Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunitas miskin kota kerap kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak dasarnya, salah satunya hak atas pendidikan. Kampung Pemulung Karang Pola sebagai salah satu komunitas miskin kota di DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam mengakses hak atas pendidikan mereka, yang ditunjukkan dengan tingginya angka putus sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi dan implementasi akses terhadap pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Kampung Pemulung Karang Pola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sosio-legal, yang menganalisis secara empiris bagaimanana akses terhadap pendidikan didapatkan oleh masyarakat dengan berbagai kompleksitas sosial yang ada. Selain itu, dilakukan studi normatif untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pendidikan yang terdapat dalam kebijakan mengenai pendidikan bagi anak di Kampung Pemulung Karang Pola. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa secara normatif akses terhadap pendidikan sudah tersedia dengan baik dalam konvensi-konvensi internasional, undang-undang, hingga peraturan daerah.sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Khususnya di Kampung Pemulung Karang Pola, selain program wajib belajar, terdapat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari pemerintah, serta Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, dan Dilts Foundation dari lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan pemenuhan hak atas pendidikan. Namun, secara empiris, program-program pendidikan belum diimplementasikan sesuai dengan kerangka normatif yang ada, sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan pemenuhan hak konstitusional dalam hal pendidikan. Didapati bahwa setidaknya terdapat 15 orang anak putus sekolah dan 2 orang anak belum bisa masuk sekolah. Dengan begitu, diperlukan langkah-langkah strategis dengan pembaharuan kebijakan dan program untuk menyediakan pendidikan yang layak secara maksimal oleh lembaga-lembaga pemerintah lintas sektoral dan lembaga non pemerintah.

---

Urban poor communities often do not get equal opportunities in accessing their basic rights, one of which is the right to education. Kampung Pemulung Karang Pola as one of the urban poor communities in DKI Jakarta faces various problems in accessing their right to education, which is indicated by the high dropout rate. This research was conducted to find out how the regulation and implementation of access to education obtained by the people of Kampung Pemulung Karang Pola. The method used in this research is socio-legal method, which empirically analyzes how access to education is obtained by the community with various existing social complexities. In addition, a normative study is conducted to find out how the protection of the right to education is contained in policies regarding education for children in Kampung Pemulung Karang Pola. Based on this research, it was found that normatively, access to education is already well provided for in international conventions, laws, and regional regulations in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Especially in Kampung Pemulung Karang Pola, in addition to the compulsory education program, there are Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus provided by the government, as well as Technique Informal School (TIS) FTUI, Yayasan Gemilang, and Dilts Foundation from non-governmental institutions that provide assistance in fulfilling the right to education. However, empirically, education programs have not been implemented in accordance with the existing normative framework, so that they have not been able to fully fulfill constitutional rights in terms of education. It was found that at least 15 children dropped out of school and 2 children could not enter school. Therefore, strategic steps are required to provide maximum proper education with policy and program reforms by cross-sectoral government institutions and non-government institutions."

"ABSTRAKKeterbatasan pendidikan yang dimiliki para pendatang Ibu Kota Jakarta,menyebabkan mereka harus melakukan pekerjaan informal dengan penghasilanrendah, dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat marjinal dengan beragammasalah sosial, salah satunya adalah masalah akses terhadap hak atas pendidikanbagi anak. Masyarakat Lapak Pancoran merupakan salah satu contoh kasus darimasyarakat marjinal di Jakarta dengan masalah akses terhadap hak atas pendidikan.Riset ini ditujukan untuk menganalisa efektivitas kebijakan pemerintah tentangpendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah/negara dalam memberikan aksesterhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal Lapak Pancoran, di Jakarta.Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatankualitatif, melalui teknik wawancara secara mendalam kepada para narasumber dariperwakilan pihak pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu SukuDinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Kecamatan, Kelurahan, Ketua RTLapak Pancoran serta pihak masyarakat lapak pancoran. Penelitian ini berhasilmenemukan fakta kondisi pendidikan di kalangan masyarakat marginal lapakpancoran sebagai contoh kasus dari proses maupun hasil implementasi kebijakanpemerintah terkait akses terhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal.Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDKI Jakarta berkaitan dengan akses dan bantuan dana pendidikan bagi masyarakatLapak Pancoran, hingga saat ini masih perlu dianalisa kembali pelaksanaan sertamanfaatnya bagi para anak marginal. Persyaratan administrasi untuk mengaksespendidikan, seperti KTP yang dibutuhkan dalam rangka mengakseskebijakan/program pendidikan tersebut dinilai menjadi penghalang/pembatas bagipara masyarakat. Kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pendidikan jugamenjadikan para anak Lapak Pancoran tidak memiliki semangat juang untukmelanjutkan pendidikan melalui fasilitas yang telah tersedia. Akses Pendidikanbagi masyarakat marginal di Lapak Pancoran sangatlah penting. Peran pemeritahdaerah sendiri secara umum sudah baik dengan memberikan program KJP bagimasyarakat. Namun dibutuhkan mekanisme pelaksanaan yang lebih komprehensifyang dapat di jangkau oleh kelompok masyarakat marjinal Lapak Pancoran. "

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif

---

Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information."

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."

"Meskipun hubungan antara akses energi bersih dan ketahanan pangan telah mendapat banyak perhatian secara global, studi empiris tentang hubungan antara energi dan ketahanan pangan masih langka. Menggunakan data rumah tangga di Indonesia dari 2018-2020, penelitian ini menganalisis dampak akses energi bersih terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode instrumental variabel (IV) untuk mengatasi permasalahan endogenitas akses energi bersih dengan menginstrumentasikan akses energi bersih dengan variabel jarak terhadap bangunan sejarah (jalan raya pos dan pelabuhan lama tahun 1934). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dengan akses energi bersih memiliki ketahanan pangan 14,46% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin tanpa akses energi bersih. Dibandingkan dengan rumah tangga miskin di pedesaan, akses energi bersih bagi rumah tangga miskin di perkotaan memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Temuan ini menyiratkan bahwa pemerintah harus terus memperluas ketersediaan akses energi bersih bagi masyarakat miskin untuk mendorong dan memperluas penggunaan energi bersih bagi masyarakat miskin dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah.

---

Although the relationship between access to clean energy and food security has received much attention globally, empirical studies on the relationship between energy and food security are still scarce. Using household data in Indonesia from 2018-2020, this study assesses the impact of access to clean energy on poor household food security. The study uses an instrumental variable method to overcome the endogeneity problem of access to clean energy by instrumenting access to clean energy with historical distance variables (old postal highway and old port in 1934). The results show that poor households with clean energy access have food security 14.46% higher than the poor household without clean energy access. Compared with rural households, access to clean energy for poor households in urban areas has a more significant impact on the household food security level. This finding implies that the government must continue to expand the availability of access into cleaning energy for the poor to promote and expand the use of clean energy for the poor and increase the food security of low-income families.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Penelitian ini berupaya mengungkap respon masyarakat atas persoalan fenomena deprivasi akses yang terjadi pada permukiman di perkotaan. Kota sebagai ruang publik dituntut untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan penghuninya. Hal ini membuat persoalan deprivasi akses selalu diidentikan dengan hilangnya hak untuk mendapatkan kebutuhannya dalam bertinggal di ruang kota. Fokus pengamatan ditujukan pada cara bertinggal penghuni asli maupun pendatang menanggapi persoalan di lingkungan tempat tinggalnya dan bagaimana campur tangan pemerintah daerah setempat atas kondisi tersebut, serta keterkaitannya dengan ruang yang terbentuk. Metode yang dipilih adalah etnografi,yang artinya berhubungan dengan ide suatu kelompok, kepercayaannya, budayanya, organisasi sosialnya dan bagaimana mereka memproduksi hal-hal tersebut. Selanjutnya tesis akan disusun diakhir analisis. Fokus utama adalah untuk mengungkap detail fenomena spasial atas respon masyarakat dengan persoalan deprivasi akses. Penelitian yang sesuai untuk tujuan penelitian adalah studi kasus yang mengambil tempat di Kampung Poncol, Condet, Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah deprivasi akses tidak selalu berimbas pada hilangnya hak-hak masyarakat. Ada saatnya kebijakan dan proses urbanisasi di Jakarta berjalan bias terhadap kelompok masyarakat tertentu saja. Secara umum terungkap bahwa pola permukiman urban di Jakarta terjadi secara adhoc baik itu terbentuk oleh praktek kapitalisme maupun tradisionalisme masyarakat berbasis komunitas tertentu, namun permukiman semacam ini tidak terdapat integrasi spasial secara menyeluruh dan tanpa melihat aspek legal hukum pertanahan yang akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat lebar.

---

This research tried to reveal the community response to the problem of access deprivation phenomenon that occurs in urban settlements. City as public space is required to provide the needs of its residents. The issue of deprivation of access always has a relation with the loss of the right to receive the needs to live in the urban space. The focus is aimed at the way of the original inhabitants and migrants to respond the problems in the formed space.

The research was done by using ethnography method, therefore the research was which means dealing with the idea of a group, beliefs, culture, social organization and how they produce these things. Furthermore, the thesis statement will be stated at the end of the analysis. The main focus is to reveal the details of the spatial phenomena of society's response to the issue of deprivation of access. Appropriate research for the purpose of research is a case study that took place in the Kampung Poncol, Condet, South Jakarta.

The finding of this research is the deprivation of access does not necessarily impact on the loss of the rights for community. The policy and urbanization in Jakarta is biased towards certain groups of people. In general, it was revealed that the pattern of urban settlement in Jakarta is formed by the practice of capitalism and traditionalism community-based society, but the kind of this settlement doesn?t get a spatial integration as a whole and isn?t seen with the legal aspects of land law that is resulting in a huge gap."

"Space adalah produk samping dari interaksi manusia yang dapat termanifestasi sebagai perkara fisik, perkara mental, atau sebagai ide. Terciptanya space konseptual dibentuk oleh proses sosial yang saling terkait dengan manifestasi fisiknya. Secara filosofis, space dihasilkan dan dapat dipersepsi oleh manusia melalui konsep triad spasial Lefebvre; Praktek Keruangan, Representasi Ruang, dan Ruang Representasi. Praktek Keruangan adalah gagasan tentang bagaimana ruang secara aktif diproduksi dalam praktik manusia dan bergantung dan berkaitan dengan konteks politik, praktik sosial, dan realitas fisik. Dalam skripsi ini, produksi space melalui praktik spasial dalam gerakan sosial dibahas dengan menganalisis pendudukan spasial yang terjadi pada saat terjadinya gerakan sosial oleh penduduk Kapuk Poglar pada Februari 2018.

---

Space is a by-product of human interaction that can manifest as a physical substance, a mental substance, or even an idea. The existence of conceptualized space is formed by social processes that interrelates with its physical manifestation. Philosophically, space is produced and can be perceived through Lefebvre’s spatial triad; Spatial Practice, Representations of Space, and Representational Space. Spatial Practice is an idea of how space is actively produced within human practices (actions) that networks between politics, social practices, and physical reality. This thesis investigates how the production of space through spatial practice occurs in a social movement by analyzing the spatial occupation of the resistance by the inhabitants of Kapuk Poglar in February 2018."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin. Program Jaminan Kesehatan JKN di Indonesia secara umum belum efektif pelaksanaannya karena masih banyak warga yang memiliki Kartu JKN namun tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. JKN memprioritaskan warga yang memang memiliki masalah finansial sehingga tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhannya dengan memberikan bantuan iuran. Serta membuka akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin masih memperoleh kritik. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan memiliki kepala keluarga perempuan paling tinggi. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap kemiskinan sehingga tujuan dalam skripsi ini untuk menggambarkan tentang akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program JKN di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi affordability.

---

ABSTRACT This study aims to analyze about the access of women as head of the family in poor households. Generally, National Health Insurance in Indonesia is not as effective as it should be because many citizens with JKN membership cannot access health services. National Health Insurance prioritizes poor citizen who could not afford the health service they deserve by providing financial assistance. Even in DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, the problem about health services and JKN are still remaining. The locus of this study is Kapuk village, Cengkareng Sub district, West Jakarta that has one of the most poorly populated areas after the Kepulauan Seribu and has the highest female head of household. Women are one of the most vulnerable group to poverty, hence, this study discusses health service access for poor families with women as the head of the family in National Health Insurance in Kapuk village Cengkareng Sub district, West Jakarta. This study uses a positivist approach, with both qualitative and quantitative design through in depth interviews and survey. The theory in this study is a ldquo five dimensional theory rdquo which includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. Furthermore, the result of this study shows that all accessibility dimension are fulfilled except the affordability dimension. "