Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Tesis ini membahas tentang proses pembentukan konsep diri pada penyandang disabilitas melalui komunikasi antarpribadi dengan pekerja sosial. Dengan berlandaskan paradigma konstruktivis, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep diri penyandang disabilitas terbentuk dan faktor-faktor apa yang membentuknya. Melalui teori interaksionisme simbolik dan tahapan pembentukan konsep diri, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana self seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dengan significant others-nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kaitan yang erat antara komunikasi antarpribadi yang dilakukan pekerja sosial terhadap konsep diri yang terbentuk pada diri penyandang disabilitas. Peneliti merekomendasikan agar penelitian ini bisa terus dikembangkan dengan melihat faktor lain yang dapat membentuk konsep diri penyandang disabilitas seperti media, lingkungan, dan lain-lain.

---

This thesis discusses the process of the formation on the concept of selft in interpersonal communication through the disabled with social worker. With the constructivist paradigm, based on this research aims to examine how the concept of the disabled self is formed and what factors that shape it. Through the theory of symbolic interactionism and the stages of self concept formation, researchers try to explain how a persons self is formed through interaction with others, especially with the significant others. The results of this study indicate a close relationship between interpersonal communication conducted by social workers to the concept of self that is formed on the disabled. Researchers recommend that this research can continue to be developed by looking at others factors that can shape the concept of selft disabled people such as media, environment, and others."

"ABSTRAK Kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas kini sudah mulai terbuka di beberapa perusahaan baik perusahaa BUMN maupun perusahaan swasta karena pegawai disabilitas mampu membuktikan bahwa kinerja pegawai disabilitas sangat efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun perusahaan tidak dapat hanya melihat pegawai disabilitas sebagai sumber daya manusia yang bekerja tanpa memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pegawai disabilitasnya terutama dalam hal pengembangan karir seperti menjadi ahli di bidang pekerjaannya serta tersedianya aksesibilitas berbagai fasilitas penunjang yang dapat mendukgung mobilitas pegawai dalam beraktivitas. ILO sebagai organisasi perburuhan telah menyusun standar pengelolaan tenaga kerja disabilitas di dunia kerja agar dapat tercipta situasi kerja yang tidak diskriminatif dan inklusif. Dalam hal ini pengalaman penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kriteria pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang sesuai dengan guidelines ILO. Untuk itu dilakukan penelitian tentang pengalaman bekerja para pegawai disabilitas selama bekerja di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta berdasarkan perspektif penyandang disabilitas sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pengambilan sampel informan melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perekrutan perusahaan terhadap pegawai disabilitas masih mengandung diskriminasi sebab hanya penyandang disabilitas yang berada di Balai saja yang mendapat kesempatan bekerja namun tidak seluruh penyadang disabilitas angkatan kerja selain itu dalam hal pengembangan karir dan pengadaan fasilitas umum yang masih belum aksesibel bagi pegawai disabilitas di perusahaan. Saran yang diberikan antara lain perusahaan dapat membuat kebijakan pengelolaan tenaga kerja disabilitas yang tidak diskriminatif sejak dalam tahapan rekrutmen, seleksi, pengembangan karir dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan yang diharapkan pada guidelines ILO terkait pengelolaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dan sejalan dengan harapan umum yang diinginkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga sehingga dapat mewujudkan workplace inclusion dalam dunia kerja.

---

ABSTRACT

Job opportunities for persons with disabilities have now begun to open in several companies, both state-owned enterprises and private companies because disability employees are able to prove that the performance of disability employees is very effective in accordance with the targets set by the company. But companies cannot only see disability employees as human resources who work without regard to welfare and increase the ability of their disability employees, especially in terms of career development such as becoming experts in their fields of work and the availability of accessibility to various supporting facilities that can support employee mobility in their activities. The ILO as a labor organization has set standards for managing disability labor in the world of work in order to create a non-discriminatory and inclusive work situation. In this case the experience of persons with disabilities is very necessary in assessing the ability of companies to meet the criteria for managing disability labor in accordance with ILO guidelines. For this reason, research was conducted on the experience of working with disability employees while working in state-owned companies and private companies based on the perspective of persons with disabilities themselves. This study uses a qualitative approach with a type of case study of informant sampling through a snowball sampling technique. The results of the study found that the recruitment of companies with disability employees still contained discrimination because only persons with disabilities in the Balai had the opportunity to work but not all workers with disabilities other than that in terms of career development and provision of public facilities that were still not accessible for disabled employees. at the company. Suggestions given include companies can make policies for managing disability workers who are not discriminatory since the stages of recruitment, selection, career development and provision of facilities and infrastructure needed for persons with disabilities as expected in ILO guidelines related to the management of persons with disabilities in the world of work and in line with the general expectations desired by Law Number 8 of 2016 concerning Disabled Persons as well so that they can realize workplace inclusion in the world of work.

"

"ABSTRAKPengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.

---

ABSTRACT

Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Terdapat 8.56% penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015. Berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, terdapat kesenjangan upah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas (NPD). Penelitian ini ingin melihat diskriminasi yang dialami oleh PD dalam dunia kerja dengan mencari tahu apakah faktor disabilitas mempengaruhi upah yang mereka terima. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2018 dan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menemukan bahwa secara umum disabilitas mempengaruhi upah secara negatif. Selain itu, dari semua jenis disabilitas, kesulitan mobilitas dan pendengaran memiliki dampak negatif yang paling tinggi dibandingkan jenis disabilitas lainnya.

---

According to SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015, 8.56% Indonesians are disabled. Based on SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, there is a wage gap between disabled person and non-disabled person. This study wants to see the discrimination faced by the disabled in the workplace by finding out whether disabilities affect the wages they receive. Using data from SAKERNAS 2018, with Ordinary Least Square (OLS) method, this study finds that generally disabilities have a negative impact to wage. Also, between the disabilities, mobilty and hearing have the highest negative impact on wage.

 

"

"Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kaum yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup layaknya non-difabel, mereka juga kerap dianggap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan luas karena kekurangan yang mereka miliki. Film La Famille Bélier menunjukkan bahwa penyandang tuna rungu dapat bersosialisasi dan menjalani aktivitas selayaknya kaum normal, namun adanya unsur ketergantungan kaum tuna rungu terhadap kaum normal dalam film ini membuat seolah-olah mereka tak berdaya terutama dalam hal komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kaum disabilitas direpresentasikan dalam film, dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teori kajian film Boggs dan Petrie (2008), analisis semiotika Roland Barthes, dan teori representasi dari Stuart Hall (1997). Penelitian menemukan bahwa tokoh penyandang tuna rungu pada film ini tetap direpresentasikan sebagai kaum yang tidak berdaya dan bergantung kepada kaum normal. Dengan demikian mengukuhkan wacana ketidaksetaraan pada kaum disabilitas, serta ketidakmampuan dalam menjalani kehidupan dengan membandingkan antara kaum disable dengan kaum normal.

---

People with disabilities are often considered as people who do not have the ability to live like non-disabled people, they are also often considered unable to socialize with the wider environment because of their shortcomings. The film La Famille Bélier shows that deaf people can socialize and carry out activities like normal people do, but the dependence of the deaf on normal people in this film makes it seem as if they are powerless, especially in terms of communication. This article aims to see how people with disabilities are represented in films, using qualitative research methods based on Boggs and Petrie's (2008) film study theory, Roland Barthes semiotic analysis, and Stuart Hall's (1997) representation theory. The study found that the deaf characters in this film are still represented as people who are powerless and dependent on normal people. Thus confirming the discourse of inequality in people with disabilities, as well as the inability to live life by comparing disabled people with normal people."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"ABSTRACTPenyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Tulisan ini mengungkap bagaimana penyandang disabilitas mendapat Iayanan sosial dari pendamping berbasis masyarakat sehingga dapat menjalankan partisipasi sosialnya dengan baik menuju kemandirian. Jenis penelitian berupa kajian kualitatif, mengenai peran pendamping disabilitas berbasis masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, melalui informen yaitu pendamping disabilitas berbasis masyarakat (Pekerja Sosial Masyarakat). Hasil penelitian menemukan bahwa pendamping berbasis masyarakat menjalankan tugas dengan dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diterapkan dalam melakukanpendampingan. Penyandang disabilitas ringan yang didampingi sudah dapat menghasilkan karya bernilai komersial dan dapat menghasilkan uang, membuat disabilitas dapat mandiri dalam hidupnya. Kemandirian penyandang disabilitas tidak Iepas dari peran pendamping dan pemerintah melalui dinas sosial. Perlunya pembinaan berkelanjutan pada pendamping khususnya yang berbasis masyarakat agar mereka dapat makin meningkatkan keterampilan dalam mendampingi penyandang disabilitas dengan berdasarkan sikap kerelawanan."