Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN. Sby mengenai permasalahan atas penolakan KPR yang berakibat kepada perjanjian pengikatan dalam jual beli rumah. Adapun permasalahan untuk diteliti adalah ketentuan hukum mengenai persetujuan KPR sebagai syarat tangguh dalam perjanjian jual beli rumah serta keberlakuan pembatalan PPJB dan klausula eksonerasi dalam konstruksi hukum perdata di Indonesia dengan dikaitkan pada kasus dalam putusan nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Sby. Adapun ketentuan hukum mengenai persetujuan KPR sebagai syarat tangguh terhadap pembatalan PPJB, tidak diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perikatan jual beli rumah tersebut baru terlaksana, apabila KPR yang diajukannya telah disetujui oleh pihak bank. Adapun jika tidak disetujuinya KPR tersebut, menjadikan perjanjian jual beli rumah tidak terlaksana. Sehingga, syarat tangguh di dalam perjanjian jual beli dimaknai sebagai suatu perikatan yang digantungkan apabila suatu peristiwa yang akan dan belum tentu terjadi tersebut terlaksana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai aturan yang mengatur terkait hubungan ditolaknya pinjaman KPR terhadap syarat tangguh pembatalan PPJB. Terdapat berbagai aturan seperti KUHPerdata, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, hingga Yurisprudensi yang telah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Dengan adanya begitu banyak peraturan yang ada serta dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat penerapan dari aturan yang telah ada tersebut.

---

This thesis analyzes Decision Number 1138/Pdt.G/2020/PN. Sby regarding the problem of refusing mortgages which resulted in binding agreements in buying and selling houses. The problems to be examined are the legal provisions regarding mortgage approval as a tough condition in the house sale and purchase agreement and the enforceability of PPJB cancellation and exoneration clauses in the construction of civil law in Indonesia with regard to the case in decision number 1138/Pdt.G/2020/PN.Sby. As for the legal provisions regarding KPR approval as a tough condition for PPJB cancellation, they are not clearly regulated in Indonesian laws and regulations. The house sale and purchase agreement is only implemented if the mortgage submitted has been approved by the bank. Meanwhile, if the mortgage is not approved, the house sale and purchase agreement will not be implemented. Thus, the tough conditions in the sale and purchase agreement are interpreted as an agreement that is dependent if an event that will and may not occur is carried out. Thus, this study aims to provide an overview of the governing rules related to the relationship between the rejection of a mortgage loan and the conditions for the postponement of PPJB cancellation. There are various regulations such as the Civil Code, laws and regulations such as the Consumer Protection Law, the Banking Law, to Jurisprudence that have existed for many years. With so many existing regulations and by using the normative juridical research method, this research aims to be able to see the application of the existing rules."

"Perjanjian pengikatan jual beli pada awalnya merupakan perjanjian bantuan yang bertujuan sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya dibebaskan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, suatu perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli dibentuk karena belum terpenuhinya beberapa syarat yang harus dilakukan para pihak untuk dapat melakukan perjanjian jual beli sebagai tujuan akhir dari perjanjian ini. Terkadang dalam menjalankan perjanjian ini, terdapat konflik yang terjadi antara pihak sehingga menimbulkan sebab yang merugikan baik terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk dapat menuntut keadilan salah satunya melakukan pembatalan perjanjian itu secara sepihak. Namun dalam melakukan pembatalan sepihak, terdapat ketentuan yang harus diikuti supaya pembatalan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran ketentuan hukum itu sendiri dapat mengakibatkan pihak yang lain dapat menuntut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab suatu pembatalan sepihak yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada akan mengakibatkan kerugian lainnya. Masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana perjanjian pengikatan jual beli dapat mengikat para pihak dan bagaimana jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan pembatalan secara sepihak? Selain itu sejauh apa suatu pembatalan sepihak perjanjian pengikatan jual beli dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum? Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT Suryainti Prospek Propertindo dengan PT Hasana Damai Putra yang melakukan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak dimana terdapat indikasi perbuatan melawan hukum di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menilai bahwa seharusnya PT Hasana Damai Putra ditetapkan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Suryainti Prospek Propertindo.

---

Commitment of Sale and Purchase Agreement initially serves as an assistance agreement that aims to be a preliminary agreement, and its form is flexible as long as it does not violate the applicable legal provisions. In general, a commitment of sale and purchase agreement contains promises that must be fulfilled first by the parties before the main agreement, which is the ultimate goal of the parties, can be executed. The commitment of sale and purchase agreement is formed because several conditions that must be fulfilled by the parties to execute the sale and purchase agreement as the ultimate goal of this agreement have not been met yet. Sometimes, in the execution of this agreement, conflicts may arise between the parties, leading to detrimental consequences such as breach of contract or unlawful acts. The aggrieved party will certainly take measures to seek justice, one of which is unilaterally canceling the agreement. However, in unilaterally canceling, there are provisions that must be followed to ensure that the cancellation does not violate the applicable legal regulations. Violation of legal provisions itself can lead to the other party filing a lawsuit for an unlawful act. Because a unilateral cancellation that does not adhere to existing legal provisions will result in other losses. The problem in this research is the extent to which the commitment of sale and purchase agreement can bind the parties, and what happens if the unilateral cancellation of the agreement is carried out during its execution? Furthermore, to what extent can a unilateral cancellation of the commitment of sale and purchase agreement be categorize into an unlawful act? This study discusses the case between PT Suryainti Prospek Propertindo and PT Hasana Damai Putra, which involves the unilateral termination of the commitment of sale and purchase agreement, where there are indications of unlawful actions within it. This study utilizes a normative juridical method with a statute approach. The findings of this study assess that PT Hasana Damai Putra should be deemed to have committed an unlawful act, resulting in losses for PT Suryainti Prospek Propertindo."

"Sertipikat sebagai alat bukti terkuat ternyata tidak menjamin dapat di jadikan alat bukti yang dapat secara penuh di miliki ini di buktikan dengan di batalkannya Hak Tanggungan No.5/HT/18/IV/199 oleh pengadilan. Akibat di batalkannya Akta Jual Beli Tanah yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan sehingga menyebabkan hapusnya obyek jaminan hal ini tentu saja merugikan pihak kreditur karena pihak kreditur yang beitikad baik yang telah memenuhi segala ketentuan untuk memberi pinjaman tidak mendapatkan perlindungan karena haknya telah di cederai dengan di batalkannya hak tanggungan tersebut karena batalnya sertipikat jual beli tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti dan mengkaji bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi bagaimana kekuatan perjanjian yang di lakukan sebelum AJB di buat apakah mempunyai Implikasi yang besar terhadap pembatalan sertipikat kedua tanah tersebut sehingga mengakibatkan batalnya hak tanggungan. Tesis ini di buat untuk dapat mengetahui factor apa saja yang dapat membatalkan sertifikat sehingga penulis mengharapkan dapat mengklarifikasi penyebab batalnya hak tanggungan yang di sebabkan batalnya sertifikat akibat akta jual beli yang batal di masa yang akan datang.

---

Certificate as the strongest evidence did not ensure that the evidence can be made in full to have this attested by at cancellation of Mortgage No.5/HT/18/IV/199 by the court . Due on Sale and Purchase of Land Deed canceled the object of causing collateral mortgage guarantee this object abolishment of course detrimental to the creditors because the creditors are faith both have met all the provisions to provide protection because the loan did not get in to harm the rights have been in cancellation the encumbrance certificate for the cancellation of the sale and purchase. in this case I want to examine and assess how such events can happen how the strength of the agreement will be undertaken prior to AJB is made whether to have great implications on both the soil certificate cancellation, resulting in the cancellation of mortgage. Thesis is made in order to determine what factors may cancel the certificate so that the author hopes to clarify the cause of the cancellation of mortgage that is caused due to the cancellation of the deed of sale certificate is canceled in the future."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"Lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) pada tanggal 9 April 1996 menjadi peristiwa yang penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta kesatuan hukum di bidang jaminan hak atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan yang satu ini tumpuan perlindungan hukum bagi para kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan oleh Undangundang Hak Tanggungan bagi pemegang jaminan kebendaan untuk melunasi hakhak piutangnya tidak selalu kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaannya, banyak faktor yang menjadi penghalang terwujudnya keadaan tersebut, salah satunya diangkat dalam tesis ini, yaitu terjadinya perbedaan penafsiran Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan yang memuat bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan pada prinsipnya mengatur larangan adanya kuasa substitusi dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang membawa dampak penolakan terhadap pelaksanaan lelang Parate Eksekusi oleh KPKNL Bandar Lampung. Perbedaan dasar penolakan dari kedua lembaga yang terkait erat dalam proses pelelangan yaitu Ketua KPKNL dan Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan masih belum sempurnanya pemahaman mengenai Undang-undang Hak Tanggungan, tidak hanya penolakan pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan merugikan pihak kreditur dan debitur tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya karena telah terjadi ketidakpastian hukum.

---

The issuance of law No. 4 year 1996 regarding the Mortgage of Land and Objects Related Attached To It, on April 9, 1996 ("Mortgage Act"), is an important event in the development of national land laws for the legal entity created in the field of security of tenure which not only gives protection and legal certainty for creditors and debtors, but also to the other parties concerned. The natures and the characteristics of Mortgage is easy and the execution is definite, that makes this security institution support and giving legal protection, specifically for creditors in conducting lending activities in the community. But in fact the convenience offered by this Mortgage Act for collateral holders to settle the rights to claims are not always robust, easy, and certainly in practice, many factors can be prohibitive of such event, one of them raised in this thesis, that is the differences in the interpretation of Article 6 and Article 15 paragraph (1) letter (b) Mortgage Act that took effect to the rejection of the Parate Execution by KPKNL Bandar Lampung. The basic differences reason given by the two institutions in rejecting Parate Execution, shows that the related authorities have minor understanding of the Mortgage Act, not only the rejection of Parate Execution Mortgage detrimental to the creditors and debtors, but also detrimental to public because of a legal uncertainty."

"Dalam jaminan atas tanah, terdapat lembaga khusus yang mengatur ketentuan mengenai jaminan hak atas tanah, yaitu lembaga Hak Tanggungan dan telah diatur dalam suatu perundang - undangan khusus, yaitu Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Adanya lembaga khusus tersebut beserta peraturan yang ada berfungsi untuk melindungi kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan agar mempunyai kedudukan yang kuat. Namun karena semakin tingginya persaingan bank, sehingga bank sudah kurang memperhatikan, tidak mematuhi dan mengikuti lagi peraturan - peraturan yang ada. Untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah selaku debitur dalam proses pemberian kredit, terutama kredit kecil atau kredit mikro, dalam penjaminan hak atas tanah, bank meniadakan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Tesis ini mengangkat pokok permasalahan, seperti bagaimana penjaminan tanah tanpa dibuatnya SKMHT maupun APHT dalam proses perkreditan, serta bagaimanakah penyelesaiannya apabila terdapat kredit macet dengan jaminan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT maupun APHT. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif tertulis dalam suatu perundang - undangan, untuk mengetahui kesesuaian terhadap praktek yang di lapangan mengenai penjaminan tanah dalam proses perkreditan mikro terkait dengan peraturan di dalam Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dengan tidak melaksanakan peraturan yang ada jelas bank tidak memanfaatkan perlindungan yang telah diatur dalam Undang - Undang Hak Tanggungan. Begitu pula mengenai terjadinya kredit macet, bank tentunya kesulitan untuk melakukan pencairan jaminan hak atas tanah, terlebih apabila nasabah tidak lagi kooperatif. Karena belum dibuatnya SKMHT maupun APHT, sehingga tentunya berakibat tidak dapat dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan, sehingga secara otomatis tidak terbitnya sertifikat Hak Tanggungan, yang mengakibatkan bank tidak menjadi kreditur preferen.

---

In relation to this, a special institution celled the Mortgage Agency (Lembaga Hak Tanggungan) has been established which is regulated by a special law namely Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. The main purpose of this institution and related regulations is to protect the creditors as the holder of Mortgage Right, thus giving them a strong legal basis. However, highly intense competition between banks forces them to disregard those regulations. To keep the costs a debtor has to spend to get a loanat a minimum, particularly for small and micro enterprises, when using land as a collateral, some banks no longer issue a Power of Attorney to Charge for the Rights of Land Mortgage (SKMHT) and Deed of Grant of Mortgage (APHT).

This thesis analyzes the process of obtaining bank loans which involves the practice of making land mortgages without issuing SKMHT or APHT. This thesis also identifies the bank’s strategies to settle bad loans involving land mortgages made without SKMHT or APHT. To analyze those problems, this thesis applies juridical-normative approach, in which a codified positive law is examined to measure the relevance between the applicable law and the real practice of land mortgage in the loan process with reference to Law Number 4 of 1996 on Mortgage Right.

Results show that loan practices are not in compliance with the regulations stated in Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. By not abiding to the applicable law, the bank denies itself the protection provided by the Mortgage Right Law. If bad loans do occur, which requires them to apply for Mortgage Rights first, especially when the debtor is no longer cooperative. The absence of both SKMHT and APHT prevents the bank from appliying the Mortgage Rights, which effectively prevents them from obtaining the Mortgage Right certificate. This will certainly risk the bank’s reputation as a credible creditor."

"Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan dikatakan bahwa pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek sedangkan ketentuan pembebanan hipotek diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan amanah itulah Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan menyusun konsep dan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotek Pesawat Udara yang oleh penulis coba melakukan analisis apakah rancangan undang-undang tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat industri penerbangan. Penulis selain membahas hipotek yang merupakan pokok kajian dalam tesis ini juga membahas penggolongan pesawat udara terutama terkait dengan belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari perspektif pesawat udara itu sendiri, belum tersedianya lembaga jaminan dan belum Iengkapnya peraturan-peraturan pelaksana. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Dewasa ini praktek pembebanan pesawat udara oleh pihak-pihak terkait ada yang melakukan dengan jaminan fidusia dan hipotek. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 1992 tidak tegas tetapi mengambangkan dengan cara mempergunakan perkataan "dapat dibebani hipotek" sebagaimana yang ditemukan pada Pasal 12 ayat (1) dan penjelasan yang memungkinkan pembebanan pesawat udara dengan hak jaminan Iainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku. Dari analisis yang dilakukan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang tentang Hipotek Pesawat Udara yang terdiri dari 8 BAB dan 29 Pasal, menurut hemat penulis sudah memenuhi kebutuhan masyarakat industri penerbangan. Namun demikian terhadap lembaga yang berwenang menetapkan pendaftaran hipotek yang diatur pada Pasal 10 Rancangan Undang-Undang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menurut hemat penulis perlu dibentuk suatu badan atau lembaga yang bersifat independen seperti hainya Badan Pertanahan Nasional pada lembaga jaminan hak tanggungan. Demikian juga perlunya ditetapkan penggolongan hak kebendaan terhadap pesawat udara dalam Rancangan Undang-undang agar lembaga jaminan hipotek sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan memiliki dasar hukum perundangundangan seperti halnya kapal laut yang mempunyai bobot mati 20 M3 digolongkan sebagai benda tidak bergerak dalam Kitab Undang-Undang Dagang. Akhirnya, sebagai konsep awai Rancangan Undang-Undang ini sudah balk secara keseluruhan namun masih memeriukan penjelasan yang Iebih konkrit, pembahasan yang Iebih mendalam sehingga nantinya memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang ditunggu tunggu masyarakat industri penerbangan."

"ABSTRAKPada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.PTBahwa dalam perkara tersebut telah terjadi jual beli antara Penggugat danTergugat I amp; Tergugat II, jual beli tersebut telah dimuat ke dalam akta jual beli,setelah terjadi jual beli, Tergugat I amp; Tergugat II membujuk Penggugat yangsedang kesulitan keuangan untuk dapat memeriksa sertipikat atas jual beli tersebutapakah dapat dijadikan jaminan/agunan, namun Penggugat hanya memberi izinsebatas memeriksa apakah sertipikat tersebut dapat dijadikan jaminan/agunan,akan tetapi Penggugat kemudian mengetahui jika sertipikat tersebut telahdijaminkan dan dibebani hak tanggungan dengan melawan hukum dan tanpasepengetahuan Penggugat kepada pihak Bank BTN. Majelis hakim PengadilanNegeri Pati memutus bahwa jual beli tersebut adalah sah dan menyatakan batalhak tanggungan serta menghukum kreditur untuk menyerahkan sertipikat atasbenda jaminan. Bahwa dengan diputusnya putusan tersebut, hak tanggungan atasbenda jaminan dianggap batal, dan dari pembatalan ini membawa akibat bagibeberapa pihak.

---

ABSTRACTOn the jurisprudence of Pati Distric Court Number88 Pdt.G 2013 PN.PT. there has been a sale and purchase between the seller andthe buyer, that transaction has been included in the deed of sale. After thattransaction, the seller persuade the buyer who are in need of money to be able tocheck the certificate of the transaction whether it can be used as collateral or not,and the buyer only purchases limited permission to check whether the certificatecan be used as collateral, but it turns out the buyer than finds out if the certificatehas been pledged and burdened by the mortgage by unlawfully without knowingof the buyer to the Bank of BTN. Panel of judges at Pati Distric court hasjudgement that buying and selling is legitimate and cancel the mortgage right andpunish the creditor to submit the certificate of the guarantee object. However withthat judgement, the mortgage right of the guarantee object considered cancel, andfrom this cancellation, has give the effect to some parties."

"PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung jawab PPAT Terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Akibat hukum dari pembatalan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 552/2017 yang dibatalkan pengadilan berdasarkan Putusan No. 473/Pdt.G/2019/PN/Tng adalah batal demi hukum artinya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan. PPAT bertanggungjawab terhadap batalnya Akta Pembebanan Hak Tanggunan Nomor 552/2017, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatadata yang mewajibkan PPAT mengganti kerugian yang timbul karena perbuatannya. Selain itu, PPAT juga bertanggung jawab secara moril terhadap pelanggran kode etik yang ia lakukan. Serta tanggung jawab secara pidana dapat dijatuhkan sepanjang PPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuat surat palsu atau memalsukan akta yang dibuatnya.

---

PPAT as wrong one office public who have role important inside ensure certainty law and protection law through deed authentic in front of him, which makes as tool strong evidence and if occur dispute in court except proved its untruth. The problem in study this is consequence law and form not quite enough answer PPAT Against declared deed null and void by decision Court. Method research used in study this shaped juridical normative that is study the law carried out with method researching ingredient References or secondary data so that called with study law library, then conducted analysis by qualitative. Consequence law from cancellation Deed Loading Right Dependent Canceled number 552/2017 court based on Decision No. 473/ Pdt.G /2019/PN/ Tng is null and void it means that deed the law carried out no have consequence law since happening deed law after existence decision court.PPAT is responsible to cancel Deed Loading Right dependent Number 552/2017, according to provision Article 1365 of the Civil Code which requires PPAT to replace losses incurred because his deeds. Besides that, PPAT responsible answer by morale to offender code the ethics they do. As well as responsibility answer by criminal could dropped as long as PPAT has proven by legitimate and convincing make letter false or fake the deed they made."

"ABSTRAKPengaturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan jual beli hak atas tanah agar dilangsungkan secara terang dan tunai. Hal tersebut menyulitkan proses negosiasi awal di mana akta jual beli belum dapat dibuat namun kepastian hukum bagi para pihak sudah dibutuhkan guna menjamin terlaksananya perbuatan hukum yang mereka lakukan secara baik. Meskipun demikian, tidaklah berarti kepastian hukum dalam jual beli hak atas tanah tidak dapat diciptakan sejak awal proses. “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dianut oleh hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai macam perjanjian dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Karenanya lahirlah perjanjian pengikatan jual beli di dalam masyarakat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pun menjadi hal yang lazim diadakan dalam tiap proses awal jual beli hak atas tanah. Lazimnya perjanjian pengikatan jual beli dilakukan di hadapan notaris dengan dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Namun adakalanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut hanya dibuat di bawah tangan dengan berbagai macam bentuk yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Dengan tidak dibuatnya secara otentik perjanjian pengikatan jual beli tersebut menimbulkan persoalan terkait keabsahan maupun pembuktian dalam implementasinya. Dalam penulisan ini dibahas mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dalam bentuk nota kesepakatan, yaitu dalam perkara sengketa perjanjian pengikatan jual beli antara H. Maming Daeng Tata selaku Pembeli dengan Darma Setiawan selaku Penjual dengan obyek tanah warisan di wilayah Jakarta Selatan. Nota kesepakatan yang dibuat para pihak tidak mengatur secara lengkap mengenai bagaimana jual beli akan dilaksanakan, sehingga di luar nota kesepakatan tersebut terdapat pula kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara para pihak hingga pada akhirnya berakibat dinyatakan tidak sahnya perjanjian pengikatan jual beli tersebut oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji suatu kasus dalam suatu putusan, kemudian diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan deskriptif analitis mengenai pembahasan dari suatu permasalahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe regulation of the Principal Agrarian Laws requires that the purchase of land rights should be done in bright and cash. That requirements has brought difficulties for the beginning of the negotiation process in which the deed of sale yet has not been able to be made, meanwhile in the other side, legal certainty for the parties has been required in order to guarantee the implementation of legal acts which they do. Nevertheless, this does not mean a legal certainty in the beginning of the process on a sale and purchase of land rights cannot be created. The principle of “Freedom of Contract” in the contract law adopted by the Civil Law has granted freedom to the people to create a wide variety of agreements with certain limitations. Those has made the sale and purchase binding agreements born in the society. Sale and purchase binding agreement of land rights has became a common thing that held in many of the initial process of buying and selling land rights. Sale and purchase binding agreement usually conducted in the presence of a public notary to be made into an authentic deed. But sometimes a sale and purchase binding agreement could be made ​​with an underhand deed by the parties. A non authentic deed ​​of sale and purchase binding agreement might raises legal problems regarding the validity of the agreement in its implementation. This study discusses the validity of the sale and purchase binding agreement of land right which is made ​​in the form of a memorandum of understanding which held in the dispute of sale and purchase binding agreement between H. Maming Daeng Tata as a buyer and Darma Setiawan as a seller with an inherited land in South Jakarta as the object. Memorandum of understanding made ​​by the parties in this case were not regulate comprehensively on how the purchase proccess will be conducted, so that beside the memorandum of understanding, there were also unwritten agreements made between the parties. This has raise dispute between the parties and finally brought the sale and purchase binding agreement declared as an invalid agreement by the court. This research was using normative juridical approach method, which examine a case on one decision, then implemented it with the regulation applied, then laid out in the form of a descriptive analytical writing, of a discussion on which the problems happen."