performing its functions. The problem also affects the regulerend function of advertising tax."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Skripsi ini menjelaskan analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) Pajak Air Tanah di Kota Depok. Pengenaan pajak air bawah tanah disebabkan oleh pemakaian air tanah dalam jumlah besar di Kota Depok dapat menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan seperti penurunan permukaan air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis dibeberapa wilayah, serta akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Maka pajak air bawah tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan HAB ini diatur dalam Peraturan Walikota dibedakan menjadi empat tahapan. Tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, hingga pada tahap mendesain kebijakan. Kebijakan kenaikan harga air baku sebagai salah satu cara untuk mendukung fungsi regulern pajak air bawah tanah dimana tujuan dari kebijakan kenaikan harga air baku selain untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun untuk mendukung fungsi regulern seperti mendorong orang pribadi atau badan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk beralih dengan menggunakan atau mengkonsumsi air PDAM untuk mencegah dampak eksternalitas negatif serta untuk melindungi konservasi air tanah.

---

This thesis explains the analysis of the policy formulation of the Price of Basic Water (HAB) Groundwater Tax in Depok City. The imposition of underground water tax caused by the use of large amounts of groundwater in the city of Depok can cause negative externalities in the environment such as a decrease in groundwater level, the formation of critical groundwater basins in some areas, and will cause water scarcity in the future. So the underground water tax is expected to reduce the excessive use of groundwater. This type of research was conducted using a post-positivist approach with qualitative data collection methods and descriptive analysis as well as using literature study data collection techniques and in-depth interviews. The results of the research analysis show that the HAB policy formulation process is regulated in the Mayor Regulation divided into four stages. The problem identification stage, the agenda-setting stage, the policy formulation stage, to the policy design stage. The policy of increasing the price of raw water as one way to support the regulern function of underground water taxation where the purpose of the policy to increase the price of raw water is to increase the Regional Original Revenue (PAD) but to support the regulern function such as encouraging individuals or entities to reduce the use of lower water land and changing habits to switch by using or consuming PDAM water to prevent negative externalities and to protect groundwater conservation."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"