Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada 2020, Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan program yang mekanismenya adalah transfer langsung dana dari pusat (Kementerian Keuangan) kepada daerah (Kabupaten/Kota). Penentuan penerima dana hibah ini merupakan hak preogratif Kepala Daerah yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Tujuan program ini adalah penguatan ekonomi daerah dengan harapan, dengan menguatnya usaha hotel dan restoran di daerah secara tidak langsung dapat mempertahankan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil Penelitian ini adalah secara penganggaran, Dana PEN pada Program Hibah Pariwisata ini mengalami 2 (dua) kali transformasi keuangan yaitu dari APBN ke APBD, kemudian dari APBD ke Penerima Hibah yang kembali ke Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga, dalam pengawasannya tidak hanya ikut serta dari pengawasan keuangan pusat namun juga pengawas keuangan daerah. Dalam segi kemanfaatannya, dana Hibah ini digunakan untuk menutup biaya operasional yang mengalami defisit akibat menurunnya jumlah wisatawan pada usaha hotel dan restoran.

---

In 2020, the Government of Indonesia issued the Tourism Aid by National Recovery Programme 2020. This particular programme implemented by using direct transfer between the National Government to the City/Regency Govenrment. The aid receiver from this program is fully decided by the City/Regency Government in the form of Mayor/Head of Region Decree. The purpose of this program is to strengthen of the City/Regency monetary and Tax receive in Covid-19 era by supporting the SMEs Hotel and Restaurant Busisnesses. This thesis implemented by using doctrinal study. The result of this thesis are the Tourism Aid by using National Budget Theory has been transformed 2 (two) times. First, is from the National to the City/Regency then from City/Regency to the aid receiver. The aid receiver then will be indirectly giving back the support by paying taxes in the years to come. In Utiliarism theory, this Tourism Aid used by the SMEs business owner to pay the electricity, water bill and the suspended wages of the employee due to decreasing number of visitor in Covid-19 era."

"Perbankan adalah salah satu bagian penting bagi ekonomi suatu negara, sehingga permasalahan ekonomi yang mengganggu perbankan dapat berpengaruh besar pada ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kondisi ekonomi memburuk oleh karena pandemi global yang disebabkan oleh Coronavirus. Ketakutan akan terjadinya krisis yang sama kembali muncul. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari pandemi global tahun 2020 kepada performa bank buku IV di Indonesia. Lingkup waktu penelitian dilakukan terbatas pada jangka waktu antar kuartal satu tahun 2019 hingga kuartal tiga tahun 2020. Dimana penelitian akan menggunakan data laporan triwulanan yang akan dikelompokkan dalam rasio-rasio yang mengukur bagian dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan efisiensi bank. Rasio-rasio di uji beda dengan menggunakan t-test yang membandingkan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Hasil menunjukkan penurunan yang kuat di bagian profitabilitas dan efisiensi. Bagian lain yaitu likuiditas dan solvabilitas menunjukkan pola yang sama dalam tingkat yang lebih kecil dan kurang berpengaruh.  

---

Banking is a crucial part of the economy of a country therefore economic instability that affects the banking system can have a major impact on the national economy. In 2020, major economic disruption will come from the global pandemic of Coronavirus. The fear of a similar crisis like in 1998 resurfaced. This study aims to figure out the effect of the global pandemic in 2020 of BUKU IV bank in Indonesia. Time scope of this study is limited to the first quarter of 2019 until the third quarter of 2020. This study will use the quarterly report of each bank that will group in their respective part of the ratio that measures liquidity, solvability, profitability, and efficiency. Each respective ratio will have an at – test between 2019 and 2020. Results of the test show a strong decline in profitability and efficiency. Other parts like liquidity and solvability have the same tendency with more little impact and are not very concerning. "

"Pada tahun 2013 International Olympic Committee (IOC) telah menetapkan Tokyo sebagai tuan rumah Olimpiade 2020. Tiga tahun kemudian Bank of Japan merilis laporan penelitian yang memproyeksikan pertumbuhan pariwisata Jepang pada tahun 2020. Namun laporan tersebut justru jauh dari proyeksinya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menghancurkan sektor pariwisata dan pariwisata terkait olimpiade di Jepang. Penelitian ini membahas mengenai krisis pariwisata dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19, khususnya pada pariwisata terkait Olimpiade Tokyo 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis tekstual yakni dengan membandingkan data jumlah wisatawan asing dan pengeluaran wisatawan asing sebelum dan saat pandemi COVID-19 menggunakan grafik. Berdasarkan data ditemukan bahwa pariwisata Jepang mengalami krisis pariwisata pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan penurunan jumlah wisatawan asing hingga -87.09% dan penurunan jumlah pengeluaran wisatawan asing sebesar defisit 4.07 triliun Yen. Pariwisata terkait olimpiade juga turut mengalami krisis pariwisata dengan kehilangan potensi 24 juta wisatawan asing dan penurunan jumlah pemasukan hingga 2.3 triliun Yen.

---

In 2013 the International Olympic Committee (IOC) has designated Tokyo as the host of the 2020 Olympics. Three years later the Bank of Japan released a research report projecting Japan’s tourism growth in 2020. Nonetheless the research report far from the projection due to COVID-19 pandemic which ruin the tourism and tourism-related to the Olympic in Japan. This study examines the tourism crisis and the impact caused by the COVID-19 pandemic, particularly in the tourism-related to the 2020 Tokyo Olympic. Using qualitative methodology and textual analytics, this study comparing data on the number of foreign tourist and expenditure of foreign tourist before and during the pandemic using graphics charts. In accordance with the data, Japan’s tourism experiencing tourism crisis in 2020 as evidenced by the decrease on the number of foreign tourist by -87.09% and decrease on the tourist expenditure equal to 4.07 trillion Yen. Tourism-related to the Olympic also experiencing tourism crisis by losing the potential of 24 million foreign tourist and decreased the Olympic income up to 2.3 trillion Yen."

"Penelitian bertujuan mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja di masa pandemi Covid-19 pada Kementerian Sekretariat Negara. Pandemi Covid-19 mendorong refocusing anggaran secara nasional dan berdampak pada kinerja Kementerian Sekretariat Negara karena capaian kinerja dapat terwujud apabila didukung anggaran yang memadai. Penelitian menggunakan strategi studi kasus (single case study) pada pendekatan kualitatif melalui instrumen dokumentasi data dan forum group discussion (FGD) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menarik karena meneliti suatu kementerian yang memberikan dukungan layanan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 melalui instrumen penelitian FGD. Hasil analisis data tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata kurang dari 95% karena tingginya dinamika dan instensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden. Terdapat fluktuasi efisiensi yang signifikan karena penghematan biaya perjalanan dinas akibat pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun efisiensi meningkat, capaian output dan outcome tetap memenuhi target karena didukung tranformasi digital dan pola kerja baru. Penelitian menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Namun, terdapat kendala ketika terjadi pergantian personil, aplikasi, dan skala prioritas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan kolaborasi lintas departemen di Kementerian Sekretariat Negara.

---

The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic prompted a refocusing of the national budget and had an impact on the performance of the Ministry of State Secretariat because performance achievements can be realized if supported by an adequate budget. The research uses a single case study strategy on a qualitative approach through data documentation instruments and group discussion forums (FGD) with qualitative descriptive data analysis. This research is interesting because it examines a ministry that provides service support to heads of state and heads of government during the Covid-19 pandemic through FGD research instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that average budget absorption is less than 95% due to the high dynamics and intensity of the President/Vice President's activities. There are significant efficiency fluctuations due to savings in business travel costs due to large-scale social restrictions. Even though efficiency has increased, output and outcome achievements still meet targets because they are supported by digital transformation and new work patterns. The research concludes that performance-based budgeting has been carried out in accordance with the provisions as per the results of the budget performance evaluation on aspects of implementation, benefits, and context. However, there are obstacles when there are changes in personnel, applications, and priority scales, so that it is necessary to increase HR competence and cross-departmental collaboration at the Ministry of State Secretariat."

"Penelitian ini mengkaji respons negara terhadap peningkatan kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia melalui kebijakan SEJIWA. Semenjak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran virus. Hal ini berarti sebagian besar aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah. Akibatnya, tingkat stress masyarakat meningkat karena ruang mobilitasnya terbatas untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan oleh suami, ayah, atau anggota keluarga lainnya baik. Melalui kerangka analisis kebijakan feminis oleh Beverly McPhail dengan metode kualitatif, penulis menjelaskan sejauh mana negara mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan dalam penanganan kasus kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan enam indikator yang dipilih, penulis menemukan bahwa pemerintah melalui kebijakan SEJIWA belum cukup mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan karena sejak tahap perumusan sampai implementasinya, SEJIWA tidak berlandaskan nilai-nilai feminis yang mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan sebagai target kebijakan.

---

This study examines the state's response to the increase of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia through the SEJIWA policy. Since the pandemic hit Indonesia in March 2020, the government imposed a social restriction policy to reduce the spread of the virus. This means that most social activities must be carried out from home. As a result, people's stress levels increase because their mobility is limited for an indefinite period of time. This condition is one of the factors that potentially increase domestic violence as family members are confined at home. Using a feminist policy analysis by Beverly McPhail with qualitative methods, the author explains how the state accommodates the interests of women's groups in handling cases of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Based on the six selected indicators by McPhail, the authors find that the government through SEJIWA's policy has tried to accommodate the increasing trend of domestic violence but neglect being gender responsive. Since the formulation stage to its implementation, SEJIWA has been a gender-neutral policy emphasizing merely on psychological assistance, lacking of women’s advocacy groups engagement, hence failing to ensure women as primary beneficiaries of SEJIWA policy."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Program UI Incubate 2020 oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia sebagai inkubator pemberdayaan startup di lingkungan Universitas Indonesia yang berfokus pada tahapan kegiatan program. Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi unit kerja yang berperan aktif dalam mendorong dan menumbuh kembangankan bisnis yang ada di masyarakat.  Penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah program dengan cara meninjau apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan menggunakan pendekatan evaluasi proses. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah wawancara mendalam dengan media telefon dan konferensi video kepada 5 orang informan yang terlibat langsung dalam program ini. Tinjauan literatur digunakan dalam memperkaya analisis substansi untuk menyiasati keterbatasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana setiap kegiatan berlangsung dari perencanaan dan memberikan gambaran hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Faktor pendukung pelaksanaan program ini adalah jejaring yang dimiliki lembaga, komitmen startup binaan (Adavendor), dan ketersediaan dana. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah sumber daya manusia DISTP UI yang rentan berhenti ataupun dipindahtugaskan, dan kondisi pandemi COVID-19.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of the UI Incubate 2020 Program by the Directorate of Innovation and Science Techno Park (DISTP) of the University of Indonesia as an incubator for startup empowerment within the University of Indonesia which focuses on the stages of the program activities. The Directorate of Innovation and Science Techno Park (DISTP) of the University of Indonesia has the vision to become a work unit that plays an active role in encouraging and growing business in the community. This research is evaluative research that aims to develop a program by reviewing whether the activities carried out are by what was planned using a process evaluation approach. This research was carried out in 2021 when the COVID-19 pandemic was still hitting Indonesia. There were five informants who were interviewed in this study where they were directly involved in this program. The literature review was used to enrich the substance analysis to get around the limitations of the study. The results of the study show how each activity takes place from planning and provides an overview of the things that support and hinder the implementation of the program. The supporting factors for implementing this program are the network owned by the institution, the commitment of the assisted startups (Adavendor), and the availability of funds. While the inhibiting factors for implementing the program are DISTP UI's human resources who are prone to quitting or being transferred, and the COVID-19 pandemic condition."

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease-19 (Covid-19) mewabah sebagai pandemi global. Pandemi ini telah memberikan dampak krisis bagi dunia kesehatan, khususnya di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggung semua biaya pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada kenyataannya proses pembayaran klaim memiliki beberapa kendala yang salah satunya Kementerian Kesehatan mengatakan kasus dispute rumah sakit mencapai 10,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem klaim Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020 yang dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya hambatan yang terjadi pada sistem klaim pasien Covid-19 yaitu karena perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem ini antara lain kepastian kebijakan, pemahaman petugas terhadap kebijakan, kelengkapan dokumen, dan kecukupan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan saat mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem klaim ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

---

At March 11th 2020, World Health Organization (WHO) has declared Coronavirus Disease-19 as global pandemic. This pandemic has given crisis impact for health world, especially Indonesia so that the government stated that they will provide all treatment cost for Covid-19 patients that are admitted to hospital. However some claims payment process are deferred due to certain issues where Ministry of health said dispute hospital cases reach IDR 10,7 trillion. Therefore, this research was conducted in qualitative with descriptive design to understand how is implementation of Jakarta’s claims payment process of Covid-19 in 2020 that was attributed with variables communication, resource, disposition, bureaucracy structure and factors that contribute system’s continuity. This research reveals that issue of claiming system was determined by different perception between each staff and limited human resources resulting document collected are not corresponding with rule. Factors that are affecting THIS system’s success rate are policy certainty, worker’s comprehension of the policy, document completion, and sufficiently human resources. Therefore, it is hoped that the government can conduct socialization or training when issuing new policies related to this claim system so that its implementation can run well."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

---

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.

 

"

"Penelitian ini membahas tentang perilaku pencegahan COVID-19 pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan di Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku pencegahan COVID-19 pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan ditinjau dari teori health belief model. Variabel yang diteliti adalah perilaku pencegahan COVID-19, faktor pemodifikasi (usia, jenis kelamin, pengetahuan) dan persepsi individu (persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, hambatan dan self efficacy). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 110 orang mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 68% mahasiswa kesehatan memiliki perilaku pencegahan COVID-19 yang baik dan 31.6% memiliki perilaku pencegahan yang kurang baik. Sedangkan mahasiswa non-kesehatan yang memiliki perilaku pencegahan yang baik adalah 59.7% dan 40.3% memiliki perilaku pencegahan yang kurang baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan perilaku pencegahan COVID-19 (p=0.020).

---

This study discusses about the preventive health behaviours of COVID-19 among students majoring in health and non-health sciences Universitas Indonesia. The objective of this study was to look preventive health behaviour COVID-19 among students majoring in health and non-health sciences based of health belief model. Variabels in this study including preventive behaviour, modifying factors (Age, sex, and knowledge), individual perceived (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, dan perceived barriers and self efficacy). This study using quantitative approaches and cross sectional study methods.The total samples of this study is 110 people of students majoring in health and non-health sciences with purposive sampling method. The result showed that 68% students majoring health sciences are having good preventive behaviour and 31.6% have enough preventive behaviour, while 59.7% the student majoring non-health science have good preventive behaviour and 40.3% have enough preventive behaviour. There was significant associations between sex with preventive health behaviour of COVID-19 (p=0.020)"