Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas kuorum kehadiran dari RUPS LB yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kasus posisi; dan (ii) peran dan tanggung jawab Notaris TT dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS LB yang tidak memenuhi kuorum kehadiran. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kuorum kehadiran RUPS LB tidak valid sehingga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sehingga Akta Berita Acara RUPS LB tidak dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Adapun peran dan tanggung jawab Notaris TT adalah bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, atas pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB.

---

This research discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders of which was carried out based on the Karawang District Court Decree No. 147/Pdt.P/2017. Article 80 of Company Law allows shareholders to hold a GMS by submitting a petition to the District Court. In holding a GMS, the relevant shareholder as well as the party appointed as Chair of the Meeting must comply with the provisions in the Company Law and also the company's articles of association, including the provisions regarding attendance quorum. This study analyzes: (i) the validity of the attendance quorum of the EGMS held based on a court order in a case of position; and (ii) the roles and responsibilities of Notary TT in preparing the Deed of Minutes of EGMS which did not meet the attendance quorum. The method of this research is doctrinal, with an explanatory-analytical research typology. The results of the discussion of this study are that the attendance quorum for the EGMS is invalid and therefore illegal because it does not comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law so that the Deed of Minutes of the EGMS was not made based on the facts that occurred. The role and responsibility of Notary TT is based on criminal law, civil law, the Notary Law, and also the Notary Code of Ethics, for violations in making the Minutes of the EGMS."

"Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Selanjutnya maka penelitian ini berfokus pada kasus pelepasan hak di Jakarta Timur yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021, bahwa telah dilakukan pelepasan hak yang juga dianggap sebagai jual beli terhadap objek tanah dengan sertipikat hak milik atas nama si anak dibawah umur oleh ayah dari si anak dibawah umur tersebut atas dasar kekuasaan orang tua tanpa adanya penetapan pengadilan, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya sengketa terhadap objek tanah hak milik itu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam putusan untuk menganalisis konstruksi hukum dan kesahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan menyebabkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut seharusnya tidak sah dan mengakibatkan akta pelepasan hak tersebut dapat dibatalkan.

---

The release of rights to land objects owned by minors must be represented by parents who exercise parental authority or guardians appointed by exercising guardianship, which must be based on a court decision to prove that the parent or guardian is authorized to represent and it is done based on the interests of the child. This is because minors are considered incapable of performing legal acts to represent themselves. Furthermore, this research focuses on a case of relinquishment of rights in East Jakarta in Supreme Court Decision Number 1211 K/PDT/2021, where a relinquishment of rights, which is also considered a sale and purchase of a land object with a certificate of ownership in the name of the minor, was carried out by the father of the minor based on parental authority without a court order, which then resulted in a dispute over the land object. Based on this, this research is based on the facts contained in the decision to analyze the legal construction and validity of the deed of release of rights made by the parents of the right holder subject who is a minor without being based on a court decision. This research was conducted using doctrinal research. The data were analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is a document study to collect data from sources of applicable laws and regulations. The results of the study illustrate that the release of rights made by the parents of the right-holder subject who is a minor without being based on a court decision causes the legal act of releasing the right to be invalid and results in the deed of release of the right to be canceled."

"Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela atau cuma-cuma yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. Hibah yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku dapat mempengaruhi keabsahan hibah dan menimbulkan permasalahan atas status kepemilikan tanah. Seperti pada kasus Nomor 3734 K/Pdt/2021, terdapat salah satu ahli waris yang menghibahkan sebidang tanah hak bagian waris, yang diperoleh berdasarkan pembagian waris kepada ahli waris lainnya tetapi hibah tersebut dilakukan secara lisan dan sertipikat atas tanah masih atas nama pewaris. Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan hibah secara lisan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata (KUHPerdata) atas putusan hakim pada putusan tersebut dan mengkaji prosedur peralihan hak atas tanah dengan hibah secara lisan dalam proses pembagian waris pada kasus putusan tersebut. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa keabsahan suatu hibah secara lisan dapat berbeda tergantung pada pandangan hukum apa hibah dilakukan. Hibah dengan objek berupa tanah yang merupakan bagian hak warisan ahli waris secara hukum Islam adalah sah, tetapi bisa menjadi tidak sah jika dipandang secara hukum perdata karena belum ada penyerahan secara yuridis atas bagian hak warisan tersebut. Selama kepemilikan atas tanah yang tercatat pada sertipikat hak atas tanah masih tercatat milik pewaris, tanah tersebut belum beralih hak kepemilikannya kepada orang lain. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak dapat mencatatkan peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui hibah secara lisan karena membutuhkan suatu akta tertulis yang dapat menjelaskan dengan jelas peralihan haknya. Meskipun suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sah secara hukum dinyatakan oleh majelis hakim pada pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pencatatan peralihan hak atas tanah tetaplah harus berdasarkan akta tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, peralihan hak yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah peralihan hak karena pewarisan.

---

Grant is a gift made voluntarily or free of charge which can be done either verbally or in writing. Grants made without fulfilling the applicable terms and conditions can affect the validity of the grant and cause problems regarding land ownership status. As in case based on Supreme Court Decision Number 3734 K/Pdt/2021, there was one of the heirs donated a plot of land with inheritance rights obtained based on the distribution of inheritance to other heirs, but the gift was made verbally, and the land certificate was still in the name of another person who deceased. This research examines the validity of verbal grants in terms of Islamic law and civil law (Civil Code) based on the judge's decision on the decision and examines the procedure for transferring land rights with a verbal grant in the process of dividing inheritance in the case of the decision. Data was analyzed qualitatively based on interview results and other legal materials. The research results show that the validity of an oral grant can differ depending on the legal perspective under which the gift is made. Grants with objects in the form of land which are part of the heir’s inheritance rights are valid under Islamic law but can be invalid if viewed under civil law because there has been no juridical transfer of that part of the inheritance rights. If the ownership of the land recorded on the land certificate is still recorded as belonging to another person who deceased, the ownership rights of the land have not been transferred to someone else. The Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) cannot register transfers of land rights made through verbal grants because they require a written deed that can clearly clarify the transfer of rights. Even though a legal act of transferring land rights is legally declared by a panel of judges in a court that has permanent legal force, the recording of the transfer of land rights must still be based on a written deed made by an authorized official for that purpose. Thus, the transfer of rights that must be carried out first is the transfer of rights due to inheritance."

"Tesis ini menganalisa kekuatan pembuktian akta autentik notaris yang disangkal dengan bukti-bukti lawan, berikut implikasi hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, dimana Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati, selaku penggugat pada tingkat perkara di Pengadilan Negeri, dan menghukum Ni Made Krisnawati untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Ni Made Krisnawati dan menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di Desa Pecatu, Bali atas nama Ni Made Krisnawati beserta bangunannya, adalah sah dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan menghadirkan beberapa barang bukti lawan berupa: kuitansi, fotokopi rekening, dan ​​salinan percakapan Whatsapp, untuk menunjukkan bahwa pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akta. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tetap berpegang pada serangkaian akta-akta autentik notaris terkait dan menyatakannya sah dan mengikat demi hukum.

---

This thesis analyzes the probative value of an authentic notarial deeds that were refuted by certain opposing evidence, along with the legal implications, based on the Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt/2021, where the Panel of Judges upheld the decision of the Denpasar High Court Number 175/Pdt/2019/PT.Dps and the decision of the Denpasar State Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps by rejecting the appeal of Ni Made Krisnawati,  who was the plaintiff at State Court, and sentenced Ni Made Krisnawati to pay the costs of the cassation. The High Court's decision upheld the State Court's decision which rejected Ni Made Krisnawati's claim and held that the series of notarial authentic deeds related to to the sale and purchase of a piece of land in Pecatu Village, Bali in her name, as well as the buildings erected there, were valid and binding on the Parties with all the legal consequences. Ni Made Krisnawati, as the plaintiff at the State Court level, wanted to cancel the notarial deeds by contending that what happened between her and Ir. Johadi Akman, as defendant I, was actually that she borrowed money from him, the sale and purchase of land was just to cover that up. Ni Made Krisnawati tried to prove that, among other things, by presenting several pieces of evidence: receipts, a copy of bank statements, and screenshots of a Whatsapp conversation to show that the payments made were not in accordance with those stated in the deed. However, the State Court Judges' Panel of Judges held that the authentic notarial deeds remained valid and binding under the law."

"Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing.

---

Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards."

"Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 terdapat permasalahan hukum dimana hakim membatalkan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah tanpa didasarkan atas perhitungan harta peninggalan pewaris (HP Massa) sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat penulis adalah mengenai kedudukan akta perjanjian (ikatan) hibah dalam putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 dan perhitungan besarnya legitieme portie pada pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui wewenang serta tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan Akta Hibah khususnya aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu: 1). Pemberian hibah atas tanah harus dibuat dalam suatu Akta Hibah dihadapan PPAT, sehingga tidak diperbolehkan dibuat melalui suatu perjanjian pendahuluan dalam bentuk apapun seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofi dari pemberian hibah; 2). Perhitungan legitieme portie pada Pasal 921 KUHPerdata penting dilakukan sebagai dasar mengetahui apakah harta peninggalan pewaris yang ada terdapat kekurangan sehingga tidak memenuhi hak legitimaris atas legitieme Portie. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1). Notaris dan PPAT tidak melakukan kesalahan membuat suatu akta yang tidak lazim seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofis dari pemberian hibah, untuk itu pemberian hibah haruslah dilakukan melalui suatu Akta Hibah yang dibuat dhadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu 2). Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas penting dalam menegakkan kode etik dan menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT sehingga Notaris dan/atau PPAT terhindar dari risiko dan tanggung jawab terhadap kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

---

A grant is a free grift through a unilateral agreement, described under article 1666 Indonesian Civil Law. Grants with objects in the form of land must be made with an authentic deed in the form of a grant deed in a special form in front of the Land Deed Maker's Office. The granting of grants can result in a dispute when violating the restrictions described under legitieme portie. In the Supreme Court Order No 2892 K/PDT/2021 there is a legal issue where the Judge annuls the Act of Agreement (Obligations) on Act without being based on the calculation of the inheritance of the heir (HP Massa) resulting in uncertainty for the parties. Based on this, the formulation of the problem raised by the author is regarding the position of the grant agreement (bond) in the Supreme Court decision Number 2892 K/PDT/2021 and the calculation of the amount of legitimacy portie in the judge's consideration in the decision. The main outcome of this research is to identify role and responsibilities of the notary and Land Deed Making Officer to their duties in producing land grant especially on the making of acts and aspects of law that needs to be scrutinized in the process. The research method used is the form of juridical-normative research using secondary data obtained from primary and secondary legal sources through analyzing literatures and conducting interviews.. The conclusions taken in this study are: 1). Grants for land must be made in a Deed of Grant before the Land Deed Making Offiicer, so that it is not allowed to be made through a preliminary agreement in any form such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant because it is not in accordance with the philosophy of granting; 2). Assessment of the legitieme portie in Article 921 of the Civil Code is important as a basis to find out whether there are deficiencies in the inherited assets so that they do not fulfill the legitimate rights of the legitieme portie. Further suggestions that can be given are: 1). Notaries and Land Deed Making Officers do not make the mistake of making an unusual deed such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant is not because it is in accordance with the philosophy of giving a grant, for this reason the grant must be made through a Deed of Grant made before an official who has the authority for that 2). The role of the Indonesian Notary Association and the Supervisory Board is important in enforcing the code of ethics and finding errors made by Notaries and/or Land Deed Making Officers so that Notaries and/or Land Deed Making Officers avoid the risks and responsibilities for errors in the deeds they make."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban antara lain amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN). Notaris harus memperhatikan subjek hukum dan meneliti para penghadap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 UUJN. Tesis ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu adalah peran Notaris terhadap kekurangan pihak yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu akta perjanjian (pembatalan akta autentik) berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan analisis  pertimbangan hukum atas putusan: (i) Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel tertanggal 16 September 2019; (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 27 Juli 2020; dan (iii) Putusan Mahkamah Agung No. 1263 K/Pdt/2021, tentang kasus kekurangan pihak dalam akta perjanjian tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kasus serta menelaah teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Kesimpulannya, berdasarkan analisis didasari oleh metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dan objektif serta hasil perbandingan dari ke-3 putusan tersebut, penelitian ini mengkritisi Putusan PT dan MA  dan setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 87/Pdt.G/2019/PNSel berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan akta perjanjian.

---

A Notary in carrying out his/her position has the obligations of among others, being trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial in protecting the interests of the parties involved in the legal matters as regulated under Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and its amendments (Notary Position Law). Notaries must pay attention to the legal subjects and examine the appearers in accordance with what is stipulated in Article 39 of the Notary Position Law. This thesis raises two main issues, namely the role of the Notary in the lack of parties that can have an impact on the invalidity of a deed of agreement (cancellation of an authentic deed) based on the Notary Position Law and the Indonesian Civil Code and the analysis of legal considerations on the following decisions: i) Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL dated 16 September 2019; (ii) Mataram High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.MTR dated 27 July 2020; and (iii) SC Decision, regarding the case of the lack of parties in the deed of agreement. The research method used is juridical-normative through case studies and tthe examinations of theories, legal principles and laws and regulations and judges' considerations in such decisions. The data used to analyze the problem is in the form of secondary data obtained from literature studies and interviews with resource persons. In conclusion, according to the analysis based on this research method, it can be concluded that the deed of agreement does not meet the subjective and objective requirements, and the results of the comparison of the three decisions, this research criticizes the High Court and Supreme Court decisions and agrees with the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL basing on the considerations of the panel of judges on cancelling such deed of agreement."

"Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima sertipikat asli dan memeriksa kesesuaian data pada sertipikat tanah dengan data pada Kantor Pertanahan. Salah satu sengketa dalam jual beli tanah terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat dan tanggung jawab PPAT yang membuat akta jual beli yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pihak yang menguasai secara fisik hak atas tanah berdasarkan akta jual beli tanpa kepemilikan sertipikat tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak atau pemilik yang sah atas hak atas tanah yang bersangkutan karena jual beli tidak sah sesuai peraturan yang berlaku. PPAT yang membuat akta jual beli tanpa melakukan pengecekan sertipikat dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. PPAT seharusnya menolak untuk membuat akta jual beli apabila tidak diserahkan sertipikat asli.

---

The transfer of land rights, such as through buying and selling, should be done according to the procedure and prevailing regulations. This must be fulfilled to prevent conflict of land rights ownership and to give legal certainty for the parties. One of the formal requirements in the buying and selling of land rights is The Land Deed Official (PPAT) must receive the authentic land certificate and verify the data in the certificate with the data in the National Land Agency. An example of this issue happens in Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research analyses the legal standing of a party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate and the responsibility of The Land Deed Official who makes the sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021. This research uses juridical normative method with explanatory typology using document studies. As the result of this research, the party who physically own land right based on sale and purchase deed without owning the certificate does not have the legal standing as the rightful owner of the land right because the sale and purchase deed does not fulfil the formal requirements and regulations. The Land Deed Official who made the sale and purchase agreement without verifying the certificate can be held responsible either administrative, civil, or criminal. The Land Deed Official should refuse to make the sale and purchase deed if there is no authentic certificate provided."

"Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka dianggap sebagai alat bukti otentik

---

Notary is a public official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what is desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies and excerpts of the deed, all of this as long as the making of the deeds is not assigned or excluded to other officials or other people. determined by law. The Notary Deed is made in accordance with/fulfills the cumulative requirements as required in Article 1868 of the Civil Code, it is considered as authentic evidence."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut. Dalam kasus yang diteliti, akta jual beli tidak dihadiri dan ditandatangani oleh pemilik. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif terhadap pihak yang beritikad baik dan tanggung jawab PPAT atas jual beli yang memuat unsur pemalsuan.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil analisis adalah sistem publikasi negatif yang bertendesi positif pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1356 K/Pdt/2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak beritikad baik yakni pemilik sah melalui perlindungan hukum represif dengan dihapuskannya sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena AJB yang mendasari penerbitan sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh majelis hakim. Dengan demikian terbukti bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif telah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pemilik sebenarnya. PPAT yang membuat AJB tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi, karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan verifikasi para pihak sehingga terhindar dari manipulasi fakta yang diajukan para pihak. Pemilik seharusnya melakukan proses pencatatan pendaftaran tanah sesegera mungkin setelah melakukan penandatanganan akta jual beli.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials authorized to make authentic deeds regarding land rights. In making the Sale and Purchase Deed (AJB), one must pay attention to the legal requirements of the sale and purchase so as not to cancel the sale and purchase deed. One is regarding a person's authority to sell or buy the land. In the case studied, the sale and purchase deed was not attended to and signed by the owner. The problem raised in this research is the protection of the negative publication system with a positive tendency towards the party with good faith and PPAT's responsibility for buying and selling that contains counterfeiting elements. A normative juridical legal research method with an explanatory type was used to answer this problem. The analysis result is that a negative publication system with a positive tendency in the case of Supreme Court Decision No. 1356 K/Pdt/2021 had provided legal protection to the party with good faith, namely the rightful owner, through repressive legal protection by the abolition of the Certificate of Ownership that the National Land Agency had issued because the AJB which underlies the issuance of the certificate was declared invalid by the panel of judges. Thus, it is proven that the negative publication system with a positive tendency has realized justice, legal certainty, and benefits for the actual owner. The PPAT that made the AJB can be held accountable for civil and administrative matters because they had caused losses to the owner and may be subject to temporary suspension. The advice that can be given is that in carrying out its duties and authorities, PPAT should verify the parties to avoid manipulation of the facts submitted by the parties. The owner should carry out the land registration process immediately after signing the deed of sale and purchase."